Serangan Umum 1 Maret 1949

Harian Sejarah -Penyerangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara besar ke Ibu Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 atau biasa dikenal Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan sebuah peristiwa heroik TNI dalam upaya menunjukan kekuatan Tentara sebagai bagian Republik Indonesia.

Ditengah desas-desus yang dibuat oleh Belanda yang menyatakan bahwa Pemerintahan Republik Indonesia sudah musnah pasca agresi Agresi Militer Belanda II menggunakan ditangkapnya & diasingkannya para Pemimpin Republik Indonesia dari Ibu Kota Yogyakarta sesudah berkhianatnya Belanda atas isi Perjanjian Renville.

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia menggunakan Belanda. Perundingan dimulai dalam lepas 8 Desember 1947. Serta lalu yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 pada atas geladak kapal perang Amerika Serikat menjadi tempat netral, USS Renville, yg berlabuh pada pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Hasil perjanjian tersebut dievaluasi relatif merugikan Indonesia secara territorial, tetapi dievaluasi relatif menguntungkan bagi posisi Diplomasi Indonesia. Isi perjanjian tadi diantaranya mengharuskan masyarakat, Tentara Nasional Indonesia, & Pemimpin Indonesia Hijrah menuju wilayah yang diakui Belanda sesuai isi Perjanjian Renville yaitu Jawa Tengah, Sumatera dan Yogyakarta. Selain itu, Ibu Kota negarapun harus dipindahkan ke Kota Yogyakarta.

Pada hari tanggal 19 Desember 1948, tersebar pada radio, bahwa Belanda tidak lagi terikat menggunakan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera siap dilakukan. Dalam mengatasi upaya yg nir diduga-duga. Waktu dimulainya Agresi Militer II Belanda tidak berlangsung usang . Terjadi Pertemuan antara Soekarno & Panglima Besar Soedirman pada Istana Negara dalam 19 Desember 1948.

Pertemuan penting itu hanya berlangsung lebih kurang 15 mnt. Setelah itu, dua tokoh penting ini menyebutkan posisi masing-masing, Soekarno tetap di Istana Negara & Soedirman akan bergerilya, Soediman yang masih sulit berdiri apalagi berjalan, meminta biar buat meninggalkan Yogyakarta untuk bergabung dengan para pejuang gerilya.

Presiden dan wapres menggunakan segera mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara pada Bukittinggi, bahwa dia diangkat ad interim membangun satu kabinet & merogoh alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini lalu dikenal menggunakan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia menggunakan adanya serangan Belanda ini yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda II.

Para Pemimpin Republik kemduian sang Belanda diasingkan menurut kekuasaanya. Pengasingan pemimpin republik dilakukan secara terpisah: Soekarno, Sjahrir, dan Agus salim diasingkan di Brastagi, ad interim Moh. Hatta, MR. Assaat, dan MR. AG. Pringgodigdo diasingkan di Pangkal Pinang.

Sebelum meninggalkan Istana Negara, Panglima Besar Jenderal Soedirman masih sempat mengeluarkan Perintah Kilat No.1. Perintah Kilat No.1 itu secara langsung kepada semua Angkatan Perang RI buat melaksanakan siasat yg telah ditentukan sebelumnya, yakni Perintah Siasat No.1 Panglima Besar. Dengan perintah menjadi berikut :

1. Kita telah diserang.
2. Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang Yogyakarta dan Lapangan Terbang Maguwo.
3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata.
4. Semua Angkatan Peran menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.

Kurang lebih satu bulan sesudah Agresi Militer Belanda II yg dilancarkan dalam bulan Desember 1948, TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan pulang terhadap tentara Belanda yang dimulai dengan tetapkan telepon, menghambat jalankereta api, menyerang konvoi Belanda, dan tindakan sabotase lainnya.

Pada lepas 19 Februari 1949, Letnan Kolonel Achmad Yani, diperintahkan melakukan penghadangan terhadap bantuan Belanda menurut Magelang ke Yogyakarta. Perwira Teritorial Letnan Kolonel. Dr. Wiliater Hutagalung bersama ajudan Letnan Amron Tanjung, Komandan Wehrkreise III/Brigade X Letkol. Suharto beserta ajudan. Kepada Suharto diberikan perintah buat mengadakan penyerangan antara tanggal 25 Februari dan 1 Maret 1949.

Untuk membangun jaringan Tentara Nasional Indonesia maka di tugaskan Letkol. Dr. Wiliater Hutagalung dalam awal Februari 1948 yg lalu semenjak September 1948 diangkat sebagai Perwira Teritorial & ditugaskan buat membentuk jaringan pesiapan gerilya pada wilayah Divisi II & III.

Pada pertemuannya menggunakan Panglima Besar (Pangsar) Sudirman guna melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB & penolakan Belanda terhadap resolusi tadi & melancarkan propaganda yg menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah nir ada lagi.

Melalui Radio Rimba Raya, Panglima Besar jua sudah mendengar keterangan tadi. Panglima Besar menginstruksikan buat memikirkan langkah-langkah yang wajib diambil guna mengcounter propaganda Belanda.

Inti gagasannya yang dikemukakan sebagai “Grand Design” adalah:

1. Serangan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi III, yang melibatkan melibatkan Wehrkreise I, II dan III
2. Mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer III,
3. Mengadakan serangan spektakuler terhadap satu kota besar di wilayah Divisi III,
4. Harus berkoordinasi dengan Divisi II agar memperoleh efek lebih besar,
5. Serangan tersebut harus diketahui dunia internasional

Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan secara besar -besaran yang serentak dilakukan secara masif menggunakan penekanan serangan adalah Ibukota Republik, Yogyakarta. Dalam penyerangan ini Letnan Kolonel Soeharto eksklusif memimpin pasukan berdasarkan sektor barat hingga ke batas Malioboro.

Sektor Timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpim Mayor Sardjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan buat sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki menjadi pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yg telah ditentukan semula,semua pasukkan TNI mundur.

Wakil Kepala Staf Angkatan Perang guna koordinasi dengan pemancar radio yang dimiliki sang AURI dan Koordinator Pemerintah Pusat. Unit PEPOLIT (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan. Dalam agresi ini siaran radio ini berhasil mengudarakan keberhasilan agresi 1 Maret 1949 ke Yogyakarta yang banyak diterima oleh pemirsa pada luar negari, sehingga menaruh simpati para pejuangan TNI.

Tujuan utamanya adalah Bagaimana memberitahuakn keberadaan TNI dan dengan demikian juga memperlihatkan eksistensi Republik Indonesia kepada global internasional. Untuk memperlihatkan keberadaan TNI, maka anggota UNCI, wartawan-wartawan asing dan para pengamat militer wajib melihat perwira-perwira yang berseragam TNI.

Sumber Kepustakaan :

Hutagalung. R. Barata.2016. “Serangan Umum 1 Maret” Perjuangan TNI, Diplomasi dan Rakyat. Yogyakarta : Matapadi

DR. A.H. Nasution. 2006."Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Diplomasi atau Bertempur Yogyakarta 19 Desember 1948, Jenderal Spoor versus Jenderal Sudirman.”

Wijaya Kusuma. 1 Maret 2016 . "Dari Gunungkidul Serangan Umum 1 Maret 1949 Mendunia."

CNN Indonesia. 25 Agustus 2015. "Perintah Kilat No. 1 Soedirman, Tulisan di Secarik Kertas."

Read More

Sejarah Perbankan Indonesia: Perkembangan Masa Hindia Belanda-Awal Kemerdekaan

Kantor De Javasche Bank di Batavia, kini menjadi Museum BI, Jakarta. Foto: Ahllo.com

Harian Sejarah  - Sistem perbankan merupakan sebuah faktor terpenting dalam menggerakan roda perekonomian suatu negara dalam menopang pengelolaan keuangaan negara yang terletak secara fundamental dan mutlak adanya dalam sistem pemerintahan modern. Salah satu fungsi perbankan adalah sebagai siklus arus uang dan percetakan mata uang negara secara menyeluruh dalam sebuah pemerintahan yang berdaulat.

