Petisi Soetardjo: Indonesia Berparlemen

Sidang Volksraad

Petisi ini diajukan lantaran makin meningkatnya parameter ketidak puasan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yg dijalankan Gubernur Jenderal De Jonge. Petisi ini ditandatangani pula sang I.J Kasimo, G.S.S.J Ratulangi, Datuk Tumenggung, & Ko Kwat Tiong.

Isi petisi merupakan permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia & negeri Belanda menggunakan kedudukan & hak yg sama. Tujuannya adalah buat menyusun suatu planning pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yg berdiri sendiri (otonom) dalam batas Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda.

(Ebook Materi Ringkasan Sejarah Terlengkap klik disini)

(Soal dan Pembahasan Organisasi Pergerakan Nasional klik disini)

Sutarjo Suryo Hadikusumo sebagai wakil Persatuan Pegawai Bestuur dalamVolksraadpada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutarjo. Petisi tersebut berisi permintaan kepada pemerintah Belanda agar diselenggarakan musyawarah antara wakil Belanda dan wakil rakyat Indonesia untuk suatu perubahan dalam waktu 10 tahun mendatang dengan memberikan status otonomi kepada rakyat indonesia dalam lingkungan kerajaan Belanda.

Sebelum Indonesia dapat berdiri-sendiri Sutarjo mengusulkan langkah-langkah :

1. Volksraad dijadikan parlemen sesungguhnya.
2. Direktur Departemen diberikan tanggung jawab.
3. Dibentuk dewan Kerajaan (Rijksraat) sebagai badan tertinggi antara Belanda dan Indonesia yang anggota-anggotanya merupakan wakil-keduabelah pihak.
4. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya asal-usul, cita-cita nya memihak Indonesia

Usul yg dipercaya menyimpang menurut asa kalangan pergerakan yg merogoh jalan yang radikal & ortodok, petisi ini mendapat reaksi, baik berdasarkan pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Pers Belanda, seperti Preanger Bode, Java Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh usul petisi menjadi suatu: "Permainan yg berbahayadanquot;, revolusioner belum waktunya dan tidak sinkron dengan keadaan.

Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri dengan keadaanya yang masih rentan dan rapuh untuk menjankan pemerintahan yang otonom. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Soetardjo.

Pihak pemerintah Hindia-Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud buat selalu menaikkan perananan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan hingga masyarakat Indonesia bisa buat mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia baik pada pada juga pada luar Volksraad reaksi terhadap usul petisi juga beragam.

Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap dan nir mempunyai kekuatan. Pers Indonesia seperti: Surat Kabar Pemandangan, Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta Deli, Majalah Soeara Katholiek menyokong usul petisi. Usul petisi dengari cepat tersebar luas di kalangan masyarakat dan sebelum sidang Volksraad membicarakan secara spesifik, kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini.

Menurut Harian Pemandangan saat usul ini dimajukan sangat terlambat, yaitu saat akan digantikannya Gubernur Jenderal De Jonge sang Gubernur Jenderal Tjarda. Pada sidang Volksraad. Kemudian diputuskan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus tanggal 17 September 1936.

Pada lepas 29 September 1936 terselesaikan sidang perdebatan, diadakanlah pemungutan suara dimana petisi disetujui sang Volksraad menggunakan perbandingan bunyi 26 suara putusan bulat lawan 20 bunyi menolak. Dan pada tanggal1 Oktober 1936 petisi yg sudah sebagai petisi Volksraad itu dikirim kepada Ratu, Staten-Generaal, dan Menteri Koloni pada negeri Belanda.

Menunggu Putusan

Sementara menunggu keputusan diterima atau nir usul petisi tadi maka buat memperkuat dan memperjelas maksud petisi, pada persidangan Volksraad Juli 1937 Soetardjo balik mengajukan usul planning Indonesia menuju "Indonesia berdiri sendiri."

Rencana tadi dibagi pada dua termin, masing-masing buat 5 tahun. Atas usul tadi wakil pemerintah Hindia Belanda dalam sidang Volksraad menjawab bahwa pemerintah pula memiliki perhatian ke arah pemugaran pemerintahan Indonesia, tetapi lantaran usul itu amat luas sekali maka solusinya berada pada tangan pemerintah pada negeri Belanda & Staten General.

Petisi ini kembali banyak menimbulkan tanggapan dari organisasi-organisasi gerakan rakyat seperti: Perhimpunan Indonesia (PI),Roekoen Pelajar Indonesia (Roepi), Gerakan Rakjat Indonesia (GERINDO), Perkumpulan Katholik  Indonesia (PPKI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII),PNI dan sebagainya.

Pada persidangan Volksraad bulan Juli 1938, Gubernur Jenderal Tardja secara samar-samar telah membayangkan bahwa petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada menteri jajahan berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Raad van Nederland-Indie, Adviseur voor Inlahdse Zaken, Directeur van Onderwijs en Eredienst, telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang jelas.

Juga mengingat ketidakpastian akan kejadian-insiden di masa yang akan tiba ini, maka nir dapatlah disetujui keinginan buat mengadakan konfrensi untuk menyusun planning bagi masa yg akan datang. Akhirnya ia menyarankan bahwa biar bagaimanapun petisi harus ditolak sebagai akibatnya perubahan secara prinsip bagi kadudukan Indonesia & mengadakan konfrensi itu tidak perlu diadakan.

Jawaban Ratu Wilhemina

Akhirnya menggunakan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 lepas 14 November, petisi yg diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Wihelmina. Alasan penolakannya diantaranya adalah: "Bahwa bangsa Indonesia belum matang buat memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri."

Menanggapi Petisi Sutarjo ini pemerintah Hindia Belanda membentuk Komisi Visman yang diberi tugas untuk menggali aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia ke depannya. Pada hakekatnya komisi Visman hanya digunakan untuk memuaskan rakyat Indonesia mengenai keberadaannya di kemudian hari dan tidak sungguh-sungguh memihak pada rakyat . Komisi Visman tidak menghasilkan apa-apa dan tidak merubah keadaan Indonesia.

Langkah Pergerakan Nasional Selanjutnya

Langkah-langkah baru dalam konvoi nasional perlu dilakukan karena terjadinya perubahan situasi. Gerakan-gerakan nonkoperatif kentara nir mendapat jalan, & harus ada dibawah persetujuan pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, masih ada jalan buat meneruskan usaha lewat dewan warga . Partai-partai politik terdapat konvensi buat melakukan aksi bersama, sehingga muncul apa yang dikenal sebagai petisi Sutarjo pada lepas 15 Juli 1936.

