Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid yg lebih dikenal menggunakan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat dalam lepas 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur menjadi presiden tidak terlepas berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yg menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat dukungan partai-partai Islam yg tergabung pada Poros Tengah, Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain yakni Megawati Soekarno Putri pada pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan bunyi pada rapat sempurna ke-13 MPR.

Megawati Soekarno Putri sendiri terpilih menjadi wakil presiden sehabis mengungguli Hamzah Haz dalam pemilihan wakil presiden melalui pemungutan suara jua. Ia dilantik sebagai wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999.

Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan keinginan reformasi diawali dengan menciptakan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi menurut partai-partai politik yg sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yakni PKB, Golkar, PPP, PAN, PK & PDI-P. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Selain itu, pemerintah berpandangan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ke 2 departemen tadi bisa ditangani oleh warga sendiri.

Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan adalah galat satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial & politik mengingat departemen ini adalah keliru satu alat pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan media massa terutama media massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

Pembubaran Departemen Penerangan & Sosial diiringi menggunakan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui Keputusan Presiden No. 355/M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Sedangkan penerangan mengenai tugas dan fungsi termasuk susunan organisasi & rapikan kerja departemen ini tertuang pada Keputusan Presiden No. 136 tahun 1999 tanggal 10 November 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berdasarkan Keputusan Presiden No. 165 tahun 2000 lepas 23 November 2000.

Pembentukan departemen ini mempunyai nilai strategis mengingat sampai masa pemerintahan Presiden Habibie, sektor kelautan Indonesia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam besar justru belum menerima perhatian berfokus berdasarkan pemerintah sebelumnya. Selain explorasi & eksploitasi asal daya kelautan, banyak sekali kegiatan ekonomi yg terkait pribadi dengan laut meliputi pariwisata, pengangkutan laut, pabrik dan perawatan kapal dan pengembangan budi daya laut melalui pemanfaatan bioteknologi.

A. Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakilwakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. Selain amandemen tersebut, upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan juga menyentuh institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas unsur TNI dan Polri.

Institusi ini kerap dimanfaatkan oleh Pemerintah Orde Baru buat melanggengkan kekuasaan terutama dalam melakukan tindakan represif terhadap gerakan demokrasi. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia juga merupakan upaya buat mengembalikan fungsi masing-masing unsur tadi. TNI bisa memfokuskan diri pada menjaga kedaulatan daerah Republik Indonesia berdasarkan ancaman kekuatan asing, ad interim Polri dapat lebih berkonsentrasi pada menjaga keamanan & ketertiban.

Masalah lain yg menjadi pekerjaan tempat tinggal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid merupakan upaya untuk merampungkan banyak sekali kasus KKN yang dilakukan dalam masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai masalah KKN tersebut kembali dibuka dalam tanggal 6 Desember 1999 & terfokus pada apa yg sudah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Tetapi dengan alasan kesehatan, proses hukum terhadap Soeharto belum dapat dilanjutkan. Kendati proses aturan belum bisa dilanjutkan, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Presiden Soeharto menjadi tahanan kota dan tidak boleh perjalanan ke luar negeri. Pada lepas tiga Agustus 2000 Soeharto ditetapkan menjadi terdakwa terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya.

Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid merupakan pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa buat menjalankan keyakinan mereka yg beragama Konghucu melalui Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 tentang pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid berupaya mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama tetapi di sisi lain ia justru mengambil sikap yg berseberangan dengan perilaku partai politik pendukungnya terutama dalam masalah komunisme dan perkara Israel.

Sikap Presiden Abdurrahman Wahid yg cenderung mendukung pluralisme pada masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak gerombolan minoritas merupakan keliru satu titik awal munculnya banyak sekali aksi penolakan terhadap kebijakan dan gagasan-gagasannya. Dalam perkara komunisme, Presiden Abdurrahman Wahid melontarkan gagasan kontroversial yaitu gagasan buat mencabut Tap.MPRS No.XXV tahun 1966 tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia & penyebaran Marxisme & Leninisme. Gagasan tersebut menerima tantangan dari kalangan Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh organisasi massa dan partai politik Islam. Berbagai reaksi tadi membuat Presiden Abdurrahman Wahid mengurungkan niatnya untuk membawa planning dan gagasannya ke Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000.

