Julia Perez Blogs: Demokrasi Liberal

Showing posts with label Demokrasi Liberal. Show all posts

Tuesday, February 16, 2021

Masa Demokrasi Liberal Indonesia 1950-1959

By julia February 16, 2021 Demokrasi Liberal No comments

Pada Masa Demokrasi Liberal, banyak partai politik ikut serta dalam perebutan Parlemen Indonesia. Hal ini yang menjadi faktor keributan politik pada era ini. Foto: Sigi Blogger

Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia berusaha mencari sistem pemerintahan yang dirasakan sinkron dengan kehidupan berbangsa Indonesia. Pada saat itu baik sebelum atau setelah kemerdekaan, masih ada usul tentang sistem negara yg dipergunakan, anatara lain: Federasi, Monarki, Republik-Parlementer, & Republik-Presidensil.

Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat wapres No.X bulan Oktober 1945, yg menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat/DPR melakukan tugas legisltif. Dengan demikian KNIP menurut lembaga pembantu presiden sebagai lembaga yg sederajat dengan lembaga kepresidenan.

Kemudian KNIP yg dipimpin Sutan Sjahrir berhasil mendorong Pemerintah yaitu, wapres Hatta buat mengeluarkan Maklumat Pemerintah 13 Novermber 1945 mengenai pendirian partai-partai politik dan Maklumat Pemerintah 14 Novermber 1945 mengenai pemberlakuan Kabinet Parlementer. Dengan maklumat tadi Indonesia menjalankan sistem parlementer pada menjalankan pemerintahan. Presiden hanya menjadi ketua negara dan simbol, sedangkan urusan pemerintahan diserahkan kepada perdana menteri. Sjahrir terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama.

Demokrasi Liberal

Setelah dibubarkannya RIS, dari tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer-liberal menggunakan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini diklaim Masa Demokrasi Liberal. Indonesia sendiri pada tahun 1950an terbagi sebagai 10 Provinsi yang memiliki otonomi menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang jua bernafaskan liberal.

Secara generik, demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat dalam demokrasi. Demokrasi liberal berarti demokrasi yang liberal. Liberal disini dalam artian perwakilan atau representatif.

Dengan pelaksanaan konstitusi tadi, pemerintahan Republik Indonesia dijalankan sang suatu dewan menteri (kabinet) yg dipimpin oleh seorang perdana menteri & bertanggung jawab pada parlemen (DPR). Sistem multi partai dalam masa demokrasi liberal mendorong buat lahirnya banyak partai-partai politik menggunakan ragam ideologi dan tujuan politik.

Demokrasi Liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun, pada kenyataanya bahwa UUDS 1950 menggunakan sisten Demokrasi Liberal nir cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang beragam.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante & berlakunya pulang UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 karena dipercaya tidak cocok dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia.

Pelaksanaan Pemerintahan

Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen). Dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni poltik dalam empat kabinet yang pernah berlaku. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut;

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Formasi Kabinet Natsir. Foto: Wikipedia

Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai perdana menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat, Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Program utama berdasarkan Kabinet Natsir merupakan:

Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir mendapatkan tugas primer yaitu proses integrasi Irian Barat. Akan tetapi, Kabinet Natsir kemudian menerima hambatan yaitu dalam masa kabinet ini terjadi banyak pemberontakan misalnya: Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Kabinet Natsit memiliki keberhasilan pada upaya perundingan antara Indonesia-Belanda buat pertama kalinya tentang masalah Irian Barat.

Dalam bidang ekonomi kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:

Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini.

(Baca lebih lengkap: Gerakan Ekonomi Benteng & Dampaknya)

Tujuan program ini sendiri nir bisa tercapai menggunakan baik meskipun anggaran yang digelontorkan pemerintah relatif besar . Kegagalan program ini disebabkan lantaran :

Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Kabinet Natsir sendiri kemudian berakhir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Dua. Kabinet Sukiman (27 April 1951 ? 3 April 1952)

Formasi Kabinet Sukiman. Foto: Pinterest

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo.

Program utama menurut Kabinet Soekiman merupakan:

Menjamin keamanan dan ketentraman
Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
Mempercepat persiapan pemilihan umum.
Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara. RMS. dan lainnya. Akan tetapi kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerja sama dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat.

Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).

(Baca disini: Mutual Security Act Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman)

MSA sendiri lalu dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas & aktif Indonesia lantaran menerima MSA sama saja menggunakan ikut serta pada kepentingan Amerika. Tindakan Kabinet Sukiman tadi dipandang sudah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai sudah memasukkan Indonesia ke pada blok barat.

Kabinet Sukiman sendiri memiliki interaksi yg kurang serasi dengan militer & kurang prograsif menghadapi pemberontakan pada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya pada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Kabinet Wilopo (tiga April 1952 ? Tiga Juni 1953)

Formasi Kabinet Wilopo. Foto: Wikipedia

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.

Program utama menurut Kabinet Wilopo adalah:

Program dalam negeri:

Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD
Meningkatkan kemakmuran rakyat,
Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
Pemulihan stabilitas keamanan negara

Program luar negeri:

Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta
Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Dalam menjalankan tugasnya Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi, defisit kas negara, & meningkatnya tensi gangguan keamanan yg ditimbulkan pergerakan gerakan sparatis yang progresif. Ketimpangan Jawa & luar Jawa membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di wilayah yg memperparah syarat politik nasional.

Kabinet Wilopo juga harus menghadapi permasalahan 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI menjadi indera sipil dan keluarnya kasus intern pada Tentara Nasional Indonesia sendiri. Perseteruan semakin diperparah dengan adanya surat yg menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan

(Baca disini: Penjelasan Lengkap peristiwa 17 Oktober 1952)

Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli), Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang di dukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

(Baca selengkapnya: Peristiwa Tanjung Morawa)

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 ? 12 Agustus 1955)

Kabinet Ali Sastroamidjojo yg terbentuk dalam 31 Juli 1953 merupakan kabinet ke-empat yg dibentuk selama Masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini menerima dukungan banyak partai pada Parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama (NU). Kabinet ini diketuai oleh PM. Ali Sastroamijoyo & Wakil PM. Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR).

Program pokok berdasarkan Kabinet Ali Sastroamijoyo I:

Meningkatkan keamanan dan kemakmuran
Menyelenggarakan Pemilu dengan segera
Pembebasan Irian Barat secepatnya
Pelaksanaan politik bebas-aktif
Peninjauan kembali persetujuan KMB.
Penyelesaian pertikaian politik.

Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini berhasil melakukan suatu prestasi yaitu:

Merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955
Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955

Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia- Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti :

(Baca disini: Konfrensi Asia-Afrika 1955)

Berkurangnya ketegangan dunia
Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik diskriminasi ras di negaranya.
Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia-Afrika dalam usaha penyatuan Irian Barat di PBB

Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi yg dikenal menggunakan sistem Ali-Baba. Sistem ekonomi Ali-baba diperuntukan menggalang kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan menggunakan Ali & penguaha Tionghoa yg diidentikkan dengan Baba.

(Baca disini: Sistem ekonomi Ali-Baba & dampaknya)

Sistem ekonomi ini adalah penggambaran ekonomi pribumi ? China. Sistem Ali Baba digambarkan pada dua tokoh, yaitu: Ali menjadi pengusaha pribumi & Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi yg diarahkan dalam pengusaha China.

Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha non-pribumi diwajibkan buat menaruh latihan-latihan pada pengusaha Indonesia. Sistem ekonomi ini lalu didukung dengan :

Pemerintah yang menyediakan lisensi kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional
Pemerintah memberikan perlindungan agar pengusaha nasional mampu bersaing dengan pengusaha asing

Pelaksanaan sistem ekonomi Ali-Baba nir berjalan sebagaimana mestinya. Para pengusaha pribumi akhirnya hanya dijadikan menjadi alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk menerima kredit menurut pemerintah.

Kabinet Ali ini jua sama seperti kabinet terdahulu mengalami perseteruan mengatasi pemberontakan di wilayah misalnya DI/TII pada Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

Terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955, yaitu peristiwa yg memberitahuakn adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD memperburuk bisnis peningkatan keamanan negara. Pada masa kabinet ini keadaan ekonomi masih belum teratasi karena maraknya korupsi dan peningkatan inflasi.

Konflik PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung Kabinet Ali yang mengakibatkan NU menarik menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Keretakan partai pendukung mendorong Kabinet Ali Sastro I harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 ? Tiga Maret 1956)

Sumpah Jabatan PM Burhanuddin Harahap. Foto: Pinterest

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi.

Program utama berdasarkan Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan:

Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
Perjuangan pengembalian Irian Barat
Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya, seperti:

Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante.
Membubarkan Uni Indonesia-Belanda
Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat
Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi

Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4 partai besar di Parlemen yaitu, PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Pemilu itu diikuti oleh 27 dari 70 partai yang lolos seleksi.

(Baca disini: Jalan Berliku Pemilu 1955)

Kabinet ini mengalami ganggung saat kebijakan yang diambil berdampak pada banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dipercaya mengakibatkan ketidaktenangan. Kabinet ini sendiri mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno ketika anggota Parlemen yang baru kurang memberikan dukungan kepada kabinet.

Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 ? 4 Maret 1957)

Formasi Kabinet Ali Sastro II. Foto: Pinterest

Pada tanggal 20 Maret 1956, didukung oleh tiga partai besar di Parlemen: PNI, NU, dan Masyumi. Ali Sastroamijoyo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet.

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut:

Perjuangan pengembalian Irian Barat
Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
Pembatalan KMB
Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif
Melaksanakan keputusan KAA.

Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari Parlemen dan Presiden Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode Rencana and investment. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Pada masa kabinet ini timbul gelombang anti Cina di rakyat, meningkatnya pergolakan & kekacauan pada wilayah yang semakin menguat, dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer di Sumater & Sulawesi.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi & pembangunan menyebabkan krisis agama daerah luar Jawa dan menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB menyebabkan masalah baru khususnya tentang nasib kapital pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi & PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri berdasarkan Masyumi menciptakan kabinet hasil Pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya dalam presiden.

Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet baru lalu dipimpin sang Ir. Djuanda yang kemudian membangun kabinet yg terdiri menurut para menteri yang pakar pada bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zaket Kabinet karena harus berisi unsur pakar & golongan intelektual & nir adanya unsur partai politik di dalamnya.

Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal sebagaiPanca Karya yaitu:

Membentuk Dewan Nasional
Normalisasi keadaan RI
Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
Perjuangan pengembalian Irian Jaya
Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Presiden Soekarno juga pernah mengusulkan dibentuknya Dewan Nasional ini sebagai langkah awal demokrasi terpimpin.

Pada masa kabinet Juanda, terjadi pergolakan-pergolakan pada daerah-wilayah yang Mengganggu hubungan antara sentra & daerah. Untuk mengatasinya diadakanlah Musyawarah Nasional atau Munas di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56 tanggal 14 September 1957.

Munas tadi membahas beberapa hal, yaitu perkara pembangunan nasional dan wilayah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian daerah Republik Indonesia. Munas selanjutnya dilanjutkan menggunakan musyawarah nasional pembangunan (munap) pada bulan November 1957.

Tanggal 30 November 1957, terjadi percobaan penghilangan nyawa terhadap Presiden Soekarno di Cikini. Keadaan negara memburuk pasca percobaan pembunuhan tersebut, banyak daerah yg menentang kebijakan pemerintah sentra yg kemudian menjadikan pada pemberontakan PRRI/Permesta.

(Baca disini: Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI/Permesta)

Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia menggunakan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian dikuatkan menggunakan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pasca Deklarasi Djuanda, perairan Indonesia bertambah luas hingga 13 mil yang sebelumnya hanya 9 mil.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia.

Kekacauan politik yg timbul karena pertikaian partai politik di Parlemen menyebabkan acapkali jatuh bangunnya kabinet sehinggi menghambat pembangunan. Hal ini diperparah menggunakan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sebagai akibatnya Negara Indinesia tidak memiliki pijakan hukum yg mantap. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara holistik.

Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara & Bangsa Indonesia secara holistik. Masalah primer yang dihadapi konstituante merupakan mengenai penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur pada antara golongan-golongan pada konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila sebagai dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam menjadi dasar negara.

Dalam situasi & syarat seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul pada Presiden Soekarno agar merogoh kebijakan buat mengatasi kemelut politik. Oleh karenanya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yg berisi menjadi berikut;

Pembubaran Konstituante.
Berlakunya kembali UUD 1945.
Tidak berlakunya UUDS 1950.
Pembentukan MPRS dan DPAS.

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem Presidensil dengan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.

Konferensi Asia Afrika 1955

By julia January 19, 2021 Demokrasi Liberal No comments

A. Pengertian Konferensi Asia Afrika

Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (disingkat KTT Asia Afrika atau KAA; kadang jua diklaim Konferensi Bandung) merupakan sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yg kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan.KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India & Pakistan & dikoordinasi sang Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, pada Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

Source: Wikipedia

Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang memengaruhi Asia pada masa Perang Dingin; kekhawatiran mereka mengenai ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat; keinginan mereka untuk membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka dan pihak Barat; penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Perancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial perancis di Aljazair; dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat.

Sepuluh poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasasila Bandung, yang berisi mengenai "pernyataan tentang dukungan bagi kerusuhan dan kerjasama duniadanquot;. Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip pada Piagam PBB & prinsip-prinsip Nehru.Konferensi ini akhirnya membawa pada terbentuknya Gerakan Non-Blok dalam 1961.

B. Latar Belakang Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, adalah bangsa Indonesia nir memihak dalam salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat menggunakan negara mana pun berasal tanpa terdapat unsur ikatantertentu. Bebas jua berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiridalam menanggapi perkara internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian global.

Negara Indonesia menentukan sifat politik luar negerinya bebas aktif karena sehabis Perang Dunia II berakhir di dunia sudah timbul 2 kekuatan adidaya baru yg saling berhadapan, yaitu negara Amerika Serikat & Uni Soviet. Amerika Serikat memelopori berdirinya Blok Barat atau Blok kapitalis (liberal), sedangkan UniSoviet memelopori kemunculan Blok Timur atau blok sosialis (komunis). Dalam upaya meredakan ketegangan dan buat mewujudkan perdamaian global, pemerintah Indonesia memprakarsai & menyelenggarakan KonferensiAsia Afrika. Usaha ini menerima dukungan menurut negara-negara di Asia dan Afrika. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam umumnya pernah menderita karena penindasan imperialis Barat. Persamaan nasib itu mengakibatkan rasa setia mitra.

Setelah Perang Dunia II berahir, banyak negara di Asia dan Afrika yang berhasilmencapai kemerdekaan, di antaranya adalah India, Indonesia, Filipina, Pakistan,Burma (Myanmar), Sri Lanka, Vietnam, dan Libia. Sementara itu, masih banyak pula negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika belum dapat mencapai kemerdekaan. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang telah merdeka tidak melupakan masa lampaunya. Mereka tetap merasa senasib dan sependeritaan.Lebih-lebih apabila mengingat masih banyak negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka. Rasa setia kawan itu dicetuskan dalam Konferensi Asia Afrika.Sebagai cetusan rasa setia kawan dan sebagai usaha untuk menjaga perdamaiandunia, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika mempunyai arti penting, baik bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada khususnya maupun dunia pada umumnya. Prakarsa untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika dikemukakan pertamakali oleh Perdana Menteri RI Ali Sastroamidjojo yang kemudian mendapat dukungan dari negara India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar) dalam Konferensi Colombo.

1. Konferensi pendahuluan sebelum Konferensi Asia Afrika

Sebelum Konferensi Asia Afrika dilaksanakan, terlebih dahulu diadakankonferensi pendahuluan menjadi persiapan. Konferensi pendahuluan tadi,diantaranya menjadi berikut:

a. Konferensi Kolombo (Konferensi Pancanegara I)

Konferensi pendahuluan yang pertama diselenggarakan pada Kolombo, ibu kotanegara Sri Lanka dalam tanggal 28 April - dua Mei 1954. Konferensi dihadiri olehlima orang perdana menteri berdasarkan Negara diantaranya Perdana Menteri Pakistan: Muhammad Ali Jinnah, Perdana Menteri SriLanka: Sir John Kotelawala, Perdana Menteri Burma (Myanmar): U Nu, Perdana Menteri Indonesia: Ali Sastroamijoyo, Perdana Menteri India:Jawaharlal Nehru.

Konferensi Kolombo membahas perkara Vietnam, sebagai persiapan buat menghadapi Konferensi pada Jenewa. Di samping itu Konferensi Kolombo secara aklamasi memutuskan akan mengadakan Konferensi Asia Afrika dan pemerintah Indonesia ditunjuk menjadi penyelenggaranya. Kelima negara yg wakilnya hadir dalam Konferensi Kolombo kemudian dikenal menggunakan nama Pancanegara.Kelima negara itu diklaim menjadi negara sponsor.Konferensi Kolombo pula terkenal dengan nama Konferensi Pancanegara I.

B. Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22-29 Desember 1954.Konferensi itu dihadiri juga sang perdana menteri Negara-Negara peserta Konferensi Kolombo.Konferensi Bogor tetapkan hal-hal antara lain Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan pada Bandung pada bulan 18-24 April 1955, Penetapan tujuan KAA dan menetapkan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia Afrika, Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Pemberian dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat.

C. Pelaksanaan Dan Hasil Dari Konferensi Asia Afrika

Sesuai dengan rencana, Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada Bandung dalam lepas 18-24 April 1955.Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh wakil-wakildari 29 negara yg terdiri atas negara pengundang dan negara yang diundang. Negara pengundang mencakup: Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma(Myanmar). Negara yg diundang 24 negara terdiri atas 6 negara Afrika dan 18 negarameliputi Asia (Filipina, Thailand, Kampuchea, Laos, RRC, Jepang, VietnamUtara, Vietnam Selatan, Nepal, Afghanistan, Iran, Irak, Saudi Arabia, Syria(Suriah), Yordania, Lebanon, Turki, Yaman), & Afrika (Mesir, Sudan, Etiopia,Liberia, Libia, dan Pantai Emas/Gold Coast). Negara yang diundang, tetapi tidak hadir dalam Konferensi Asia Afrika adalahRhodesia/Federasi Afrika Tengah. Ketidakhadiran itu ditimbulkan Federasi AfrikaTengah masih dilanda konfrontasi dalam negara/dikuasai sang orang-orang Inggris.Semua persidangan Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada Gedung Merdeka, Bandung.

Latar belakang dan dasar pertimbangan diadakan KAA adalah sebagai berikut:

1. Kenangan kejayaan masa lampau menurut beberapa negara di daerah AsiaAfrika

dua. Perasaan senasib sepenanggungan lantaran sama-sama mencicipi masa penjajahan & penindasan bangsa Barat, kecuali Thailand

3. Meningkatnya kesadaran berbangsa yg dimotori sang golongan elitenasional/terpelajar & intelektual

4. Adanya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur

5. Memiliki pokok-pokok yang bertenaga pada hal bangsa, kepercayaan , & budaya

6. Secara geografis letaknya berdekatan dan saling melengkapi satu samalain.

Tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika, antara lain:

1. Memajukan kolaborasi bangsa-bangsa pada Asia dan Afrika pada bidangsosial, ekonomi, & kebudayaan

2. Memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme

3. Memperbesar peranan bangsa Asia & Afrika di dunia & ikut dan mengusahakan perdamaian dunia & kolaborasi internasional

4. Bekerja sama pada bidang sosial, ekonomi, & budaya

lima. Membicarakan masalah-masalah spesifik yang menyangkut kepentingan bersama misalnya kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme.

Konferensi Asia Afrika menyampaikan hal-hal yg menyangkut kepentingan beserta Negara-negara pada Asia & Afrika, terutama kerjasama ekonomi dan kebudayaan, dan masalah kolonialisme & perdamaian global. Kerjasama ekonomi pada lingkungan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dilakukan dengan saling menaruh bantuan teknik dan energi pakar. Konferensi beropini bahwa negara-negara pada Asia dan Afrika perlu memperluas perdagangan dan pertukaran delegasi dagang. Dalam konferensi tersebut ditegaskan pula pentingnya perkara perhubungan antarnegara lantaran kelancaran perhubungan bisa memajukan ekonomi. Konferensi juga menyetujui penggunaan beberapa organisasi internasional yang sudah terdapat buat memajukan ekonomi.

Konferensi Asia Afrika menyokong sepenuhnya prinsip dasar hak asasi manusia yg tercantum pada Piagam PBB. Oleh karena itu, sangat disesalkan masih adanya rasialisme & subordinat warna kulit pada beberapa negara. Konferensi mendukung usaha buat melenyapkan rasialisme dan diskriminasi rona kulit pada mana pun pada global ini. Konferensi jua menyatakan bahwa kolonialisme pada segala bentuk wajib diakhiri dan setiap usaha kemerdekaan wajib dibantu hingga berhasil.

Demi perdamaian dunia, konferensi mendukung adanya perlucutan senjata. Juga diserukan agar percobaan senjatanuklir dilarang dan kasus perdamaian pula merupakan perkara yg sangat krusial pada pergaulan internasional. Oleh karena itu, seluruh bangsa di dunia hendaknya menjalankan toleransi & hidup berdampingan secara damai. Demi perdamaian jua, konferensi menganjurkan agar negara yg memenuhi syarat segera dapat diterima sebagai anggota PBB.

Konferensi sesudah menyampaikan beberapa kasus yg menyangku kepentingan negara-negara Asia Afrika khususnya dan negara-negara pada global pada umumnya, segera mengambil beberapa keputusan krusial, diantaranya:

1. Memajukan kerja sama bangsa-bangsa Asia Afrika pada bidang sosial,ekonomi, dan kebudayaan

dua. Menuntut kemerdekaan bagi Aljazair, Tunisia, dan Maroko

tiga. Mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat dan tuntutan Yaman atasAden

4. Menentang diskriminasi ras dan kolonialisme dalam segala bentuk

5. Aktif mengusahakan perdamaian dunia.

Selain menetapkan keputusan tersebut, konferensi juga mengajak setiap bangsa di dunia untuk menjalankan beberapa prinsip bersama, seperti:

1. Menghormati hak-hak dasar insan, tujuan, serta asas yg termuatdalam Piagam PBB;

2. Menghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsa;

tiga. Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik bangsa akbar maupun bangsa mini ;

4. Tidak melakukan intervensi atau ikut campur tangan dalam problem dalam negeri negara lain;

lima. Menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secarasendirian juga secara kolektif sesuai menggunakan Piagam PBB;

6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain;

7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atas kemerdekaan politik suatu negara;

8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai sinkron dengan Piagam PBB;

9. Memajukan kepentingan beserta & kerja sama internasional;

10. Menghormati hukum dan kewajiban internasional lainnya.

Kesepuluh prinsip yg dinyatakan pada Konferensi Asia Afrika itu dikenal dengan nama Dasasila Bandung atau Bandung Declaration.

D. Dasasila Bandung

1. Menghormati hak-hak asasi insan sesuai dengan Piagam PBB.

Dua. Menghormati kedaulatan wilayah setiap bangsa.

3. Mengakui persamaan seluruh ras & persamaan semua bangsa baik besar maupun mini .

4. Tidak melakukan campur tangan pada soal-soal pada negara lain.

Lima. Menghormati hak tiap-tiap bangsa buat mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif.

6. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.

7. Tidak melakukan agresi terhadap negara lain.

8. Menyelesaikan perkara menggunakan jalan damai.

9. Memajukan kerjasama pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

10. Menghormati aturan dan kewajiban-kewajiban internasional.

C. Negara-Negara yg mendukung Konferensi Asia Afrika

1. Afghanistan

2. Indonesia

3. Pakistan

4. Birma

5. Iran

6. Filipina

7. Kamboja

8. Irak

9. Arab Saudi

10. Ceylon

11. Jepang

12. Sudan

13. Republik Rakyat Tiongkok

14. Yordania

15. Suriah

16. Laos

17. Thailand

18. Mesir

19. Libanon

20. Turki

21. Ethiopia

22. Liberia

23. Vietnam (Utara)

24. Vietnam (Selatan)

25. Pantai Emas

26. Libya

27. India

28. Nepal

29. Yaman

D. ASIA AFRIKA BERGEMA DARI BANDUNG

Pada Senin, 18 April 1955, semenjak fajar menyingsing telah tampak kesibukan di Kota Bandung buat menyambut pembukaan Konferensi Asia Afrika. Sejak pukul 07.00 WIB kedua tepi sepanjang Jalan Asia Afrika menurut mulai depan Hotel Preanger sampai menggunakan tempat kerja pos penuh sesak oleh masyarakat yg ingin menyambut & menyaksikan para tamu berdasarkan berbagai negara. Sementara itu, para petugas keamanan yg terdiri dari tentara & polisi sudah siap di tempat tugas mereka untuk menjaga keamanan & ketertiban.

Sekitar pukul 08.30 WIB, para delegasi dari aneka macam negara berjalan meninggalkan Hotel Homann dan Hotel Preanger menuju Gedung Merdeka secara berkelompok buat menghadiri pembukaan Konferensi Asia Afrika. Banyak di antara mereka menggunakan pakaian nasional masing-masing yg beraneka corak dan rona.Mereka disambut hangat sang rakyat yang berderet di sepanjang Jalan Asia Afrika menggunakan tepuk tangan dan sorak sorai riang gembira. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homann dan Hotel Preanger ini kemudian dikenal dengan nama ?Langkah Bersejarah? (The Bandung Walks). Kira-kira pukul 09.00 WIB, semua delegasi masuk ke dalam Gedung Merdeka.

Tidak lama lalu rombongan Presiden & Wakil Presiden Indonesia, Soekarno & Mohammad Hatta, tiba di depan Gedung Merdeka & disambut sang rakyat menggunakan sorak-sorai dan pekik ?Merdeka?. Di depan pintu gerbang Gedung Merdeka ke 2 pimpinan Pemerintah Indonesia itu disambut sang limaperdana menteri negara sponsor.

The Bandung Walks

Pada pukul 10.20 WIB sehabis diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia : ?Indonesia Raya?, Presiden Indonesia, Soekarno, mengucapkan pidato pembukaan yang berjudul ?Let a New Asia And a New Africa be Born? (Mari Kita Lahirkan Asia Baru dan Afrika Baru). Dalam kesempatan tadi Presiden Soekarno menyatakan bahwa kita, peserta konferensi, dari berdasarkan kebangsaan yang berlainan, begitu juga latar belakang sosial dan budaya, agama, sistem politik, bahkan warna kulit pun berbeda-beda, namun kita dapat manunggal, dipersatukan oleh pengalaman pahit yg sama dampak kolonialisme, oleh cita-cita yang sama pada bisnis mempertahankan & memperkokoh perdamaian global. Pada bagian akhir pidatonya dia mengungkapkan :

?Saya berharap konferensi ini akan menegaskan fenomena, bahwa kita, pemimpin-pemimpin Asia & Afrika, mengerti bahwa Asia dan Afrika hanya dapat sebagai sejahtera, bila mereka bersatu, dan bahkan keamanan semua dunia tanpa persatuan Asia Afrika nir akan terjamin. Saya harap konferensi ini akan menaruh panduan kepada umat insan, akan memberitahuakn kepada umat insan jalan yang wajib ditempuhnya untuk mencapai keselamatan dan perdamaian. Saya berharap, bahwa akan menjadi kenyataan, bahwa Asia dan Afrika sudah lahir pulang. Ya, lebih menurut itu, bahwa Asia Baru dan Afrika Baru telah lahir!?

Pidato tadi berhasil menarik perhatian dan mempengaruhi hadirin yg dibuktikan dengan adanya usul Perdana Menteri India & didukung oleh seluruh peserta konferensi buat mengirimkan pesan ucapan terimakasih pada presiden atas pidato pembukaannya.

Pada pukul 10.45 WIB., Presiden Indonesia, Soekarno, mengakhiri pidatonya, dan selanjutnya sidang dibuka balik . Secara aklamasi, Perdana Menteri Indonesia terpilih menjadi kepala konferensi.Selain itu, Ketua Sekretariat Bersama, Roeslan Abdulgani, dipilih sebagai sekretaris jenderal konferensi.

Kelancaran jalannya konferensi dimungkinkan oleh adanya pertemuan informal terlebih dahulu di antara para pimpinan delegasi negara sponsor dan negara peserta sebelum konferensi dimulai yaitu pada 17 April 1955. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang bertalian dengan prosedur acara, pimpinan konferensi, dan lain-lain yang dipandang perlu. Beberapa kesepakatan itu berisi antara lain bahwa prosedur dan acara konferensi ditempuh dengan sesederhana mungkin dan dalam memutuskan sesuatu akan ditempuh sistem musyawarah dan mufakat (sistem konsensus).

Sidang konferensi terdiri atas sidang terbuka buat umum dan sidang tertutup hanya bagi peserta konferensi.Dibentuk 3 komite, yaitu Komite Politik, Komite Ekonomi, dan Komite Kebudayaan. Semua kesepakatan tersebut selanjutnya disetujui sang sidang & susunan pimpinan konferensi adalah sebagai berikut :

• Ketua Konferensi : Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia

• Ketua Komite Politik : Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia

• Ketua Komite Ekonomi : Roosseno, Menteri Perekonomian Indonesia

• Ketua Komite Kebudayaan : Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia

? Sekretaris Jenderal

• Konferensi : Roeslan Abdulgani, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia

Dalam sidang-sidang selanjutnya timbul beberapa kesulitan yg mampu diduga sebelumnya.Kesulitan-kesulitan itu terutama terjadi dalam sidang-sidang Komite Politik.Perbedaan pandangan politik dan perkara-kasus yang dihadapi antara Negara-negara Asia Afrika muncul ke permukaan, bahkan sampai pada termin yang relatif panas.

Namun berkat sikap yg bijaksana dari pimpinan sidang serta hidupnya rasa toleransi dan kekeluargaan di antara peserta konferensi, maka jalan buntu selalu bisa dihindari & pertemuan yg berlarut-larut dapat diakhiri.

Setelah melalui sidang-sidang yang menegangkan dan melelahkan selama satu minggu, pada pukul 19.00 WIB. (terlambat dari yang direncanakan) tanggal 24 April 1955, Sidang Umum terakhir Konferensi Asia Afrika dibuka. Dalam Sidang Umum itu dibacakan oleh sekretaris jenderal konferensi rumusan pernyataan dari tiap-tiap panitia (komite) sebagai hasil konferensi.Sidang Umum menyetujui seluruh pernyataan tersebut, kemudian sidang dilanjutkan dengan pidato sambutan para ketua delegasi.Setelah itu, ketua konferensi menyampaikan pidato penutupan dan menyatakan bahwa Konferensi Asia Afrika ditutup.

Konsensus itu dituangkan dalam komunike akhir, yang isinya merupakan mengenai :

1. Kerja sama ekonomi;

dua. Kerja sama kebudayaan;

tiga. Hak-hak asasi manusia & hak menentukan nasib sendiri;

4. Masalah warga jajahan;

lima. Masalah-kasus lain;

6. Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia & kerjasama internasional.

Deklarasi yang tercantum pada komunike tersebut, selanjutnya dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung, yaitu suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar pada usaha memajukan perdamaian dan kerjasama global.

D. Asia Afrika Bergema Dari Bandung

Sekitar pukul 08.30 WIB, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homann dan Hotel Preanger menuju Gedung Merdeka secara berkelompok untuk menghadiri pembukaan Konferensi Asia Afrika. Banyak di antara mereka memakai pakaian nasional masing-masing yang beraneka corak dan warna. Mereka disambut hangat oleh rakyat yang berderet di sepanjang Jalan Asia Afrika dengan tepuk tangan dan sorak sorai riang gembira. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homann dan Hotel Preanger ini kemudian dikenal dengan nama “Langkah Bersejarah” (The Bandung Walks). Kira-kira pukul 09.00 WIB, semua delegasi masuk ke dalam Gedung Merdeka.

“Saya berharap konferensi ini akan menegaskan kenyataan, bahwa kita, pemimpin-pemimpin Asia dan Afrika, mengerti bahwa Asia dan Afrika hanya dapat menjadi sejahtera, apabila mereka bersatu, dan bahkan keamanan seluruh dunia tanpa persatuan Asia Afrika tidak akan terjamin. Saya harap konferensi ini akan memberikan pedoman kepada umat manusia, akan menunjukkan kepada umat manusia jalan yang harus ditempuhnya untuk mencapai keselamatan dan perdamaian. Saya berharap, bahwa akan menjadi kenyataan, bahwa Asia dan Afrika telah lahir kembali. Ya, lebih dari itu, bahwa Asia Baru dan Afrika Baru telah lahir!”

Video Pidato Presiden Soekarno KAA 1955

Pada pukul 10.45 WIB., Presiden Indonesia, Soekarno, mengakhiri pidatonya, & selanjutnya sidang dibuka pulang. Secara aklamasi, Perdana Menteri Indonesia terpilih menjadi ketua konferensi. Selain itu, Ketua Sekretariat Bersama, Roeslan Abdulgani, dipilih menjadi sekretaris jenderal konferensi.

• Ketua Konferensi : Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia

• Ketua Komite Politik : Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia

• Ketua Komite Ekonomi : Roosseno, Menteri Perekonomian Indonesia

• Ketua Komite Kebudayaan : Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia

? Sekretaris Jenderal

• Konferensi : Roeslan Abdulgani, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia

Konsensus itu dituangkan dalam komunike akhir, yang isinya merupakan mengenai :

1. Kerja sama ekonomi;

dua. Kerja sama kebudayaan;

tiga. Hak-hak asasi manusia & hak menentukan nasib sendiri;

4. Masalah warga jajahan;

lima. Masalah-kasus lain;

6. Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia & kerjasama internasional.

Jalan Berliku Pemilu 1955

By julia January 19, 2021 Demokrasi Liberal No comments

Salah satu ciri dari negara modern yang menetapkan sistem demokrasi adalah terselenggaranya pemilu. Hal ini berarti bahwa berlangsungnya pemilu di suatu negara dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi pelaksanaan sistem demokrasi, bagi Indonesia, kehidupan politik demikian merupakan cita-cita nasional sejak Proklamasi. Urgensi pemilu ini merupakan keharusan untuk memenuhi cita-cita nasional, karena pemilu adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi yang pada akhirnya mengarah kepada tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Pemilihan umum yang diadakan pada September dan Desember 1955 sangat menarik sebagai suatu eksperimen demokrasi. Kedua pemilihan umum itu adalah yang pertama kali dilaksanakan secara nasional di Indonesia, menyusul sedikit pengalaman dengan pemilihan umum propinsi dan kotapraja. Sekalipun baru pertama kali, dalam pemilihan umum nasional ini hak pilih diberikan kepada seluruh warga Indonesia yang berusia di atas 18 tahun atau sudah kawin. Karena belum ada lembaga pemilihan umum yang mapan, pengorganisasian pemungutan suara menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan panitia-panitia yang beranggotakan wakil partai. Di tingkat desa dan yang lebih rendah lagi, pemungutan suara dipercayakan juga kepada panitia-panitia yang sebagian anggotanya masih buta huruf.

Sejarah pemilihan umum di Indonesia mulai pada awal zaman revolusi. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum nasional sudah diumumkan pada 5 Oktober 1945, dan pada 1946 diadakan pemilihan umum di Karesidenan Kediri dan Surakarta. Pada 1948 Badan Pekerja KNIP menyetujui undang-undang yang menetapkan sistem pemilihan umum tidak langsung berdasarkan perwakilan proporsional dan memberikan hak pilih kepada semua warga negara yang berusia diatas 18 tahun.

Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu

2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Setelah pengakuan kedaulatan (Desember 1949) pemilu untuk membentuk DPR dan Konstituante menjadi bagian penting dari program kerja setiap kabinet. Kabinet Hatta (1949-1950) pada masa RIS ingin menyelenggarakan pemilu untuk membentuk konstituante terpilih yang berhak menentukan bentuk negara, yaitu memilih antara bentuk negara federasi atau bentuk negara kesatuan. Tetapi rencana ini di dahului oleh perkembangan politik yang mengarah kepada pembentukan negara kesatuan.

Sejak 1950 janji-janji mengenai pemilihan umum nasional sudah sering dikemukakan oleh berbagai kabinet, akan tetapi langkah-langkah nyata itu selalu terhambat oleh gabungan berbagai faktor . Termasuk ke dalam hambatan itu, timbulnya urusan pemerintahan yang lebih mendesak dan gerakan menentang pemilihan umum yang dilancarkan oleh sejumlah partai serta kelompok-kelompok anggota Parlemen sementara.

Pada 17 Oktober 1952 terjadilah peristiwa yang membuat pemilihan umum menjadi persoalan politik yang penting. Pada hari itu sekelompok besar perwira tinggi angkatan darat, yang didukung oleh demonstrasi politik hasil rekayasa tentara, gagal mendesak Presdiden untuk membubarkan Parlemen Sementara. Krisii tersebut meningkatkan penentangan terhadap Parlemen Sementara yang sudah beberapa lama menjadi sasaran utama kekcewaan umum yang samar-samar terhadap hasil kemerdekaan yang baru dicapai.

Kabinet menjalankan kebijakan ganda untuk menghadapi situasi itu. Pertama, segala upaya ditempuh untuk menemukan kompromi dalam penyelesaian masalah angkatan darat. Kedua, terus mendesak untuk mengadakan pemilihan umum secepat mungkin sebagai penyelesaian jangka panjang. Pada November 1952 kabinet Wilopo mengajukan rancangan undang-undang pemilhan umum yang baru.

Undang-undang baru itu menetapkan pemilihan umum yang langsung. Belajar dari pengalaman pemilihan umum Yogyakarta dan pemilihan umum di India pada 1951-1952, kabinet Wilopo memutuskan mengubah kebijakan pemilihan umum kabinet-kabinet sebelumnya yang memilih sistem tidak langsung. Selian itu akan diadakan bukan satu tetapi dua pemilihan umum.

Sistem pemilihan umum yang ditetapkan dengan undang-undang 1953 itu banyak dikritik sebagai perfeksionis dalam hal demokrasi, terlalu rumit dan karena itu lamban dan mahal. Upaya kabinet Wilopo untuk membentuk sebuah Panitia Pemilihan Umum Pusat gagal, karena tidak tercapai kata sepakat antara rekan-rekannya dalam koalisi mengenani susunan panitia itu. Baru pada Desember 1953 terbentuk Panitia Pemilihan Indonesia.

Pada 1955, seperti pada 1952, pemilihan umum dianggap masyarakat pembaca surat kabar sebagai salah satu jalan keluar dari situasi politik yang sangat memuaskan. Situasi politik ini tercermin pada krisis kabinet yang berulang-ulang, wewenang pemerintah yang mendapat tentangan terus-menerus dari pihak angkatan darat, korupsi, nepotisme politik, cekcok politik, diatas segalanya, pemerintah yang lumpuh menghadapi tugas-tugas berat hampir di semua bidang. Itulah sebabnya maka pemilihan umum menjadi tumpuan harapan.

Pemilu untuk membentuk DPR berlangsung pada tanggal 29 September 1955 dan untuk membentuk Konstituante berlangsung pada tanggal 15 Desember 1955 di bawah pemerintahan Kabinet Burhanudin Harapap dan Masyumi. Hasil pemilu untuk parlemen (DPR) yang berlangsung paad tanggal 29 September 1955 baru diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956, tetapi hampir semua partai sudah mengetahui gambaran hasilnya sebelum pengumuman itu disiarkan secara resmi. Ini disebabkan anggota Panitia Pemilihan Indonesia tidak berasal dari unsur pemerintah saja melainkan juga unsur partai-partai politik peserta pemilu, organisasi pemilih dan utusan perorangan yang maju sebagai calon legislatif yang melihat langsung proses perhitungan. Dengan demikian, para peserta pemilu dapat pula secara langsung mengevaluasi cara-cara kampanye mereka untuk kemudian mengubah atau memperbaikinya pada pemilihan umum Konstituante.

Hasil pemilu parlemen 29 September 1955 :

Peringkat	Partai	Jumlah Suara	%
1.	PNI	8.434.653	22,3
2.	Masyumi	7.903.886	20,9
3.	NU	6.955.141	18,4
4.	PKI	6.176.914	16,3
5.	PSII	1.091.160	2,9
6.	Parkindo	1.003.325	2,7
7.	Partai Katholik	770.740	2,0
8.	PSI	753.191	2,0
9.	IPKI	541.306	1,4
10.	Perti	483.014	1,3

Kontestan Lain

3.762.969

10,0

Jumlah

37.785.299

100,0

Pemilihan umum tersebut menimbulkan beberapa kekecewaan dan kejutan. Jumlah partai lebih bertambah banyak daripada berkurang, dengan dua puluh delapan partai mendapat kursi, padahal sebelumnya hanya dua puluh partai yang mendapat kursi. Akan tetapi, hanya empat partai yang mendapat lebih dari delapan kursi yaitu, Masyumi, PNI, NU dan PKI. Pemilihan umum itu tidak mengahasilkan penyelesaian untuk kesulitan-kesulitan sistem parlementer dan oleh karenanya merupakan langkah lebih lanjut dalam mendiskreditkan keseluruhan sistem itu.

Pemilihan umum 1955 memperlihatkan Indonesia menghadapi sejumlah persoalan khusus dalam upayanya menyesuaikan teknik pemilihan umum sesuai kebutuhannya. Hal penting berikutnya yang membuat pemilihan umum Indonesia 1955 berbeda dari pemilihan umum di kebanyakan negara barat ialah, besarnya perbedaan antara soal-soal nasional di satu sisi dengan dengan seruan-seruan kampanye tingkat desa di sisi lainnya, dan rendahnya tingkat kepekaan pemilih terhadap perkembangan politik tingkat nasional.

Berbeda dengan pembentukan kabinet pada masa-masa sebelumnya, Presiden Soekarno tidak menunjuk perseorangan menjadi formatur, tetapi menunjuk partai pemenang pemilu dan partai itulah yang akan mengajukan calonnya kepada Presiden. Partai yang ditunjuk ialah PNI sebab partai ini memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. PNI mengajukan Ali Sastroamidjojo dan Wilopo sebagai formatur, tetapi Presiden Soekarno pada tanggal 8 Maret 1956 memilih Ali Sastroamidjojo.

Personalia kabinet diumumkan tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini disebut kabinet Ali II. Ini kbinet adalah koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Pada mulanya Presiden Soekarno tidak setuju dengan susunan kabinet sebab tidak memasukkan anggota PKI ke dalam kabinet. Presiden mencoba mendesakkan keinginannya kepada tokoh Masyumi (Sukiman) dan tokoh NU K.H Idham Chalid serta tokoh PNI dan PSII. Akan tetapi, semua tokoh itu mempunyai pendapat yang sama, menolak mengikutsertakan PKI dalam kabinet. Kabinet Ali Sastroamidjojo merupakan kabinet koalisi di mana tiga partai besar, yaitu PNI, Masyumi dan NU memegang peran selain beberapa partai lainnya.

Parlemen ini bertahan selama empat tahun sebelum dibubarkan. Akan tetapi, baik DPR yang baru maupun pemerintahan yang baru tidak menunjukkan banyak wewenang, dan pada waktu itu hanya sedikit rakyat Indonesia yang berpikir bahwa parlemen atau pemerintah akan berhasil. Dalam pidato pembukaannya di depan DPR, Soekarno mengutarakan harapannya akan suatu bentuk demokrasi yang benar-benar bersifat Indonesia, demokrasi yang lebih di dasarkan atas mufakat daripada atas demokrasi secara barat yang bersifat memecah belah dengan persaingan antara pemerintah dan pihak oposisi di dalam parlemen.

Sukses paling mengesankan dari Kabinet Ali adalah konferensi Asia Afrika pada bulan april. Tak pernah sebelumnya perhatian kaum nasionalis Indonesia terhadap anti kolonialisme, persatuan revolusioner dan tujuan moral yang besar diperlihatkan dengan cara yang lebih atraktif. Keberhasilan Konferensi Asia Afrika tidak mengahasilkan suatu program aksi yang pasti, tapi mereka memang tidak berniat untuk mengemban misi itu. Apa yang mereka susun adalah pernyataan sederhana dan dipertimbangkan matang mengenai sentimen-sentimen bersama.

Masalah yang dihadapi Ali pada kabinetnya yang pertama agak berbeda dengan suasana kabinetnya yang kedua. Hal itu karena Ali bukan hanya menghadapi persoalan daerah, masalah kepartaian, juga munculnya Bung Karno sebagai kekuatan politim baru yang mencerca banyaknya partai-partai. Seperti juga pada kabinet Ali I, Kabinet Ali II juga tidak dijatuhkan DPR, tetapi makin menghebatnya pergolakan daerah memaksa pemerintah menyatakan SOB dan tidak lama kemudian Ali menyerahkan mandatnya.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemi-lihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

Disadur dari: Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Pemilu 1955 Oleh: Esa Susanti Putri

Penjelasan Lengkap Peristiwa 17 Oktober 1952

By julia January 18, 2021 Demokrasi Liberal No comments

A. Latar Belakang Peristiwa

Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan keliru satu insiden yang melibatkan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), & rakyat sipil. Peristiwa ini berawal berdasarkan keadaan labil Indonesia yg baru tujuh tahun merdeka karena masih memakai sistem demokrasi liberal contoh Eropa (Belanda). Keadaan ini diperparah dengan buruknya syarat sosial-ekonomi, merebaknya praktik korupsi di pemerintahan, dan pembebasan Irian Barat yang terus tertunda. Akhirnya, hal tadi terakumulasi dan berujung pada pertentangan dan pertarungan internal antar aparatur pemerintahan Indonesia.

Source: kompas.Com

Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika itu terdiri atas pejuang-pejuang dari masa Perang Kemerdekaan. Melalui kebijakan Nederlanse Militaire Missie (NMM) dalam kabinet Perdana Menteri Wilopo, mutu teknis militer TNI akan ditingkatkan, kemudian mereka juga akan diikat oleh disiplin yang melembaga oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Angkatan perang tersebut diharapkan dapat berada di tingkatan yang sama dengan partai-partai politik di pemerintahan.

Hal tadi memancing kegelisahan menurut partai-partai politik. Mereka menganggap eksistensi Angkatan Perang kelak dapat mengakibatkan persaingan sosial-politik antar aparatur pemerintah. Internal Angkatan Darat (AD) pun merasa nir siap, apalagi masih ada berita bahwa akan dilangsungkan demobilisasi atau dipensiunkannya ex-PETA secara akbar-besaran. Upaya profesionalisme ini ditolak & oposisi didukung sang Partai Nasional Indonesia (PNI) & Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada tanggal 13 Juli 1952, mantan tentara PETA bernama Bambang Supeno melayangkan surat kepada Perdana Menteri Wilopo, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Parlemen. Sebelumnya, Supeno menjabat sebagai ketua Akademi Militer Candradimuka di Bandung yang ditutup oleh Nasution dengan alasan penghematan anggaran. Sebagai counter-act dari tindakan Nasution tersebut, muncul keinginan Supeno untuk mengajukan penggantian Nasution sebagai KSAD, serta mencari dukungan bagi dirinya di beberapa daerah di Indonesia. Surat tersebut berisikan pernyataan Supeno yang telah hilang kepercayaan kepada atasannya, yaitu A.H. Nasution. Ia juga meminta parlemen untuk mengadakan perbaikan pimpinan atau reorganisasi Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang.

Menanggapi surat Supeno, KSAP mengirim surat friksi kepada pemerintah buat menindaklanjuti surat Supeno sesuai menggunakan mekanisme militer karena Supeno dianggap melanggar disiplin. KSAP menginginkan Supeno buat dibebastugaskan melalui Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Namun, hasrat Supeno kelihatannya didukung sang Presiden Soekarno. Indikasi dukungan tersebut terlihat dalam saat Presiden Soekarno menolak pengajuan pembebastugasan Supeno sang Hamengkubuwono IX.

Konflik Internal TNI AD ini kemudian menjadi perhatian parlemen setelah “Surat Kolonel Bambang Supeno”, sebagaimana surat tersebut disebut oleh A.H. Nasution, dimuat di media pers dan sampai ke DPRS sehingga menimbulkan perdebatan sengit di DPRS dan berujung pada sidang-sidang yang memunculkan mosi-mosi dari berbagai pihak. Pada tanggal 28 September 1952, keluar mosi tidak percaya dari Zainul Baharuddin dan Ir. Sakirman (PKI, Partai Murba, dan Partai Buruh) kepada parlemen yang menuntut reformasi dan reorganisasi pimpinan Kementrian Pertahanan dan TNI AD atas ketidakmampuan Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan konflik internal TNI AD, serta membentuk komisi di parlemen untuk menyelidiki penyelewengan-penyelewengan administratif dan keuangan dalam Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang.

Pada lepas 10 Oktober 1952 dilangsungkan Rapat Kolegial atas usulan kol Djatikusumo. Dalam rapat tersebut, dibicarakan mengenai perdebatan di DPRS dan mosi yang diajukan dalam Kementrian Pertahanan. Mereka putusan bulat untuk terus memantau perdebatan di DPRS dan menunggu perkembangan apakah akan timbul mosi-mosi lain.

Tidak lama setelahnya, dalam lepas 13 Oktober 1952 ada mosi dari I.J. Kasimo dan Moh. Natsir (Partai Katolik dan Masyumi) buat menyudahi program NMM dan membentuk komisi penyelidik masalah yg dikemukakan pada mosi Baharuddin sebelumnya dengan anggota berdasarkan parlemen dan kabinet. Lalu pada tanggal 14 Oktober 1952 ada mosi lain dari Manai Sophiaan, Arudji, & Idham Chalid (NU dan PSII) yg berisikan tentang peninjauan balik pimpinan Tentara Nasional Indonesia AD.

Kemunculan dua mosi lainnya inilah yg menjadi duduk perkara karena DPRS dinilai terlalu mencampuri permasalahan internal Tentara Nasional Indonesia AD & hegemoni tersebut dirasa bisa menyebabkan krisis di pemerintahan karena melanggar hak prerogatif TNI AD. Mosi Baharuddin ditolak, ad interim mosi Kasimo dipercaya lemah, & mosi Sophiaan dipertahankan sehabis memenangkan 91 bunyi melawan 54 bunyi yg tidak menyetujui.

Pasca disetujuinya mosi Sophiaan dalam lepas 16 Oktober 1952, Golongan Elang, yaitu golongan paling keras di kalangan perwira AD menggerakkan massa sebanyak 30.000 orang buat berkecimpung ke Parlemen, kemudian ke Istana Negara buat menuntut pembubaran parlemen & penyelenggaraan pemilihan generik. Golongan Elang merupakan golongan perwira yang menginginkan dilibatkannya militer pada pengambilan keputusan politik, suatu impian yg ditahan oleh Simatupang dan Nasution selaku KSAP & KSAD guna mencegah terjadinya perebutan kekuasaan.

Meletusnya Peristiwa 17 Oktober 1952

PNI merasa tidak bahagia terhadap setiap bisnis buat mengurangi birokrasi, sedangkan pengurangan-pengurangan yg direncanakan pada kalangan militer menimbulkan konflik yang gawat pada tubuh TNI AD. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, A.H. Nasution, T.B. Simatupang, & sebagian pendukung terdekat mereka merupakan orang non-partai. Para tokoh pada atas memiliki suatu planning sentralisasi dan demobilisasi buat mengurangi jumlah anggota tentara berdasarkan 200.000 menjadi 100.000 orang.

Usulan ini mengadu domba kelompok pusat menggunakan para panglima tentara wilayah yang bersimpati kepada Soekarno. Kritik terhadap planning tersebut menyatakan bahwa para petinggi Tentara Nasional Indonesia ini menginginkan suatu organisasi militer yang hanya setia kepadanya dan kemudian dapat melancarkan suatu perebutan kekuasaan.

Para panglima wilayah berusaha menentang usaha tadi. Mereka didukung oleh sekutu-sekutu politik mereka yang ada di Jakarta. Di DPRS sendiri, timbul tuntutan supaya kepemimpinan tentara pusat dibubarkan & Kementrian Pertahanan direorganisasikan sebagai tuntutan tandingan yg diajukan pihak militer. Menghadapi tantangan ini, maka grup tentara sentra mengadakan unjuk kekuatan pada depan Istana Negara. Pada tanggal 17 Oktober 1952, mereka membawa tank-tank beserta artileri militer & demonstran yg berjumlah lebih kurang 30.000. Demonstrasi ini berkecimpung menuju depan Istana Negara, menuntut pembubaran parlemen selesainya sebelumnya mampir pada Gedung Parlemen dan melakukan sejumlah tindakan anarkis dengan mengacak-acak isi gedung tersebut. Menanggapi hal ini, Soekarno berbicara kepada massa yang berkerumun.

Soekarno menjelaskan bahwa parlemen tidak dapat begitu saja dibubarkan karena dirinya bukanlah seorang diktator yang dapat bebas melakukan apa saja karena ia butuh pertimbangan, dan jika ia menuruti begitu saja maka akan tidak sesuai dengan ideologi negara. Presiden menolak desakan itu dan berkata akan menyelidiki lebih dahulu keinginan rakyat di luar Jakarta dan akan mendesak pemerintah agar mempercepat pemilu. Namun, presiden menyatakan menolak pembubaran DPRS karena ia bukan diktator. Dikatakannya pula bahwa para demonstran hanya merupakan sebagian dari rakyat Jakarta yang tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Lalu mengenai pemilu, presiden setuju bahwa pemilu akan diadakan secepatnya. Presiden lalu memerintahkan masa untuk membubarkan diri.

Selesai menghadapi para demonstran, Soekarno menerima delegasi tentara yg terdiri menurut golongan yang loyal tehadap pimpinan Tentara Nasional Indonesia yg antara lain merupakan T.B. Simatupang, Kolonel Nasution, Letkol Soetoko, kol Alex Kawilarang, kol Gatot Subroto dan beberapa Perwira Tentara Nasional Indonesia AD. Pada waktu itu, perwira-perwira senior sudah mendapat izin dari Perdana Menteri & Menteri Pertahanan buat mengungkapkan pendapat mereka pada Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Dalam rendezvous tersebut, Golongan Elang yang paling keras pada antara perwira-perwira menuntut agar Angkatan Darat diikutsertakan pada proses pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan politik. Dalih mereka adalah lantaran kemerdekaan sebagian akbar dicapai berkat perjuangan mereka sendiri, maka mereka berhak untuk ikut menentukan nasib negara pada bidang politik.

Delegasi TNI antara lain menyatakan bahwa DPRS yang ada tidaklah representatif dan merupakan sumber ketidakstabilan politik sehingga menyebabkan kabinet-kabinet tidak dapat melaksanakan program-programnya dengan tepat waktu. Selain itu, terkait intervensi yang dilakukan oleh DPRS terhadap kebijakan TNI amatlah membahayakan negara. Karena itu dinyatakan oleh mereka, Presiden agar segera mengatasi “jalan buntu” di parlemen dengan membubarkan parlemen dan membentuk kembali secepat mungkin sesuai keinginan rakyat. Oleh karena itu, pimpinan Angkatan Perang mendesak kepala negara untuk membubarkan DPRS dan membentuk DPR baru. Pernyataan itu ditandatangani oleh KSAD, para Panglima Teritorium, asisten-asisten KSAD serta inspektur-inspektur kesenjataan/jawatan sebanyak 16 orang perwira menengah.

Soetoko yang bertindak menjadi juru bicara menyatakan pada Presiden bahwa parlemen yg sekarang bertanggung jawab terhadap keadaan negara yg nir stabil karena parlemen nir mengijinkan kabinet-kabinet untuk bekerja relatif lama pada menyusun kebijaksanaan & melaksanakannya. Dia pula menyatakan bahwa parlemen yang ada tidaklah mewakili masyarakat karena angggota-anggotanya nir dipilih dan sebagian orang-orang yg berada pada parlemen pernah berhubungan menggunakan Belanda di ketika TNI sedang berjuang untuk kemerdekaan nasional dan lantaran itulah ia menyebutkan bahwa orang-orang seperti itu nir seharusnya diberi kekuasaan & juga nir berhak buat mencela & menyerang tentara.

Setelah perwira-perwira tinggi tersebut meninggalkan istana, Presiden & tokoh-tokoh politik yg hadir tetapkan untuk mereseskan parlemen. Pada sore harinya tentara menetapkan jaringan telekomunikasi & melarang terbitnya beberapa surat liputan. Enam tokoh politik ditangkap, jam malam diberlakukan, dan rendezvous yg dihadiri lebih berdasarkan 5 orang dihentikan. Namun, setelah beberapa hari lalu orang-orang sipil yg ditangkap itu dibebaskan pulang & seluruh pembatasan dicabut.

C. Pasca Peristiwa 17 Oktober 1952: Kejatuhan Kabinet & Pengunduran Diri

Implikasi yg terlihat kentara dari peristiwa ini merupakan terjadinya perpecahan pada tubuh TNI AD, sebagai akibatnya lalu timbullah gerombolan pro 17 Oktober dan anti 17 Oktober. Setelah terjadinya peristiwa 17 Oktober poly timbul penafsiran terhadap insiden tadi. Para politisi sipil menganggap bahwa peristiwa itu adalah sebuah ?Perebutan kekuasaan yang gagal?. Sedangkan Presiden Soekarno & Nasution sendiri berkata bahwa peristiwa 17 Oktober sebagai suatu ?Peristiwa 1/2 perebutan kekuasaan? Atau half-coup.

Peristiwa 17 Oktober 1952 mengakibatkan banyak hal pada berbagai sektor. Akibat terbesar dirasakan secara langsung sang Angkatan Darat Republik Indonesia menggunakan adanya perpecahan yg membutuhkan waktu beberapa tahun buat mengembalikan persatuan di tubuh Angkatan Darat Republik Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Jenderal Mayor T.B. Simatupang diberhentikan & dihapuskan jabatannya menjadi Kepala Staf Angkatan Perang. Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution pun merogoh perilaku menggunakan pengunduran dirinya menjadi bentuk pertanggungjawabannya atas terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Posisi A.H. Nasution lalu digantikan oleh kol Bambang Sugeng.

Para perwira yang nir senang dengan Nasution melakukan tindakan anti Nasution dengan melancarkan aksi anti 17 Oktober. Padahal petisi yang disampaikan para pemimpin Angkatan Darat sama sekali tidak memberitahuakn sikap yang memusuhi Presiden Soekarno, sekaligus pula nir menginginkan jatuhnya Kabinet Wilopo. Tetapi, gerakan yang mereka lakukan ternyata tidak mendapatkan dukungan yang relatif, bahkan Presiden Soekarno mengungkapkan bahwa akan ada aksi balasan terhadap para ?Pembaharu dalam tentara? Itu, & ia memastikan akan menepati janjinya tadi.

Perpecahan dan timbulnya kubu-kubu pada Angkatan Darat pun nir bisa dielakkan, yaitu ketika ada kubu pro & kontra. Selama beberapa waktu, masih ada suasana saling menentang antara yg pro dan yang anti gerakan 17 Oktober. Pendekatan baru terjadi antara Masyumi & PNI menghadapi PSI yang ketika perdebatan berlangsung berpihak pada golongan 17 Oktober.

Pada lepas lima Desember 1952, secara resmi A.H. Nasution diberhentikan menjadi KSAD . Selain itu Perdana Menteri pula memberhentikan Letnan Kolonel Sutoko & Letnan kol S. Parman menurut segala jabatan mereka. Kemudian dalam tanggal 16 Desember 1952, pemerintah mengangkat Kolonel Bambang Sugeng menjadi KSAD menggantikan kedudukan Nasution.

Walaupun begitu, kebijakan yg diambil Perdana Menteri pada menghadapi pertarungan tersebut kurang mendapat persetujuan berdasarkan partai-partai pendukung kabinetnya. Dalam kongres partai pada Surabaya pada bulan Desember 1952, PNI menyatakan bahwa peristiwa 17 Oktober merupakan ?Pemerkosaan demokrasi?. Mereka lalu menuntut agar pemerintah dapat merampungkan masalah itu secepatnya, dengan pengertian bahwa cara penyelesainnya harus mendapat persetujuan dari Presiden Soekarno.

Akan namun Perdana Menteri pada merampungkan perseteruan peristiwa 17 Oktober seperti yg dijelaskan dalam kedap tertutup parlemen & pada para panglima dijelaskan bahwa Perdana Menteri hanya bersedia menjalankan kebijakan sebagai berikut: (1) Penggantian pimpinan Angkatan Darat yg secara formal & obyektif dianggap bertanggungjawab atas insiden tadi; (dua) Penggantian beberapa pejabat dalam Kementrian Pertahanan; (tiga) Reorganisasi melalui Undang-Undang Pokok Pertahanan yg segera dibuat; (4) Membuka parlemen pulang selesainya direseskan beberapa waktu sementara menunggu keadaan balik tertib; (lima) Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat criminal, misalnya pengerusakan-pengerusakan pada gedung parlemen, akan diusut sang Jaksa Agung; (6) Pertikaian dalam kalangan Angkatan Darat dalam pokoknya juga hanya dapat diselesaikan oleh internal Angkatan Darat sendiri. Maka berdasarkan itu lalu, para Panglima Angkatan Darat dikumpulkan di Jakarta buat menyampaikan permasalahan tersebut & hasilnya akan diindahkan sang Perdana Menteri menggunakan benar-benar-sungguh.

Tindakan pemerintah atas pertarungan tersebut merupakan diterbitkannya Surat Keterangan dalam lepas 22 November 1952 yang menyatakan bahwa dalam tanggal 17 Oktober 1952 tidak terjadi kudeta atau percobaan kudeta apapun. Pemerintah tidak dapat mewujudkan persatuan di lingkungan Angkatan Perang, namun hanya berhasil mengusahakan Angkatan Perang balik kepada tugasnya sehari-hari . Dapat dikatakan jua insiden ini mulai menggoyahkan kabinet dalam masa itu.

Pejabat Panglima TT V/Brawijaya, Letnan kol dr. Suwondo mendukung perilaku pimpinan Angkatan Darat serta mengajukan pengunduran dirinya. Sikap ini ditentang oleh salah seseorang komandan resimennya, yakni Letnan Kolonen Sudirman, Pengunduran diri Letnan Kolonel dr. Suwondo ditindaklanjuti dengan penempatan Sudirman sebagai pejabat panglima.

Peristiwa serupa terjadi pula di lingkungan TT VII/Sulawesi. Kepala Staff TT VII Letnan kol J.F Warrouw merogoh alih pimpinan menurut tangan panglimanya, Kolonel Gatot Subroto, yg mendukung peristiwa 17 Oktober 1952. Pengambilalihan jabatan terjadi jua di TT II/Sriwijaya menurut Pejabat Panglima Letnan kol Kosasih ke tangan Letnan Kolonel Kretarto. Namun, pemerintah mengambil tindakan lain, yakni mengangkat kol Bambang Utoyo yg sudah dipensiunkan pada September 1952 menggunakan menjabat menjadi Panglima TT II yg baru.

Pada akhirnya, penyelesaian yang diupayakan pemerintah mengenai kasus 17 Oktober 1952 tidak memuaskan seluruh golongan. Namun, Perdana Menteri permanen dalam pendiriannya yg didasarkan atas pertimbangan bahwa negara kita yang masih muda ini baru mulai merintis pembangunan pada segala bidang, termasuk bidang pertahanan. Perintisan Indonesia sebagai ?Negara muda? Tadi nir bisa terealisasi dengan baik jika angkatan perangnya terpecah-belah. Sementara itu, pemerintah terus didesak sang berbagai partai dan golongan dalam rakyat yg merasa nir puas menggunakan cara penyelesaian peristiwa 17 Oktober.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX turut mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan pada bulan Januari 1953, disusul oleh Sekjen Pertahanan Ali Boediardjo pada bulan Maret dan oleh T.B Simatupang bulan November ketika jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dihapus. Kekuasaan pimpinan pusat TNI telah dipatahkan, anggaran belanja tentara pun dikurangi.

Agar perpecahan pada Angkatan Darat dapat diselesaikan, maka dilaksanakanlah musyawarah antara golongan pro 17 Oktober dengan golongan anti 17 Oktober. Pertemuan ini dihadiri oleh 29 orang perwira senior Angkatan Darat. Yogyakarta sebagai tempat dilaksanakannya musyawarah antargolongan ini, menurut tanggal 21-25 Februari 1955. Pertemuan yang disebut Rapat Collegiaal (Raco) ini membahas 3 perkara pokok, yaitu :

1. Keutuhan dan persatuan Angkatan Darat;

2. Penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952;

tiga. Pembangunan Angkatan Darat.

Dalam rendezvous tersebut didapatkan Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia yang pula disebut Piagam Yogyakarta. Dengan adanya penandatanganan piagam tersebut sang 29 Perwira Senior Angkatan Darat, maka Peristiwa 17 Oktober 1952 dianggap telah selesai. Namun, pelaksanaan piagam tadi tidak bisa berjalan menggunakan baik, karena sesudah berakhirnya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, KSAD Kolonel Bambang Sugeng meletakkan jabatannya lantaran merasa nir bisa melaksanakan isi Piagam Yogyakarta.

Pemerintah kemudian menetapkan buat mengangkat kol Bambang Utojo, Panglima Tentara & Territorium II/Sriwijaya sebagai KSAD. Pengangkatan ini menimbulkan respon berdasarkan Wakil KSAD kol Zulkifli Lubis & kalangan Angkatan Darat sendiri. Upacara peresmian KSAD dalam lepas 27 Juni 1955 diboikot oleh para perwira senior Angkatan Darat dan Kolonel Zulkifli Lubis sendiri menolak buat melakukan serah terima dengan Bambang Utoyo, bahkan KSAD yg baru ini nir diijinkan buat memasuki Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD).

Adanya kekacauan ini mengakibatkan Ketua Seksi Pertahanan dalam Parlemen, Zainal Baharuddin, dengan dukungan B.M. Diah, Margono Djojohadikusumo, Mr. T.M. Hassan, dan Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sempat membuat Pemerintahan Indonesia menjadi kacau.

Paper Sejarah Militer Indonesia Peristiwa 17 Oktober 1952

Oleh:

Dian Vinnie Fabyola

Katri Adiningtyas

Noor Fatia Lastika Sari

Novia Osian Ayu Pramita

PRRI/PERMESTA

By julia September 09, 2020 Demokrasi Liberal No comments

Suasana demokrasi liberal di tahun 1950-an telah menimbulkan kekacauan dan pergolakan-pergolakan dengan kekerasan. Pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1955 tidak berhasil menghilangkan ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Daerah-daerah di luar Jawa merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga di beberapa daerah muncul gerakan-gerakan menuntut otonomi luas. Di bidang ekonomi dan perdagangan hasil ekspor yang sebagian berasal dari daerah-daerah luar Jawa, pembagian penggunaan di Pulau Jawa dianggap tidak adil. Di samping kekecewaan-kekecewaan tersebut, ada suatu masalah yang cukup serius yang mendorong Letnan Kolonel Ahmad Husein di Sumatera Barat bertekad menentang pemerintah Pusat, yaitu adanya penilaian bahwa Bung Karno dianggap mulai dipengaruhi Partai Komunis Indonesia.

Source: tirto.Id

Pada akhir bulan Desember 1956 dan permulaan tahun 1957 terjadi pergolakan menentang pemerintah Pusat, di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi. Pergolakan ini dimulai dengan pembentukan “Dewan Banteng” di Sumatera Barat tanggal 20 Desember 1956 dipimpin Letnan Kolonel Achmad Hussein. Tindakan pertama dilakukan dengan mengambil alih pimpinan pemerintah Sumatera Barat dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dua hari kemudian, tanggal 22 Desember 1956 di Medan (Sumatera Utara) terbentuk “Dewan Gajah”, dipimpin Kolonel Maludin Simbolon, yang menyatakan bahwa Sumatera Utara melepaskan diri untuk sementara dari hubungan dengan pemerintah Pusat. Bulan Januari 1957 “Dewan Garuda” mengambil alih pemerintahan dari Gubernur Winarno. Pada tanggal 2 Maret 1957 di Manado diumumkan “Piagam Perjoangan Semester (PERMESTA)” oleh Letnan Kolonel Sumual, menentang pemerintah Pusat.

Tahun 1958 didirikan organisasi yg bernama Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang diketuai oleh Letnan kol Achamad Husein. Gerakan Husein ini akhirnya mendirikan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yg berkedudukan pada Bukittinggi dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai pejabat presiden. Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) dalam hari berikutnya mendukung & bergabung menggunakan PRRI sebagai akibatnya gerakan beserta itu disebut PRRI/Permesta. Permesta yang berpusat pada Manado tokohnya merupakan Letnan Kolonel Vantje Sumual, Mayor Gerungan, Mayor Runturambi, Letnan kol D.J. Samba, & Letnan kol Saleh Lahade.

Lima puluh tahun yang lalu, tepatnya 20 Desember 1957, di sebuah kota kecil di pesisir barat pantai Sumatera yang bernama Salido, berlangsung suatu sidang reuni para militer pejuang yang tergabung dalam Resimen IV Divisi Banteng Sumatera Tengah. Reuni tersebut menghasilkan dan membentuk suatu badan organisasi yang dinamai "Dewan Banteng" dengan tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel M. Simbolon dan lain-lain sebagai para atasan dan penggeraknya. Namun, pada 15 Februari 1958, atas prakarsa "Dewan Banteng", organisasi yang dilahirkan dari hasil reuni militer yang dikepalai oleh Letkol Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek dan Kolonel Maludin Simbolon, "diproklamirkan" sebuah pemerintahan baru yang bernama "Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia" yang disingkat dengan sebutan PRRI, dengan kota Padang sebagai "ibukota negara" dan Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai "Presiden PRRI".

Proklamasi PRRI ini, menjadi titik awal perlawanan secara terbuka terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno & keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ranah Minang dikuasai sang oknum-oknum, baik militer maupun sipil, yg tidak merasa puas dengan kepemimpinan Bung Karno, & membawa rakyat Minangkabau buat memberontak melepaskan diri dari ikatan persatuan NKRI. Sementara itu, pada waktu yang sama, di bagian Timur tanah air, pula timbul satu pemberontakan yg senada, perlawanan terhadap NKRI pada bawah pimpinan Letnan Kolonel Ventje Sumual, menggunakan membentuk pemerintah tandingan yang bernama PERMESTA (Pemerintah Rakyat Semesta).

Alasan-alasan yang dikemukakan sang pemimpin-pemimpin gerakan-gerakan tadi sama, nir lain adalah pemerintah Pusat dipercaya kurang memperhatikan keadaan wilayah disertai tuntutan menambah anggota kabinet menggunakan Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Menghadapi tantangan dari daerah-wilayah, pemerintah Pusat memprakarsai Musyawarah Nasional di Jakarta yg berlangsung lepas 9 sampai 11 Desember 1957. Sebagai lanjutan musyawarah tadi, bulan Desember 1957 di Jakarta diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan. Musyawarah-musyawarah ini tidak berhasil menerima cara penyelesaian masalah wilayah-daerah yg membangkang terhadap pemerintah Pusat. Kegagalan ini diantaranya disebabkan tokoh-tokoh nasional misalnya Mohammad Hatta & Sri Sultan Hamengkubuwono, nir diikutsertakan pada pimpinan pemerintahan. Selain itu wilayah-daerah yang bergolak melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa politik pemerintah Pusat menunjuk kepada komunisme.

Para tokoh & pentolan PRRI maupun PERMESTA menerima donasi dan sokongan kuat dari Imperialis Amerika Serikat yg memang tidak suka atas kepemimpinan Bung Karno. Alaihi Salam memberi support dan donasi apa saja buat PRRI/PERMESTA. Persenjataan-persenjataan terkini berdasarkan Amerika, seperti LMG 12,7 MM, penangkis serangan udara, Bazooka, Granat-semi automatis, persenjataan Infantri, dan lain-lain diturunkan berdasarkan kapal terbang pengangkut AS pada hutan-hutan Sumatra buat melengkapi persenjataan militer PRRI guna melawan Pemerintahan NKRI.

Untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta dilaksanakan operasi adonan yang terdiri atas unsur-unsur darat, bahari, udara, & kepolisian. Serangkaian operasi yang dilakukan merupakan sebagai berikut :

1. Operasi Tegas menggunakan sasaran Riau dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Tujuan mengamankan instansi & berhasil menguasai kota. Pekanbaru dalam tanggal 12 Maret 1958.

2. Operasi 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat dipimpin sang kol Ahmad Yani berhasil menguasai kota Padang pada lepas 17 April 1958 & menguasai Bukittinggi 21 Mei 1958.

Tiga. Operasi Saptamarga menggunakan sasaran Sumatera Utara dipimpin sang Brigjen Jatikusumo.

4. Operasi Sadar dengan target Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu Sutowo.

Sedangkan untuk menumpas pemberontakan Permesta dilancarkan operasi adonan dengan nama Merdeka pada bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat, yang terdiri berdasarkan :

-Operasi Saptamarga I menggunakan sasaran Sulawesi Utara bagian Tengah, dipimpin sang Letnan Kolonel Sumarsono.

-Operasi Saptamarga II dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan, dipimpin sang Letkol Agus Prasmono.

-Operasi Saptamarga III menggunakan target Kepulauan Sebelah Utara Manado, dipimpin sang Letkol Magenda.

-Operasi Saptamarga IV menggunakan target Sulawesi Utara, dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat

Pemberontakan Dewan Banteng yg dipimpin oleh Ahmad Husein akhirnya dapat dipatahkan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia yg melakukan ?Operasi 17 Agustus? Di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani pada ketika yg tidak terlalu usang, yaitu sekitar satu minggu. Pemberontakan PRRI pada Sumatera Barat itu, menggunakan sendirinya mengakibatkan kekacauan, baik terhadap pemerintah daerah, juga terhadap kehidupan dalam warga , sesudah Ahmad Husein merogoh alih fungsi Gubernur Roeslan Muljodihardjo, yg diangkat oleh pemerintah Pusat pada Jakarta. Kabinet Karya yg dipimpin Ir. Djuanda tetapkan pengiriman misi yang dinamakan ?Misi Pemerintah buat Normalisasi Pemerintah dan Masyarakat Sumatera Barat?. Misi Pemerintah yg dipimpin Wakil Perdana Menteri I Hardi, SH yg anggota-anggotanya terdiri dari beberapa menteri, pejabat-pejabat tinggi menurut departemen-departemen & beberapa perwira TNI-Angkatan Darat, tiba pada Padang, satu hari setelh operasi militer dianggap berhasil.

Berkat operasi militer yang cepat, niat luar negeri, khususnya Amerika Serikat untuk campur tangan dalam masalah dalam negeri Indonesia secara terbuka, dapat dihindari. Dalam iklim Perang Dingin yang sedang melanda dunia masa itu, Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan negara Blok Komunis lainnya akan beraksi, jika Amerika Serikat bertindak terlalu jauh, dan Indonesia dapat menjadi kancah pertarungan politik dunia interansional dengan segala akibatnya bagi persatuan Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit “Kembali ke Undang Undang Dasar 1945” dan tanggal 10 Juli 1959 dibentuk Kabinet Karya I dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Perdana Menteri dengan Ir. H. Djuanda sebagai Menteri pertama. Setelah diadakan reshuffle dibentuk Kabinet Karya II, tanggal 18 Februari 1960. Dr. Leimena, dan Dr. Subandrio menjadi Wakil Perdana Menteri. Pada tanggal 17 Agustus 1961, untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, dan dengan pertimbangan prikemanusiaan pemerintah menempuh kebijaksanaan member pengampunan berupa amnesti dan abolisi kepada para pemberontah yang menyerah di daerah-daerah dalam abtas waktu yang ditentukan. Pemberontakan-pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi dianggap berakhir.

Mutual Security Act Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman

By julia September 09, 2020 Demokrasi Liberal No comments

Politik luar negeri adalah perpanjangan tangan berdasarkan politik dalam negeri. Kebijakan politik luar negeri dicetuskan menurut kepentingan politik dalam negeri. Tetapi, kebijakan tadi tentunya menerima pengaruh berdasarkan konstelasi perpolitikan internasional. Setiap negara wajib Independen dalam menjaga keamanan & kedaulatan negaranya berdasarkan ancaman negara luar. Pada dasarnya, sama misalnya halnya individu, negara-negara hidup pada global yg dilanda ketakutan, ketidak percayaan, kewaspadaan, dan kecurigaan satu menggunakan yang lainnya.

Terlebih waktu Masa perang dingin, yang dimulai pada Tahun 1950-an. Dua negara pemenang perang Dunia II yang bersinggungan ideologi ingin menyebarkan hegemoninya di Dunia. Lantas dunia terbagi antara blok barat (Amerika Serikat) yang berideologi Liberal-Kapitalis & blok timur (Uni Soviet) yang berideologi komunis. Mereka menyebarkan Ideologi masing-masing diseluruh dunia, negara-negara baru merdeka atau negara global ketiga pun jadi sasarannya, termasuk negara-negara pada Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Selain membuatkan Ideologi tentunya ada hal lain yang mereka ingin kuasai, yaitu asal ekonomi. Kekayaan alam Indonesia menciptakan mereka berlomba-lomba buat mendapatkan bahan mentah dan juga pasar produksi. Oleh karenanya, RI senantiasa berjaga-jaga atas maksud ke 2 negara tersebut.

Ketegangan global atas perang dingin, menciptakan Indonesia menganut kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam artian tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur. Aktif pada artian aktif untuk turut dan mendukung perdamaian Dunia, misalnya yg termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah kurang lebihnya makna politik bebas aktif yg ditafsirkan para Nasionalis. Tetapi pada perkembangannya, tafsiran arti politik itu nir demikian.Masalah pembangunan ekonomi dan keamanan dan kelemahan-kelemahan yg dialami Indonesia dalam tahun 1951 menciptakan Kabinet Sukiman dilema. Pemberontakan DI/TII yg membebani pemerintah dan biaya buat penumpasan, serta aneka macam macam kasus ekonomi negara, menciptakan pemerintah terpesona dengan donasi Barat. Akhirnya Soebarjo selaku menteri luar negeri melakukan pertukaran nota diplomatik berisi perjanjian MSA (Mutual Security Act) menggunakan Amerika Serkat.

Mutual Security Act merupakan produk Undang-Undang Amerika yang ditanda tangani oleh Presiden Harry S.Truman pada 10 Oktober 1951. MSA merupakan program gabungan US AID ( Act International Development) dan DSA (Defence Asistance Act). MSA diberikan dalam lima Kawasan: Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Pasifik. Tujuan Amerika Serikat mengeluarkan bantuan ini adalah Untuk mempertahankan keamanan Amerika Serikat dan mengembangkan politik luar negeri Amerika Serikat. Bantuan tersebut berupa bantuan militer, ekonomi, atau teknis kepada negara sahabat. Dimana bantuan itu untuk memperkuat keamanan negara masing-masing, pertahanan kolektif dari dunia luar (terutama negara komunis), untuk mengembangkan sumber daya mereka demi kepentingan nasional Amerika Serikat, dan untuk memfasiltasi partispasi kolektif negara-negara tersebut dalam sistem keamanan kolektif Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Alasan pemilihan Indonesia merupakan dikarenakan Kekayaan sumber daya alam yg melimpah sangat menggiurkan bagi Amerika Serikat yg dalam ketika itu telah melakukan Industrialisasi. Selain itu, Trauma psikologis para pemimpin Indonesia terhadap kekuatan komunis yang ditandai dengan pembrontakan 1948. Apalagi pemerintah Kabinet Sukiman adalah pemerintahan yang Anti-Komunis, bahkan ketika Ia menjabat menjadi perdana menteri, simpatisan-simpatisan PKI banyak yang ditangkap & dihukum. Oleh karena itu, Amerika Serikat "senang ? Dengan pemerintahan ini.

Proses Pemberian donasi ini terkesan membisu-diam, lantaran Menteri luar negeri Soebardjo nir menyampaikan ini menggunakan parlemen.

Duta Besar AS, Merle H Cochran Melakukan pendekatan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Achmad Subardjo. Terjadi tukar menukar nota diplomatik yang diawalnya di prakarsai oleh Dubes AS 4 Januari 1952, Dubes menawarkan bantuan ekonomi. Jika hendak terus menerima bantuan ekonomi maka akan mendapatkan perlengkapan senjata AS. Tanggal 8 Januari Achmad Subardjo menyetujui hal itu, Tanpa sepengetahuan Kabinet dan Hanya diketahui oleh PM Soekiman. Tentunya hal ini mendapat reaksi keras dari kalangan politisi dalam negeri baik yang ada dalam pemerintahan, maupun pihak oposisi. Sorotan Kalangan politisi diantaranya adalah Prosedur yang ditempuh Soebardjo. Mereka tidak suka gaya politik luar negeri “rahasia” Soebardjo. Anggota parlemen marah karena Soebardjo mengambil keputusan ini secara sepihak. Mereka juga menilai bahwa jika Indonesia menyetujui Isi yang dikandung MSA maka Indonesia dinilai melepaskan politik bebas Aktif, dan menjadi pengikut Blok Barat. Kritik-kritik tersebut datang tiada henti. Para oposisi menyuarakan kritik pedasnya di berbagai media massa. Alhasil Kabinet Sukiman pun semakin tidak berdaya, yang kemudian pada tahun 1953, mengembalikan mandatnya ke Presiden.

Penulisa: Nana

www.Kitatulis.Com

Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI/Permesta

By julia August 19, 2020 Demokrasi Liberal No comments

Dalam Pemberontakan PRRI dan Permesta, Amerika Serikat (AS) ikut terlibat di dalamnya. Keterlibatan AS dalam permasalahan politik Indonesia, yaitu pada Pemberontakan PRRI dan Permesta ditandai melalui campur tangan Central Intelligence Agency (CIA) milik Pemerintah Amerika Serikat yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Salah satu bentuk dari keterlibatan AS, khususnya CIA di dalam Pemberontakan PRRI dan Permesta adalah infiltrasi senjata-senjata dan personil. Peter Dale Scott mengatakan bahwa di tahun 1957-1958, CIA telah menginfiltrasikan senjata-senjata dan personil untuk mendukung pemberontakan regional PRRI/PERMESTA yang ditujukan untuk melawan Sukarno. Pada bulan Januari 1958, merupakan hal yang sangat jelas bahwa Amerika Serikat akan melakukan segala upaya dalam rangka memperkuat gerakan anti-komunis di Indonesia. Operasi ini berada di bawah kepemimpinan Eisenhower sebagai Presiden Amerika Serikat, dan Allen Dulles, Director of Central Intelligent (DCI), di mana operasi ini kemudian disebut dengan istilah Operasi HAIK. Operasi HAIK ini sering kali disebut sebagai salah satu kesalahan terbesar CIA, dikarenakan propaganda yang dilakukan serta dukungan terhadap pembangkang Presiden Soekarno. Amerika Serikat dalam operasi ini telah menyisihkan dana sebesar US$ 7 juta.

Bukti fisik adanya bantuan berupa alat-alat militer & personilnya merupakan sebuah pesawat terbang militer Alaihi Salam yg ditembak jatuh pada Ambon dalam lepas 18 Mei 1958 sang Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) menggunakan menggunakan meriam. Pilot yg mengemudikan pesawat terbang militer tadi adalah seorang penerbang berkebangsaan Amerika, yaitu Allan Lawrence Pope yg kemudian ditangkap & diadili. Allan Pope merupakan penerbang Amerika yang disewa sang kaum pemberontak Permesta yg secara sah diberi izin oleh pemerintah AS untuk menerbangkan angkutan udara sipil. Pope berhak buat menggunakan lapangan terbang pada pangkalan militer Alaihi Salam di dekat Manila, Filipina.

Pope mempunyai kemampuan buat melakukan agresi yg sanggup membunuh 700 rakyat tak berdosa di Ambon dalam satu kali agresi.11 Serangan itu ditujukan ke sebuah Gereja hingga musnah dan seluruh umat pada pada kebaktian itu terbunuh. Selain itu, Pope jua berhasil menenggelamkan sebuah kapal milik Indonesia dan seluruh awak kapal ini mengalami nasib yg malang. Kesalahan dan segala dampak yang sudah diperbuat sang Pope ini kemudian diampuni oleh Presiden Soekarno menggunakan memakai hak prerogatifnya menjadi seorang presiden. Padahal Soekarno yakin Pope merupakan salah satu agen CIA. Dan memang Pope adalah salah satu agen CIA yg disewa sang kaum pemberontak Permesta.12 Kemurahan hati dari Soekarno ini sama sekali nir merubah kebijakan Alaihi Salam terhadap Indonesia.

Persidangan Allen Pope

source: merdeka.Com

Tidak hanya dukungan di angkatan udara, usaha-usaha CIA juga didukung oleh sebuah tugas kekuatan angkatan laut AS di lepas pantai, yaitu Armada ke-7 milik Pemerintah AS. Angkatan darat juga ikut diperbantukan dari CIA. Berdasarkan tulisan H. W. Brands dikatakan bahwa dalam pemberontakan PRRI, CIA membantu sekitar 300 serdadu yang terdiri dari orang Amerika, Filipina, dan Taiwan dan juga beberapa pesawat terbang. Segala bantuan ini dijalankan oleh CIA ini didasarkan pada kebijakan luar negeri AS yang dilakukan terhadap Indonesia. Kementerian Luar Negeri AS di pertengahan April 1958 memutuskan untuk menjaga komitmennya melalui bantuan pesawat-pesawat dan personil angkatan udara ke Sulawesi. Keputusan untuk mengirim Pesawat Tempur Mustang dan pesawat pembom jenis B-26 dilakukan oleh Menteri Luar Negeri John Foster Dulles sebagai pembuat kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Eisenhower. Bantuan militer dari AS ini dijadikan jalan untuk meningkatkan dan membenatu pemberontakan PRRI dan Permesta.

Berdasarkan keputusan Eisenhower, Presiden AS pada masa itu, langkah yang diambil oleh AS adalah menggerakkan unit-unit angkatan laut dan melepaskan the Third Marine Division milik AS dari Filipina memasuki area Indonesia.15 Atas bantuan kekuatan udara dan kekuatan laut baru yang dimiliki oleh Permesta, Permesta mampu untuk melakukan tindakan ofensif yang membuat adanya keuntungan di teritorialnya dalam penyerangan terhadap Indonesia. Tindakan pemberontakan ini terus terjadi sampai pertengahan Mei 1958 di waktu Pemerintah Indonesia berhasil menumpas semua pemberontakan PRRI dan Permesta di pulau Sumatera dan Indonesia bagian timur dengan cara menghancurkan beberapa pesawat dan mengambil alih kontrol di daerah teritorial tersebut.

Semua persenjataan dan indera komunikasi terkini ini disalurkan kepada grup pemberontak melalui Singapura, yg dikendalikan dan diorganisir oleh seseorang tokoh politik dan ekonomi yg terkenal Professor Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Bahkan pada Pekanbaru, warga sering mendapati dan melihat masuknya senjata-senjata gelap menurut kapal-kapal yang datang menurut Singapura. Tetapi demikian pihak PRRI dalam hal ini tidak pernah mau mengakui bahwa mereka sebenarnya menerima dan mengikuti arahan Imperialis AS, dan menyatakan bahwa berita yang sebenarnya terjadi merupakan dugaan bahwa PRRI/PERMESTA memberontak menjadi wujud protes terhadap Presiden Sukarno yang terlalu memanjakan PKI sebagai akibatnya poly kebijakan Pemerintah yg berbau ideologi PKI.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa PRRI/Permesta tidak hanya dalam dukungan terhadap persenjataan selama pemberontakan berlangsung, namun juga melalui propaganda-propaganda yang dilakukannya. CIA kemudian berencana membuat sebuah film documenter berjudul Happy Days yang menceritakan mengenai affair yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan seorang wanita Rusia, yang menandakan bagaimana Soekarno telah jatuh ke tangan Uni Soviet dikarenakan sifat suka perempuannya tersebut. Namun yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana CIA tidak berhasil mendapatkan pemeran yang dapat menirukan Soekarno, sehingga kemudian pemeran Soekarno harus menggunakan topeng Soekarno itu sendiri. Peluncuran film ini namun tidak mendapatkan perhatian seperti yang diharapkan oleh CIA, image Soekarno juga tidak terdiskreditkan dikarenakan hal ini.

Keterlibatan CIA dalam insiden PRRI/Permesta dalam dasarnya dilakukan secara tersembunyi pada mana secara formal di depan media, pemerintahan Amerika Serikat berusaha menampilkan posisi netral & nir adanya intensi untuk melakukan segala bentuk hegemoni terhadap masalah yg terjadi pada Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Eisenhower dalam wawancaranya dengan NBC pada bulan April 1958. Rumor keterlibatan warga Amerika Serikat dalam pemberontakan ini jua disangkal oleh Dulles yg menyatakan keraguannya akan hal tersebut. Ia juga menyatakan bagaimana pada dasarnya Amerika Serikat juga tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur setiap tindakan warga negara Amerika Serikat, khususnya di Indonesia pada zaman itu.

Sumber: Makalah Sejarah Universitasi Indonesia "Amerika Serikat & Pembrontakan PRRI/PERMESTA"

Julia Perez Blogs

Cari cara mengatasi bibir kering?

pengalaman Memutihkan Ketiak Dengan jeruk nipis

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Tuesday, February 16, 2021

Masa Demokrasi Liberal Indonesia 1950-1959

Tuesday, January 19, 2021

Konferensi Asia Afrika 1955

Jalan Berliku Pemilu 1955

Monday, January 18, 2021

Penjelasan Lengkap Peristiwa 17 Oktober 1952

Wednesday, September 9, 2020

PRRI/PERMESTA

Mutual Security Act Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman

Wednesday, August 19, 2020

Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI/Permesta

Labels

Blog Archive

Labels

Page View

Tuesday, February 16, 2021

Tuesday, January 19, 2021

Monday, January 18, 2021

Wednesday, September 9, 2020

Wednesday, August 19, 2020

Labels

Social Profiles

Blog Archive

Labels

Page View