Panitia Sembilan

Foto: Pinterest

Panitia Sembilan merupakan panitia yg dibentuk oleh BPUPKI menggunakan beranggotakan sembilan orang yang mempunyai bertugas merumuskan "dasar negaradanquot; Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945.

Panitia Sembilan dibentuk dalam 1 Juni 1945. Adapun anggota Panitia Sembilan adalah menjadi berikut:

1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
4. Mr. Mohammad Yamin (anggota)
5. KH. Wahid Hasjim (anggota)
6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
8. H. Agus Salim (anggota)
9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:

Panitia Sembilan pada tangga; 22 Juni 1945 berhasil menghasilkan rumusan dasar negarayang dikenal dengan Piagam Jakarta, disebut juga Jakarta Charteryang berisikan lima poin:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945 dengan perubahan pada sila pertama yang berdasarkan pada berbagai pertimbangan mengenai sebuah negara kesatuan. Dokumen ini dihasilkan setelah terjadi kompromi antara empat golongan nasionalis dan empat golongan Islam mengenai rumusan dasar negera.

(Baca jua: Piagam Jakarta)

Piagam Jakarta sendiri kemudian akan ditinjau ulang dan mengalami revisi menggunakan mengubah kalimat dalam poin pertama yaitu,

Ketuhanan menggunakan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Read More

Piagam Jakarta (Jakarta Charter)

Piagam Jakarta merupakan dokumen historis yang menggambarkan kompromi antara golongan Islam dan Nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta disebut juga "Jakarta Charter." Piagam Jakarta disusun dalam rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945.

Kesembilan tokoh tersebut adalah Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, K.H Wachid Hasjim, & Mr. Muhammad Yamin. BPUPKI dibentuk 29 April 1945 sebagai realisasi janji Jepang buat memberi kemerdekaan dalam Indonesia. Anggotanya dilantik 28 Mei 1945 dan persidangan pertama dilakukan keesokan harinya hingga dengan 1 Juni 1945.

Foto: Pinterest

Sesudah itu dibentuk panitia kecil sejumlah delapan orang untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Dalam masa reses terbentuk Panitia Sembilan . Panitia ini menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan Pembukaan atau Preambule UUD 1945. Naskah inilah yang disebut Piagam Jakarta.

Piagam Jakarta berisi nilai-niali perlawanan terhadap imperialisme, kolonialisme, & fasisme, dan sebagai awal menurut pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Piagam Jakarta lebih tua menurut Piagam Perdamaian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945). Dokumen ini adalah sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan & Konstitusi Republik Indonesia.

Bunyinya "Piagam Jakartadanquot; merupakan seperti berikut:

Piagam Jakarta (Jakarta Charter)

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perdjuangan konvoi Kemerdekaan Indonesia sudah sampailah kepada saat jang berbahagia menggunakan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, manunggal, berdaulat, adil & makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan sang cita-cita-luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia menggunakan ini menjatakan kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut dan kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjarawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia."

Djakarta, 22-6-2605

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI)

Panitia Sembilan

• Ir.Sukarno
• Drs. Mohammad Hatta
• Mr .A.A. Maramis
• Abikusno Tjokrosujoso
• Abdulkahar Muzakir
• H.A. Salim
• Mr Achmad Subardjo
• K.H Wachid Hasjim
• Mr Muhammad Yamin

Dalam naskah tersebut terdapat antara lain kata-kata: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."Pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, Hatta didatangi oleh seorang perwira angkatan laut Jepang yang menyampaikan keberatan para tokoh Indonesia bagian Timur atas pemakaian kata-kata tersebut, sebab berarti rumusan itu tidak berlaku bagi pemeluk agama lain. Penyampaian ini dilakukan untuk menghindari perpecahan esoknya sebelum sidang PPKI.

Hatta lalu mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh Islam. Mereka setuju buat menghilangkan istilah-istilah tadi & merubahnya dengan kata "Yang Maha Esa," menggunakan rumusannya menjadi " Ketuhanan Yang Maha Esa." Kesepakatan ini diterima oleh sidang PPKI, meskipin nir sang semua golongan Islam. Piagam Jakarta yg sudah mengalami perubahan itu lalu ditetapkan menjadi pembukaan UUD 1945.

Piagam Jakarta itulah yang menjadi Mukaddimah (preambule) Konstitusi Republik Indonesia serta Undang-undang Dasar 1945, disusun menurut filosofi politik yang ditentukan di dalam piagam-persetujuan itu. Piagam Jakarta berisi pula kalimat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945. Piagam Jakarta itulah yang menandai Proklamasi dan Konstitusi.

Read More

Persiapan Awal Kemerdekaan Indonesia

Rencana persiapan kemerdekaan Indonesia dilatarbelakangi sang janji menurut PM Jepang, Kuniaki Koiso.

Kondisi yang menyudutkan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menciptakan kerapuhan dan baying kekalahan yg menanti buat Jepang. Meskipun demikian, Jepang tetap berusaha meyakinkan masyarakat Indonesia menjadi wujud menarik simpati dengan ?Menjanjikan kemerdekaan dikemudian hari.? Untuk menyakinkan janjinya kepada masyarakat Indonesia. Pada 17 September 1944 Parlemen mengadakan siding . Dan Jenderal Kumakici Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia akan janji kemerdekaan tadi, selesainya mendengar syarat pasukan Jepang yg terus berdasarkan.

Pembentukan PETA oleh Jepang adalah bentuk dari realisasi Jepang menyiapkan Indonesia dapat merdeka dan mempertahankannya. PETA merupakan organisasi yg dibentuk murni secara militer sang Jepang dibandingkan Seinendan, Keibodan, dan Fujinkai yg disiapkan secara semi militer.

Penggunaan bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya dan Pengibaran Bendera Merah Putih menciptakan semangat bangsa Indonesia yakin buat siap merdeka. Para tokoh usaha yang percaya menggunakan janji Jepang antara lain Soekarno & Hatta terus memantau warta yg akan diberikan, sedangkan golongan pemuda memperhatikan warta mengenai kondisi perang di Pasifik melalui radio pemancar Jepang.

Jatuhnya Pulau Guam dan Saipan pada tahun 1945 ke tangan sekutu membuat Jepang mengambil langkah cepat dengan mendirikan Dokuritsu Junbii Chōsakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945. - Harian Sejarah

Read More

BPUPKI dan Perumusan Dasar Negara

Perdana Menter Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, dalam lepas 7 September mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan dikemudian hari sehabis teracapainya kemenangan akhir pada perang Asia Timur Raya. Jepang sebenarnya mengharapkan kedatangan sekutu yang akan tiba ke Indonesia akan disambut sebagai penyerbu negara mereka, hal ini lantaran Jepang mulai menyadari dekatnya kekalahan dalam perang Pasifik.

Jepang kemudian mengumumkan pembentukan atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret atau 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito . Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang).

Pada lepas 28 Mei 1945, diadakan upacara peresmian & sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama pada gedung "Chuo Sangi In", yang dalam zaman kolonial Belanda gedung tersebut adalah gedung Volksraad (Dewan Rakyat), dan sekarang gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi pada Jalan Pejambon 6 ? Jakarta.

Anggota BPUPKI

• K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (ketua)
• R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
• Ichibangse Yoshio (Wakil Ketua), orang jepang
• Ir. Soekarno
• Drs. Moh. Hatta
• Mr. Muhammad Yamin
• Prof. Dr. Mr. Soepomo
• KH. Wachid Hasyim
• Abdoel Kahar Muzakir
• Mr. A.A. Maramis
• Abikoesno Tjokrosoejo
• H. Agoes Salim
• Mr. Achmad Soebardjo
• Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
• Ki Bagoes Hadikusumo
• A.R. Baswedan
• Soekiman
• Abdoel Kaffar
• R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
• K.H. Ahmad Sanusi
• K.H. Abdul Salim
• Liem Koen Hian
• Tang Eng Hoa
• Oey Tiang Tjoe
• Oey Tjong Hauw
• Yap Tjwan Bing.

Agenda sidang diawali menggunakan pembahasan tentang pandangan mengenai bentuk negara Indonesia. Pembahasan tersebut menyepakati mengenai bentuk negara "Negara Kesatuan Republik Indonesiadanquot; (NKRI). Agenda sidang kemudian dilanjutkan untuk merumuskan konstitusi negara. BPUPKI lalu diagendakan merumuskan mengenai dasar negara Indonesia yg akan menjiwai isi berdasarkan UUD NKRI, karena UUD adalah awal berdasarkan konstirusi Indonesia yang berdaulat.

Sidang Pertama

Persidangan resmi BPUPKI yg pertama pada lepas 29 Mei-1 Juni 1945

Sidang pertama BPUPKI diadakan pada sebuah gedung yaitu gedung Chuo Sang In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal menggunakan gedung Pancasila. Rapat pertama dibuka pada lepas 28 Mei 1945 dan dimulai pada keesokan harinya yaitu pada lepas 29 Mei 1945 yang bertemakan Dasar Negara. Nah, dalam sidang pertama ini ada tiga orang yang memberikan pendapat tentang Dasar Negara, sobat. Mereka adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno.

Pada lepas 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas menurut dasar Negara, antara lain yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Dua hari kemudian, Prof. Dr.Mr. Soepomo dalam lepas 31 Mei 1945 mengajukan Dasar Negara Indonesia menjadi berikut:

1. Persatuan
2. Mufakat dan Demokrasi
3. Keadilan Sosial
4. Kekeluargaan
5. Musyawarah

Nah, pada keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno pun mengajukan lima asas Negara yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Ir. Soekarno, kelima asas tersebut masih dapat diperas menjadi Ekasila atau Trisila. Selanjutnya Lima Asas tersebut disebut dengan Pancasila dengan urutan yang berbeda.

Nah, pembentukan sila tadi sebagai perdebatan diantara peserta yang menghadiri sidang BPUPKI. Perdebatan ini membahas penetapan aturan Islam pada Indonesia yang baru.

Sidang pertama BPUPKI berakhir dalam tanggal 1 Juni 1945 dan belum menghasilkan suatu keputusan apapun akhir menurut Dasar Negara Indonesia Merdeka hingga diadakan masa reses selama 1 bulan.

Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuka panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dan dianggap menggunakan panitia Sembilan. Anggota dari panitia Sembilan yaitu:

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moch. Hatta
3. Mr. Achmad Soebardjo
4. Mr. Muhammad Yamin
5. KH. Wachid Hasyim
6. Abdul Kahar Muzakir
7. Abikoesno Tjokrosoejoso
8. H. Agus Salim
9. Mr. A.A. Maramis

Naskah Asli "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charterdanquot; yg dihasilkan sang "Panitia Sembilan" dalam lepas 22 Juni 1945

Setelah dilakukannya musyawarah dengan Panitia Sembilan, membentuk suatu rumusan yg menggambarkan maksud dan tujuan berdasarkan pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Oleh Mr. Muhammad Yamin, rumusan tadi dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan tadi merupakan:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang Kedua

Persidangan resmi BPUPKI yg ke 2 pada lepas 10 Juli-14 Juli 1945

Pada rapat ke 2 menurut BPUPKI berlangsung dalam tanggal 10-17 Juli 1945 dengan topic bahasan yaitu bentuk Negara, wilayah Negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan Negara, pendidikan dan pengajaran. Pada rapat kedua ini dibentuk panitia yg berjumlah 19 orang yg membahas rancangan undang-undang dasar yg diketuai oleh Ir. Soekarno sendiri sobat. Tak lupa pula dibentuk Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai sang Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi & Keuangan yang diketuai sang Drs. Moch. Hatta.

Berdasarkan hasil pemungutan bunyi, wilayah Indonesia Merdeka telah ditentukan. Wilayah tersbut mencakup wilayah Hindia Belanda dulu, ditambah menggunakan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis dan pulau-pulau disekitarnya.

Pada lepas 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil yg beranggota 7 orang, yaitu:

1. Prof. Dr. Mr. Soepomo
2. Mr. Wongsonegoro
3. Mr. Achmad Soebardjo
4. Mr. A.A. Maramis
5. Mr. R.P. Singgih
6. H. Agus Salim
7. Dr. Soekiman

Persidangan Kedua BPUPKI dalam tanggal 14 Juli 1945, pada rangka mendapat laporan Panitia Perancang UUD , Ir. Soekarno melaporkan tiga hasil, yaitu:

• Pernyataan Indonesia Merdeka
• Pembukaan UUD
• Batang Tubuh dari UUD

BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Dan digantikan dengan dibentuknya "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" ("PPKI") atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. - Harian Sejarah

Read More

PPKI dan Persiapan Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 6 Agustus 1945, AS menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima, yang sedikitnya menewaskan 78.000 orang. Penjatuhan bom atom ini menunjukan tahap akhir dari perang Pasifik. Jepang kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 membentuk suatu badan baru untuk mengkukuhkan persiapan Indonesia di Jakarta, badan tersebut dikenal sebagai Dotkuritsu Zunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI ini sendiri beranggotakan 21 orang dari pelbagai perwakilan di Indonesia. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.

Anggota PPKI terdiri menurut 21 Orang yg terdiri dari 12 orang Jawa, 3 irang menurut Sumatera, dua orang menurut Sulawesi, 1 orang menurut Kalimantan, 1 orang daru Nusa Tenggara, 1 orang menurut Maluku, dan 1 orang berdasarkan golongan Tionghua. Kemudian anggota kemudian ditambah kurang lebih 6 orang menurut golongan pergerakan nasional tanpa sepengetahuan Jepang.

Anggota Awal

1. Sukarno, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
2. Hatta, Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
3. Ir. Soekarno (Ketua)
4. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
5. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
6. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
7. R. P. Soeroso (anggota)
8. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
9. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
10. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
11. Otto Iskandardinata (anggota)
12. Abdoel Kadir (anggota)
13. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
14. Pangeran Poerbojo (anggota)
15. Dr. Mohammad Amir (anggota)
16. Mr. Abdul Maghfar (anggota)
17. Teuku Mohammad Hasan
18. Dr. GSSJ Ratulangi (anggota)
19. Andi Pangerang (anggota)
20. A.A. Hamidhan (anggota)
21. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
22. Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
23. Drs. Yap Tjwan Bing (anggota)

Anggota Tambahan

1. Achmad Soebardjo (Penasihat)
2. Sajoeti Melik (anggota)
3. Ki Hadjar Dewantara (anggota)
4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
5. Kasman Singodimedjo (anggota)
6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh krusial PPKI yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moch. Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat, dipanggil ke Dalat, Vietnam buat mendengarkan instruksi Jepang terhadap langkah selanjutnya menurut PPKI. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauci mengatakan bahwa pengumuman kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan daerah yg meliputi bekas Hindia Belanda dahulu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, jepang menyerah kepada sekutu & menyuruh jepang mempertahankan status quo. Lantaran peritiwa ini seakan-akan memupuskan asa buat memerdekakan Indonesia.

Tiga tokoh krusial PPKI yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moch. Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat buat bertemu Marsekal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945. Sesampainya di Dalat pada 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyampaikan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945 menggunakan wilayah negara meliputi semua bekas Hindia Belanda. Sebelumnya dalam tanggal 8 Agustus PPKI mengadakan sidang pertama menggunakan hasil pengubahan pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti sebagai Presiden merupakan orang Indonesia orisinil.

Pada lepas 16 Agustus 1945, terjadilah insiden Rengasdengklok dimana terjadinya penculikan lantaran terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua & muda tentang saat dan tempat buat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan berita Jepang telah menyerah tanpa kondisi pada Sekutu dalam 15 Agustus 1945 yg diketahui oleh Sjahrir.

Peristiwa penculikan yang dilakukan sang sejumlah pemuda diantaranya Soekarni, Wikana, Aidit dan Chaerul Saleh berdasarkan serikat "Menteng 31" terhadap Soekarno & Hatta. Peristiwa ini terjadi dalam lepas 16 Agustus 1945 pukul 03.00. WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, buat kemudian didesak supaya mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yg diwakili Soekarno & Hatta dan Mr. Achmad Subardjo dengan golongan belia mengenai kapan proklamasi akan dilaksanakan terutama sesudah Jepang mengalami kekalahan pada Perang Pasifik.

Kesepakatan pun terjadi selesainya Ahmad Soebardjo menjamin proklamasi akan dilaksanakan esok hari dan kemudian para golongan tua dan belia menyusun naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No 1. Proklamasi kemerdekaan terjadi dalam lepas 17 Agustus 1945.

Sidang Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Esoknya dalam 18 Agustus PPKI mengadakan sidang pulang.

• Sidang PPKi kemudian menghasilkan antara lain:
• Pengesahan UUD
• Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama RI
• Membentuk suatu Komite Nasional yang bertujuan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya.

Lalu, keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus 1945 diadakan rapat yg membentuk suatu keputusan yaitu:

• Penetapan 12 menteri yang membantu presiden
• Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi
• Pada tanggal 22 Agustus 1945, diadakan rapat yang menghasilkan:
• Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berada di bawah wewenang KNIP.

Daftar Gubernur 8 Provinsi Awal Indonesia

1. Sumatera : Teuku Mohammad Hasaan
2. Jawa Barat :  Sutardjo Kartohadikusumo
3. Jawa Tengah : R. Panji Surono
4. Jawa Timur : R.M. Suryo
5. Sunda Kecil (Nusa Tenggara) : Mr. I. Gusti Ketut Puja
6. Maluku : . J. Latuharhary
7. Sulawesi : G.S.S.J. Ratulangi
8. Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor

BKR kemudian pada tanggal 1 Januari 1946, diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dan tanggal 26 Januari diubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Untuk menyempurnakannya, maka pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 7 Juni 1946. Hal ini dikarenakan datangnya pasukan NICA yang diboncengi oleh AFNEI yang dinilai oleh bangsa Indonesia ingin menegakan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. -Harian Sejarah

Read More

Operatie Kraai atau Agresi Militer Belanda Kedua

Pada Minggu lepas 19 Desember 1948, tentara Belanda melaksanakan Operatie Kraai/Operasi Gagak yaitu agresi ke ibukota Republik Indonesia ketika itu yaitu Yogyakarta. Serangan ini sudah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya sang pemimpin tentara Belanda di Indonesia yaitu Letjen Simon Hendrik Spoor. Pada pukul 6.45 kompi beret merah Belanda mendarat di Lapangan Udara Maguwo dan berhasil merebut bandara tersebut tanpa mengalami kesulitan, lalu pasukan baret hijau yang berangkat berdasarkan Semarang pula mendarat pada Maguwo. Setelah Lapangan Udara Maguwo direbut, pasukan Belanda melanjutkan penyerangannya menuju Yogyakarta dibawah komando kol Van Langen. Serangan ini pula didukung sang Brigade Tijger, pasukan Belanda berhasil menembus garis demarkasi yang dipasang penghalang oleh Divisi II Gunungjati.

Sekitar pukul 15:00, pasukan yang dipimpin Letkol van Beek tiba di depan Istana Gedung Agung, selatan Malioboro. Hanya terdapat Kompi II Corps Polisi Militer pimpinan Lettu Susetio yg menjaga laman Istana. Kalah jumlah dan tanpa bala bantuan, kondisi pasukan CPM kian terjepit pada aksi tembak-menembak.

Letnan Dua Sukotjo Tjokroatmodjo, anggota Kompi II, mengusulkan pada komandan kompi supaya segera membawa pergi Presiden Sukarno dan jajaran sipil lain keluar Istana, sementara beliau sendiri & 30 personel CPM akan bertempur melawan serdadu Belanda. Presiden Soekarno sendiri waktu itu memberi perintah pada Sutesio buat berhenti menembak sambil menunggu kedatangan komandan militer Belanda ke istana. Seluruh kota berhasil dikuasai dalam pukul 15.30 dan akhirnya Presiden Soekarno dan pejabat negara lain ditangkap dan diasingkan. Setelah ibukota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, ibukota Indonesia pindah ke Bukittinggi bersamaan menggunakan didirikannya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam 22 Desember 1948.

Asal: OA Historypedia Line

Bourbon

Read More

23 Januari 1950: Kudeta APRA.

Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari merupakan peristiwa yang terjadi dalam 23 Januari 1950 pada mana grup milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada pada bawah pimpinan mantan Capt KNIL Raymond Westerling yg juga mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam Tentara Nasional Indonesia yg mereka temui.

Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya sang Westerling & bahkan sudah diketahui sang pimpinan tertinggi militer Belanda.

APRA adalah pemberontakan yang paling awal terjadi sesudah Indonesia diakui kedaulatannya sang Belanda. Hasil Konferensi Meja Bundar yg membuat suatu bentuk negara Federal untuk Indonesia dengan nama RIS (Republik Indonesia Serikat).

Nama Ratu Adil diambil sebagai alat propagandanya. Ia merogoh menurut buku ramalan Jawa Kuna Ramalan Jayabaya yg meramalkan kedatangan seseorang Ratu Adil yg adalah keturunan Turki. Westerling yg tercatat lahir pada Istanbul, Turki, memandang dirinya sebagai oleh Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan warga Indonesia berdasarkan tirani.

Target perebutan kekuasaan Westerling sendiri merupakan mempertahankan negara Pasundan & berusaha menentang Republik Indonesia. Kudeta Westerling menggunakan metode Putcht karena perebutan kekuasaan ini dilakukan sang suatu faksi dalam angkatan perang. Pasukan APRA terdiri menurut pelarian militer KNIL, KL, bahkan mantan pejuang yang kecewa.

Di sisi lain syarat politik dalam negeri Indonesia masih belum stabil lantaran banyaknya pemberontakan-pemberontakan yg bersifat separatis seperti DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia), serta situsi militer Indonesia yg masih compang-camping karena tersita perhatiannya buat menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan Muso di Madiun.

Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat pada pemerintah RIS yang isinya merupakan suatu ultimatum. Ia menuntut supaya Pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Negara Pasundan dan Pemerintah RIS harus mengakui APRA menjadi tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalm saat 7 hari dan jika ditolak, maka akan muncul perang akbar.

Pada 10 Januari 1950, Hatta menyampaikan bahwa pihak Indonesia sudah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling.

Pada 23 Januari 1950, pasukan-pasukan desersi RST (Pasukan khusus KNIL, Korps Speciale Troepen), mengikuti perintah Westerling melakukan aksi militer ke Kota Bandung. Mereka menembak mati setiap anggota TNI yang ditemukan di jalan. Pertemputran sengit terjadi dan menewaskan  94 orang dari TNI. Sedangkan dari pihak APRA tidak ada korban sama sekali.

Pasukan Westerling menduduki seluruh tempat krusial pada Kota Bandung selama beberapa jam saja hingga akhirnya Mayor Jenderal Engels, Komandan KNIL di Bandung, membujuk agar segera meninggalkan kota itu.

Sementara sejumlah anggota pasukan RST yang dipimpin Sersan Meijer menuju Jakarta untuk menangkap Soekarno dan menduduki loka-tempat krusial. Untungnya, dukungan berdasarkan pasukan KNIL dan Tentara Islam Indonesia (TII) yg diharapkan Westerling tidak ada sebagai akibatnya upaya agresi ke Jakarta gagal.

Sumber OA Historypedia Line

Bourbon

Read More

Mesin Tik Nazi dalam Penyusunan Teks Proklamasi Indonesia

Banyak kisah menarik yang terjadi pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah digunakannya mesin tik milik Nazi buat mengetik rancangan naskah proklamasi kemerdekaan.

Kisah ini berawal pada malam lepas 16 Agustus 1945, waktu Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo berhasil menyusun sebuah rancangan proklamasi. Adapun pembuatan teks proklamasi tadi dilakukan pada rumah Laksamana Maeda di tempat Menteng, Jakarta Pusat. Tetapi, kasus yg nir terduga terjadi ketika ditemukan bahwa mesin tik pada tempat tinggal Maeda ternyata menggunakan huruf kanji.

Untungnya, keliru seorang ajudan oleh Laksamana, Satsuki Mishima, mengetahui di mana bisa mendapatkan mesin tik berhuruf Latin di tengah malam itu. Ia langsung pergi buat meminjam mesin tik kepunyaan tempat kerja perwakilan Kriegsmarine pada Indonesia. Dengan mesin tik milik Korvetten-kapitan Dr. Hermann Kandeler inilah akhirnya rancangan teks prokla masi kemerdekaan diketik sang Sayuti Melik.

Sayangnya, sekarang tidak diketahui pada mana mesin tik bersejarah itu berada, lantaran yg dipajang di Museum Proklamasi hanyalah barang replika.

Sumber:  Nazi di Indonesia Sebuah Sejarah yang Terlupakan oleh Nino Oktorino

Jangan lupa untuk membeli bukunya yah

Bourbon

Read More

Made in Djogjakarta: Pistol Orisinal Produksi Pabrik "Senjata" Demakijo

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945 dengan segera terancam sang kembalinya Belanda ke wilayah jajahannya di Nusantara, menggunakan pasukan Imperium Britania menjadi perpanjangan tangan Amsterdam?Setidaknya hingga Belanda sendiri dapat mengumpulkan asal daya yang cukup buat menekan Republik Indonesia. Balatentara Jepang di Indonesia?Yang telah kalah perang, meski tentunya belum dikalahkan di medan pertempuran di Kepulauan Nusantara?Sekarang jua adalah perpanjangan tangan, perpanjangan tangan Inggris tentunya, buat menjaga ketertiban di daerah Nusantara. Seperti yg diketahui, tak usang setelahnya, pertempuran dalam skala besar maupun mini mulai berkobar; para pejuang Indonesia melawan pasukan-pasukan Inggris, Jepang, dan Belanda.

Pastinya segala usaha dan permasalahan bersenjata membutuhkan senjata, dan Indonesia tak memiliki banyak. Persenjataan yang dipakai para pejuang diperoleh berdasarkan banyak sekali sumber, baik senjata-senjata Jepang, Belanda, Inggris, & lainnya. Walaupun begitu, terdapat juga senjata-senjata yang dibuat secara swayasa. Pabrik-pabrik senjata 'makeshift' ini mulai memproduksi persenjataan sejak sekitar 1946 demi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, seperti pabrik senjata Demakijo, yg adalah bekas pabrik gula, dan pabrik senjata Watson, keduanya berada pada Yogyakarta. Pabrik Demakijo sendiri beroperasi pada 1946?1948, menggunakan kurang menurut seribu orang pekerja, & memproduksi granat, bom, dan lainnya, ad interim itu, pabrik Watson hingga nyaris selesai menciptakan kapal selam mini .

Persenjataan yang dibuat secara swausaha ini bervariasi. Ada beberapa kendaraan yang adalah output modifikasi, terdapat yg merupakan produksi senjata-senjata tiruan?Seperti imitasi dari "Sten Gun" Inggris?Dan ada juga yg memang didesain dan dibentuk secara swakarya. Senjata yg dirancang sendiri ini jua bervariasi, mulai berdasarkan granat yg cenderung primitif, alias granat "gombyokdanquot;, tetapi terdapat jua pistol-pistol yg memang dibuat sendiri?Tak menurut pistol dan/atau revolver pada masa ini protesis Belanda, Inggris, Jepang, atau negara lain.

Dalam kitab 'Koleksi Senjata di Museum Pusat ABRI Satriamandala', dan pada museumnya sendiri, dipamerkan dua pistol output rancangan & produksi Indonesia tadi, yg memang tak mirip dengan pistol-pistol Nambu Jepang, pistol-pistol milik KNIL, atau pistol lainnya berdasarkan masa Perang Dunia II & sebelumnya, sebagaimana yang mampu diamati pada potret-potret pada atas. Kedua pistol ini disebutkan mempunyai kaliber 9 mm, meski diameter aktual menurut pelurunya merupakan 0,38 inci. Dapat terlihat bahwa pembuatannya tentunya tidak profesional; berdasarkan Moehkardi dalam 'Akademi Militer Yogya pada Perjuangan Fisik 1945 sampai menggunakan 1949', bahan buat membuat persenjataan memang seadanya, misalnya besi baja rel kereta api dan dawai ban kendaraan beroda empat truk. Akan tetapi, walau hanya menggunakan bahan yg kurang memadai, senjata-senjata tersebut tetap dibentuk, dan senjata-senjata tadi tetap digunakan dalam perjuangan mempertahankan Republik.

Referensi:

Itaratnasari. (2017, 13 Desember). Diorama Kegiatan Pabrik Senjata Demakijo Yogyakarta-Diorama II Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Https://kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/Vredeburg/diorama-kegiatan-pabrik-senjata-demakijo-yogyakarta-diorama-ii-museum-benteng-vredeburg-yogyakarta/. Diakses 7 November 2019.

Siong, H.B. (2001). 'The Indonesian Need of Arms after the Proclamation of Independence'. Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde, 157(4), 799-830. Diakses menurut http://www.Jstor.Org/stable/27865779.

Moehkardi. (2019). Akademi Militer Yogya pada Perjuangan Fisik 1945 hingga menggunakan 1949. Yogyakarta: UGM Press.

Pusat Sejarah ABRI. (1977). Koleksi Senjata di Museum Pusat ABRI Satriamandala. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.

Remmelink, W.G.J. (1978). 'The Emergence of the New Situation; The Japanese Army on Java after the Surrender'. De Militaire Spectator, 147-dua:49-66.

#TheBattener

Sumber: OA Histoypedia Line

Bourbon

Read More

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (23 Agustus-2 November 1949)

Indonesia dan Bijeekomst voor Federal Overleg (BFO) mengadakan konferensi antar Indonesia sebelum pelaksanaan KMB. Hasil keputusan konferensi antar Indonesia diperoleh keputusan bahwa BFO mengakui kedaulatan RI tanpa kondisi. Selanjutnya diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Belanda). KMB melibatkan tiga delegasi yaitu delegasi Indonesia sang Drs. Moh. Hatta, delegasi BFO oleh Sultan Hamid II & delegasi Belanda sang Van Maarseveen. Mediator KMB yaitu Chritchley berdasarkan UNCI-PBB. Hasil KMB, yaitu:

1) Belanda mengakui kedaulatan RI tanpa kondisi & akan melakukan interaksi Uni Indonesia Belanda menggunakan Ratu Belanda menjadi ketuanya.

Dua) Kedaulatan RIS diakui Belanda pada akhir bulan Desember 1949.

Tiga) Status Irian Barat ditunda selama satu tahun sesudah pengakuan kedaulatan.

Pengakuan kedaulatan disetujui tanggal 27 Desember 1949 pada Belanda ditandatangani sang Ratu Juliana (Belanda) & Mohammad Hatta (Indonesia) dan di Jakarta yang ditandatangani sang AHJ. Lovink (Belanda) & Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Indonesia). Hal ini menandakan terbentuknya kedaulatan RIS

Bourbon

Read More

Menghadapi Agresi Militer Belanda I

Agresi terbuka Belanda pada lepas 21 Juli 1947 mengakibatkan reaksi yg hebat dari dunia. Pada lepas 30 Juli pemerintah India & Australia mengajukan permintaan resmi supaya kasus Indonesia segera dimasukkan dalam daftar program Dewan Keamanan. Permintaan itu diterima baik & pada lepas 31 Juli dimasukkan dalam acara pembicaraan Dewan Keamanan. Tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak yang dimulai dalam lepas 4 Agustus 1947.

Sementara itu buat mengawasi gencatan senjata dibentuk Komisi Konsuler. Dewan Keamanan yg memperdebatkan perkara Indonesia akhirnya menyetujui usulan Amerika Serikat. Bahwa buat mengawasi penghenetian ini wajib dibentuk suatu komisi jasa-jasa baik. Indonesia & Belanda dipersilahkan buat memilih satu negara yang dipercayai mengawasi penghentian permusuhan Pemerintah Indonesia meminta Australia sebagai angota komisi, dan Belanda memilih Belgia. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili Paul Van Seland, dan Amerika diwakili Dr. Frank Graham. Komite ini di Indonesia dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN).

Dalam masalah militer KTN mengambil inisiatif, tetapi di dalam masalah politik KTN hanya memberikan saran dan usulan, tidak mempunyai hak untuk memasukkan persoalan politik. KTN mulai bekerja di Indonesia pada bulan Oktober 1947. Setelah KTN mengadakan pembicaraan dengan kedua belah pihak akhirnya disepakati untuk kembali ke meja prundingan. Belanda mengajukan Jakarta sebagai tempat perundingan, tetapi ditolak oleh pihak Republik. Republik menganggap di Jakarta tidak ada kebebasan untuk menyatakan pendapat, Republik menginginkan perundingan dilaksanakan di luar daerah yang dikuasai Belanda. KTN mengambil jalan tengah dan mengusulkan kedua belah pihak menerima tempat perundingan di atas sebuah Kapal Amerika Serikat yang disediakan atas permintaan KTN.

Kapal Perang Amerika USS Renville

Sebelum itu sudah dibentuk suatu komisi untuk melaksanakan gencatan senjata, yang disebut Komite Taktis. Di dalam perundingan Komisi Taktis yang telah dilakukan, usulan mengenai daerah batas militer dianggap kurang praktis, dan Belanda tetap mempertahankan garis Van Mook, yakni suatu garis yang menghubungkan pucuk-pucuk pasukan Belanda yang dimajukan sesudah keluar perintah dari Dewan Keamanan untuk menghentikan permusuhan. Kemudian mareka mengeluarkan pernyataan dari tempat perundingan di Kaliurang, yang berisikan dilarang melakukan sabotase, intimidasi, pembalasan dendam, dan tindakan yang semacamnya terhadap orang-orang atau masyarakat.

Setelah jatuhnya Kabinet Sjahrir III, Presiden menunjuk Mr. Amir Sjarifudin untuk menyusun kabinet baru. Perundingan dengan Belanda delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifudin. Perundingan yang diselenggarakan di atas Kapal Renville dibuka pada tanggal 8 Desember 1947 di bawah pimpinan Hermans wakil Belgia dalam KTN. Sementara itu perundingan Komisi Taktis mengalami jalan buntu. Hal ini disebabkan karena Belanda menolak saran dari KTN untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB.

Pihak Belanda tidak mau berunding masalah politik sebelum gencatan senjata beres. Karena macetnya negosiasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan berita mengenai sebab-sebab stagnasi tersebut dinyatakan pihak Belanda hanya menyetujui hal-hal yang menguntungkan dirinya. Kecepatan gerakan pasukan Belanda menunjukkan asa buat menduduki daerah seluas mungkin dengan dalih mengadakan operasi-operasi pencucian menurut mereka yang terdepan. Tetapi situasi pada lepas 4 Agustus 1947 menerangkan bahwa pihak Belanda hanya menduduki kotakota saja, pada luar kota pemerintahan RI dan Tentara Nasional Indonesia permanen aktif.

Untuk mengatasi stagnasi perundingan ini KTN mengajukan usulan baru supaya ke 2 belah pihak berunding dulu menggunakan KTN. Dari output negosiasi itu KTN menyimpulkan bahwa persetujuan Linggarjati bisa dijadikan dasar perundingan namun masih ada kesulitan mengenai gencatan senjata, lantaran Belanda tetap menekankan pada tuntutan pada garis Van Mook, sedangkan pihak Republik menolak wakil Australia mengusulkan daerah demiliterisasi yg diawsai oleh polisi. Pasukan masing-masing diundurkan sejauh 10 km, kemudian KTN menaruh usul politik yang didasari atas persetujuan Linggarjati, yaitu:

1) kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

2) kerjasama Indonesia Belanda.

3) suatu negara yg berdaulat atas dasar federasi.

4) Uni antara Indonesia Serikat & bagian lain kerajaan Nederland.

Sebagai balasan usulan KTN pihak Belanda mengajukan 12 prinsip politik buat disampaikan dalam pihak Republik. Prinsip-prinsip Belanda di antaranya merupakan menghidupkan aktivitas ekonomi, tetapi pada usul itu nir ada kasus mengenai penarikan pasukan Belanda, Belanda menyatakan itu adalah bisnis mareka terakhir, jika ditolak Belanda nir bisa melanjutkan negosiasi & RI diberi 48 jam untuk menjawabnya. KTN menyadari sikap Belanda ini situasi berbahaya. Untuk mengatasi hal ini KTN mengajukan 6 prinsip tambahan buat mencapai penyelesaian politik. Karena prinsip-prinsip itu disampaikan kepada 2 belah pihak, pemerintah RI mendapatkan agunan berdasarkan KTN, bahwa kekuasaan Republik nir berkurang selama peralihan hingga diserahkan kedaulatan Belanda pada negara federasi Indonesia.

Pihak Belanda berjanji juga akan menerima usulan KTN. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1947 kedua belah pihak bertemu di atas kapal Renvile untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik yang telah disetujui bersama KTN. Sementara berlangsung perundingan pihak Belanda terus berusaha membentuk negara-negara boneka. Konferensi Jawa Barat II diselengarakan di Bandung pada tanggal 16-19 Desember 1947 untuk menentukan status Jawa Barat. Menyatakan bahwa Jawa Barat adalah bagian dari RI dan status Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari RI. Di samping itu Belanda juga membentuk Komite Indonesia Serikat dan membentuk Negara Indonesia Timur.

Sumber: Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959 sang Yosep Hengki Utama Riawan

Read More

Sejarah Republik Indonesia Serikat

Dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949 diselenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Hag. Hatta mendominasi pihak Indonesia selama berlangsung perundingan dan semua peserta mengaguminya, suatu Uni yang longgar disepakati antara Belanda dengan RIS disepakati dan Ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis. Sukarno akan menjadi Presiden dan Hatta akan menjadi Perdana Menteri dan merangkap sebagai Wakil Presiden.

Lambang RIS. Foto: dictio.Com

Beberapa jaminan investasi-investasi Belanda di Indonesia dan disepakati bahwa akan diadakan konsultasi-konsultasi mengenai beberapa perkara keuangan, poly orang Indonesia menduga planning-rencana menjadi restriksi-pembatasan yang tidak adil terhadap kedaulatan mereka. Pihak Indonesia wajib menaruh konsensi-konsensi dalam dua perkara yang paling sulit. Belanda tetap mempertahankan kedaulatan atas Irian Barat sampai ada negosiasi-perundingan lebih lnjut tentang daerah Irian Barat. Dan RIS memikul tanggung jawab atas hutang Hindia Belanda, setelah tawar menawar ditetapkan sebesar 4,3 miliyar golden sebagian akbar berdasarkan jumlah ini sebenarnya adalah porto yang dipakai sang pihak Belanda untuk menumpas revolusi.

Pada tanggal 27 Desember Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia, tidak termasuk daerah Irian Barat. Kepada RIS sebuah negara federal yang hanya bertahan beberapa minggu saja. Ada poly sentimen pro RI di negara federal yg didirikan sang Belanda itu, sentimen semakin bertenaga menggunakan dibebaskanya sekitar 12.000 orang tawanan RI berdasarkan penjara Belanda antara bulanAgustus sampai bulan Desember 1949. Pada lepas 23 Januari 1949 Westerling dan sekitar 800 orang serdadunya merebut tempat-tempat krusial di Bandung, namun Komisaris Belanda mendesaknya untuk mundur pada hari itu jua. Pada hari itu pula Westerling merencanakan buat menyerang kabinet RIS dan membunuh beberapa Mentri.

Serdadu Westerling sudah menyusup ke Jakarta selesainya meninggalkan Bandung, namun mereka dapat dipukul mundur. Pada bulan Februari Westerling meninggalkan Indonesia menggunakan jalan menyamar. Ditangkap beberapa pimpinan Pasundan karena terlibat menggunakan persekutuan Westerling mendorong parlemen negara bagian itu pada tanggal 27 Februari agar Pasundan dibubarkan.

Kembali ke NKRI

Setelah RIS menerima kedaulatan ternyata hanya enam minggu nasibnya nir diganggu gugat, sebab sesudah itu ada gerakan buat pulang ke NKRI . RiS menggunakan 16 negara bagian kreasi Belanda dipercaya berbau kolonial atau tidak merdeka 100 persen. Ada kesan umum bahwa perubahan NKRI sebagai suatu hal yang tidak tergesa-gesa, namun menurut Prof. Kahim menurut Amerika Serikat kembalinya RIS ke NKRI menjadi suatu yang masuk akal dan sehat. Jika RIS dibiarkan hayati secara politik dan sosial bisa mengakibatkan keadaan yg tidak sehat. Bangsa Indonesia sebagai bentuk federasi warisan penjajah yang dimaksutkan buat mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Bahkan federasi ditempuh Belanda untuk merintangi perjuangan kemerdekaan.

Disamping mempertahankan RIS berarti mempertahankan poly orang yg pro Belanda yg hanya mementingkan kepentingannya sendiri & tidak menerima dukungan berdasarkan rakyat. Dalam RIS negara bagian RI adalah otonom, bukan hanya menikmati otonomi secara penuh menurut jakartta namun poly pejabat negara-negara bagian berkibalat ke Yogyakarta dari dalam ke Jakarta. Ini mangakibatkan dualisme pemerintah sentra.

Sebagian rakyat dengan bentuk federal output KMB. Ketidakpuasan itu dalam tuntutan agar negara bagian beserta pada RI. Pemimpin RI & orang-orang yang duduk dipusat menanggapi bergabung dengan RI atau meleburkan RIS ke NKRI semakin keras, terlebih sehabis tentara Belanda ditarik dari negara-negara bagian & politisi yang pro RI dibebaskan.

Politisi pro RIS menjadi lebih jelek lantaran diantara yang bersekongkol dengan Westerling pembantai sekitar 40.000 orang di Sulawesi Selatan, yang menggunakan APRA nya berkekuatan kurang lebih delapan ratus tentara menolong Sultan Hamid II buat membunuh Menteri Pertahanan ( Sultan HB IX ), Sekjen Kementerian Pertahanan ( Ali Budihardjo ), dan Kastaf Angkatan Perang ( kol Simatupang ). Rencana penghilangan nyawa ini dapat digagalkan. Proses perubahan berdasarkan RIS ke NKRI dimulai dari Negara Pasundan, lalu Sumatra Selatan, Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan lain-lain sebagai akibatnya pada akhir Maret 1950 tinggal Kalimantan Barat, Sumatra Timur, & Negara Indonesia Timur. Ketiga Negara tadi setuju bersama RI putusan bulat kembali Ke NKRI dan bukan melebur dalam RI .Buat merealisasikan tujuan tadi, Undang-Undang Dasar RIS diganti menggunakan UUDS 1950.

UUDS ini disahkan oleh Presiden RIS pada tanggal 15 Agustus 1950 daan mulai berlaku 17 Agustus 1950 berbentuk NKRI dan RIS bubar dalam waktu delapan bulan. Berbeda dengan UUD 1945, UUDS mengamanatkan negara NKRI menganut sitem demokrasi liberal. NKRI secara kongkrit menganut sistem demokrasi Parlementer. Dalam sistem ini Presiden hanya berfungsi sebagai kepala Negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Para Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara segi liberalnya berlaku sitem multi partai, artinya rakyat diberi kebebasan berpolitik untuk membentuk partai politik.

Masing-masing partai diberi kebebasan yg sama untuk berpolitik , berasal nir bertentangan dengn UUDS. Dengan terbentuknya NKRI maka selesailah taraf revolusi nasional lantaran dengan terbentuknya NKRI terwujutlah proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mendirikan negara kesatuan, hanya Irian Barat yang harus diperjuangkan. 18UUDS menetapakan memutuskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah akbar & kecil ditetapkan menggunakan undang-undang, dengan memandang & mengingat dasar permusyawaratan & dasar perwakilan dalam sistem pemerintah negara, bahwa daerah-daerah diberi hak otonom. Wilayah Indonesia dibagi sebagai 10 Propinsi.

Read More

Peristiwa Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembentukan Pemerintahan Indonesia

? 1 Maret 1945, Indonesia membangun Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Sumber: wikimedia.Org

? Ketua BPUPKI: Rajiman Wedyodiningrat.

? Sidang I BPUPKI: memutuskan dasar negara Indonesia & perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar diklaim Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

? Sidang II BPUPKI berhasil menciptakan pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan & btg tubuh UUD.

? Tahun 1941 Pearl Harbour di bom Jepang.

? Amerika Serikat mengebom atom Hiroshima (6 Agustus 1945) & Nagasaki (9 Agustus 1945) yang mengakibatkan Jepang menyerah pada Sekutu.

? 11 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengundang Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Rajiman Wedyodiningrat ke Vietnam.

? BPUPKI digantikan menggunakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

? 15 Agustus 1945, dilakukan rapat pada ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur (Jakarta). ? Golongan belia berkeinginan supaya kemerderkaan Indonesia dilakukan bangsa Indonesia sendiri tanpa mengadakan kedap menggunakan PPKI bentukan Jepang.

? 16 Agustus 1945, Soekarno dan Moh. Hatta dibawa ke Rengasdengklok.

? Soekarno-Hatta lalu dijemput dan singgah di rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta buat merumuskan teks proklamasi.

? Rumusan teks Proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta.

? Teks Proklamasi kemerdekaan kemudian dibacakan Soekarno pukul 10.00 WIB di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

? Proklamasi kemerdekaan RI disiarkan melalui tempat kerja Berita Domei sang Syahrudin, melalui media surat warta, utusan daerah, pamflet, brosur dan secara mulut.

? Pada lepas 18 Agustus 1945, terjadi sidang PPKI yg dipimpin Ir. Soekarno & Drs. Moh. Hatta, yg memutuskan penetapan UUD 1945 menjadi konstitusi Republik Indonesia, membuahkan Soekarno sebagai Presiden RI & Moh Hatta menjadi wakilnnya dan membentuk KNIP sebagai forum legislatif.

? Pada 19 Agustus 1945 dilakukan sidang PPKI buat menciptakan forum eksekutif, membagi Indonesia pada 8 provinsi, pembentukan KNID, pembentukan forum dan menteri.

? 22 Agustus 1945 berlangsung sidang PPKI yg memutuskan pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia (PNI) & Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemerdekaan RI menerima dukungan berdasarkan banyak sekali wilayah seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Yogyakarta), Sam Ratulangi (Sulawesi) & Teuku Mohammad Hassan (Sumatra).

Bourbon

Read More

Peran Mesir dalam Kemerdekaan Indonesia

Tahun 1945-1950 dikenal dengan masa revolusi Indonesia . Sepenggal episode sejarah Indonesia dengan periode yang amat singkat karena berlangsung hanya dalam waktu lima tahun saja. Walaupun demikian, selama masa revolusi banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting berkenaan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, hal itu karena Belanda datang kembali menduduki Indonesia bersamaan dengan kedatangan Sekutu.

Perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan  dilakukan dengan cara mengangkat senjata maupun dengan jalan diplomasi. Berbagai pertempuran fisik yang sangat heroik diantaranya adalah Peristiwa 10 November di Surabaya, Bandung lautan api, serta Pertempuran Medan area. Perjuangan diplomasi pun tak kalah menguras tenaga dan fikiran. Berbagai perundingan yang dilakukan oleh para founding fathers Indonesia diantaranya; Perjanjian linggarjati , Renville, Roem Roejen, Konfrensi Inter Indonesia,dan Konfrensi Inter asia, namun perjanjian-perjanjian tersebut selalu dikhianati oleh pihak Belanda, baru pada Konfrensi Meja Bundar, 2 November 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Selain berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, Indonesia juga melakukan berbagai macam diplomasi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Karena secara de jure, negara baru dianggap sah jika mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain. Pada saat itu, Indonesia menggunakan berbagai taktik diplomasi untuk mendapat simpati negara lain. Salah satunya adalah melakukan diplomasi dengan Mesir. Indonesia memproklamirkan kemerdekannya tahun 1945, Mesir merupakan salah satu negara  yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Pada tahun 1947, Menteri Luar Negeri Agus Salim bertemu dengan Perdana Menteri Mesir Mahmoud Fahmy Pasha, dan diresmikanlah hubungan Diplomasi kedua negara tersebut.

Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan buat menerima pengakuan kemerdekaan. Pemerintah Belanda dan sekutunya berusaha menutup jalan diplomasi bangsa Indonesia. Perjalanan panjang misi diplomatik RI dengan negara-negara Arab, khususnya di Mesir, menerima tantangan berdasarkan pihak kedutaan akbar Belanda di negara Arab. Pemerintah Belanda berusaha merintangi jalan dan menghasut bahwa para diplomat RI merupakan kolaborator Jepang. Akan namun, bisnis Belanda bisa dipatahkan oleh Misi Diplomatik RI yg didukung sang para mahasiswa yg belajar di Universitas Al-Azhar sehingga bisa meyakinkan Pemerintah Mesir buat mendukung kemerdekaan & pengakuan kedaulatan RI.

Pemerintah Mesir memberi dukungan baik moril juga materil buat Indonesia. Dukungan tadi berupa pernyataan pengakuan kedaulatan menurut Pemerintah Mesir pada tahun 1947. Pengakuan Kedaulatan yang diperoleh berdasarkan Mesir ini sangat penting, karena merupakan landasan bertenaga Diplomasi RI pada lembaga internasional, yaitu liga Arab.

Tokoh Mesir yang berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia adalah Abdurrahman Azzam Pasya, yang juga merupakan Sekertaris Jenderal Liga Arab. Diplomasi RI dengan Mesir memiliki arti penting karena kedudukan Mesir di Liga arab begitu dominan, sehingga dapat mempengaruhi negara-negara-negara arab untuk turut mengakui kedaulatan Indonesia.  Lantas bagaimana diplomasi yang dijalankan oleh misi diplomatik RI sehingga bisa "meluluhkan" pemerintah mesir?

Jika dilihat dari segi historis, hubungan resmi Indonesia-Mesir terjadi pada tanggal 14 September 1923 ketika Pemerintah Mesir memberikan surat izin resmi kepada mahasiswa Indonesia untuk mendirikan sebuah perhimpunan yang bergerak di bidang sosial dan politik.  Mahasiswa Mesir mendapat suntikan nasionalisme dari dinamika politik di Mesir, seperti gagasan Pan Islamisme yang dikumandangkan oleh Jamaludin Al-Afghani. Maka tak heran jika semangat perjuangan diplomasi Indonesia di Mesir tercermin dalam pergerakan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Univeritas Al-Azhar, Mesir. Mereka berjuang baik dalam bentuk protes dan tentangan terhadap kebijakan Pemerintah Belanda mengenai Indonesia melalui kedutaannya di Mesir maupun tulisan kritis mereka tentang Indonesia yang disebarkan dalam surat kabar Mesir. Maka dapat dikatakan hubungan Mesir dan Indonesia sudah terjalin cukup lama.

Selain itu, keberhasilan misi diplomatik Indonesia pula tidak terlepas menurut delegasi RI, sosok yang sangat penting dalam diplomasi ini merupakan H. Agus Salim. Delegasi RI berhasil meyakinkan Raja Faruk buat mengakui kemerdekaan RI dan mengadakan perjanjian persahabatan RI menggunakan Mesir.

Raja Faruk memiliki Keinginan Pemerintah Mesir untuk menjadi negara terkemuka di kalangan negara-negara Arab yang mayoritas berpenduduk Muslim serta memiliki keinginan untuk menjadi khalifah kaum Muslimin. Tujuan tersebut merupakan salah satu latar belakang dukungan Mesir terhadap perjuangan kemerdekaan RI dan pencarian pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional. Mesir ingin mengisi kekosongan kekhalifahan umat Islam setelah tumbangnya kekuasaan Turki yang pernah menjadi pemersatu umat Islam di negara-negara Arab. Selain itu, Mesir (bersama Liga Arab) juga ingin membantu semua negara yang mayoritas penduduknya Muslim agar dapat lepas dan merdeka dari kolonialisme dan imperialisme.

Selain itu, keberhasilan tadi didukung sang surat warta Arab yg menyuarakan kemerdekaan RI. Setelah mengadakan kongres di Iskandariyah, Mesir, dalam September 1944.

Hubungan Indonesia-Mesir dan negara-negara Arab bertambah luas dan terarah. Untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang berjumlah 70 juta jiwa dengan 90 persen lebih beragama Islam, Liga Arab sejak awal berdirinya telah dapat menerima permohonan mahasiswa Indonesia yang mengusulkan agar negara-negara Arab membantu perjuangan RI dalam memperoleh kemerdekaan. Selain itu, Tokoh Liga Arab yang berperan dalam menggalang negara-negara Arab untuk mendukung Indonesia, Abdurrahman Azzam berhasil  mengajak negara arab lain untuk mengakui kedaulatan RI. Negara-negara Arab yang juga mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Suriah, Yordania, Irak, Libanon, Saudi Arabia, dan Yaman.

Daftar Referensi:

1. Rahman Suranta. 2007. Diplomasi RI pada Mesir dan Negara-Negara Arab dalam Tahun 1947: Wacana, VOL. 9 NO. Dua, Oktober 2007 (154?172)

dua. Leifer, Michael. 1989. Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Tiga. Riclefs.M.C. 2010. Sejarah Indonesia Modern.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

Read More