Selain masalah komunisme, benturan Presiden Abdurrahman Wahid menggunakan organisasi massa dan partai politik Islam yg notabene justru menjadi pendukungnya waktu beliau terpilih sebagai presiden adalah gagasannya buat membuka interaksi dagang menggunakan Israel.

Gagasannya tersebut menerima tantangan keras mengingat Israel adalah negara yang menjajah & sudah banyak melakukan tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap warga Palestina yang secara umum dikuasai beragama Islam. Membuka hubungan dagang menggunakan Israel sama saja menggunakan melanggar apa yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yg menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yg menyerukan agar penjajahan pada atas dunia dihapuskan.

Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas berdasarkan akumulasi banyak sekali gagasan & keputusannya yang kontroversial & menerima tantangan keras dari banyak sekali organisasi massa dan partai politik Islam yg semula mendukungnya kecuali NU & PKB. Keduanya adalah pendukung setia Presiden Abdurrahman Wahid hingga akhir masa pemerintahannya. Selain gagasannya yg kontroversial tentang pencabutan Tap.MPRS mengenai pelarangan komunisme & gagasan pembukaan interaksi dagang dengan Israel, interaksi Presiden Abdurrahman Wahid menggunakan DPR & bahkan dengan beberapa menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang nir harmonis.

Penyebab ketidakharmonisan tersebut berawal menurut seringnya presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa menaruh keterangan yg bisa diterima sang DPR. Pemberhentian Laksamana Sukardi menjadi Menteri Negara Penanaman Modal dan Jusuf Kalla menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan bahkan menyebabkan DPR mengajukan hak interpelasinya.

Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis seiring dengan adanya dugaan bahwa presiden terlibat pada pencairan & penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebanyak 35 miliar rupiah dan dana donasi Sultan Brunei Darussalam sebanyak 2 juta dollar Alaihi Salam. DPR akhirnya membangun Panitia Khusus (Pansus) buat melakukan penyelidikan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid pada kasus tersebut. (Gonggong, Asy?Arie ed, 2005: 220)

Pada 1 Februari 2001 DPR menyetujui dan menerima hasil kerja Pansus. Keputusan tersebut diikuti dengan dengan memorandum yang dikeluarkan DPR berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7 untuk mengingatkan bahwa presiden telah melanggar haluan negara yaitu melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan melanggar Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN. (Gonggong &Asy’asri ed 2005:221) Presiden Abdurrahman Wahid tidak menerima isi memorandum tersebut karena dianggap tidak memenuhi landasan konstitusional.

DPR sendiri kembali mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2000. Rapat tersebut memberikan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan presiden terhadap memorandum pertama.

Hubungan antara presiden dan DPR semakin memanas seiring dengan ancaman presiden terhadap DPR. Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar Sidang Istimewa MPR, maka presiden akan mengumumkan keadaan darurat, mempercepat penyelenggaraan pemilu yang bermakna pula akan terjadi pergantian anggota DPR, dan memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah orang tertentu yang dianggap menjadi tokoh yang aktif menyudutkan pemerintah.

Situasi ini juga meningkatkan ketegangan para pendukung presiden dan pendukung sikap DPR di tingkat akar rumput. Ribuan pendukung presiden terutama yang tinggal di kota-kota di Jawa Timur melakukan aksi menentang diadakannya Sidang Istimewa MPR yang dapat menjatuhkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Aksi ini berujung pada pengrusakan dan pembakaran berbagai fasilitas umum dan gedung termasuk kantor cabang milik sejumlah partai politik dan organisasi massa yang dianggap mendukung DPR untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Dua hari menjelang pelaksanaan Sidang Paipurna DPR, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunai yang diduga melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Hasil akhir pemeriksaan ini disampaikan Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pimpinan DPR tanggal 28 Mei 2001.

Ketegangan antara pendukung presiden dan pendukung diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR tidak menyurutkan niat DPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Presiden sendiri menganggap bahwa landasan hukum memorandum kedua belum jelas. DPR akhirnya menyelenggarakan rapat paripurna untuk meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais. Di sisi lain Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatan presiden dan sebaliknya menganggap bahwa sidang istimewa tersebut melanggar tata tertib MPR sehingga tidak sah dan illegal..

Menyadari posisinya yang terancam, presiden selanjutnya mengeluarkan Maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001. Maklumat tersebut selanjutnya disebut Dekrit Presiden. Secara umum dekrit tersebut berisi tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun dan menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru sekaligus membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Namun isi dekrit tersebut tidak dapat dijalankan terutama karena TNI dan Polri yang diperintahkan untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan tidak melaksanakan tugasnya. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI Widodo AS, sejak Januari 2001, baik TNI maupun Polri konsisten untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis.

Sikap TNI dan Polri tersebut turut memuluskan jalan bagi MPR untuk kembali menggelar Sidang Istimewa dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk menerima atau menolak Rancangan Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan Rancangan Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia.

Seluruh anggota MPR yang hadir menerima dua ketetapan tersebut. Presiden dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI. Dengan demikian MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001.

Bourbon

Read More

Kisah Horror Mall Klender, Jakarta Pasca Kerusuhan Mei 98

Saat bencana Kerusuhan Mei 1998 terjadi di Jakarta, poly sekali mall yang sebagai target. Salah satunya adalah Mall Klender yg terletak pada Jakarta Timur. Saat ini mall ini sudah berganti nama menjadi Mall Citra.

Mall Klender menjadi salah satu target pembakaran. Diduga bertenaga pembakaran ini disengaja buat membentuk syarat supaya lebih chaos.

Terbakarnya Mal Klender adalah zenit ketidakpuasan massa atas krisis ekonomi. Insiden itu terjadi sepekan sehabis pemerintah Indonesia mengumumkan penaikkan harga Bahan Bakar Minyak sebagai Rp1.200 per liter. Spiral kekerasan timbul di seantero Jakarta. Penjarahan toko-toko milik etnis Tionghoa mulai terjadi pada 13 Mei 1998, waktu empat mahasiswa Universitas Trisaksi ditembak aparat di depan kampus. Penembakan aktivis membakar amarah massa, yg ganti menumpahkan kemarahan pada toko-toko milik etnis Tionghoa yang dituding bertanggung jawab atas krisis ekonomi.

Pada puncak kerusuhan ribuan toko memasang tulisan 'milik pribumi' supaya selamat menurut amukan massa. Kawasan elit seperti Menteng dijaga tank-tank tentara. Namun bagi penduduk Tionghoa di pusat perdagangan misalnya Glodok, mereka wajib mengandalkan diri sendiri. Hasilnya berakhir tragis menggunakan pembantaian dan pembakaran besar -besaran.

Tetapi yang mengerikannya adalah waktu pembakaran dilakukan terdapat pengunjung dan karyawan yang terperangkap pada dalamnya. Konon korban yang terbakar hampir terdapat 450 orang. Jadi tidak heran bila mall ini menjadi penuh dengan cerita mistis.

Sekarang, selesainya 20 tahun berlalu, mall ini tetap menyisakan cerita hantu dan rasa menakutkan bagi orang Jakarta terutama warga sekitar. Banyak sekali cerita hantu yang beredar. Contohnya beberapa hari sesudah insiden pembakaran, penduduk sekitar masih mendengar bunyi tangisan & teriakan orang minta tolong secara sayup-sayup menurut pada gedung. Padahal gedung itu jelas-jelas telah kosong setelah insiden pembakaran.

Tidak hanya itu. Ketika sudah beroperasi pulang, terkadang beberapa pedagang jua mengakui mencium bau-bau anyir misalnya mayat atau bau yang tidak jelas.

Kisah-kisah nyata hantu juga beredar luas.  Misalnya cerita seorang ayah dan anak yang baru tiba dari Magelang ingin menuju rumah kontrakan baru mereka di perumahan Klender. Saat itu tahun 2000, atau dua tahun setelah tragedi Mei. Ayah dan anak itu tiba di terminal Pulo Gadung pada pukul dua pagi.

Sekedar berita, dalam saat tahun 2000, Jakarta belum seramai saat ini. Mereka naik metromini & turun di daerah Kebon Singkong. Setelah melewati berbagai bepergian akhirnya mereka hingga di halte buat menanti angkot menuju Kampung Sumur. Karena bukan orang orisinil Jakarta, mereka berdua menunggu pada halte yg sempurna di depan Mall Klender tanpa mengetahui cerita seram pada belakangnya.

Beberapa saat mereka duduk, timbul seorang perempuan menurut arah Mall Klender. Wanita itu duduk begitu saja. Tak selang beberapa usang, oleh ayah langsung menarik tangan putranya dan mengajak pergi. Penasaran mengapa pergi, oleh anak pun penasaran. Ternyata si Ayah melihat perempuan itu bukan insan. Seluruh tubuhnya hitam gosong.

Cerita lainnya, tentang hantu yang menyamar jadi satpam. Saat itu, terdapat seorang satpam yang menerima tugas malam jaga bertiga beserta temannya. Saat datang waktunya pusat perbelanjaan itu tutup, ketiga petugas jaga ini diwajibkan menyelusuri mall berdasarkan lantai teratas sampai lantai terbawah sebelum pulang.

Entah bagaimana ceritanya, oleh satpam ini tertinggal oleh ke 2 temannya yg telah menuju lantai atas. Tidak ingin tertinggal jauh, dia pribadi berlari menyusul. Ditemukanlah galat satu temannya di lantai tiga. Mereka pun meyusuri lantai yg, syahdan, merupakan lantai dengan jumlah mayat gosong terbanyak ditemukan. Awalnya beliau tidak menyadari jika terdapat sesuatu yg nir beres, hingga beberapa waktu lalu beliau pun sadar. Dari tersebut, suara gema sepatu yg terdengar hanyalah bunyi sepatu dia, tidak terdengar sedikitpun suara sepatu menurut temannya.

?Temannya? Itu tetap berjalan kemudian berbelok di lorong dan hilang dari pandangan. Si satpam melihat situasi mulai nir benar, berlari mencoba mengejar temannya. Alangkah terkejutnya ketika dia berbelok. Temannya itu sudah nir terlihat. Yang ada hanyalah bau yg sangat busuk.

Tanpa pikir panjang, si satpam langsung berlari ke lantai bawah. Betapa kagetnya ketika dia melihat temannya yg beberapa mnt lalu menghilang pada lantai tiga sekarang sudah di situ. Lebih anehnya lagi, oleh teman bersikeras menyanggah dirinya ikut ke lantai 3. Dia berdasarkan tadi hanya berdiri pada lobi sambil menunggu si satpam.

Asal: OA Historypedia Line

Bourbon

Read More

Perkembangan Politik dan Ekonomi Serta Perubahan Masyarakat di Indonesia Pada Masa Reformasi

Pada 21 Mei 1998 kekuasaan Soeharto diserahkan kepada B.J. Habibie tanpa diikuti pergantian rezim & pemilu.

Source: nasonal.Kompas.Com

Masa kepemimpinan B.J. Habibie berhasil menyelesaikan masalah TimorTimur dengan meminta bantuan PBB dan melakukan perundingan Tripartit (yaitu Indonesia-Portugal-PBB. PBB membantu menyelesaikan masalah Timor-Timur dengan membentuk United Nations Assistance Mission in East Timor (UNAMET). Hasil keputusan pada 30 Agustus 1999, menyatakan bahwa Timor-Timur tidak termasuk wilayah NKRI.

Pemilu yang berlangsung pada 7 Juni 1999 terdiri berdasarkan 5 parpol, yaitu PDI Perjuangan, GOLKAR, PPP, PAN dan PKB. Pada masa ini, kepala Majelis Permusyawaratan Rakyat dipegang sang Amin Rais & ketua DPR oleh Akbar Tanjung. Berlangsungnya sidang generik MPR berhasil menetapkan K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Kabinet

yg dibuat sang Abdurrahman Wahid bernama Kabinet Persatuan Nasional. Pada kepemimpinan Abdurrahman Wahid, krisis ekonomi masih terjadi dan berhasil mengubah nama daerah Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid dipercaya kurang cakap memimpin sehingga terjadi Bruneigate dan Buloggate. Selain itu, MPR juga menggelar sidang pertanggungjawaban kinerja presiden.

Pada 23 Juli 2001 diadakan Dekrit Presiden yang berisi mengenai:

1. Membekukan MPR & DPR RI.

Dua. Mengembalikan kedaulatan ke tangan masyarakat serta menyusun badan-badan penyelenggaraan pemilu dalam saat satu tahun.

Tiga. Menyelamatkan gerakan reformasi berdasarkan unsur orde baru dengan membekukan Partai GOLKAR dan keputusan Mahkamah Agung (MA).

MPR selanjutnya menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI & memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI, dengan didampingi Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden RI. Pasangan pemimpin ini membentuk Kabinet Gotong Royong.

Pada kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Aceh akan diberi otonomi khusus dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh tidak menerima keputusan tersebut sehingga menimbulkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yg menuntut Aceh buat merdeka. Melalui persetujuan DPR, diadakan operasi militer pada Aceh untuk mengendalikan GAM. Pada masa Megawati Soekarnoputri juga terjadi peristiwa pengeboman di Legian, Kuta Bali serta pengeboman di Hotel J.W. Marriot di Jakarta. Konflik pada Indonesia semakin memburuk dengan adanya kasus pelarian dana penyehatan bank (BLBI) & terjadinya konflik sosial di aneka macam wilayah di Indonesia. Tetapi dalam masa Megawati terjadi pemilu pemilihan Presiden pertama di Indonesia yg dimenangkan sang Susilo Bambang Yudhoyono.

Bourbon

Read More

Foto Bersejarah: Galeri Foto Kerusuhan 13-15 Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 akan terus diingat oleh banyak orang Indonesia khususnya warga di kota-kota besar. Dimana kerusuhan itu sendiri memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Kerusuhanini sendiri mulanya diawali dengan krisis finansial Asia yang memukul ekonomi Indonesia dan penembakan empah  mahasiswa trisaksi pada 12 Mei 1998.

Akhirnya pada 13-15 Mei 1998 situasi tidak terkendali. Penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran, terjadi dimana-mana. Baik etnis Tionghoa atau pun Pribumi semua menjadi korban. Sampai sekarang ini tidak jelas mengapa peristiwa tersebut terjadi. Apakah itu terjadi karena spontanitas atau ada dalang intelektual dibalik semua kerusuhan itu?

Tidak perlu saling menuduh. Paling tidak sekarang kita berupaya agar peristiwa pahit tersebut tidak terulang lagi. Peristiwa tersebut menjadi pengingat agar kita tidak salah langkah dan jatuh ke lubang yang sama. Berikut ini adalah adalah foto-foto yang menggambarkan kerusuhan tersebut:

Etnis Tionghoa Menjadi Target. Foto Lim Sioe Liong(Sudono Salim) menjadi sasaran amukan massa. Sumber: ABC

Berjalan di sekitar reruntuhan yang terbakar. Banyak wanita etnis Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan. Sumber: CNN

TNI Berpatroli pasca kerusuhan 13-15 Mei 1998. Sumber: benarnews.org

Menjarah komputer. Sumber: tionghoa.info

Tampak menduduk menjarah supermarket berdasarkan dari keranjang dan jarahan yang mereka bawa. Sumber: tionghoa.info

Massa mengamuk berusaha membalikan mobil di ruas jalan jakarta. Sumber: tionghoa.info

salah satu massa menjarah kursi di tengah kobaran api. Sumber: tionghoa.info

Salah satu kondisi toko milik etnis Tionghoa sehabis dijarah massa. Sumber: tionghoa.info

Bank BCA pun dibakar massa. Sumber: tionghoa.info

Salah satu pusat elektronik terkenal Glodok juga tak luput dari amukan massa. Sumber: The Lens Youtube

Glodok terlihat lebih dekat. Sumber: The Lens Youtube

Sekarang menjadi Roxysquare. Sumber: The Lens Youtube

Tampak spanduk dukungan reformasi. Di Jalan Pecenongan

Mall Klender salah satu ikon kerusuhan 1998. Sumber: Hipwee

Tampak pembakaran di dekat mall citraland. Sumber: yukepo.com

Upaya pemadaman gedung yang terbakar.Sumber: yukepo.com

Menghadapi tekanan besar, akhirnya Soeharto mengundurkan diri

Bourbon

Read More

Krisis Multidimensional Di Penghujung Era Pemerintahan Orde Baru

Sebelum membicarakan krisis multidimensional ada baiknya kita mengetahui kondisi Ekonomi Indonesia sebelum terjadinya krisis tersebut. Sudah tentu kondisi ekonomi suatu bangsa akan begitu mempengaruhi aspek-aspek sosial dalam kehidupan masyarakat kebanyakan. Krisis apapun yang terjadi pada umumnya di berbagai dunia tidak lebih dari efek kondisi ekonomi yang krisis juga. Krisis ekonomi seolah-olah jadi pemicu munculnya krisis turunan yang berupa, krisis sosial, politik, keamanan.

Sebelum rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998 akibat krisis multidimensional. Terjadi krisis ekonomi yang hebat pada tahun 1997 yang menerpa negara asia kebanyakan termasuk dalam hal Indonesia juga terkena krisis ekonomi moneter tersebut. Krisis moneter ini mula-mula melanda Thailand yang bermasalah dengan mata uangnya “Baht” yang nilainya jatuh terhadap dolar US.

Dimana pemerintah Thailand pada waktu itu juga mengalami krisis devisa juga dan terlilit hutang juga. Akhirnya krisis ini menular hampir ke banyak negara Asia yang menyebabkan mata uang negara asia berguguran jatuh tidak mampu menahan krisis. Indonesia dalam hal ini salah satu negara Asia yang mengalami krisis terparah.

Ini disebabkan oleh jeleknya tata kelola atau manajemen keuangan Indonesia. Krisis ini akhirnya berdampak pada komponen moneter lain. Tingginya inflasi, turunnya nilai mata uang, turunnya pendapat kapita secara drastis, pertumbuhan ekonomi yang minus, serta bertambahnya angka kemiskinan secara drastis.

Adanya krisis ekonomi moneter tersebut melahirkan krisis-krisis baru bagi Indonesia. Secara umum ada tiga krisis yang muncul akibat permasalahan ekonomi. Krisis Politik, Krisis Sosial, dan Krisis Hukum. Kumpulan krisis inilah yang bisa disebut sebagai krisis multidimensional.

Krisis politik ini mencakup lingkungan kekuasaan. Presiden Soeharto dalam hal ini tidak mendapatkan kepercayaan rakyat lagi untuk menyelesaikan krisis-krisis yang terjadi pada waktu itu. Stabilitas yang selama ini menjadi tameng status quo dianggap sebagai biang keladi represi politik dan ideologi.5 Masyarakat pada waktu itu menginginkan kebebasan berpolitik dan dibukanya kran kebebasan berserikat dan berkumpul.

Hukum yang seharus sebagai pengawas kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden dan jajarannya malah berlaku sebagai pelayan kekuasaan eksekutif. Tentunya ini melanggar konstitusi UUD 1945 serta prinsip-prinsip kekuasaan trias politika yang mementingkan pembagian kekuasaan dan saling melakukan koreksi kekuasaan.

Krisis Hukum yang terjadi pada masa Orde Baru bisa dilihat banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi selama masa Pemerintahan Orde Baru. Kasus yang seharusnya diungkapkan dalam ranah pengadilan, hilang begitu saja. Padahal terhitung banyak kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru.

Kasus-kasus tersebut bahkan sampai zaman reformasi kini tidak diusut secara tuntas dan menjadi preseden buruk bagi upaya reformasi hukum. Ini menunjukkan bahwasannya hukum masih berpihak pada pihak yang berkuasa saja. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan prinsip egaliter(semua orang sama dimata hukum)

Krisis sosial bisa dikatakan merupakan krisis yang merusak tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Krisis ini bahkan hampir menggiring Indonesia seperti negara-negara Balkan yang terpecah belah. Kehidupan bernegara terancam menuju disintegrasi pada waktu itu. Ini disebabkan banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat yang membuat tatanan sosial yang dibangun menuju keambrukan. Proses Integrasi yang dipaksakan pada masa Orde Baru, ternyata cenderung rapuh dan tidak kuat pada masa akhir pemerintahan Orde Baru. Pada akhirnya konflik-konflik sosial masyarakat berkaitan SARA memuncak pasca Orde Baru berakhir.

Sumber:

Politik Editorial Media Indonesia Analisis Tajuk Rencana 1998-2001

Bourbon

Read More