Sutarjo mengajukan usul kepada pemerintah Hindia Belanda supaya diadakan konferensi kerajaan Belanda yg membahas status politik Hindia Belanda. Ia menginginkan kejelasan status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status otonomi, meskipun terdapat pada batas pasal 1 Undang-undang Dasar kerajaan Belanda.

Hal ini dimaksudkan agar tercapai kerja sama yg mendorong warga untuk memajukan negerinya dengan rencana yg mantap dalam memilih kebijakan politik, ekonomi dan sosial. Jelas bahwa petisi ini bersifat moderat dan kooperatif melalui cara-cara yang sah dalam Dewan Rakyat.

Petisi yg ditandatangani I.J. Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong bisa dicermati menjadi upaya buat keluar berdasarkan jalan sempit yang dilalui para nasionalis. Berbagai pihak memberikan kritik. Sebagian menyampaikan bahwa promotor petisi itu nir ada bedanya menggunakan peminta-peminta yang minta dikasihani, sedangkan yg lain mengungkapkan petisi itu mengurangi usaha swatantra. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu mengurangi perjuangan otonomi.

Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu & Vaderlandse Club (VC) menganggap hal itu terlalu prematur. Partai Kristen, Partai Katolik, dan kaum Indo berpandangan bahwa petisi tersebut diajukan dalam saat yg nir tepat, karena perkara-perkara lain yg lebih besar dan sedang dihadapi. Meskipun pada Dewan Rakyat lebih poly menyetujui petisi itu, namun pemerintah menganggap masih terlalu prematur dan swatantra yg diusulkan dipercaya rancu. Dengan istilah lain, pemerintah nir menginginkan adanya perubahan yg dianggap membuka peluang yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial.

Makin majunya tuntutan para nasionalis moderat menerangkan runtuhnya politik etis yang selalu didambakan, lantaran pemerintah masih memegang kuat paternalismenya & tidak berniat baik dalam menaruh kebebasan hakiki, sehingga bisa diramalkan bahwa petisi sutarjo itu tidak akan berhasil. Para nasionalis sendiri menduga bahwa petisi wajib disebarluaskan ke tengah masyarakat.

Pada tahun 1938 banyak diselenggarakan rapat buat mendukung petisi itu. Rapat-kedap itu merupakan suatu bisnis gigih yang dilakukan para nasionalis saat itu keliru satu runtut berdasarkan petisi ini adalah pada bentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) merupakan suatu organisasi payung menurut partai-partai & organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri dalam lepas 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional pada Jakarta menggunakan tuntuta "Indonesia Berparlemen."

Babak Baru Pemerintahan Jepang

Tidak lama sesudah terbentuknya badan baru tersebut, tanggal 7 Desember 1941 Jepang menyerang pakalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour. Mengetahui peristiwa ini Mr. Sartono & Sukardjo Wirjopranoto mengeluarkan anjuran supaya masyarakat Indonesia berdiri di belakang Belanda untuk mempertahankan Hindia Belanda. Anjuran ini menyebabkan perselisihan, yang mengakibatkan Abikusno keluar berdasarkan MARI dan GAPI, karena anjuran itu diterbitkan tanpa persetujuan dari anggota-anggotanya.

Pada lepas 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa kondisi. ?Serah terima? Itu diwaklili oleh Jendral Ter Poorten (Belanda) pada Jendral Hitoshi Imamura (Jepang) pada lapangan terbang dekat Bandung. Sejak waktu itu, kekuasaanpun berganti, menurut Belanda ke Jepang. Dimulailah sebuah babak baru, pemerintahan Jepang pada nusantara.

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Saintek klikdisini)

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Soshum klik disini)

Read More

Konflik VOC dengan Kekuatan Politik Lokal

Armada Belanda pada abad ke-17. Foto: Public Domain

Harian Sejarah -VOC dalam menjalankan Imperialisme dan Kolonialisme di Nusantara tidaklah selalu berjalan dengan mudah. VOC kerap kali mendapatkan perlawanan dari daerah yang belum dikuasai ataupun yang sudah dikuasai VOC. Perlawanan itu seringkali melibatkan kaum Bangsawan Kerajaan yang merasakan ketidakadilan di masyarakat atau mungkin sekedar ingin mendaatkan kekuasaan yang serupa. Dan hal itu menjadi hambatan dalam mencaapai tujuan dari VOC, yaitu :

1. Menguasai pelabuhan penting.
2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.
3. Melaksanakan monopoli perdagangan di Indonesia.
4. Mengatasi persaingan antara Belanda dengan pedagang Eropa lainnya.

Persinggungan Dengan Kekuatan Politik Lokal

1. VOC vs Sultan Nuku ( Ambon 1660-1700)

Konflik terkait perseteruan monopoli dagang VOC di Ambon & penghilangan nyawa terhadap Sultan Babullah yang merupakan Sultan menurut Kerajaan Tidore, yg akhirnya menimbulkan perlawanan berdasarkan Anak Sultan Babullah,Sultan Nuku. Kemudina Sultan Nuku bersama masyarakat dibantu dengan Inggris melakukan perlawanan yang dapat mengusir VOC dari Tidore & menyatukan kekuatan menggunakan Tertante.

2. VOC vs Sultan Hanasudin ( Makasar 1666-1667)

Bersumber menurut cerita dalam syair Perang Makasar. Mengambarkan sebuah kondisi perebutan intervensi perdagangan dikawasan Nusantara bagian timur. Perebutan intervensi tadi melibatkan kekuatan VOC menggunakan Aru Palaka, Raja Kerajaan Bone melawan Sultan Hasanudin menurut Kerajaan Makasar (Goa-Tallo) yg dimenangkan sang koalisi VOC-Aru Palaka (1666-1700).

Hasil menurut perseteruan tadi merupakan terikatnya Kerajaan Makasar dengan Perjanjian Bongaya yang menaruh konsesi monopoli VOC terhadap pelabuhan dikawasan Nusantara Timur dan pengakuan makasar kepada Aru Palaka sebagai Raja Bone. Hal ini berdampak pada perginya pedagang muslim mencari pelabuhan lain ke Jawa, Kalimantan sampai Afrika

3. Penyerangan Batavia oleh Sultan Agung, Mataram (1628 dan 1629)

Suatu usaha oleh Sultan Agung untuk menaklukan Batavia yang dianggap sebagai factor yang meghambar dalam rangka penyatuan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Mataram melakukan serangan dengan membawa pasukan yang besar ( >100 ribu pasukan) untuk menaklukan Batavia yang pada saat itu hanya berpenduduk sekitar 2000 orang dari beragam etnik di dunia. Penyerangan terhadap Batavia dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso

• Penyerangan pertama dilakukan pada 1928 namun menuai kegagalan akibat kurangnya logistik, minimnya persentajaat serta diserati berkhianatnya bupati-bupati di daerah pesisir.
• Penyerangan kedua dilakukan pada 1929 setelah serangkaian pergantian bupati-bupati yang dinilai loyal terhadap sultan, serta membangun lubung padi di Karawang-Bekasi untuk pemenuhan logistik. Serangan ini pun gagal karena Belanda mengetahui adanya lubung beras tsb dan membakarnya, serta kekalahan Mataram dalam perang di laut.

4. Permasalahan menggunakan Pemukiman Cina (1740)

Suatu pembantaian terhadap etinis Cina yang dilakukan oleh Belanda yg sebelumnya mempercayai Orang Cina menjadi Collector Tax Tol (Penarik Pajak Pelabuhan) yang diawali sang permasalaan Pajak, dimana Belanda ingin menaikan Pajak terhadap orang Cina.

Selain itu lantaran ketakutan Belanda akan adanya perlawanan orang cina akibat Migrasi akbar-besaran orang Cina ke Nusantara lantaran pergolakan politik di Cina Daratan. Pada pembantaian ini sekira 40.000 orang cinta meninggal. Hal ini jua berujung nanti dalam Perang Cina ? Jawa (1743-1744) di semarang yang dapat diakhiri dengan restorasi oleh VOC (1744).

5. Konflik dengan Untung Suropati dan Pangeran Trumojoyo (Madura)

Suatu upaya kudeta oleh Pangeran Trumojoyo & Untung Suropati terhadap Amangkurat I yang dievaluasi membawa Mataram dalam persekutuan menggunakan VOC & membangun ketidakadilan. Sultan Amangkurat I berhasil terusir berdasarkan Mataram yg kemudian meminta bantuan pada VOC & melakukan penyerangan pulang. Penyerangan ini berbuah kemenangan di pihak VOC, namun Amangkurat I tewas pada perlawanan. Gelar Raja disematkan kepada Amangkurat II.

Perjanjian Giyanti dan Salatiga

Perjajian ini diprakarsai atas pertarungan yg terus berlaurut pada internal Istana Kerajaan Mataram. Untuk meredam konfil internal tersebut. VOC menetapkan buat melakukan pembagian kekuasaan atas beberapa wilayah di Mataram yang berujung pada pemecahan daerah.

• Perjanjian Giyanti 1755 : Memuat putusan bahwa wilayah Mataram dibagi menjadi dua wilayah : Surakarta (Solo) dan Yogyakarta
• Perjanjian Salatiga 1757 : Memuat putusan bahwa wilayah Surakarta dan Yogyakarta dipecah kembali:

• Surakarta menjadi Surakarta dan Mangkunegara (Bawahan Surakarta)
• Yogyakarta menjadi Yogyakarta dan Paku Alam (Bawahan Yogyakarta)

Read More

Pendidikan Barat Bagi Pergerakan Nasional

Hollands-Inlandse School, Cilegon, 1934

Untuk menggambarkan hasil menurut sistem pendidikan barat yang dibawa oleh Pemerintahan Hindia belanda menjadi konsekuensi diberlakukannya ? Politk Etis ? Diseluruh wilayah Hindia Belanda. Kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang Politk Etis itu sendiri, yg adalah output menurut dorongan kaum Humanisme Belanda pada parlemen Kerajaan Belanda. Hingga akhirnya itu disetujui sang Ratu Belanda, Ratu Wilhemina.

***

Sebuah Harapan Akan Pendidikan

Foto: rosemild

Pemberlakuan Politik Etis terutama dibidang edukasi, yang merupakan satu dari tiga poin politik etis (edukasi, irigasi, transmigrasi) perlulah kita analisis secara kritis. Bahwa tidaklah mungkin alasan tersebut semata-mata hanya disimbolisasikan selama ini yaitu “balas budi”.

Jika kita melihat tuntutan parlemen belanda terhadap pihak kerajaan untuk diberlakukannya Politik Etis ini sebetulnya sunguh mulia lantaran dilatar belakangi oleh tulis Van Deventer yaitu Een Ereschuld (hutang kehormatan) dalam tahun 1899.

Dan yang perlu kita ketahui disini adalah bahwa sebetulnya kaum Liberal Belanda seolah diam tapi menyetujui akan usulan Van Deventer tadi. Hal ini dirasa dengan berlakunya pendidikan pada Hindia Belanda akan mengurangi ongkos produksi pada perseteruan gaji pegawai perusahaan-perusahaan perkebunan di Hindia Belanda waktu itu. Lah kok misalnya itu ?

Alasannya merupakan bahwa warga pribumi selama ini hanya bekerja pada sektor buruh rendah yg nir kompetitif dan produktif. Meskipun pasca berlakunya Politik Pintu Terbuka yang ditandai sang pemberlakuannya UU Agraria 1870. Hal tersebut tidak menambah kesejahteraan rakyat meskipun mereka mempunyai tanah mereka, hal itu berlaku karena mereka diwajibkan menyewakan tanahnya selama 70 tahun menggunakan bayaran yang kecil, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-hari & harus bekerja menjadi buruh.

Ini lah momen yang dimanfaatkan kaum liberal di Hindia Belanda buat menggantikan pekerja-pekerja eropa yg meminta mahal dalam kepegawaian dengan diganti menggunakan energi pribumi output politik etis yg dianggap produktif dan kompetiti, namun sanggup dibayar menggunakan harga yang murah. Hal ini awalnya dapat dirasakan atas output lulusan OSVIA yg bekerja pada pemerintah.

Realitas Kaum Pribumi

Petani pada Karang Tengah, Jawa Barat, 1895. Foto: Tempo/Dok. Tropenmuseum

Namun empiris yg diperlukan sangatlah tidak selaras. Pemberlakuan politik etis tidaklah sinkron yg diharapkan. Edukasi yg dibutuhkan wajib dibayar menggunakan biaya yang relatif mahal, karena meskipun pemerintah membiarkan orang pribumi buat bersekolah, tetapi porto sekolah yang dibebankan tidaklah bisa mereka sanggupi.

Dalam suatu kesempatan pada kuliah rutin Sejarah Indonesia, Dr. Muhammad Iskandar, M.Hum. Sejarawan Universitas Indonesia menyampaikan, ? Banyak warga pribumi yang nir bisa bersekolah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (selain sekolah masyarakat).

Mahalnya biaya pendidikan yang dipatok sebesar 300 f (gulden) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, sedangkan masyarakat pribumi pada saat itu hanya berpenghasilan rata-rata 7 f yang dapat kita setarakan dengan hasil panen padi sejumlah 2,5 kwintal.

Hal tersebutlah yang dinilai bahwa nir seluruh kalangan warga pribumi dapat mengenyam pendidikan yang tinggi, bahkan buat mengenyam pendidikan di sekolah rakyat (SR) pun sedikit.

Kebanyakan pribumi yang bersekolah di sekolah belanda ialah anak seorang bupati setempat. Alternatif lainnya adalah menyekolahkan anaknya di Australia karena biayanya yang murah, hanya kurang dari 50 f. Itupun masih banyak yang tidak sanggup.

Bumerang Bagi Belanda

Dengan demikian bahwa hasrat belanda untuk memperoleh energi kerja yang murah dan kompetitif tampaknya hanyalah hayalan tamak dan isapan jempol. Lagi-lagi belanda ingin memperoleh keuntungan, tetapi tak mau berkoran bahkan buat masalah sekolah ini.

Hingga akhirnya menggunakan perlakuan belanda yg semacam ini justru membangun musuh jangka panjang, ketimbang pegawai murah yang diperlukan pada penyelenggaraan politik pintu terbuka. Musuh tadi adalah golongan pribumi kaya yang selama ini merupakan bagian dari golongan pangrek praja (aparaatur pemerintahan) yang anaknya bersekolah pada perguruan tinggi Belanda di Eropa. Kebanyakan golongan pelajar ini akan balik ke Indonesia setelah terselesaikan mengenyam pendidikan pada Negeri Belanda dengan membawa ideologi-ideologi yg mereka kenal pada Eropa buat sebagai semangat usaha pada Hindia Belanda.

Mereka membawa pemikiran-pemikiran ideologis yg berdasarkan mereka tidak pernah dilakukan pada Hindia Belanda, ideologi tadi anatara lain : liberalisme, demokrasi, sosialisme, & komunisme. Hingga akhirnya mereka akan mengenal arti nasionalisme kebangsaan buat menuntut suatu kedaulatan yang selama ini mereka sadari dirampas pemerintah Hindia Belanda. Golongan-golongan tersebut dikenal dengan istilah kaum terpelajar terbagi sebagai 2, yaitu :

• Elit Politik : golongan terpelajar yang mengerti sebuah pemikiran yang ideologi yang mencita-citakan sebuah kebebasan dari belenggu kekuasaan asing yang dalam mencapai tujuannya dengan cara “belajar” untuk mencerdaskan bangsa dan mengerti akan jati diri bangsa.
• Elit Fungsional : golongan terpelajar yang menginginkan suatu posisi yang strategi dalam birokrasi Pemerintahan Hindia Belanda dan bekerja untuk menyelenggarakan pemerintahan Hinda Belanda dan bekerja untuk menyelenggarakan pemerintah sesuai dengan pemerintahan.

Salah satu bukti adanya rasa nasionalisme yang memang hanya secara parsial dalam usaha golongan terpelajar ini adalah berdirinya “budi utomo”,  kemudian Indisch Partjh, kemudian munculnya oragnisasi akademisi lain hingga akhirnya munculah Sumpah Pemuda 1928 sebagai lambing simbolik nasionalisasi pribumi.

Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa planning Belanda pada penyelenggaraan pendidikan guna menerima tenaga kerja murah cenderung membuat musuh yg nyata. Meskipun tak dapat dipungkiri poly juga pribumi yang memilih bekerja menjadi pegawai belanda, ketimbang memulai usaha.

Sumber :

• Robert van Niel,Munculnya Elit Modern Indonesia. Diterjemahkan oleh Ny. Zahara Deliar Noer : PT Dunia Pustaka Jaya
• Jawaban UAS Mata Kuliah Sejarah Indonesia. 2016. Imam Maulana (1606880232). Universitas Indonesia.

Read More

Perlawanan Pattimura 1817, Sebuah Gerakan Perlawanan Rakyat Maluku

Kondisi warga dalam masa awal perlawanan digeluti rasa kecewa akan sistem monopoli yang diberlakukan di Ambon semenjak era Pemerintahan Kolonial Portugis.

Sebab khusus yang melatarbelakangi peperangan diawali oleh pemesanan Kapal Orombai oleh Residen van den Berg kepada masyarakat pesisir Maluku. Residen van den Berg melakukan pembayaran dengan harga yang tidak sesuai. Hal ini kemudian diperparah dengan kebijakan monopoli Belanda dengan melakukan larangan dagang kepada masyarakat Maluku kepada bangsa asing lain (ekstripasi).

Masyarakat Maluku yg merasa telah dikecewakan oleh Portugis merasa dikecewakan pulang sang Belanda. Hal ini mereka rasakan menjadi penjajahan balik lantaran pada waktu mereka diduduki sang Inggris, mereka merasa mendapatkan kebebasan. Kebijakan lama VOC misalnya penyerahan wajib & kerja harus (verplichte leverantien, herendiensten) dihapus, namun pemerintah Belanda mengharuskannya lagi. Tambahan jua tarif aneka macam barang yg disetor diturunkan, sedang pembayarannya ditunda-tunda.

Thomas Matulessy dan pejuang wanita Christina Martha Tiahahu berdasarkan Ambon mengajak warga buat mengangkat senjata. Rakyat lalu menjuluki Thomas menggunakan Kapiten Pattimura dan bergerak dibahwa pimpinannya.

Pattimura dan pasukannya lalu menyerang & berhasil merebut Benteng Duursteede pada tahun 1817 sesudah sebelumnya melakukan perang gerilya. Di dalam pengepungan benteng Duuerstede tersebut Van den Berge bersama famili & perwira militernya dibunuh.

Tapi kemudian pasukan Pattimura terpojok selesainya pemerintah kolonial mengirim bala tentara bantuan lengkap dengan persenjataan pada bawah pimpinan Mayor Beetjes. Ekspedisi ini berangkat lepas 17 Mei 1817. Dengan bepergian yg melelahkan, pada tanggal 20 Mei 1817 pasukan itu datang di Saparua dan terjadilah pertempuran menggunakan pasukan Pattimura. Pasukan Belanda bisa dihancurkan dan Mayor Beetjes mati tertembak.

Belanda monoton menembaki wilayah pertahanan Pattimura menggunakan meriam, sebagai akibatnya benteng Duurstede terpaksa dikosongkan. Pattimura pun berhasil dikalahkan sehabis terpojok di Benteng Victoria. Pattimura kemudian tertangkap & dijatuhkan hukuman gantung yg dilangsungkan di depan Benteng Victoria pada 16 Desember 1817.

Read More

Perang Padri 1821-1837

Dilatarbelakangi sang perselisihan antara kaum norma dan kaum Padri di Minangkabau. Kaum Pedri sendiri merupakan sekolompok ulama yang baru balik dari Timur Tengah & balik buat memurnikan ajaran Islam di wilayah Minangkabau. Peran ini didasari sang perseteruan antara kaum adat & kaum padre tentang perkara penerapan syariat pada Tanah Minang.

Kaum Padri berusaha untuk menghilangkan unsur tata cara karena tidak sinkron menggunakan ajaran Islam. Unsur Adat tersebut antara lain norma seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, & jua aspek hukum adat matriarkat tentang warisan, dan longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal kepercayaan Islam. Kaum Padri ini sendiri yang melakukan hal tadi merupakan suatu aliran dalam Islam. Kaum Padri sendiri beraliran Islam Wahabi (Fundamentalis).

Perang Padri sendiri terbagi sebagai 3 periode :

1. 1821-1825 : Perang antara Koalisi Belanda dan Kaum Adat melawan Kaum Padri
2. 1825-1830 : Masa genjatan senjata (Perjanjian Manasang)
3. 1830-1837 : Perang Antara Koalisi Kaum Adat dan Padri melawan Belanda.

1821-1825 : Kaum adat bekerja sama dengan Belanda dalam usaha mengalahkan kaum padri. Namun dalam kerja sama ini, kaum adat meminta diadakannya sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut adalah bahwa jika koalisi dapat memenangkan peperangan dengan kaum padri.

Maka Belanda nir diperkenankan buat melakukan perluasan ke wilayah Sumatera Utara, Belanda hanya boleh melakukan ekspansi ke wilayah Sumatera bagian tengah & timur. Perjanjian ini pun disetujui sang Belanda yg kemudian perjajiannya ini dikenal menjadi Treaty of Sumatera.

1825-1830 : Terjadi genjatan senjata. Hal ini dilakukan oleh Belanda mengingat sedang pecahnya perang Diponegoro yang melibatkan konflik besar di seluruh jawa. Belanda melakukan mediasi dengan kaum padri untuk melakukan genjatan senjata agar menciptakan suasana damai.

Oleh sebab itu Belanda melalui residennya di Padang mengajak pemimpin Kaum Padri yg saat itu sudah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol buat berdamai dengan maklumat "Perjanjian Masangdanquot; dalam tanggal 15 November 1825. Hal ini dimaklumi karena disaat bersamaan Pemerintah Hindia Belanda jua kehabisan dana pada menghadapi peperangan lain di Eropa & Jawa seperti Perang Diponegoro.

1830-1837 : Setelah berakhirnya perang Diponegoro dan pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, Pemerintah Hindia Belanda mencoba kembali untuk menundukan Kaum Padri. Hal ini sangat didasari oleh keinginan kuat untuk penguasaan penanaman kopi yang sedang meluas di kawasan pedalaman Minangkabau (darek).

Melihat maksud dan tujuan Belanda yg terselubung. Kaum Adat kemudian mengundurkan diri dari koalisi & beralih bergabung beserta Kaum Padri buat melawan Belanda. Kaum Adat menilai bahwa Belanda nir akan mematuhi perjanjian yang pernah dibuat & akan melakukan perluasan jua ke Sumatera Barat.

Sementara ketika Letnan kol Elout melakukan berbagai agresi terhadap Kaum Padri antara tahun 1831?1832, ia memperoleh tambahan kekuatan berdasarkan pasukan Sentot Ali Prawiradirja, galat seseorang panglima pasukan Pangeran Diponegoro yang telah berkhianat dan bekerja dalam Pemerintah Hindia Belanda sehabis usai perang pada Jawa.

Pada bulan Juli 1832, berdasarkan Jakarta dikirim pasukan infantri dalam jumlah akbar pada bawah pimpinan Letnan Kolonel Ferdinand P. Vermeulen Krieger, buat meningkatkan kecepatan penyelesaian peperangan. Dengan tambahan pasukan tersebut dalam bulan Oktober 1832.

Koalisi Kaum Padri & Adat melakukan perlawanan menggunakan bergrilya. Tetapi selama petempuran yg berlangsung bertahun-tahun. Pasukan koalisi kewalahan & mengalami kondisi pertempuran yg melambat. Uanku Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap semua pasukannya yang sudah bercerai-berai & lemah, namun karena telah lebih 10 tahun bertempur melawan Belanda secara terus menerus, ternyata hanya sedikit saja yang tinggal dan masih siap buat bertempur pulang.

Dalam syarat misalnya ini, tiba-datang tiba surat tawaran menurut Residen Francis di Padang buat mengajak berunding. Kemudian Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaannya melakukan negosiasi.

Tuanku Imam Bonjol diminta buat tiba dan berundiing tanpa membawa senjata. Tapi hal itu cuma jebakan Belanda buat menangkap Tuanku Imam Bonjol, peristiwa itu terjadi di bulan Oktober 1837 dan kemudian Tuanku Imam Bonjol pada syarat sakit langsung dibawa ke Bukittinggi lalu terus dibawa ke Padang.

Pengasingan ini dilakukan bertahap & berpindah-pindah sampai pada saatnya Tuanku Imam Bonjol dipindahkan ke Manado. Di Manado beliau mengalami pengasingan selama 27 tahun sebelum akhirnya tewas 8 November 1864.

Read More

Perang Batak 1828-1907

Pasca Perang Puputan, Belanda yang sudah menguasai Bali melakukan upaya militer lagi dengan meluaskan kekuasaannya ke Sumatera bagian Utara. Berdasarkan Treaty of Sumatera 1870 yang merupakan kesepakatan antara Belanda dengan Inggris bahwa Belanda dapat menganeksasi wiilayah Sumatera, sedangkan Inggris menganeksasi wilayah Singapura sampai Semenanjung Malaya.

Upaya aneksasi daerah Sumatera bagian utara ini herbi konsep Politik Pax Netherlandica yaitu pembulatan negeri jajahan. Jawa, Bali, Sulawesi, & sebagaian Sumatera sudah belanda kuasai. Dengan menganeksasi Sumatera bagian utara maka Belanda bisa menguasai seluruh darata Sumatera sampai nanti tersisa wilayah Borneo (Kalimantan).

Kemudian perang batak ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh penolakan oleh Raja Batak Sisingamangaraja XII atas misi Zending (penyebaran agama protestan) yg dilakukan oleh pendeta-pendeta Belanda dan Jerman pada daerah batak yang telah dikuasai oleh Belanda. Hal ini bermula dari wilayah kekuasaan Sisingamangaraja XII yang mengecil lantaran daerah Tapanuli & Taruntung sudah dikuasai sang Belanda.

Sisingamangaraja XII kemudian berusaha melakukan perlawanan buat mencegah kekuasaanya semakin mengecil sang perluasan Belanda. Raja Sisingamangaraja XIII kemudian menyerang kedudukan Belanda pada Tarutung. Perang berlangsung selama tujuh tahun di daerah Tapanuli Utara, misalnya pada Bahal Batu, Siborong-borong, Balige Laguboti & Lumban Julu.

Kemudian buat membalas agresi Sisingamangaraja XII, Belanda dalam tahun 1894 melancarkan agresi balasa menggunakan menyeran Bakkara yang merupakan pusat kedudukan & pemerintahan Kerajaan Batak. Serangan ini berujung dalam mengungsinya raja ke Dairi Pakpak.

Pada tahun 1904, pasukan Belanda, dibawah pimpinan Van Daalen dari Aceh Tengah, melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara, sedangkan pada Medan didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907, Pasukan Marsose di bawah pimpinan Capt Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja XII dan dua orang anaknya.

Sementara itu Sisingamangaraja XII & para pengikutnya berhasil melarikan diri ke Hutan Simsim. Ia menolak tawaran buat menyerah, & pada pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur beserta menggunakan putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sutan Nagari & Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja XII menandai berakhirnya Perang Tapanuli.

Read More

Perang Puputan 1848-1906

Perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda terjadi pulang pasca kemenangan Belanda pada Perang Paderi & Perang Diponegoro yg membuat Belanda mempunyai kekuasaan secara utuh di Jawa dan Sumatera.

Perlawanan ini terjadi di Bali dalam 1948. Perlawanan ini berujung pada peperangan antara Pemerintah Hindia Belanda melawan kerajaan-kerajaan di lima daerah pada Bali. Kerjaaan tadi antara lain : Klungkung, Buleleng, Karang Asem, Gianyar, & Badung.

Hal yang latarbelakanginya adalah perselisihan mengenai Hak Tawan Karang yang dimiliki sang raja-raja pada Bali. Hak Tawan Karang adalah hak bagi setiap raja buat dagi kapal yg terdampar di daerah pantai kerajaan mereka.

Pada ketika itu Belanda melakukan ekspedisi militer buat menaklukan Kerajaan Bulelng yang melakukan hak tawan karang terhadap kapal-kapal dagang milik Belanda yang terdampar pada dermaga. Pada bulan Juni 1846 Belanda mengerahkan pasukan & kapal tempurnya yg dipimpin sang Jenderal Batavus van den Bosch. Pasukan tersebut terdiri menurut 1.700 pasukan & kemudian tiba pulang ekspedisi kedua yg dipimpin oleh Jenderal Carel van der Wijck yg membawa dua.400 prajurit.

Orang bali pun menyiapkan pasukan sejumlah 16000 tentara, dari 16000 tentara sekitar 1600 dipersenatai senapan yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik pun menyerukan Perang Puputan atau perang sampai darah titik penghabisan.

Pertempuran berlangsung lebih kurang tiga tahun terus menerus. Kemudian Belanda mengirim balik ekspedisi militer pimpinan Mayor Jenderal Michies. Ekspedisi ini membawa sekita 5000 pasukan berdasarkan Sumatera. Pasukan ini lalu berlabuh pada Karang Asem & menyerang Benteng Jagaraga milik Kerajaan Buleleng dan menyerang Kerajaan Badung.

Pertempuran pada Benteng Jagaraga dimana masih ada Pasukan I Gusti Ketut Jelantik. Benteng dihujani menggunakan tembakan Meriam yg mengakibatkan poly korban mangkat di pihak Buleleng. Pada 19 April 1840 Belanda berhasil menghancurkan seluruh kekuatan Buleleng dan menewaskan seluruh pasukannya termasuk I Gusti Ketut Jelantik.

Read More

Perang Diponegoro 1825-1830, Sebuah Perang Jawa

Masyarakat mengalami suatu kemerosotan moral kebudayaan (kemunduran) terutama dikalangan bangsawan Istana. Bangsawan Istana yang condong merapat dan bersekutu menggunakan pemerintah kolonial menciptakan kekecewaan dikalangan masyarakat jawa. Hal ini warga nilai sebagai ketidakmampuan Istana pada melawan hegemoni Belanda yang menciptakan warga sebagai sengsara, sebagai akibatnya akhirnya menimbulkan merosotnya kepercayaan masyarakat pada Bangsawan yang berada di Istana Yogyakarta.

Lukisan Penangkapan Diponegoro 1825 karya Raden Salah yang sekarang ini sebagai koleksi Istana Negara RI

Tetapi meskipun demikian nir seluruh kalangan bangsawan yg menyukai kedekatan Istana menggunakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Mereka menilai bahwa kesultanan menglami kemuduran dengan bersekutu menggunakan Belanda. Merosotnya pemasukan kerajaan & kekuasaan daerah yg semakin sempit disertai sang pajak tinggi yg harus ditanggung kerjaan menimbulkan perselisihan antara pangeran-pangeran di Istana. Salah satu pihak yang tidak setuju menggunakan kedekatan kerajaan menggunakan Belanda adalah Pangeran Diponegoro.

Perang Diponegoro ini sebenarnya diawali sang sebab khusu yaitu saat Pemerintah Hindia Belanda memasang patok-patok jalan sebagai planning dari pembangunan jalan. Tetapi yg menjadi permasalahannya merupakan bahwa lintasan jalan yang direncanakan buat dibangun berada pada atas makam leluhur Pangeran Diponegoro.

Kebijakan tadi mengakibatkan Diponegoro buat menyatakan perang terhadap pemerintah kolonial dan kerajaan Yogyakarta. Diponegoro lalu membentuk suatu pemerintahan sendiri di wilayah Selarong.

Diponegoro lalu mengangkat dua penasehat. Kyai Mojo kemudian diangkat sang Diponegoro menjadi pensehat Agama, Kyai Mojo merupakan ulama populer di Pulau Jawa, dampak bergabungnya Kyai Mojo. Banyak dukungan menurut kalangan petani buat bergabung ke dalam pihak Diponegoro.

Sentot Ali Baharsyah Prawiradirja lalu diangkat sebagai penasihat Militer. Sentot dengan kemampuannya mempunyai pasukan buat membantu peperangan. Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa pasukan Sentot Ali adalah tentara bayaran.

 Strategi Perang

• Mengambil Goa Selarong sebagai markas dan melaksanakan perang gerilya
• Merekrut banyak tentara dari kalangan petani dan menyerukan perang Jihad Fisabilillah
• Melakukan pendekatan kepada masyarakat jawa bahwa Diponegoro merupakan Herucokro (Ratu Adil) yang akan memberikan kebebasan kepada masyarakat jawa.

Pada kurun waktu 1824-1827 perang melibatkan hampir semua kekuatan di Pulau Jawa, perang ini melibatkan pasukan Diponegoro melawan pasukan Belanda dan Kerajaan Yogyakarta, Pasukan Belanda terdiri dari sedikit orang Eropa dan banyak melibatkan orang Indonesia Timur (khususnya Maluku). Perang ini disebut juga sebagai Perang Jawa atau De Java Oorlog

Pasukan Diponegoro mengalami kemenangan dalam beberapa pertempuran melawan koalisi Belanda dan Kerajaan Yogyakarta. Hal ini karena besarnya dukungan masyarakat jawa terhadap Diponegoro. Masyarakat percaya bahwa memang Diponegoro merupakan  Ratu Adil yang muncul ditengah kesengsaraan masyarakat dan berani melawan penjajah untuk menciptakan masa keemasan bagi masyarakat jawa. Hal ini dikarenakan meskipun akulturasi jawa dan Islam telah berlangsung, akan tetapi masyarakat masih menyisakan keyakinan terhadap ramalan Jayabaya.

Perpecahan terjadi dalam internal kubu Diponegoro. Sentot Ali nir sepakat dengan serangkaian perang gerilya dilakukan pasukan, selain itu Kyai Mojo mempermasalahkan mengenai pengangkatan Diponegoro menjadi Ratu Adil, Kyai Mojo nir senang dengan cara tersebut buat melakukan perekrutan tentara di Jawa Tengah. Di sisi lain terjadi pengkhianatan dari Sentot ali yang berpaling ke kubu Pemerintah Kolonial menggunakan tawaran uang & kemudian menarik pasukannya buat bersiap dikirim melakukan perlawanan pada Aceh.

Belanda lalu menarik pasukannya di Aceh yang telah digantikan posisinya sang pasukan Sentot buat membantu perlawanan pada perang Diponegoro. Serangan-serang Diponegoro bisa terpatahkan lantaran kekurangan pasukan dan sebab Belanda berhasil melakukan pengintaian pasukan setelah sebelumnya banyak membuatkan mata-mata.

Pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal De Kock melakukan strategi benteng stelses. Strategi benteng stelses dilakukan menggunakan cara membentuk poly benteng berukuran sedang mengelilingi daerah kekuasaan Diponegoro. Benteng-benteng yang poly tadi dipersenjatai lengkap menggunakan pada dalamnya terdapat beberapa pasukan dan logistik. Pembangunan benteng ini bertujuan menyempitkan ruang mobilitas pasukan gerilya Diponegoro.

Karena ruang geraknya yang sudah terhempit. Akhirnya Diponegoro mau untuk diajak berunding dan keluar dari tempat persembunyiannya.  Alih-alih berunding, justru Belanda menangkap Pangeran Diponegoro. penangkapan Pangeran Diponegoro diprakarsai oleh Letnan Jenderal de Kock pada 28 Maret 1830.

Pangeran Diponegoro lalu diasingkan ke Makassar, Sulawesi, dimana beliau menjalani residu hidupnya disana hingga kematiannya pada tahun 1855

Read More

Gerakan Petani dan Buruh Perkebunan Swasta 1870-1900

Pada masa perkebunan Swasta (1870-1900), umumnya perlawanan dilakukan sang mereka yang diklaim kelas petani & buruh perkebunan. Perlawanan ini dilakukan dilatarbelakangi oleh kesengsaraan orang Bumiputera yg harus kerja pada perkebunan swasta atau pemerintah tetapi tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Mereka biasanya merasa memiliki tanah namun tidak bisa menggunaknnya lantaran waktu sewa yang panjangnya kurang lebih 75 tahun.

Banyak dari mereka merasa lebih nyaman pada masa Cultuurstelsel. Hal tersebut demikian karena meskipun mereka sengsara tetapi mereka masih mempunyai tanah untuk dikelola demi kebutuhan sehari-hari, bukan bekerja sebagai petani penggarap atau buruh yang penghasilannya tidak mencukupi. Selain itu pada masa ini kelas-kelas petani dan buruh ini terbuai oleh kesenangan-kesenangan yang ada di kawasan sekitar perkebunan seperti pelacuran, narkotika, miras, dan perjudian. Zaman ini disebut sebagai zaman 'edan'

Gerakan ini menjawab tentang kondisi sosial buruh dan petani yg melakukan tuntutan kepada pengusaha. Hal ini mampu kita persepsikan seperti teori sosialisme vs kapitalisme. Gerakan-gerakan ini umumnya dilakukan menggunakan melakukan pemogokan, pembakaran aset, dan perampokan-perampokan perkebunan milik partikelir atau pemetintah kolonial. Dan tidak sporadis pengusahanya terbunuh.

Bentuk Gerakan

• Mesiahisme/Millenarisme : Gerakan yang percaya bahwa akan datang Ratu Adil yang akan mengusahakan kehidupan yang baru dan membawa kepaada masa keemasan.
• Nativisme : Gerakan yang percaya bahwa keadaan buruk terjadi karena meninggalkan sistem budaya asli, sehingga untuk memperbaiki keadaan adalah dengan cara menghancurkan budaya yang berlaku (barat) dan kembali kepada budaya asli (tradisional).
• Revivalisme : Gerakan yang percaya bahwa kesengsaraan itu disebabkan karena meninggalkan sistem leluhur (Majapahit), sehingga jika ingin sejahtera harus kembali menggunakan sistem tersebut.
• Mahdiisme : Gerakan yang percaya akan datangnya Imam Mahdi yang akan datang dan memberantas semua musuh tuhan dan membawa mereka yang percaya ke dunia yang lebih sejahtera dan mati kelak akan masuk surge.
• Sektarian : Gerakan memisahkan diri dari suatu kepercayaan karena dinilai tidak mampu mendatangkan kebahagiaan atau kesejahteraan.

Read More

Romantika Lukisan Raden Saleh: Penangkapan Pangeran Diponegoro 1830

Lukisan"Penangkapan Pangeran Diponegoro" karya Raden Saleh (1857).

? Dia ingin menunjukkan pada mata seluruh dunia bahawa orang Timur pun punya kesanggupan penuh andai kata duduk sebaris dengan orang-orang Barat itu. Maka pakaian kebangsaannya itu digunakan olehnya dalam hari pertunjukan itu maksudnya supaya orang- orang Barat itu mengerti bahawa ?Dia orang Indonesia?. Tidakkah menjadi hairan pada waktu itu ejek, bunyi bisikan semulut demi semulut

dapat dipersaksikan sendiri. Baginya semua itu tidaklah diendahkan. Malah pandangan orang banyak yang memperhatikan dia seorang itu adalah menjadi kemegahan pada dirinya, sedang orang lain tidak begitu.” Ucap Adi Mas (1954) dalam tulisannyaLukisan Raden Saleh Menipu Barat.

***

Saat kita melihat lukisan tersebut, kita akan disuguhkan pada suasana dramatisme pada Masa De Java Oorlog (Perang Jawa) 1825-1830 M. Di kutip dari pembicaraan Mas Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum dalam sebuah kelas Pengantar Sejarah saat berdiskusi mengenai Perang Jawa, beliau berkata bahwa “ Berjudul Perang Jawa karena merupakan sebuah perang yang terbesar dan melibatkan unsur besar manusia Jawa kurun waktu abad ke 19 tersebut.

Bukan antara orang Jawa & Penguasa Kolonial Hindia Belanda secara khusus yg dalam saat itu berperang, melainkan anatara orang jawa yg kontra & orang jawa simpatisan kolonial yg terlibat pertempuran menggunakan sedikit orang kulit tanpa cacat yang berjumlah lebih kurang 8000 orang terlibat didalam pertempuran lebih kurang 100.000 warga Jawa dalam ketika itu.?

Kita melihat sosok tadi adalah Pangeran Diponegoro bisa juga diklaim Herucokro, seseorang pangeran Kesultanan Yogyakarta yg dalam Perang Jawa berperan sebagai Tokoh Utama beserta Kyai Mojo & Ali Sentot Baharsyah Prawirodirdjo yg nir putusan bulat atas campur tangan yang terlalu jauh oleh kolonial Hindia Belanda terhadap kehidupan kenegaraan Istana Kesultanan Yogyakarta, yg dalam waktu ikut menentukan penerus kekuasaan Kesultanan Yogyakarta.

Selain itu atas konduite kolonial yg membangun jalan raya melintasi makan leluhur Diponegoro. Hingga akhirnya meletusnya Perang Jawa yg melibatkan sebagian akbar warga jawa yang menganggap apabila istana saja sudah dapat dikendalikan begitu dalam sang kolonial, bagaimana dengan warga yang nir memiliki kekuatan.

Adalah kemudian Raden Saleh Sjarief Boestaman, pelukis Indonesia beretnis Arab-Jawa yang mempionirkan seni modern Indonesia (waktu itu Hindia Belanda). Lukisannya merupakan kumpulan Romantisisme yg sedang terkenal pada Eropa waktu itu menggunakan elemen-elemen yg memperlihatkan latar belakang Jawa oleh pelukis.

Raden Saleh terutama dikenang karena lukisan historisnya, Penangkapan Pangeran Diponegoro, pada gamabar diatas  yang menggambarkan peristiwa pengkhianatan pihak Belanda kepada Pangeran Diponegoro yang mengakhiri Perang Jawa pada 1830. Sang Pangeran terbujuk untuk datang ke Magelang untuk membicarakan gencatan senjata, namun pihak Belanda tidak memenuhi jaminan keselamatannya, dan Diponegoro pun ditangkap.

"Penyerahan Diri Diponegoro" karya Nicolaas Pieneman (1835). Foto: Rijksmuseum Amsterdam

Peristiwa tersebut telah dilukis oleh pelukis Belanda, Nicolaas Pieneman yang dikomisikan oleh Jenderal de Kock. Diduga Saleh melihat lukisan Pieneman tersebut saat ia tinggal di Eropa.  Seakan tidak setuju dengan gambaran Pieneman tentang Diponegoro. Saleh memberikan sejumlah perubahan signifikan pada lukisan versinya; Pieneman menggambarkan peristiwa tersebut dari sebelah kanan, Saleh dari kiri.

Sementara Pieneman menggambarkan Diponegoro menggunakan paras indolen & pasrah, Saleh mendeskripsikan Diponegoro menggunakan raut tegas & menunda amarah. Pieneman memberi judul lukisannya "Penyerahan Diri Diponegoro," sedangkan Saleh memberi judul "Penangkapan Diponegoro." Diketahui bahwa Saleh sengaja menggambar tokoh Belanda di lukisannya dengan ketua yang sedikit terlalu besar agar tampak lebih mengerikan

Perubahan-perubahan ini dipandang menjadi rasa nasionalisme dalam diri Saleh akan tanah kelahirannya pada Jawa. Hal ini pula dapat terlihat dalam busana pengikut Diponegoro. Pieneman sendiri nir pernah ke Hindia Belanda, & karenanya dia mendeskripsikan pengikut Diponegoro misalnya orang Arab.

edit/historia.co.id

Gambaran Saleh cenderung lebih akurat, dengan kain batik dan blangkon yang terlihat pada beberapa figur. Saleh juga menambahkan detil menarik, ia tidak melukiskan senjata apapun pada pengikut Diponegoro, bahkan keris Diponegoro pun tidak ada. Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadhan, karena itu Pangeran dan pengikutnya datang dengan niat baik.

Hal yang lebih menarik adalah bahwa kita memahami bahwa Raden Saleh merupakan orang pribumi yang mendapat perlakuan istimewa menjadi pribumi, beliau berteman dengan orang belanda & pernah sebagai pelukis Istana Kerajaa Belanda.

Namun kita menemukan warta yang mengungkapkan rasa nasionalisme Raden Salah sebagai orang Jawa tadi, apabila kita lihat ke dalam lukisan tadi, terlihat sosok Raden Saleh pada wajah para sosok pengikut Diponegoro dalam lukisan tersebut. Beliau seperti memposisikan dirinya sebagai pengikut & berada dipihak Pangeran Diponegoro, sebuah makna yang terlihat sebagai sosok perlawanan.

Setelah terselesaikan dilukis dalam 1857, Saleh mempersembahkan lukisannya pada Raja Willem III di Den Haag. Penangkapan Pangeran Diponegoro baru pulang ke Indonesia dalam 1978. Kepulangan lukisan tadi merupakan perwujudan janji kebudayaan antara Indonesia-Belanda dalam 1969, tentang kategori pengembalian kebudayaan milik Indonesia yang diambil, dipinjam, & dipindah tangan ke Belanda dalam masa lampau.

Tetapi menurut itu, lukisan Penangkapan tidak termasuk ketiga kategori tadi, lantaran sejak awal Saleh memberikannya pada Raja Belanda dan nir pernah dimiliki Indonesia. Lukisan tadi akhirnya diberikan sebagai hibah dari Istana Kerajaan Belanda & kini dipajang pada Istana Negara,Jakarta.

Raden Saleh Sjarif Boestaman (1807-1880)

Sumber Kepustakaan :

Mas Adi .1954. Tajuk : Lukisan Raden Saleh Menipu Barat.  Terbit : 22 Juni 1954

National Geography. 2013.“Menelanjangi” Lukisan Karya Raden Saleh.

Bisnis.com. 2016. Ada Kode-kode Menarik di Lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro

Read More