Sekilas tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Pemerintah Orde Baru

Pada awal pemerintahannya, Orde Baru dihadapkan dengan masalah politik dan ekonomi. Setelah 6 bulan pasca pristiwa G30S, situasi politik masih tak menentu. Selain itu, kondisi ekonomi negara yang di wariskan oleh pemerintah Orde Lama sangat memprihatinkan . Pada tahun 1966, inflasi mencapai angka 635%, pendapatan perkapita masyarakat Indonsia hanya 70 US dolar per tahun, serta utang luar negeri yang jatuh tempo sebesar 2.2 miliar USD

Langkah pertama pemerintahan Orde Baru untuk menyiapkan kestabilan ekonomi adalah menyiapkan landasan politik yang kuat.  Sejak mengambil alih pemerintahan dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto secara bertahap mengonsolidasi kedudukan politiknya. Salah satu kebijakannya adalah membubarkan partai komunis indonesia. Kemudian Sultan Hamengkubuono-IX selaku Menteri Bidang Ekonomi  yang didukung oleh tim Ekonominya (Profesor Widjojonitisastro) mulai mengambil langkah-langkah awal dibidang ekonomi.

sumber: cnn.com

Untuk mendukung kestabilan ekonomi dan juga politik, Pemerintah Orde Baru juga mengimplementasikannya dalam kebijakan politik luar negeri. Orde baru memilih politik bebas aktif untuk jalan politik luar negerinya. Bebas dalam artian tidak memihak blok barat  (Amerika Serikat) maupun blok timur (Uni Soviet) yang pada saat itu sedang terlibat dalam perang dingin, Sedangkan aktif dalam artian turut serta mendukung perdamaian dunia, seperti yang termaktub dalam UUD 1945.

Tetapi dalam perkembangannya, tafsiran arti politik itu tidak demikian. Arah kebijakan politik bebas aktif ala Orde Baru justru lebih condong kekanan atau blok barat. Kebijakan ini merupakan strategi pragmatis presiden Soeharto untuk kepentingan nasional Orde Baru yang mengedepankan rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Pemerintah Orde Baru berpendapat bahwasanya tanpa kesejahteraan ekonomi, kestabilan politik mustahil didapatkan. Alasan pemerintah Orde Baru memilih barat sebagai “kawan” adalah karena negara-negara barat merupakan negara kapitalis yang kaya akan modal. Oleh karena itu, Indonesia akan mendapat suntikan modal yang berupa investasi ataupun utang luar negeri dari negara-negara tersebut.

Lantas bagaimana hubungannya dengan blok timur? Kembali lagi ke tujuan semula yaitu pemerintah Indonesia mengutamakan kestabilan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, Orde Baru tidak ingin memiliki musuh. Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet tetap terlihat baik, namun tidak sedekat hubungan Indonesia dengan Barat. Hubungan mereka sangat baik, bahkan Pemerintah Orde Baru digadang sebagai kekuatan anti komunis di ASEAN yang diandalkan oleh negara-negara barat.

Dapat dikatakan bahwa politik luar negeri Indonesia pada era pemerintah Orde Baru identik dengan diplomasi ekonomi. Salah satu program kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 adalah merundingkan penjadwalan utang,  mencari pinjaman baru, mendorong ekspor, dan paket kebijakan stabilisasi ekonomi 1966. Dalam kaitannya dengan diplomasi ekonomi, restrukturisasi utang merupakan agenda utamanya. Pemerintah Orde Baru melakuka penjadwalan utang luar negeri kepada negara-negara barat. Utang luar negeri pada masa Orde Lama sebesar 2 miliar USD. Namun, Indonesia gagal membayarnya karena masalah ekonomi. Solusi yang dilakukan oleh Indonesia adalah mendatangi Forum Paris Club pada tahun 1967. Dari Forum tersebut, Indonesia berhasil menghapus utangnya sebanyak 60% dan kembali mendapat pinjaman baru, yang diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi. Diplomasi utang pada era tersebut diklaim sebagai salah satu diplomasi utang tersukses yang pernah dilakukan oleh Indonesia.

Selain itu, Forum Paris Club  juga sepakat  untuk membentuk konsorsium bernama IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia), Suatu aliansi negara kreditur untuk Indonesia. Setiap tahunnya, Indonesia mendapatkan  utang dari negara-negara yang tergabung dalam IGGI. Kemudian Indonesia membalas “kebaikan” tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing(UUPMA) pada tahun 1967. Dengan UUPMA, Indonesia menjadi negara penganut pasar bebas yang terbuka untuk investasi asing. Dengan keberhasilan restrukturisasi utang luar negeri , dibentuknya IGGI, dan mengalirnya modal asing ke Indonesia, Indonesia dapat keluar dari krisis dan membangun kembali ekonominya kembali.

Sumber: