Kalau Saya Seorang Belanda (Als ik eens Nederlander was)

Pada tahun 1913, pemerintah kolonial Belanda berencana membuat pesta besar -besaran buat memperingati lepasnya ?Negeri kincir angin? Itu berdasarkan penjajahan Perancis ( Hari Kemerdekaan ke 100 tahun Belanda dari Prancis ). Ironisnya, pesta akbar itu akan digelar di Hindia-Belanda, negeri yang masih dijajah sang Belanda. Lebih parah lagi, buat membiayai pesta itu, pemerintah kolonial mau menarik ?Uang? Dari Rakyat.

Menanggapi rencana itu, Soewardi Soerjaningrat alias Ki Hajar Dewantara menulis karangan berjudul “Als ik een Nederlander was" (Seandainya saya seorang Belanda). Tulisan itu dimuat surat kabar  De Express pada 13 Juni 1913. Tulisan itu sangat tajam mengeritik dan menyindir kolonialis Belanda.

Lantaran goresan pena itulah Soewardi ditangkap & dibuang ke negeri Belanda bersama dua serangkai lainnya, Cipto Mangunkusumo & Setiabudi Danudirdja/Dowes Deker. Dalam pengasingan di Belanda, Soewardi aktif pada organisasi para pelajar dari Indonesia, Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia).

Di sinilah beliau kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan sampai memperoleh Europeesche Akte, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya.

Dalam studinya ini Soewardi terpikat pada wangsit-ilham sejumlah tokoh pendidikan Barat, seperti Froebel & Montessori, serta pergerakan pendidikan India, Santiniketan, oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yg mendasarinya pada membuatkan sistem pendidikannya sendiri.

Demikian ini adalah artikel berjudul Als ik een Nederlander was (Seandainya saya seorang Belanda) yang ditulis oleh Soewardi tersebut:

Foto: Getty Images

Kalau Saya Seorang Belanda (Als ik eens Nederlander was)

Oleh: Soewardi Soerjaningrat

(Ebook Materi Ringkasan Sejarah Terlengkap klik disini)

(Soal dan Pembahasan Organisasi Pergerakan Nasional klik disini)

Dalam aneka macam karangan di surat-surat liputan banyak sekali dipropandakan buat mengadakan suatu pesta akbar disini, pada Hindia: pesta perayaan 100 tahun kemerdekaan Nederland. Penduduk negeri ini tidak boleh lengah saja, bahwa pada bulan November yg akan datang genaplah seratus tahun, bahwa Nederland sebagai suatu kerajaan & tanah Nederland sebagai suatu negara yg merdeka, sekalipun dengan begitu ia pada belakang sekali pada barisan negara-negara.

Ditinjau dari segi yg patut sudah sepantasnya insiden nasional yang bersejarah itu dirayakan dengan sebuah pesta. Bukankah itu menandakan kecintaan orang Belanda pada tanah airnya, pertanda setianya kepada tanah yang pernah dihiasi sang nenek-moyangnya dengan perbuatan-perbuatan pahlawan? Perayaan itu akan menggambarkan perasaan bangga mereka , bahw seratus tahun yang kemudian Nederland berhasil melemparkan tekanan penjajahan menurut bahunya dan beliau sendiri menjadi suatu bangsa yang merdeka.

Saya mudah menangkap rasa gembira yg keluar menurut hati patriot Belanda masa kini , yang dapat merayakan jubileum semacam itu. Karena saya juga seseorang patriot, dan misalnya pula dengan orang Belanda yang benar-benar mencintai tanah airnya, begitu pula aku cinta dalam tanah air aku , lebih menurut yg bisa saya katakan.

Alangkah gembiranya, alangkah senangnya, dapat merayakan suatu hari nasional yang begitu akbar artinya. Saya ingin, dapat kiranya sementara waktu sebagai seseorang Belanda, bukan seseorang ?Staatsblad-Nederlander?, tetapi seorang putra Nederland Besar yang tulen, sama sekali bebas dari stigma-cacat asing. Alangkah gembiranya aku , bila nanti di bulan November datang hari yang sebegitu lama dinantikan-tunggu., hari seremoni kemerdekaan. Kegembiraan hatiku akan meluap-luap melihat bendera Belanda berkibar sesenang-senangnya menggunakan secarik Oranje di atasnya. Suaraku akan parau ikut serta menyanyikan lagu ?Wilhelmus? & ?Wien Neerlands Bloed?, bila nanti musik mulai berbunyi.

Saya akan sebagai arogan lantaran segala pernyataan itu, saya akan memuji Tuhan pada gereja Kristen bagi segala kebaikan-Nya, aku akan meminta, memohon ke langit yg tinggi agar Nederland abadi kekuasaannya, juga ditanah jajahan ini, agar mungkin bagi kita mempertahankan kebesaran kita menggunakan kekuasaan yang besar ini pada belakang kita. Saya akan meminta donasi uang kepada semua orang Belanda di Insulinda ini, bukan saja buat perayaan, namun juga buat porto planning kapal perang Clijn, yang berusaha segiat-giatnya guna mempertahankan kemerdekaan Nederland, saya akan??Ya aku tidak memahami lagi apa yg akan saya perbuat seterusnya, apabila saya seseorang Belanda, lantaran aku akan bisa berbuat apa saja, dugaan saya.

Tetapi tidak, benar-benar nir! Apabila aku seseorang Belanda, saya tidak akan mampu berbuat segala-galanya. Memang saya berkehendak supaya pesta kemerdekaan yg akan datang itu diorganisasi seluas-seluasnya, tetapi aku nir mau jikalau bumiputra negeri ini ikut serta merayakan, aku akan melarang mereka ikut riang gembira dalam pesta-pesta itu, malahan saya ingin sekali memagari tempat-loka keramaian itu, agar tidak ada seorang bumiputra pun bisa melihat kegembiraan kita yang meluap-luap pada peringatan hari kemerdekaan itu.

Di situlah terletak, berdasarkan saya, suatu hal yg nir pantas, satu perbuatan yang tidak tahu malu, tidak senonoh, bila kita?Aku masih seseorang Belanda umpamanya?Orang-orang bumiputra disuruh ikut bergembira dalam merayakan kemerdekaan kita. Kita, pertama, akan melukai perasaan kehormatan mereka, karena kita disini di atas tanah air mereka yang kita kuasai memperingati kemerdekaan kita sendiri. Kita kini beriang-riang gembira, karena seratus tahun yg lalu kita terlepas dari kekuasaan asing; dan semuanya ini akan terjadi pada bawah pandangan mereka yang masih berdiri pada bawah kekuasaan kita.

Apakah kita nir wajib memikirkan, bahwa budak-budak yang naas itu jua ingin mencapai suatu saat, yg mereka seperti kita kini dapat mengadakan suatu pesta yang serupa? Atau apakah kita menyangka, bahwa kita dengan politik kita yg usang terus-menerus menindas semangat yg hayati sudah membunuh segala perasaan kemanusiaan dalam jiwa bumputera? Kalau begitu kita akan menipu diri sendiri, karena bangsa-bangsa yang sebiadab-biadabnya pun menyumpahi tiap-tiap bentuk penjajahan. Jika saya seorang belanda, aku nir akan mengadakan pesta kemerdekaan dalam suatu negeri sedangkan kita menahan kemerdekaan bangsanya.

Sejalan dengan pendapat ini bukan saja nir adil melainkan juga nir pantas jika bumiputra disuruh menyumbangkan uang untuk keperluan dana pesta itu. Sudahlah mereka dihina dengan maksud mengadakan seremoni kemerdekaan Nederland itu, kini dompet mereka dikosongkan jua. Itulah suatu penghinaan moril dan pemerasan uang!

Apakah yg akan dicapai dengan pesta seremoni itu disini, di Hindia? Apabila itu maksudnya menyatakan kegembiraan nasional maka tidak bijaksana perayaan itu diadakan disini, pada negeri yg terjajah. Orang akan menyakiti hati rakyatnya. Atau apakah menggunakan itu maksudnya mempertunjukkan kebesaran dalam arti politik? Terutama pada masa sekarang ini, masa bangsa Hindia sedang membangun diri sendiri dan masih berada dalam permulaan bangun tidur, merupakan suatu kesalahan sikap memberi model kepada bangsa itu, bagaimana kiranya beliau wajib merayakan kemerdekaannya.

Orang menusuk menggunakan cara begitu hawa nafsunya, menggunakan tidak sengaja dibangunkan perasaan kemerdekaannya, harapannya akan kemerdekaan yg akan tiba menggunakan tidak sengaja disorakkan kepada bangsa itu: ? Kau insan lihatlah betapa kami merayakan kemerdekaan kami; cintailah kemerdekaan, karena bahagia sekali perasaan sebagai suatu bangsa yg merdeka, bebas menurut segala penjajahan.?

Jika bulan November tahun ini sudah lewat, kaum penjajah Belanda sudah membuat suatu percobaan politik yg berbahaya. Resiko ada dalam mereka. Saya tak mau memikul tanggung jawab itu, sekalipun aku seorang Belanda.

Kalau aku sorang Belanda, sekarang dalam saat ini, saya akan memprotes tentang maksud perayaan itu. Saya akan menulis dalam segala surat informasi bahwa itu salah , aku akan menasihati sesama kaum penjajah, bahwa berbahaya di ketika kini mengadakan pesta kemerdekaan, saya akan mendesak kepada segala orang Belanda agar jangan melukai perasaan bangsa Hindia Belanda yg mulai bangun & sadar itu supaya agar ia jangan sampai naik darah. Sungguh, aku akan memprotes dengan segala tenaga yg ada dalam saya.

Tetapi???Aku ini bukan orang Belanda, aku cuma putra negeri tropika ini yg berkulit warna sawo, seorang bumiputra jajahan Belanda ini, dan karenanya saya tidakan akan memprotes.

Lantaran, bila aku memprotes, orang akan murka dalam saya. Saya akan dipersalahkan menghasut bangsa Belanda, yg memerintah disini di negeri saya & menjauhkan mereka itu menurut aku . Dan itu saya tidak mau, itu tidak boleh saya perbuat. Jika saya orang Belanda, bukankah aku nir mau menghina bangsa bumiputra?

Juga orang akan menuduh aku kurang ajar terhadap Sri Ratu, raja kita yang dihormati, dan itu nir bisa diampuni, sebab saya rakyatnya yang selalu harus setia pada beliau.

Dan karena itu aku tidak memprotes!

Sebaliknya, saya akan ikut merayakan.

Jika nanti diadakan pemungutan porto, aku akan memberi sumbangan, sekalipun karena itu saya akan mengurangi belanja rumah tangga sampai separo. Kewajiban saya sebagai seorang bumiputra jajahan Belanda ini, artinya buat ikut dan menyemarakkan hari kemerdekaan Nederland, negeri tuan kita. Saya akan meminta kepada oorang-orang sebangsa aku , orang-orang sesama rakyat kerajaan Nederland, buat ikut dan dalam pesta itu, sebab sekalipun pesta ini semata-mata berarti bagi Nederland, kita akan mendapat di situ kesempatan yg sebaik-baiknya untuk menyatakan kesetiaan kita dan kehormatan kita pada Nederland. Dengan begitu kita akan mengadakan ?Demonstrasi kesetiaan.? Syukurlah, saya bukan seorang Belanda.

Sekarang, lepas berdasarkan segala ironi.

Seperti telah saya katakan pada permulaan karangan ini, perayaan 100 tahun kemerdekaan Nederland tadi menunjukkan besarnya kesetiaan pada tanah air, pada hal ini menurut pihak orang Belanda. Bolehlah mereka gembira pada perayaan nasional mereka itu. Yang menjadi keberatan bagi aku & poly lagi orang yg setanah air dengan aku merupakan terutama bahwa sekarang bumiputra lagi yg akan membayar bagi suatu hal yang bukan hal mereka.

Apakah yg akan dibawakan sang pesta yg kami ikuti menyelenggarakan? Tidak sedikit juga, kecuali peringatan bagi kami, bahwa kami bukan suatu bangsa yang merdeka & bahwa ?Nederland tidak akan menganugerahi kami dengan kemerdekaan?? Pendek istilah tidak selama Tuan Idenburg sebagai walinegara, dan lagi?Gasal sahih?Ajaran yang kita peroleh berdasarkan pesta-pesta itu, bahwa merupakan kewajiban bagi tiap-tiap orang untuk mewakili bangsanya sebaik-baiknya pada hari seremoni kemerdekaan.

Saya pun lebih sepakat dengan pendapat yang baru-baru ini buat pertama kali dibentangkan dalam surat liputan bumiputra ?Kaoem Moeda? Dan pada ? De Express? Untuk membentuk di Bandung, tempat datangnya bermula harapan mengadakan seremoni dan tempat duduk pusat komite, suatu komisi terdiri menurut beberapa orang bumiputra yang terpelajar; dalam hari seremoni itu badan tersebut akan mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Ratu, yg pada dalamnya pula dianjurkan mencabut pasal 111 R.R & segera mengadakan suatu Parlemen Hindia.

Hasil dari permohonan itu?Apalagi bagian yg kemudian?Aku tidak perbincangkan disini; artinya itu saja sudah merupakan suatu nilai yg besar bagi kita. Bukankahh permintaan itu saja telah mengandung suatu proses, bahwa kita nir diberi hak & permanen tidak diperkenankan buat menyampaikan hal-hal politik, bahwa menggunakan perkataan lain kita dalam wilayah ini nir diberi kebebasan sama sekali? Suatu bangsa yg cinta merdeka misalnya bangsa Belanda yang kini akan merayakan kemerdekaannya, tentu akan mengabulkan permintaan itu.

Tentang mengadakan parlemen, di situ tersimpul sejelas-jelasnya keinginan yg besar buat tidak boleh nir ikut dan mengeluarkan suara. Itu sangat perlu. Dimana ternyata sejelas-jelasnya dari cara bangunanya bangsa Hindia, bahwa emansipasi?Proses kemerdekaan? Itu cepat sekali jalannya, disitu bisa dipikirkan kemungkinan bahwa bangsa ini, yang sekarang terjajah, suatu masa akan lebih akbar menurut tuannya.

Bagaimana nanti, jika 40 juta insan yang benar-benar bangun menuntut pertanggungjawaban kepada seratus orang yg duduk pada De tweede kamer yang diklaim Dewan Perwakilan Rakyat? Apakah orang pada akhirnya akan menyerah, bila krisis telah terdapat?

Rasanya janggal terdengar, bahwa komite tadi akan meminta suatu parlemen. Selagi pemerintah hanya perlahan-lahan bekerja buat mengadakan suatu perwakilan kolonial, pada mana paling mengagumkan beberapa orang saja diangkat sang pemerintah sebagai apa yg dikatakan wakil kita pada dalam apa yang diklaim koloniale raad itu?Lihat misalnya gemeenteraden?Disana tiba komite berlari-lari kencang menggunakan suatu usul yg hebat, tidak lebih & nir kurang suatu Parlemen Hindia.

Tampaknya maksud komite hanya memajukan protes pada pada suatu permintaan yg kini tidak dapat diperkenankan, dan nir mengharapkan hasilnya. Ajaib memang adanya, bahwa sempurna pada hari orang Belanda merayakan kemerdekaannya, komite datang kepada Ratu menggunakan permohonan untuk melenyapkan kekuasaan absolut Belanda atas suatu bangsa yang 40 juta orang jumlahnya.

Lihatlah, sekarang telah, betapa impak impian perayaan itu.

Tidak, sekali-kali tidak, jikalau saya seseorang Belanda, aku tidak akan merayakan jubileum misalnya itu disini pada suatu negeri yang kita jajah. Beri dahulu bangsa yang terjajah itu kemerdekaannya, barulah merayakan kemerdekaan itu sendiri.

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Saintek klikdisini)

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Soshum klik disini)

Read More

Petisi Soetardjo: Indonesia Berparlemen

Sidang Volksraad

Petisi ini diajukan lantaran makin meningkatnya parameter ketidak puasan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yg dijalankan Gubernur Jenderal De Jonge. Petisi ini ditandatangani pula sang I.J Kasimo, G.S.S.J Ratulangi, Datuk Tumenggung, & Ko Kwat Tiong.

Isi petisi merupakan permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia & negeri Belanda menggunakan kedudukan & hak yg sama. Tujuannya adalah buat menyusun suatu planning pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yg berdiri sendiri (otonom) dalam batas Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda.

(Ebook Materi Ringkasan Sejarah Terlengkap klik disini)

(Soal dan Pembahasan Organisasi Pergerakan Nasional klik disini)

Sutarjo Suryo Hadikusumo sebagai wakil Persatuan Pegawai Bestuur dalamVolksraadpada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutarjo. Petisi tersebut berisi permintaan kepada pemerintah Belanda agar diselenggarakan musyawarah antara wakil Belanda dan wakil rakyat Indonesia untuk suatu perubahan dalam waktu 10 tahun mendatang dengan memberikan status otonomi kepada rakyat indonesia dalam lingkungan kerajaan Belanda.

Sebelum Indonesia dapat berdiri-sendiri Sutarjo mengusulkan langkah-langkah :

1. Volksraad dijadikan parlemen sesungguhnya.
2. Direktur Departemen diberikan tanggung jawab.
3. Dibentuk dewan Kerajaan (Rijksraat) sebagai badan tertinggi antara Belanda dan Indonesia yang anggota-anggotanya merupakan wakil-keduabelah pihak.
4. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya asal-usul, cita-cita nya memihak Indonesia

Usul yg dipercaya menyimpang menurut asa kalangan pergerakan yg merogoh jalan yang radikal & ortodok, petisi ini mendapat reaksi, baik berdasarkan pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Pers Belanda, seperti Preanger Bode, Java Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh usul petisi menjadi suatu: "Permainan yg berbahayadanquot;, revolusioner belum waktunya dan tidak sinkron dengan keadaan.

Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri dengan keadaanya yang masih rentan dan rapuh untuk menjankan pemerintahan yang otonom. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Soetardjo.

Pihak pemerintah Hindia-Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud buat selalu menaikkan perananan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan hingga masyarakat Indonesia bisa buat mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia baik pada pada juga pada luar Volksraad reaksi terhadap usul petisi juga beragam.

Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap dan nir mempunyai kekuatan. Pers Indonesia seperti: Surat Kabar Pemandangan, Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta Deli, Majalah Soeara Katholiek menyokong usul petisi. Usul petisi dengari cepat tersebar luas di kalangan masyarakat dan sebelum sidang Volksraad membicarakan secara spesifik, kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini.

Menurut Harian Pemandangan saat usul ini dimajukan sangat terlambat, yaitu saat akan digantikannya Gubernur Jenderal De Jonge sang Gubernur Jenderal Tjarda. Pada sidang Volksraad. Kemudian diputuskan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus tanggal 17 September 1936.

Pada lepas 29 September 1936 terselesaikan sidang perdebatan, diadakanlah pemungutan suara dimana petisi disetujui sang Volksraad menggunakan perbandingan bunyi 26 suara putusan bulat lawan 20 bunyi menolak. Dan pada tanggal1 Oktober 1936 petisi yg sudah sebagai petisi Volksraad itu dikirim kepada Ratu, Staten-Generaal, dan Menteri Koloni pada negeri Belanda.

Menunggu Putusan

Sementara menunggu keputusan diterima atau nir usul petisi tadi maka buat memperkuat dan memperjelas maksud petisi, pada persidangan Volksraad Juli 1937 Soetardjo balik mengajukan usul planning Indonesia menuju "Indonesia berdiri sendiri."

Rencana tadi dibagi pada dua termin, masing-masing buat 5 tahun. Atas usul tadi wakil pemerintah Hindia Belanda dalam sidang Volksraad menjawab bahwa pemerintah pula memiliki perhatian ke arah pemugaran pemerintahan Indonesia, tetapi lantaran usul itu amat luas sekali maka solusinya berada pada tangan pemerintah pada negeri Belanda & Staten General.

Petisi ini kembali banyak menimbulkan tanggapan dari organisasi-organisasi gerakan rakyat seperti: Perhimpunan Indonesia (PI),Roekoen Pelajar Indonesia (Roepi), Gerakan Rakjat Indonesia (GERINDO), Perkumpulan Katholik  Indonesia (PPKI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII),PNI dan sebagainya.

Pada persidangan Volksraad bulan Juli 1938, Gubernur Jenderal Tardja secara samar-samar telah membayangkan bahwa petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada menteri jajahan berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Raad van Nederland-Indie, Adviseur voor Inlahdse Zaken, Directeur van Onderwijs en Eredienst, telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang jelas.

Juga mengingat ketidakpastian akan kejadian-insiden di masa yang akan tiba ini, maka nir dapatlah disetujui keinginan buat mengadakan konfrensi untuk menyusun planning bagi masa yg akan datang. Akhirnya ia menyarankan bahwa biar bagaimanapun petisi harus ditolak sebagai akibatnya perubahan secara prinsip bagi kadudukan Indonesia & mengadakan konfrensi itu tidak perlu diadakan.

Jawaban Ratu Wilhemina

Akhirnya menggunakan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 lepas 14 November, petisi yg diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Wihelmina. Alasan penolakannya diantaranya adalah: "Bahwa bangsa Indonesia belum matang buat memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri."

Menanggapi Petisi Sutarjo ini pemerintah Hindia Belanda membentuk Komisi Visman yang diberi tugas untuk menggali aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia ke depannya. Pada hakekatnya komisi Visman hanya digunakan untuk memuaskan rakyat Indonesia mengenai keberadaannya di kemudian hari dan tidak sungguh-sungguh memihak pada rakyat . Komisi Visman tidak menghasilkan apa-apa dan tidak merubah keadaan Indonesia.

Langkah Pergerakan Nasional Selanjutnya

Langkah-langkah baru dalam konvoi nasional perlu dilakukan karena terjadinya perubahan situasi. Gerakan-gerakan nonkoperatif kentara nir mendapat jalan, & harus ada dibawah persetujuan pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, masih ada jalan buat meneruskan usaha lewat dewan warga . Partai-partai politik terdapat konvensi buat melakukan aksi bersama, sehingga muncul apa yang dikenal sebagai petisi Sutarjo pada lepas 15 Juli 1936.

Sutarjo mengajukan usul kepada pemerintah Hindia Belanda supaya diadakan konferensi kerajaan Belanda yg membahas status politik Hindia Belanda. Ia menginginkan kejelasan status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status otonomi, meskipun terdapat pada batas pasal 1 Undang-undang Dasar kerajaan Belanda.

Hal ini dimaksudkan agar tercapai kerja sama yg mendorong warga untuk memajukan negerinya dengan rencana yg mantap dalam memilih kebijakan politik, ekonomi dan sosial. Jelas bahwa petisi ini bersifat moderat dan kooperatif melalui cara-cara yang sah dalam Dewan Rakyat.

Petisi yg ditandatangani I.J. Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong bisa dicermati menjadi upaya buat keluar berdasarkan jalan sempit yang dilalui para nasionalis. Berbagai pihak memberikan kritik. Sebagian menyampaikan bahwa promotor petisi itu nir ada bedanya menggunakan peminta-peminta yang minta dikasihani, sedangkan yg lain mengungkapkan petisi itu mengurangi usaha swatantra. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu mengurangi perjuangan otonomi.

Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu & Vaderlandse Club (VC) menganggap hal itu terlalu prematur. Partai Kristen, Partai Katolik, dan kaum Indo berpandangan bahwa petisi tersebut diajukan dalam saat yg nir tepat, karena perkara-perkara lain yg lebih besar dan sedang dihadapi. Meskipun pada Dewan Rakyat lebih poly menyetujui petisi itu, namun pemerintah menganggap masih terlalu prematur dan swatantra yg diusulkan dipercaya rancu. Dengan istilah lain, pemerintah nir menginginkan adanya perubahan yg dianggap membuka peluang yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial.

Makin majunya tuntutan para nasionalis moderat menerangkan runtuhnya politik etis yang selalu didambakan, lantaran pemerintah masih memegang kuat paternalismenya & tidak berniat baik dalam menaruh kebebasan hakiki, sehingga bisa diramalkan bahwa petisi sutarjo itu tidak akan berhasil. Para nasionalis sendiri menduga bahwa petisi wajib disebarluaskan ke tengah masyarakat.

Pada tahun 1938 banyak diselenggarakan rapat buat mendukung petisi itu. Rapat-kedap itu merupakan suatu bisnis gigih yang dilakukan para nasionalis saat itu keliru satu runtut berdasarkan petisi ini adalah pada bentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) merupakan suatu organisasi payung menurut partai-partai & organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri dalam lepas 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional pada Jakarta menggunakan tuntuta "Indonesia Berparlemen."

Babak Baru Pemerintahan Jepang

Tidak lama sesudah terbentuknya badan baru tersebut, tanggal 7 Desember 1941 Jepang menyerang pakalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour. Mengetahui peristiwa ini Mr. Sartono & Sukardjo Wirjopranoto mengeluarkan anjuran supaya masyarakat Indonesia berdiri di belakang Belanda untuk mempertahankan Hindia Belanda. Anjuran ini menyebabkan perselisihan, yang mengakibatkan Abikusno keluar berdasarkan MARI dan GAPI, karena anjuran itu diterbitkan tanpa persetujuan dari anggota-anggotanya.

Pada lepas 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa kondisi. ?Serah terima? Itu diwaklili oleh Jendral Ter Poorten (Belanda) pada Jendral Hitoshi Imamura (Jepang) pada lapangan terbang dekat Bandung. Sejak waktu itu, kekuasaanpun berganti, menurut Belanda ke Jepang. Dimulailah sebuah babak baru, pemerintahan Jepang pada nusantara.

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Saintek klikdisini)

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Soshum klik disini)

Read More

Politik Etis 1899-1901 dan Pelaksanaanya

Pada rentan tahun 1899-1901 di Negeri Belanda terdapat isu yang berkembang di parlemen Belanda, pada saat itu parlemen dikuasai oleh golongan Humanis. Isu ini membahas mengenai evaluasi kebijakan Pintu Terbuka (open door policy) yang dilakukan di Hindia Belanda. Parlemen mengkritisi mengenasi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda diseberang lautan yang dinilai menyengsarakan rakyat koloni dan tidak sejalan dengan tujuan kebijakan perkebunan swasta yang diterapkan sejak tahun 1800.

(Foto/Geheugen van Nederland)

Kritik ini berdasarkan hasil dari laporan Mindere Welvert Commisie (Komisi Kesejahteraan Koloni) bahwa kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat koloni Hindia Belanda mengalami sesuatu hal yang memprihatinkan. Kebijakan Pintu Terbuka dinilai hanya memberikan kesejahteraan kepada pemilik modal swasta Eropa dan Timur Asing yang memiliki modal besar, sedangkan pengusaha pribumi hanya duduk pada sektor usaha kecil dan menjadi buruh upah rendah.

Ide ‘Politik Etis‘ kemudian muncul dari tulisan Van de Venter yang berjudul “Een Ereschuld”, hutang budi atau hutang kehormatan. Van de Venter dalam artikelnya tersebut menyarankan agar cukup bagi kerajaan mengesksploitasi kolini secara besar-besaran dalam kurun waktu 100 tahun ini dan memberikan balas budi dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat koloni.

Gagasan Van de Venter ini kemudian diangkat oleh Parlemen Belanda yang pada akhirnya disetujui oleh Ratu Wilhelmina I pada tahun 1901. Gagasan van Deventer kemudian dikonsepkan menjadi Trias Van de Venter atau Trias Etika (Etiesche Politiche)

Konsep Politik Etis

Pada waktu Politik Etis diterapkan. Di Hindia Belanda masih ada stratifikasi warga ke pada tiga golongan : Eropa, Timur Asing (Cina, Jepang, Arab, India), dan Bumiputera. Bumiputera sendiri terbagi lagi sebagai 2 golongan, yaitu Priyayi dan Rakyat Jelata. Politik Etis meliputi tiga kebijakan yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

Pendidikan dalam penerapan politik etis di Hindia Belanda hanya dapat dinikmati oleh golongan Priyayi, mereka Priyayi merupakan golongan bangsawan dan bupati-bupati yang bekerja kepada pemerintah. Dan tidak semua golongan Priyayi merasakan pendidikan karena biaya pendidikan yang dinilai cukup mahal. Menurut Dr. Muhammad Iskandar, sejarawan Universitas Indonesia, “ Biaya yang harus ditanggung untuk bisa masuk ke sekolah belanda waktu itu sekitar 300 gulden per tahun, sedangkan bupati saja bisanya gajinya hanya 100-150 gulden per tahun.” Hal inilah yang menyebabkan pendidikan yang diterapkan Politik Etis tidak dapat rasakan oleh seluruh golongan masyarakat Bumiputera.

Irigasi yg adalah konsep berdasarkan Politik Etis yg pembangunan sistem perairan untuk mengairi perkebunan & pertanian rakyat. Namun pada perkembangannya irigasi ini akan dialihkan buat pengairan perkebunan partikelir yg berskala besar misalnya di Jawa dan Sumatera.

Untuk mengatasi lonjakan pertambahan penduduk di Pulau Jawa. Politik Etis yg meliputi Transmigrasi dilakukan buat mengatasi lonjakan penduduk ini buat dipindahkan ke Sumatera. Masyarakat yang dipindahkan diperlukan bisa bekerja diperkebunan diluar Jawa. Belakangan pemindahan penduduk dimanfaatkan sang pengusaha untuk mendapatkan energi kasar yang murah. Sehingga warga nir menerima perubahan walau telah dipindahkan ke tempat lain.

Akibat Politik Etis

STOVIA student 1920-1933 (Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen)

Masyarakat Hindia Belanda khusunya kalangan Bumiputera pada umumnya tidak terlalu mendapatkan dampak yg akbar atas pemberlakuan politik etis. Politik Etis poly dirasakan sang mereka yg hayati di perkotaan ketimbang pada desa. Masyarakat kota yg hidupnya sudah terbaru dan mengalami akulturasi dengan budaya barat.

Masyarakat kota umumnya berpakaian dan mengikuti kehidupan barat misalnya keluar dalam malam hari buat menonton bioskop, pasar malam, dan tempat hiburan, hal yang berbeda jika melihat masyarakat desa yg masih memegang norma bahwa nir boleh keluar selepas magrib. Di kota kehidupan misalnya ini memunculkan Bumiputera yg tergolongkan ke dalam Elite Kota.

Edukasi yg berkembang diperkotaan memunculkan golongan terpelajar dikalangan Bumiputera. Golongan ini terbagi atas golongan Cendikiawan & golongan Fungsional.

Golongan Cendikiawan adalah mereka yang bersekolah pada sekolah-sekolah generik yang mengajarkan pendidikan sosial. Sekolah tersebut antara lain HIS,STOVIA, ELS, MULO, HMS. Golongan cendikiawan ini umumnya mempunyai pemikiran yg bebas dan berkarir secara independen, golongan inilah yang mempunyai impian kemerdekaan & melakukan konvoi nasional.

Golongan Fungsional adalah mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah pemerintah yang dikhususkan untuk menghasilkan tenaga administrasi pemerintahan atau pangrek praja (seperti sekolah kedinasan : IPDN) seperti OSVIA dan MOSVIA. Pelajar pada sekolah ini umumnya berkarier dipemerintahan Hindia Belanda, mereka pada umunya selepas lulus akan bekerja kepada Pemerintah Kolonial.

Read More

Pendidikan Barat Bagi Pergerakan Nasional

Hollands-Inlandse School, Cilegon, 1934

Untuk menggambarkan hasil menurut sistem pendidikan barat yang dibawa oleh Pemerintahan Hindia belanda menjadi konsekuensi diberlakukannya ? Politk Etis ? Diseluruh wilayah Hindia Belanda. Kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang Politk Etis itu sendiri, yg adalah output menurut dorongan kaum Humanisme Belanda pada parlemen Kerajaan Belanda. Hingga akhirnya itu disetujui sang Ratu Belanda, Ratu Wilhemina.

***

Sebuah Harapan Akan Pendidikan

Foto: rosemild

Pemberlakuan Politik Etis terutama dibidang edukasi, yang merupakan satu dari tiga poin politik etis (edukasi, irigasi, transmigrasi) perlulah kita analisis secara kritis. Bahwa tidaklah mungkin alasan tersebut semata-mata hanya disimbolisasikan selama ini yaitu “balas budi”.

Jika kita melihat tuntutan parlemen belanda terhadap pihak kerajaan untuk diberlakukannya Politik Etis ini sebetulnya sunguh mulia lantaran dilatar belakangi oleh tulis Van Deventer yaitu Een Ereschuld (hutang kehormatan) dalam tahun 1899.

Dan yang perlu kita ketahui disini adalah bahwa sebetulnya kaum Liberal Belanda seolah diam tapi menyetujui akan usulan Van Deventer tadi. Hal ini dirasa dengan berlakunya pendidikan pada Hindia Belanda akan mengurangi ongkos produksi pada perseteruan gaji pegawai perusahaan-perusahaan perkebunan di Hindia Belanda waktu itu. Lah kok misalnya itu ?

Alasannya merupakan bahwa warga pribumi selama ini hanya bekerja pada sektor buruh rendah yg nir kompetitif dan produktif. Meskipun pasca berlakunya Politik Pintu Terbuka yang ditandai sang pemberlakuannya UU Agraria 1870. Hal tersebut tidak menambah kesejahteraan rakyat meskipun mereka mempunyai tanah mereka, hal itu berlaku karena mereka diwajibkan menyewakan tanahnya selama 70 tahun menggunakan bayaran yang kecil, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-hari & harus bekerja menjadi buruh.

Ini lah momen yang dimanfaatkan kaum liberal di Hindia Belanda buat menggantikan pekerja-pekerja eropa yg meminta mahal dalam kepegawaian dengan diganti menggunakan energi pribumi output politik etis yg dianggap produktif dan kompetiti, namun sanggup dibayar menggunakan harga yang murah. Hal ini awalnya dapat dirasakan atas output lulusan OSVIA yg bekerja pada pemerintah.

Realitas Kaum Pribumi

Petani pada Karang Tengah, Jawa Barat, 1895. Foto: Tempo/Dok. Tropenmuseum

Namun empiris yg diperlukan sangatlah tidak selaras. Pemberlakuan politik etis tidaklah sinkron yg diharapkan. Edukasi yg dibutuhkan wajib dibayar menggunakan biaya yang relatif mahal, karena meskipun pemerintah membiarkan orang pribumi buat bersekolah, tetapi porto sekolah yang dibebankan tidaklah bisa mereka sanggupi.

Dalam suatu kesempatan pada kuliah rutin Sejarah Indonesia, Dr. Muhammad Iskandar, M.Hum. Sejarawan Universitas Indonesia menyampaikan, ? Banyak warga pribumi yang nir bisa bersekolah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (selain sekolah masyarakat).

Mahalnya biaya pendidikan yang dipatok sebesar 300 f (gulden) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, sedangkan masyarakat pribumi pada saat itu hanya berpenghasilan rata-rata 7 f yang dapat kita setarakan dengan hasil panen padi sejumlah 2,5 kwintal.

Hal tersebutlah yang dinilai bahwa nir seluruh kalangan warga pribumi dapat mengenyam pendidikan yang tinggi, bahkan buat mengenyam pendidikan di sekolah rakyat (SR) pun sedikit.

Kebanyakan pribumi yang bersekolah di sekolah belanda ialah anak seorang bupati setempat. Alternatif lainnya adalah menyekolahkan anaknya di Australia karena biayanya yang murah, hanya kurang dari 50 f. Itupun masih banyak yang tidak sanggup.

Bumerang Bagi Belanda

Dengan demikian bahwa hasrat belanda untuk memperoleh energi kerja yang murah dan kompetitif tampaknya hanyalah hayalan tamak dan isapan jempol. Lagi-lagi belanda ingin memperoleh keuntungan, tetapi tak mau berkoran bahkan buat masalah sekolah ini.

Hingga akhirnya menggunakan perlakuan belanda yg semacam ini justru membangun musuh jangka panjang, ketimbang pegawai murah yang diperlukan pada penyelenggaraan politik pintu terbuka. Musuh tadi adalah golongan pribumi kaya yang selama ini merupakan bagian dari golongan pangrek praja (aparaatur pemerintahan) yang anaknya bersekolah pada perguruan tinggi Belanda di Eropa. Kebanyakan golongan pelajar ini akan balik ke Indonesia setelah terselesaikan mengenyam pendidikan pada Negeri Belanda dengan membawa ideologi-ideologi yg mereka kenal pada Eropa buat sebagai semangat usaha pada Hindia Belanda.

Mereka membawa pemikiran-pemikiran ideologis yg berdasarkan mereka tidak pernah dilakukan pada Hindia Belanda, ideologi tadi anatara lain : liberalisme, demokrasi, sosialisme, & komunisme. Hingga akhirnya mereka akan mengenal arti nasionalisme kebangsaan buat menuntut suatu kedaulatan yang selama ini mereka sadari dirampas pemerintah Hindia Belanda. Golongan-golongan tersebut dikenal dengan istilah kaum terpelajar terbagi sebagai 2, yaitu :

• Elit Politik : golongan terpelajar yang mengerti sebuah pemikiran yang ideologi yang mencita-citakan sebuah kebebasan dari belenggu kekuasaan asing yang dalam mencapai tujuannya dengan cara “belajar” untuk mencerdaskan bangsa dan mengerti akan jati diri bangsa.
• Elit Fungsional : golongan terpelajar yang menginginkan suatu posisi yang strategi dalam birokrasi Pemerintahan Hindia Belanda dan bekerja untuk menyelenggarakan pemerintahan Hinda Belanda dan bekerja untuk menyelenggarakan pemerintah sesuai dengan pemerintahan.

Salah satu bukti adanya rasa nasionalisme yang memang hanya secara parsial dalam usaha golongan terpelajar ini adalah berdirinya “budi utomo”,  kemudian Indisch Partjh, kemudian munculnya oragnisasi akademisi lain hingga akhirnya munculah Sumpah Pemuda 1928 sebagai lambing simbolik nasionalisasi pribumi.

Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa planning Belanda pada penyelenggaraan pendidikan guna menerima tenaga kerja murah cenderung membuat musuh yg nyata. Meskipun tak dapat dipungkiri poly juga pribumi yang memilih bekerja menjadi pegawai belanda, ketimbang memulai usaha.

Sumber :

• Robert van Niel,Munculnya Elit Modern Indonesia. Diterjemahkan oleh Ny. Zahara Deliar Noer : PT Dunia Pustaka Jaya
• Jawaban UAS Mata Kuliah Sejarah Indonesia. 2016. Imam Maulana (1606880232). Universitas Indonesia.

Read More

Pergerakan Nasional Sebagai Langkah Kebangkitan Nasional Indonesia

Merujuk dalam pergerakan nasional, maka terlebih dahulu kita wajib mengerti perkembangan masyarakat & lingkungannya. Pada awal pergerakan nasional Indonesia antara 1900-1928 kehidupan masyarakat Bumiputera mengalami perubahan sosial terutama mereka yang menetap pada daerah perkotaan misalnya Surabaya, Bandung, Semarang, & Batavia. Batavia sendiri tumbuh sebagai kota metropolitan dengan serangkaian kemajuan teknologi, misalnya telepon, mobil, dan listrik.

Arus informasi sebagai keliru satu pendorong konvoi nasional, elite terpelajar yang muncul sebagai efek dari penerapan politik etis. Mereka yg belajar pada sekolah-sekolah pemerintah atau swasta (partikelir) pada perkotaan atau di Eropa menerima kabar yg Bergama berdasarkan penjuru global. Elite terpelajar inilah yg mempunyai hasrat kemerdekaan yang mereka dapatkan menurut output belajar pada sekolah, mereka mengenal ideologi-ideologi & filsafat yg membawa mereka untuk berpikir terbuka.

Pelajar Bumiputera di Belanda (Foto/Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen)

Kondisi warga masih terpecah atas tiga golongan : Eropa, Timur Asing & Bumiputera. Masyarakat Bumiputera masih mengalami ketertimpangan dalam pelbagai hal meskipun sudah dilakukannya politik etis. Pendidikan yg merupakan konsep berdasarkan trias etika masih belum berjalan maksimal . Pemerintah kolonial tidak dan merta menaruh pendidikan yang berjenjang kepada masyarakat. Hal ini menjadi antisipasi supaya warga Bumiputera tidak mendapatkan pendidikan yang relatif tinggi karena dikhawatirkan melakukan pemberontakan. Pemerintah hanya mengedepankan rakyat sekadar sanggup baca, tulis, & hitung, meskipun angka buta huruf masih tinggi. Masyarakat dalam pendidikannya tidak diperkenalkan dalam pendidikan politik dan filsafat yang bisa memunculkan benih-benih pemberontakan.

Meskipun serangkaian tindakan dilakukan sang pemerintah menggunakan membatasi ruang gerak pendidikan. Kenyataannya rakyat bumiputera mengalami kemajuan secara mobilitas sosial. Hal ini dapat terjadi lantaran para elite terpelajar yg mengenyam pendidikan di perkotaan dan negeri Belanda tidak serta mereta menelan mentah-mentah pendidikan buat dirinya sendiri.

Bp. Soerjoadipoetro tengah mengajar di Taman Siswa Bandung.(Foto/Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen)

Banyak dari mereka yang mengabdikan diri menggunakan mengajar dan mendirikan sekolah-sekolah swasta (partikelir) yang digratiskan atau berbiaya murah, sehingga masyarakat jelata bisa menikmati pendidikan, sekolah ini oleh Pemerintah Hindia Belanda diklaim menjadi sekolah liar. Arus kabar pun tidak bisa dibendung pemerintah, hal ini karena ?Pers? Tengah berkembang dengan cukup besar pada perkotaan-perkotaan besar . Media cetak seperti koran berkembang luas pada masyarakat.

Faktor Pendorong Pergerakan Nasional

Modernisasi menjadi faktor internal pendorong lahirnya pergerakan nasional. Meskipun telepon dan surat kabar belum menyeluruh di seluruh wilayah jajahan, namun transportasi berupa kereta api menjadi alat integrasi antar wilayah di pulau Jawa.

Integrasi transportasi inilah yang mengakibatkan arus urbanisasi masyarakat pedesaan sebagai akibatnya mobilitas sosial dapat menyebar ke rakyat desa.

Golongan terpelajar sebagai promotor konvoi nasional banyak menerima inspirasi menurut perjalanannya ke wilayah-daerah di pulau Jawa. Ketimpangan yang terjadi dipelbagai wilayah menciptakan golongan terpelajar sadar akan adanya penderitaan yang meluas dikalangan warga bumiputera. Hal ini tidak sinkron dengan apa yg mereka pelajari di Eropa mengenai HAM, Demokrasi, Sosialisme, dan Liberalisme.

Raasa senasib dan sepenanggungan ada dikalangan elite pelajar yang melihat adanya kesengsaraan yg ditimbulkan oleh praktik kolonialisme yang dilakukan pemerintah kolonial. Pelajaran sejarah yang mereka dapatkan menyebabkan pencerahan persatuan dan kesatuan secara nasional buat melawan koloniialisme.

Mereka menganggap bahwa persatuan kedaerahan yang menyebabkan perpecahan  dan tidak adanya persatuan dalam melawan penjajahan adalah sebab kemerdekaan tidak dapat diwujudkan. Atas kesadaran sejarah maka golongan terpelajar merencanakan sebuah pergerakan nasional yang menyatukan seluruh elemen pergerakan bangsa yang terbebas dari identitas kedaerahan.

Kemenangan Jepang atas perubutan Port Arthut berdasarkan Rusia 1905 (Foto/Library of Congress)

Kemenangan Jepang pada perang melawan Rusia pada 1905 menaruh imbas yg meluas terhadap usaha nasional bangsa-bangsa di Asia. Bangsa-bangsa pada Asia yang tengah melakukan pergerakan nasional seperti di Turki, Mesir, India, Filipina & Indonesia menerima imbas psikologis terhadap semangat perjuangan nasionalisme. Mereka bangsa-bangsa Asia memiliki optimisme bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Eropa yg telah ratusan tahun menancapkan kolonialisme dan Imperialisme.

Pan-Islamisme yg berkembang pada Mesir dan Timur tengah menaruh pemahaman ideologi Islam sebagai semangat usaha orang-orang Islam di Malaya dan Indonesia buat menyatukan kekuatan sesama Islam menggunakan melakukan usaha menggunakan semangat jihat mengusir penjajahan.

Di Indonesia elite usaha yg tergabung pada grup-kelompok usaha menyiapkan konsep usaha nasional.

Pelajar STOVIA penggagas Budi Otomo (collection of geheimniser)

Mereka yang berjuang menggunakan aneka macam keyakianan dan pemahaman politik seperti demokrasi, liberalisme, & sosialisme buat bersatu membangun suatu bukti diri berdasarkan usaha nasional. Nasionalisme dikalangan pemuda yg lalu berkembang menggunakan pendirian Organisasi Budi Utomo 1908 menjadi permulaan perjuangan nasional, meskipun banyak kalangan yg menilai bahwa Budi Utomo nir terbuka secara umum & hanya untuk golongan priyayi, namun sejarah nasional Indonesia mencatatkan bahwa konvoi nasional diawali dalam 1908 sampai akhirnya mencapai suatu konsesus pergerakan pemuda nasional yg berujung dalam dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Referensi :

• Dr. Muhamad Hisyam, Prof. Dr. I Ketut Ardhana.2008. Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 5. PT Ichtiar Baru van Hoeve
• Sartono Kartodirdjo. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2 "Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme". Gramedia Pustaka Utama

Read More

Budi Utomo: Organisasi Awal Pencarian Jati Diri Bangsa

Pergerakan nasional bangsa Indonesia diyakini sang sebagian akbar bangsa Indonesia berawal sejak tahun 1908. Banyak sejarawan yang mengemukakan perjuangan sebelum 1908 merupakan usaha yang bersifat keadaerahan & antara golongan yang mempunyai tujuannya masing-masing.

Berdirinya organisasi Budi Utomo pada 1908 dijadikan sebagai tonggak awal pergerakan nasional, meskipun beberapa sejarawan mengungkapkan pada tahun 1905 mahasiswa bumiputera yang bersekolah di Hindia Belanda telah mendirikan Indische Vereeniging.

Mahasiswa STOVIA 1916 (Foto: Arsip Nasional RI)

Namun karena Budi Utomo berdiri di Hindia Belanda, dapat dimaklumi bahwa Budi Utomo lebih santer dan dekat dalam persoalan perjuangan di masyarakat Bumiputera di Hindia Belanda ketimbang Indische Vereeniging di negeri Belanda.

Pada masa awal pergerakan nasional. Nama Indonesia belum muncul sebagai suatu identitas nasional. Istilah Bumiputera atau Indiche merupakan simbol yang dari masyarakat pribumi Hindia Belanda, bahkan nama Bumiputera masih dijadikan suatu simbol utama dibandingkan Indonesia sejak Budi Utomo berdiri. Masa pada tahun 1908 dapat kita katakana sebagai masa pencarian jati diri bangsa.

Berdirinya Budi Utomo diawali oleh kampanye dr. Wahidin Soedirohoesodo keliling Jawa. Pada saat di Batavia ia berbicara di depan mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) di Hindia Belanda mengenai kebutuhan adanya Studie Fonds (beasiswa) untuk masyarakat Bumiputera agar bisa bersekolah, kampanye dr. Wahidin berorientasi mengenai pemerataan pendidikan masyarakat Bumiputera.

Kampanye ini menggugah mahasiswa STOVIA pada Batavia yg dipimpin sang Soetomo buat mendirikan Budi Utomo. Pendirian Budi Utomo didasari sang tergugahnya mahasiswa STOVIA terhadap kampanye dr. Wahidin.

Budi Utomo oleh pemerintah kolonial disebut sebagai Het Schome Stroven, seperti bunga mekar ditengah masyarakat yang terbelakang, titik cerah dari masyarakat terjajah.

Budi Utomo pasca pendiriannya 20 Mei 1908. Budi Utomo terus berkembang & mempunyai redaksi surat fakta (koran) yg bernama Darmo Kondo yg menyiarkan program-program yang dikemukakan Budi Utomo.

Tetapi relatif disayangkan bahwa Budi Utomo dalam menjalankan programnya masih memusat dalam budaya jawa, hal ini dikarenakan Budi Utomo pada pendanaannya masih dibiayai oleh priyayi-priyayi jawa.Dari kalangan keraton.

Perpecahan terjadi ditubuh Budi Utomo, ketika Budi Utomo mengadakan kongres II. Perpecahan mengakibatkan 2 kubu di dalam Budi Utomo, keduanya memiliki pandangan yg tidak sama pada tujuan dan orientasi ke depan organisasi. Golongan tersebut diantaranya sebagai berikut :

• Golongan Konservatif : golongan ini menginginkan Budi Utomo berfokus pada pengembangan budaya jawa dan pendidikan, serta keanggotaan bersifat ekslusif untuk kalangan priyayi jawa dan madura.
• Golongan Moderat : golongan ini menginginkan Budi Utomo memiliki orientasi yang besar merangkul semua golongan dan tidak bersifat kedaerahan, serta keanggotaannya bersifat terbuka bukan sebatas untuk kalangan priyayi jawa dan madura.

Golongan moderat ini lalu dipimpin oleh dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Soeryadi Soerja Diningrat (Ki Hajar Dewantara) dan Douwes Dekker mendirikan Indiche Partij yang lebih berorientasi dalam politik.

Budi Utomo adalah organiasi modern pertama yg lahira berdasarkan pemikiran orang-orang Bumiputera. Ada kesadaran bahwa orang Bumiputera melakukan emansipasi dari rakyat tertindas ke warga mandiri, meskipun organisasi ini bersifat eksklusif.

Organisasi ini diijinkan berdiri oleh pemerintah kolonial lantaran bersifat kooperatif dengan pemerintah & tidak pernah mengkritik atau ikut campur mengenai kebijakan yg dilakukan Pemerintah Hinda Belanda.

Read More

Apa Itu Politik Etis?

Pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia sangat menderita karena kerja paksa tanpa bayaran yg memadai. Apalagi sistem tanah paksa adalah sistem kekerasan yg sangat jelek. Para penjajah meraup kejayaan & kekayaan alam tanah air Indonesia, sedangkan ironisnya rakyat Indonesia malah semakin miskin.

Kondisi yg sangat buruk ini mnyebabkan pada bulan Januaria 1901, Ratu Wilhelmina menyatakan pada hadapan Parlemen Belanda bahwa bangsa Belanda telah berhutang budi kepada masyarakat Indonesia. Kesadaran ini disebut sebagai haluan etis yg kemudian dikenal sebagai politik etis atau politik etika. Pernyataan Ratu jua mempengaruhi para simpatisan buat mendukung dan membela masyarakat Indonesia. Mereka merupakan orang-orang Belanda yg nir tahan melihat eksploitasi.

Ide politik etis pula dikembangkan oleh tokoh liberal pada parlemen Belanda Conrad Theodor Van Deventer lebih kurang tahun 1899 dan setahun lalu politik etis mulai dijalankan oleh Pemerintah Belanda. Van Deventer berpendapat sama bahwa Belanda berhutang budi terhadap warga Indonesia atas kekayaan mereka dapatkan dari tanah air Indonesia selama ini. Hutang budi tersebut populer dengan kata Trilogi Van Deventer, yaitu:

Edukasi(Pendidikan)

source: historia.Id

Ide utamanya adalah pendirian sekolah untuk pencerdasan orang Indonesua tapi ternyata hanya dimanfaatkan oleh Pemerintah Belanda untuk kebutuhan pegawai administrasi yang murah saja. Mayoritas pengajaran di sekolah hanya untuk anak pegawai negeri dan golongan mampu saja. Diskriminasi yang terjadi adalah sekolah kelas I untuk anak pegawai negeri atau bangsawan sedangkan kelas II untuk anak-anak pribumi

Irigasi(Pengairan) dan Infrastruktur

source: banjoemas.Com

Awalnya untuk sawah dan ladang kaum petani. Mereka diberikan sarana dan prasarana untuk pertanian dan perkebunan namun ternayta berujung kepada kepentingan perkebunan milik pengusaha asing, terutama tebu dan tembakau

Migrasi(Perpindah Penduduk)

Pemindahan penduduk keluar Jawa awalnya adalah menaruh lapangan pekerjaan baru di pulau-pulau lain pada Indonesia tetapi ternyata hanya buat memenuhi kebutuhan pekerja murah bagi perusahaan asing. Sebagian akbar dijadikan kuli kontrak di perkebunan pada pulau Sumatera.

Walaupun akhirnya politik etis nir berjalan misalnya perencanaan, namun pemugaran pedagogi di Indonesia berbuah hasil baik. Mereka yang terdidik dengan sistem pendidikan Eropa kemudian menyadari bahwa terjadi banyak sekali ketidakadilan selama ini akibat dari politik penjajahan. Para generasi muda inilah yg kemudian mempelopori lahirnya konvoi pemuda pada Indonesia dalam awal 1900-an.

Read More

Andres Bonifacio, pemimpin Revolusi Filipina

Andres Bonifacio merupakan tokoh nasionalis dari Filipina. Dia dikenal menjadi pemimpin Revolusi Filipina yaitu upaya perlawanan warga Filipina untuk memerdekakan diri dari pemerintahan kolonial Spanyol. Andres Bonifacio lahir dalam 30 November 1863 pada Tondo, sebuah wilayah yang berada pada pinggiran kota Manila. Masa muda Bonifacio cukup berat karena pada usia yg masih sangat muda beliau telah ditinggal oleh ke 2 orang tuanya yang wafat lantaran penyakit. Akhirnya Bonifacio menggantikan peran orang tuanya menjadi tulang punggung famili buat menghidupi saudara-saudaranya. Bonifacio bekerja pada beberapa perusahaan dagang asing.

Karena nir sempat melanjutkan pendidikannya maka Bonifacio menimba ilmu secara belajar sendiri dimana beliau pula tertarik menggunakan sejarah Revolusi Prancis. Pada tahun 1892, Bonifacio bergabung dengan Liga Filipina yang merupakan grup nasionalis Filipina yg didirikan oleh seseorang tokoh nasionalis bernama Jose Rizal yg bertujuan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan Spanyol pada Filipina. Karena aktifitas Liga Filipina meresahkan pemerintah Spanyol maka Spanyol menangkap pemimpin Liga Filipina yaitu Jose Rizal & mengasingkannya ke Mindanao.

Setelah ditangkapnya Jose Rizal, Andres Bonifacio mendirikan kelompok Kataastaasang Kagalannalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan atau yang lebih dikenal menggunakan Katipunan. Bonifacio beserta Katipunan berjuang buat membebaskan Filipina berdasarkan penjajahan Spanyol menggunakan melakukan perlawanan bersenjata. Kelompok Katipunan semakin terkenal pada mata rakyat Filipina dan Katipunan poly menerima anggota baru.

Pada tahun 1895 Bonifacio menjadi supremo atau pemimpin tertinggi Katipunan. Anggota Katipunan yg semula 3000 orang bertambah sebagai 30000 orang pada tahun 1896 yg mayoritas anggotanya dari menurut rakyat menengah kebawah. Tahun 1896 Bonifacio menyatakan dimulainya gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Spanyol dan gerakan perlawanan mulai menyebar ke semua penjuru Filipina.

Pada 23 Agustus 1896 Bonifacio mendeklarasikan dirinya sebagai presiden dan panglima pemerintahan revolusioner Filipina. Dia memerintahkan seluruh revolusioner di penjuru di Filipina untuk mengadakan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah kolonial Spanyol. Pada 30 Agustus 1896 Bonifacio memimpin langsung 8000 prajuritnya pada Pertempuran San Juan del Monte yg merupakan pertempuran pertama antara revolusioner Filipina melawan prajurit Spanyol.

Bonifacio menargetkan buat merebut ibukota Manila dan pasukannya berhasil menduduki beberapa daerah pada sekitar Manila. Namun pasukan Spanyol dapat merebut kembali daerah yang ditaklukan sang Katipunan dan sampai bulan Desember 1896 Bonifacio dan pasukannya terus mengalami kekalahan menurut pasukan Spanyol.

Sementara itu faksi revolusioner yang dipimpin oleh Emilio Aguinaldo sukses meraih banyak kemenangan dari pasukan Spanyol. Karena menganggap faksinya lebih sukses menurut faksi Bonifacio maka Aguinaldo mendirikan pemerintahan tandingan buat menyaingi Bonifacio dan pada 22 Maret 1897 lewat pemilu yang diselenggarakan sang faksi Aguinaldo, dia terpilih menjadi pemimpin revolusioner yg baru. Aguinaldo langsung menerima kepopuleran pada mata para revolusioner Filipina.

Bonifacio lantas menolak hasil pemilu dan tidak menganggap pemerintahan Aguinaldo menjadi pemerintahan yg absah & akhirnya Aguinaldo mengirim pasukannya buat menangkap Bonifacio. Bonifacio berhasil ditangkap dan dijatuhi sanksi tewas dalam 8 Mei 1897. Dua hari lalu Bonifacio menemui ajalnya waktu ditembak mangkat sang regu tembak di Gunung Nagpatong. Bonifacio dianggap menjadi pemimpin pertama revolusi Filipina & galat satu tokoh penting dalam usaha kemerdekaan Filipina. Sebagai penghormatan atas jasanya setiap tanggal 30 November yg adalah lepas kelahirannya dijadikan hari libur nasional di Filipina.

Sumber: OA Historypedia Line

-Wellesley/Wellington

Read More

Boedi Oetomo : Part I - Awal Berdiri Boedi Oetomo (Dijelaskan dengan Gambar)

Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta.Sumber

Akhir 1907, Wahidin Soedirohusodo, seorang alumnus Stovia sekaligus dokter Jawa datang ke Stovia dan berkesempatan untuk berceramah di sana. Sebenernya si Wahidin ini gak ada niat buat ngisi ceramah di Stovia, niatnya dia hanya istirahat sebentar di Betawi. Tapi tiba-tiba dia diundang oleh Soeradji dan Soetomo, siswa Stovia, untuk memberikan ceramah mengenai pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan.

Akhirnya Wahidin setuju untuk mengisi ceramah di Stovia, karena menurutnya ini adalah'Kapan Lagi' moment. Ia gunakan momen ini sebaik mungkin. Dalam ceramahnya ia menekankan pentingnya semangat untuk berorganisasi, karena dengan berorganisasi sesuatu yang kecil bisa menjadi raksasa jika bersatu. Dan perlu diketahui juga, Wahidin ini udah keliling Jawa buat ngajak para bupati, priyayi dan petinggi lainnya hanya untuk ngajak bikin organisasi. Hasilnya nihil, para petinggi Jawa menolak membuat organisasi, karena kedudukan mereka sudah enak, mereka gak berani berbuat macem-macem yang bisa menurunkan kedudukannya.

Kata-istilah yang keluar menurut mulut Wahidin nir sia-sia. Pada 20 Mei 1908, Sebagian siswa Stovia tergerak hatinya oleh ceramah Dokter Wahidin. Para murid tadi membuat sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Cita-cita Dokter Wahidin telah tercapai, sebuah organisasi nasional telah terbentuk di bumi Jawa. Bayangkan, Dokter Wahidin yg telah berkeliling Jawa buat meyakinkan para petinggi jawa, nir berhasil mendirikan organisasi. Dan kali ini, beliau hanya berdiri pada hadapan para pemuda sambil mengisi ceramah, dan Ya, cita-citanya sudah berhasil terealisasi. Ini pertanda bahwa pemuda waktu itu mempunyai pemikiran yg progresif dan lebih berani menurut dalam golongan tua misalnya bupati dsb.

Gambar

Tidak hanya 1x, Dokter Wahidin ditolak berkali-kali, loh!

Setengah tahun berselang, akhirnya sebuah organisasi terbentuk pada Jawa.

Referensi :

Historia.Id - Gagasan Awal Pendirian Budi Utomo

Bourbon

Read More

Boedi Oetomo : Part 2 - Awal Yang Terjal (Meme Sejarah)

Para guru STOVIA.Sumber

Tahun 1908, merupakan tahun yang berat buat para pendiri Budi Utomo. Pasalnya, organisasi yg baru dirintis itu banyak menemui masalah. Dari mulai dicemooh sang temen sekampus sampai pendirinya diancam dikeluarkan dari Stovia. Untungnya Sutomo dkk. Tetap tegar dan berhasil melewati tantangan itu. Berikut ini meme sejarah yang menceritakan tentang ujian yg mereka hadapi ketika awal berdirinya Budi Utomo.

Nah itu lah gambaran awal berdirinya Budi Utomo. Untuk part tiga nya harap bersabar ya, akan diusahakan secepat mungkin dibentuk.

Referensi

Historia.Id

Bourbon

Read More

Indische Partij : Partai Politik Pertama di indonesia

Indische Partij merupakan organisasi nasional akbar yg tiga, sehabis Budi Utomo dan Sarekat Islam. IP (Indische Partij, disingkat) merupakan organisasi pertama yg menyatakan secara tegas berpolitik. Dengan demikian bisa dikatakan IP adalah partai politik pertama yang didirikan sang bangsanya sendiri.

Dari kiri ke kanan : Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Tjipto Mangunkusomo. Sumber :KITLV

Berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Berdirinya IP diprakarsai oleh E.F.E Douwes Dekker (Keponakan dari Eduard Douwes Dekker - Multatuli), Suwardi Suryaningrat, & Tjipto Mangunkusumo, atau biasa dijuluki Tiga Serangkai. Pemerintah Kolonial kerap menyebut mereka sebagai D-W-T (Douwes-Wardi-Tjipto).

Ketika 1912. Kala itu Hindia Belanda (kini Indonesia) sedang terjangkit demam berorganisasi. Hampir tiap bangsa mempunyai organisasi, baik Jawa, Minahasa, Sunda, dll. Menuju ke akhir 1912, sebuah organisasi baru berdiri dengan memberikan konsep yang tidak selaras menurut yang lain. Gagasan yang dibawa IP relatif berbahaya bagi pemerintah Hindia-Belanda, yakni 'berpemerintahan sendiri'. Dengan cepat IP berhasil mencuri perhatian pemerintah Hindia Belanda karena idenya yang membahayakan.

Latar  Belakang

Pada awalnya pandangan baru pendirian IP dibawa sang Douwes Dekker. Ia merupakan seseorang peranakan (adonan Indonesia-Belanda). DD merasa bahwa pemerintah Hindia Belanda terlalu memojokkan kaum peranakan, & malah mengutamakan orang Belanda totok (Belanda asli). DD yg merupakan peranakan mencicipi ketidak adilan ini, dan akhirnya ia berniat membuat sebuah organisasi yg menolak dominasi kaum totok, pikirnya semua orang yg lahir di Hindia Belanda berhak menerima hak yg sama. Ide tadi didukung sang Tjipto dan Wardi. Kebetulan DD ini merupakan sahabat dekat berdasarkan Tjipto dan Wardi, bahkan ketiganya pun merupakan bekas anggota Budi Utomo.

Singkat cerita, ketiganya membentuk organisasi Indische Partij, tidak hanya organisasi, IP menyatakan bahwa dirinya ikut berpolitik. Nah, maka berdasarkan itu, IP dianggap menjadi partai politik pertama yg dibentuk oleh bangsa Indonesia.

Tujuan

Pada awalnya, IP dibentuk buat menolak penguasaan kaum totok, & berusaha menyuarakan keadilan buat kaum peranakan, karena pada waktu itu kaum peranakan sangat terdiskriminasi. Tetapi, seiring berkembangnya ketika, IP tidak hanya membela kaum peranakan, akan tetapi jua seluruh orang yg lahir pada Hindia-Belanda. Baginya Hindia-Belanda harusnya dipimpin sang orang yg lahir di sana, Bukan pendatang. Konsep tadi terkenal dengan nama Indische for Indier, yg merupakan Hindia buat orang yang lahir di Hindia.

Adapun secara resmi dalam anggara dasarnya (Pasal dua), tujuan IP adalah :

1. Untuk membangun patriotisme semua bangsa Hindia kepada tanah air yang telah memberi lapangan hidup kepadanya.
2. Menganjurkan kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan.
3. Memajukan tanah air Hindia.
4. Mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka

Perkembangan

Bagi pemerintah Hindia-Belanda, keberadaan IP sangat berbahaya, karena dapat melahirkan rasa nasionalisme rakyat Hindia Belanda. Ini terlihat jelas dari apa yang dilakukan oleh IP, yang berusaha mendobrak diskriminasi rasial.

Untuk menyebarkan propagandanya, IP membentuk majalah Het Tijdschrifc dan surat kabar De Express. Ini lah senjata utama dari IP. Melalui surat kabarnya, IP berusaha meneror pemerintah Hindia-Belanda dengan tulisan-tulisan yang kritis. Salah satu contohnya adalah tulisan dari Wardi, yang berjudul Andai aku seorang Belanda.

Jumlah anggota IP tidak begitu poly, hanya 7300 orang, kebanyakan mereka merupakan peranakan, hanya 1500 yg pribumi. Sedikitnya jumlah anggota IP mungkin ditimbulkan sang peraturan Pemerintah Kolonial yang tertuang :

Pasal 111 Regerings-Reglement (RR), yg berbunyi "Bahwa perkumpulan-serikat atau persidangan-persidangan yg membicarakn soal pemerintahan (politik) atau membahayakan keamanan generik dihentikan pada Hindia Belanda".

Pasal ini merupakan tembok penghalang yang sukar ditembus oleh Indische Partij dalam mengembangkan jumlah Anggotanya. Biarpun jumlahnya sedikit, namun anggota-anggota yang tergabung dalam IP mempunyai kualitas yang baik. Mereka yang tergabung dalam IP adalah terpelajar muda yang mempunyai benih nasionalisme Hindia.

Indische Partij Tidak Berbadan Hukum

Jika IP nir berbadan aturan, ialah mereka nir diakui sang pemerintah, & mampu saja pada cap menjadi organisasi ilegal. Bukannya IP tidak mau berbadan hukum, tapi memang Pemerintah Hindia yang tidak mau memberikan pengakuan. Bagi pemerintah kolonial, IP merupakan musuh akbar yang wajib pada musnahkan.

Proses pengakuan bermula menurut pengajuan anggaran dasar organisasi. Hal ini pula yang dilakukan sang IP. Melihat anggaran dasar IP, dapat dicermati bahwa organisasi ini berusaha melawan pemerintah kolonial, & pasti ditolak sang pemerintah. Adapun alasan resmi berdasarkan Pemerintah Kolonial adalah :

Oleh karena perkumpulan itu berdasar politik & mengancam hendak Mengganggu keamanan umum, wajib tidak boleh pendiriannya, menurut pasal 111 RR

Oke, sekarang IP mengganti anggaran dasarnya yang tadinya bersifat radikal, sekarang diubah menjadi lebih moderat. Di dalam rapat tanggal 5 Maret 1913 pucuk pimpinan Indische Partij memutuskan untuk mengubah bunyi pasal 2 tentang tujuan Indische Partij. Setelah diubah bunyinya menjadi seperti berikut :

1. Memajukan kepentingan anggota di dalam segala lapangan, baik jasmani maupun rohani
2. Menambah kesentosaan kehidupan rakyat di Hindia Belanda.
3. Berdaya upaya menghilangkan segala rintangan dan Undang-undang Negara yang menghalangi terciptanya tujuan,
4. Minta diadakan undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang menunjang tercapainya tujuan

Sekali lagi, pemerintah menolak. Baginya ini hanyalah tipu makar menurut IP, sekali radikal tetap radikal. Secara resmi pemerintah menolak dengan alasan :

Menimbang bahwa perubahan yang diadakan pada pasal dua aturan dasar itu, sekali-kali nir bermaksud merubah dasar dan jiwa organisasi itu yg sebenarnya

 Akhir Cerita

Gubernur Jendral Idenburg.Wikipedia

1913. Pemerintah Hindia-Belanda berencana melaksanakan pesta besar-besaran memperingati 100 tahun Belanda bebas dari Prancis. Persta ini akan diadakan secara besar-besaran di negeri jajahan. Menanggapi hal ini, Suwardi marah besar, kemudian ini meluapkan kemarahannya dengan tulisannya, Andai aku Seorang Belanda (Als Ik Een Nederlander Was), Tulisan yang indah, sekaligus sangat menusuk pemerintah. Saya harapkan anda membaca dulu tulisan itu.

Tulisan Wardi, menimbulkan reaksi yang hebat dari pemerintah. Bahkan seorang Gubernur Jendral (Presiden kalau sekarang) harus mengeluarkan HakExorbinate Rechten(yakni hak menangkap bagi siapa saja yang membahayakan Belanda) untuk trio DWT.

Akhirnya Gubernur Jenderal Idenburg mengeluarkan surat keputusan tanggal 18 Agustus 1913 untuk mengasingkan Trio DWT. Beberapa tempat ditunjuk untuk mereka. Kupang untuk Tjipto Mangoenkoesoemo, Banda untuk R.M. Soewardi Soerjaningrat, dan Bengkulu untuk Douwes Dekker. Disamping itu ditetapkan pula dalam surat keputusan tanggal 18 Agustus 1913 bahwa mereka bebas berangkat keluar Hindia Belanda. Mereka bertiga memilih diasingkan di luar negeri, yaitu ke negeri Belanda. Mereka berangkat ke Negeri pengasingan tanggal 6 September 1913. Hari keberangkatannya ini diproklamasikan sebagai "Hari Raya Kebangsaan". Dengan diasingkannya ketiga pimpinan tersebut, maka secara Organisatoris Indische Partij tidak berperanan lagi di dalam pergerakan nasional Indonesia. Ternyata, pengasingan Tiga Serangkai ke negeri Belanda berpengaruh amat kuat pada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar

Dengan diasingkannya Trio DWT, habislah riwayat Indische Partij. Organisasi yang baru berusia lebih kurang 6 bulan itu, sekarang sudah dilarang buat dibangun kembali. Selama 6 bulan berdiri, IP telah berhasil menggoncang anjung politik Hindia Belanda. Walaupun hanya sementara waktu, namun ajaran IP tentang nasionalisme Hindia telah menyebar ke semua Hindia-Belanda.

Referensi

Sribd - Makalah Indische Partij Wikipedia

Bourbon

Read More

Kaum Moderat Indonesia : Petisi Soetardjo untuk Indonesia Ber-Parlemen

Ilustrasi : Sidang Volksraad

Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya parameter ketidak puasan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal De Jonge. Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J Kasimo,G.S.S.J Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong

Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan "suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama ". Tujuannya adalah" untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom) dalam batas Undang-undang Dasar kerajaan belanda laksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawarahan ". Usul yang dianggap menyimpang dari cita-cita kalangan pergerakan yang mengambil jalan yang radikal dan konservatif, petisi ini mendapat reaksi, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda.

Pers Belanda, sepertiPreanger Bode , Java Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh usul petisi sebagai suatu: "Permainan yang berbahaya ", revolusioner belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan.

Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club  berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri dengan keadaanya yang masih rentan dan rapuh untuk menjankan pemerintahan yang otonom. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Soetardjo. Pihak pemerintah Hindia-Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan perananan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup untuk mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia baik di dalam maupun di luar Volksraad reaksi terhadap usul petisi juga bermacam-macam.

Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap dan tidak mempunyai kekuatan. Pers Indonesia seperti “Surat Kabar Pemandangan, Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta Deli, Majalah Soeara Katholiek “ menyokong usul petisi. Oleh karena itu usul petisi dengari cepat tersebar luas di kalangan rakyat dan sebelum sidang Volksraad membicarakan secara khusus, kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini.

MenurutHarian Pemandangan saat usul ini dimajukan sangat terlambat, yaitu saat akan digantikannya Gubernur Jenderal De Jonge oleh Gubernur Jenderal Tjarda. Pada sidang Volksraad. Kemudian diputuskan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus tanggal 17 September 1936.

Pada tanggal 29 September 1936 selesai sidang perdebatan, diadakanlah pemungutan suara dimana petisi disetujui oleh Volksraad dengan perbandingan suara 26 suara setuju lawan 20 suara menolak. Dan pada tanggal1 Oktober 1936 petisi yang telah menjadi petisi Volksraad itu dikirim kepada Ratu, Staten-Generaal, dan Menteri Koloni di negeri Belanda.

Mas Sutardjo Kertohadikusumo

Sementara menunggu keputusan diterima atau tidak usul petisi tersebut maka untuk memperkuat dan memperjelas maksud petisi, pada persidangan Volksraad Juli 1937 Soetardjo  kembali mengajukan usul rencana Indonesia menuju " Indonesia berdiri sendiri ".

Rencana tersebut dibagi pada 2 tahap, masing-masing buat 5 tahun. Atas usul tadi wakil pemerintah Hindia Belanda pada sidang Volksraad menjawab bahwa pemerintah pula memiliki perhatian ke arah pemugaran pemerintahan Indonesia, tetapi karena usul itu amat luas sekali maka solusinya berada di tangan pemerintah pada negeri Belanda & Staten General.

Petisi ini kembali banyak menimbulkan tanggapan dari organisasi-organisasi gerakan rakyat seperti: Perhimpunan Indonesia (PI),Roekoen Pelajar Indonesia (Roepi), Gerakan Rakjat Indonesia (GERINDO), Perkumpulan Katholik  Indonesia (PPKI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII),PNI dan sebagainya.

Pada persidangan Volksraad bulan Juli 1938, Gubernur Jenderal Tardja  secara samar-samar telah membayangkan bahwa petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada menteri jajahan (berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Raad van Nederland-Indie , Adviseur voor Inlahdse Zaken, Directeur van Onderwijs en Eredienst) , telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang jelas.

Juga mengingat ketidakpastian akan kejadian-peristiwa di masa yg akan tiba ini, maka tidak dapatlah disetujui impian buat mengadakan konfrensi buat menyusun rencana bagi masa yg akan tiba. Akhirnya beliau menyarankan bahwa izin bagaimanapun petisi harus ditolak sebagai akibatnya perubahan secara prinsip bagi kadudukan Indonesia dan mengadakan konfrensi itu nir perlu diadakan.

Ratu Wilhemina (1880-1962)

Akhirnya dengan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 tanggal 14 November, petisi yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Wihelmina . Alasan penolakannya antara lain ialah: "Bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri".

Sutarjo Suryo hadikusumo  ( Wakil Persatuan Pegawai Bestuur) dalam Volksraad ( dewan rakyat ) pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutarjo. Petisi tersebut berisi permintaan kepada pemerintah Belanda agar diselenggarakan musyawarah antara wakil Belanda dan wakil rakyat Indonesia untuk suatu perubahan dalam waktu 10 tahun mendatang dengan memberikan status otonomi kepada rakyat indonesia dalam lingkungan kerajaan Belanda.

Sebelum Indonesia bisa berdiri-sendiri Sutarjo mengusulkan langkah-langkah :

1. Volksraad dijadikan parlemen sesungguhnya.

2. Direktur Departemen diberikan tanggung jawab.

3. Dibentuk dewan Kerajaan (Rijksraat ) sebagai badan tertinggi antara Belanda  dan Indonesia yang  anggota-anggotanya merupakan wakil-keduabelah pihak.

4. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya  asal-usul,cita-cita nya memihak    Indonesia

Menanggapi Petisi Sutarjo ini pemerintah Hindia Belanda membentuk Komisi Visman  yang diberi tugas untuk menggali aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia ke depannya. Pada hakekatnya komisi Visman hanya digunakan untuk memuaskan rakyat Indonesia mengenai keberadaannya di kemudian hari dan tidak sungguh-sungguh memihak pada rakyat . Komisi Visman tidak menghasilkan apa-apa dan tidak merubah keadaan Indonesia

Langkah-langkah baru pada pergerakan nasional perlu dilakukan karena terjadinya perubahan situasi. Gerakan-gerakan nonkoperatif kentara tidak menerima jalan, & sine qua non dibawah persetujuan pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda. Oleh karenanya, terdapat jalan buat meneruskan usaha lewat dewan warga . Partai-partai politik masih ada konvensi buat melakukan aksi beserta, sehingga timbul apa yang dikenal sebagai petisi Sutarjo pada lepas 15 Juli 1936.

Sutarjo mengajukan usul pada pemerintah Hindia Belanda supaya diadakan konferensi kerajaan Belanda yg membahas status politik Hindia Belanda. Ia menginginkan kejelasan status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yg berupa status swatantra, meskipun terdapat dalam batas pasal 1 Undang-undang Dasar kerajaan Belanda. Hal ini dimaksudkan supaya tercapai kerja sama yg mendorong warga buat memajukan negerinya dengan rencana yang mantap pada menentukan kebijakan politik, ekonomi & sosial. Jelas bahwa petisi ini bersifat moderat dan kooperatif melalui cara-cara yg sah pada Dewan Rakyat.

Petisi yg ditandatangani I.J. Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung & Kwo Kwat Tiong bisa dicermati menjadi upaya untuk keluar menurut jalan sempit yg dilewati para nasionalis. Berbagai pihak memberikan kritik. Sebagian mengungkapkan bahwa promotor petisi itu tidak terdapat bedanya menggunakan peminta-peminta yg minta dikasihani, sedangkan yang lain mengungkapkan petisi itu mengurangi perjuangan otonomi. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu mengurangi perjuangan swatantra. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu & Vaderlandse Club (VC) menduga hal itu terlalu prematur. Partai Kristen, Partai Katolik, & kaum Indo berpandangan bahwa petisi tersebut diajukan dalam saat yang nir sempurna, lantaran perkara-masalah lain yg lebih akbar dan sedang dihadapi.

Meskipun dalam Dewan Rakyat lebih poly menyetujui petisi itu, tetapi pemerintah menduga masih terlalu prematur & otonomi yang diusulkan dipercaya tidak wajar. Menggunakan kata lain, pemerintah nir menginginkan adanya perubahan yg dipercaya membuka peluang yg mengancam runtuhnya bangunan kolonial.

Makin majunya tuntutan para nasionalis moderat membuktikan runtuhnya politik etis yang selalu didambakan, karena pemerintah masih memegang kuat paternalismenya dan tidak berniat baik dalam memberikan kebebasan hakiki, sehingga dapat diramalkan bahwa petisi sutarjo itu tidak akan berhasil. Para nasionalis sendiri menganggap bahwa petisi harus disebarluaskan ke tengah masyarakat. Pada tahun 1938 banyak diselenggarakan rapat untuk mendukung petisi itu. Rapat-rapat itu merupakan suatu usaha gigih yang dilakukan para nasionalis waktu itu salah satu runtut dari petisi ini adalah di bentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI)  adalah suatu organisasi payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri pada tanggal21 Mei1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta dengan tuntuta "Indonesia Berparlemen " .

Sumber : Pengantar Sejarah Indonesia,Sartono Kartodirjo

Editor : Imam Maulana Al Fatih

Bourbon

Read More

Sejarah Diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional

Source: hariandepok.Com

Mungkin selama ini banyak dari kita yang bertanya-tanya mengapa perayaan Hari Kebangkitan Nasional Negara Indonesia  jatuh pada tanggal 20 Mei? Menurut sejarah, penentuan Hari Kebangkitan Nasional ini terkait dengan Politik Historiografi atau politik penulisan sejarah dari pemerintahan, bukan sudut pandang sejarah itu sendiri.

Pada tanggal 20 Mei 1948 untuk pertama kalinya diperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-40 di Istana Kepresidenan, Yogyakarta. Ceritanya pada saat itu negara dalam keadaan krisis politik internal yang cukup serius dan terjadi agresi militer Belanda. Kondisi Pemerintah masa itu memerlukan sebuah organisasi yang mampu mewakili kepentingan nasional.  Pemerintah berusaha mencari unsur pemersatu, sehingga masing-masing kelompok atau faksi yang begitu banyak tidak berjalan pada relnya sendiri-sendiri. Pilihan sebagai pemersatu akhirnya jatuh pada Organisasi Budi Utomo? Mengapa memilih Budi Utomo? Karena organisasi ini dianggap sebagai organisasi paling moderat, dan nasionalis.

Boedi Oetomo(source: wikepedia.Org)

Singkat cerita, negara kita pada masa itu masih rapuh lebih kurang 3 tahun baru merdeka dari penjajah. Ada gangguan-gangguan terhadap pemerintah Indonesia, berdasarkan eksternal & internal. Kondisi gangguan eksternal yang terjadi adalah ketika Belanda masih ingin dan berusaha masuk ke Indonesia, sehingga tahun 1947 terjadilah serangan militer Belanda yg pertama. Dampaknya banyak daerah Indonesia diduduki, termasuk bunda kota Jakarta. Sehingga Pemerintahan berpindah ke Yogyakarta. Bukan itu saja, buat bisa pulang ke Indonesia, Belanda tidak ragu buat mensponsori pembentukan negara-negara "bonekadanquot; buat menggrogoti keuutuhan Indonesia yg masih baru merdeka. Selain itu, situasi politik pada negeri diwarnai sang banyak partai politik menggunakan basis ideologi. Beberapa partai politik itu bahkan mempunyai milisi bersenjata. Kondisi ini berpotensi memunculkan konflik internal pada Republik Indonesia yang baru berdiri. Kondisi internal dan eksternal misalnya itu berdampak pada kestabilan politik, keamanan, & perekonomian & keutuhan Republik Indonesia. Sejarah mencacatat sudah terjadi kondisi kekurangan pasokan beras dampak blokade Belanda ketika serangan militer. Lalu syarat keuangan negara yang rapuh, uang dicetak tanpa perhitungan yang pasti, sebagai akibatnya menyebabkan terjadinya fenomena inflasi hebat. Bersamaa dengan itu, negara-negara "bonekadanquot;(federal) bermunculan dengan dukungan dari Belanda.

Republik Indonesia yang masih muda ini harus diselamatkan. Kondisi yang gawat ini disikapi arif oleh pemimpin bangsa. Mereka menyadari  perlu pengkondisian agar Republik tercinta bisa terus bersatu dan betahan sampai kedepan. Sejarawan Taufik Abdullah menulis, "Dalam keadaan Republik yang krusial itu, sebuah simbol baru dibutuhkan"(May 2008 and One Hundred Years Ago: History, Myth and Consciousess" jurnal Masyarakat Indonesia, No 2, 2008).

Menurut sejarawan lain Rushdy Husein, Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) & Radjiman Wedyodiningrat mengusulkan dalam Soekarno-Hatta & Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo agar memperingati berdirinya Boedi Oetomo dalam tanggal 20 Mei 1948 sebagai hari kebangkitan Nasional(dalam saat itu menggunakan istilah Kebangunan Nasional) yg ke-40. Namun menurut Soerwardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) dalam "Dari kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaandanquot; inisiatif itu datang menurut Soekarno(Majalah Historia angka 20, tahun II, 2014). Tanggal 20 Mei 1908 dimaknai sang Presiden Soekarno menjadi hari krusial dam mulia buat bangsa karena pada ketika itu Budi Utomo berdiri, menjadi sebuah organisasi kebangsaan yang memiliki tujuan mulia yaitu menyatukan masyarakat sebagai akibatnya menjadi bangsa yg akbar.

Poster peringatan 40 tahun Hari Kebangkitan Nasional pertama di gelar pada 20 mei 1948 pada istana kepresidenan, Yogyakarta(source: Historia.Id)

Rencana peringatan Hari Kebangkita Bangsa (Kebangungan Bangsa) dipersiapakn dengan susunan panitia yang terdiri dari berbagai perwakilan golongan dan partai bukan dari pemerintah. Hasilnya tersusun panitia dari tokoh masyrakat dari berbagai kekuatan sosial politik. Kepanitiaan pusat dipimpin Soewardi Soerjaningrat(Ki Hadjar Dewantara) dengan anggota: Tjugito(tokoh PKI mewakili FDR),  A.M Sangadji(Masyumi), Sabilal Rasjad(PNI), Ny. A Hilal(Kongres Wanita Indonesia), Tatang Mahmud (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) dan H. Benyamin(Gerakan Pemuda Islam Indonesia).

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-40 menghasilkan "Dokumen Kesatuan Nasionaldanquot; yang tetapkan tanggal 20 Mei 1908 menjadi waktu permulaan menggalang kesatuan sikap acara dan tindakan. Dokumen ini ditandatangani partai politik, serikat buruh dan tani, aneka macam kelompol keagamaan, kebudayaan, keguruan, kewanitaan, kepanduan, dan sebagainya. Pemerintah pada peringatan tahun 1948 ini ingin memberi catatan pada bangsa bahwa tercapainya kemerdekaan sudah diawali oleh proses pergerkan yang sudah berlangsung 40 tahun yg lalu. Dan keikutsertaan banyak sekali golongan & partai politik pada kepanitian peringatan berusaha buat menyaimpaikan "pesan" ajakan persatuan.

Dalam bepergian mencapai keinginan luhur menuju kemerdekaan dari penjajah, pembodohan, dan penindasan, bangsa ini telah melalui proses yang panjang dan berliku. Bangsa ini terpaksa wajib menelan pil pahit kebijakan imperialis misalnya praktek tanam paksa dan segregasi sosial. Namun bangsa ini ternyata bisa bangkit & berdiri tegak melawan seluruh itu. Timbulnya kesadaraan berbangsa & bernegara, cita-cita buat bebas dan merdeka. Momentum Budi Utomo 1908 yg dimaknai sebagai kebangkitan Nasional memiliki benang merah dengan beberapa momen krusial pada pergerakan bangsa misalnya Sumpah Pemuda 1928 & Proklamasi kemerdekaan 1945. Semua utuk tujuan merdeka..!!!

Sumber: Kenali Sejarahmu Raih Masa Depanmu

Bourbon

Read More

Pengaruh Revolusi Prancis, Amerika, dan Rusia Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia

1. Revolusi Prancis

Bentuk pemerintahan Prancis, yaitu monarki absolutisme atau raja berkuasa secara mutlak. Revolusi Prancis lahir karena ketidakadilan politik pada menentukan pegawai dan raja Prancis (Raja Louis XVI) melakukan pengeluaran keuangan secara berlebihan. Pada revolusi Prancis ada tokoh pembaharuan seperti:

a. Montesquieu, dengan Trias Politica yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

b. John Locke, pendapat untuk membuat Undang-Undang untuk membatasi kerja pemerintah.

c. Voltaire, yaitu tokoh yang mengecam pemerintah otokrasi Raja Louis XVI. d. J.J. Rousseau, yaitu tokoh yang berpendapat agar sistem pemerintahan demokrasi diterapkan di Prancis.

Pada 9 Juli 1789 dibentuk badan yang bertugas merancang undang-undang, yaitu Assembly National Constituante (Dewan Nasional Konstituante). Pasca revolusi Prancis, bentuk negara Prancis berubah menjadi republik dan diberlakukan pemilu yang memilih Napoleon Bonaparte sebagai pemimpin. Pengaruh revolusi Prancis bagi pergerakan nasionalisme Indonesia, yaitu lahirnya paham liberalisme, demokrasi, bentuk negara republik, penegakan HAM dan menjadikan undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Indonesia juga menerapkan Trias Politica, yaitu legislatif (oleh MPR dan DPR), eksekutif (oleh Presiden dan Menteri) dan yudikatif (oleh Mahkamah Agung Konstitusi dan Mahkamah Yudisial).

Dua. Revolusi Amerika

Di Amerika poly terbentuk koloni orang Eropa yang mempunyai pelabuhan, tujuan, peraturan dan menujuk pemimpin sendiri. Perekonomian kolonikoloni yang baik menarik perhatian Inggris & Prancis untuk menguasai koloni Amerika dengan menguasai lembah sungai Mississippi. Akibatnya terjadi perang Laut Tujuh Tahun (1756- 1763). Perang ini dimenangkan sang Inggris menggunakan Perjanjian Paris (1763). Perjanjian tersebut menyatakan bahwa wilayah timur Mississippi hak milik Inggris dan hak barat Mississippi hak milik Prancis, dan Prancis harus menyerahkan India ke Inggris.

Pada 16 Desember 1973, timbul pembantaian di pelabuhan Boston atau Boston Tea Party yang dilakukan oleh koloni. Akhirnya dilakukan Kongres Kontinental di Philadelphia, yaitu pada 5 Desember 1774 menghasilkan deklarasi hak dan keluhan (Declaration of Right and Grievances).

Pada Perjanjian Paris (1783), Inggris memberi pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan kepada 13 koloni (Amerika Serikat).Pengaruh revolusi Amerika bagi pergerakan nasionalisme Indonesia, yaitu pengakuan HAM dan pemikiran demokrasi untuk mencapai kemerdekaan.

3. Revolusi Rusia

Revolusi Rusia bertujuan buat mendirikan pemerintahan yg peduli terhadap warga & menurunkan kekuasaan feodal serta pemerintahan Tsar Nicholas II. Perang Dunia II menciptakan keadaan warga Rusia semakin jelek. Revolusi Rusia dipelopori oleh tokoh intelektual yang beraliran komunis radikal (Communist Manifesto) sinkron pemikiran Friedrich Engels dan Karl Marx. Ketika terjadi Revolusi Rusia terdapat dua partai yaitu partai Mensyewik (partai sosialis) dan partai Bolsyewik (partai radikal) yg memiliki tujuan buat menurunkan kekuasaan Tsar Nicholas II.

Runtuhnya kekuasaan Tsar Nicholas II digantikan oleh Alexander Kerensky dari partai Mensyewik. Kepemimpinan Alexander Kerensky mendapat perlawanan dari Vladimir Lenin (partai Bolsyewik) yang berkeinginan mewujudkan masyarakat tanpa kelas (kaum proletariat). Pengaruh revolusi Rusia bagi pergerakan nasionalisme Indonesia yaitu terbentuknya pergerakan nasional dengan ideologi sosialisme dan komunisme untuk mengusir penjajahan Belanda

Bourbon

Read More