Di pada sebuah sistem perbankan masih ada forum-lembaga yang berperan dalam mengatur arus keuangan, baik itu lembaga keuangan yang berbasis bank ataupun nir. Salah satu forum perbankan bukan bank adalah premi, kapital ventura, leasing, dan modal ventura. Adapun bank itu tersendiri menjadi pokok kajian yg khusus karena adalah aspek terpenting pada mengatur perputaran uang warga yg pada menjalankan fungsi pokoknya tadi cenderung mengalami perkembangan yg mumpuni.

(Soal dan Pembahasan Perkembangan kolonialisme Indonesia klik disini)

(Ebook Ringkasan Materi Terlengkap Sejarah klik disini)

Berbicara mengenai perkembanan bank di Indonesia, kita akan kembali secara garis lurus ke belakang dalam masa sejarah Hindia Belanda. Pada tahun  1746 berdiri bank pertama di Hindia Belanda yaitu Bank Van Leening yang menjadi pengenalan awal bagi masyarakat Hindia Belanda dengan sistem perbankan modern pada waktu itu.

Meskipun dalam perkembangannya Bank Van Leening mengalami peleburan dengan Bank De Bankcourant yang didirikan pada waktu itu tanggal 1 September 1752 kemudian mengalami pergantian nama menjadi De Bankcourant en Bank van Leening pada tanggal 5 September 1752. Meskipun telah mengalami peleburan sebelumnya, De Bankcourant dan Bank van Leening juga tidak dapat beroperasi dengan baik dalam menjalani aktifitas perbankannya dan akhirnya ditutup karena bangkrut.

Pasca bangkrutnya De Bankcourant dan Bank van Leening pada 1752. Muncul kemudian pelbagai bank-bank yang berdiri kembali. Baik bank Belanda, orang asing dan pribumi. Nederlandsche Handel Maatschapij berdiri tahun 1824, kemudian berdiri De Javasche Bank tahun 1828, Escomptobank tahun 1857 dan Nederlandsche Indische Handelsbank tahun 1841, yang merupakan bank milik belanda yang beroperasi setelah penutupan De Bankcourant dan Bank van Leening.

Assurantiekantoor  Combinatie Sluyters & Co, and de Java-China-Japan Lijn. Foto: Rikaarba

Di samping bank Belanda, juga berdiri bank asing lain seperti, The Chartered Bank of India, Australia dan China Bank tahun 1859, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) di tahun 1884, Bank of China tahun 1915, Yokohama Specie Bank tahun 1919, kemudian Mitsui Bank 1925.

Tidak hanya bank asing, bank lokal pun ikut berperan dalam persaingan perbankan pada saat itu hingga bermunculan nama bank, seperti Bank Vereeniging Oey Tiong Ham tahun 1906 di Semarang, Chung Hwa Shangieh Maatschapij tahun 1913 di Medan, Batavia Bank tahun 1918 di Batavia dan Spaarbank atau Bank Tabungan di perbagai kota yang kepemilikannya dimiliki secara swasta..

Dengan munculnya bank-bank lokal tersebut. Memicu semangat nasionalisme dengan berdirinya bank-bank pemerintah yang didirikan setelah era tersebut Bank Negara Indonesia tahun 1946, Bank Rakyat Indonesia yang juga didirikan tahun 1946, Bank Tabungan Pos yang merupakan kelanjutan kegiatannya di jaman penjajahan diaktifkan kembali tahun 1950, kemudian didirikan Bank Industri Negara tahun 1955, serta Bank Tani dan Nelayan di tahun 1957.

Bank-bank pemerintah umumnya pada masa awal berdiri masih melakukan pembenahan d diri,misalnya Bank Rakyat Indonesia gencar mendorong pertumbuhan bank desa, dari 1769 buah di tahun 1951 menjadi 4640 buah tahun 1954, BNI aktif membantu para pengusaha pendatang baru melalui sistem importir benteng melalui fasilitas devisa, kredit bank dan subsidi pemerintah.. Adapun Bank Tani dan Nelayan adalah dengan memfokuskan bantuan keuangan untuk membantu mengembangkan usahanya dan melepaskan diri dari lilitan lintah darat (rentenir)1.

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Saintek klikdisini)

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Soshum klik disini)

Daftar Pustaka

Unit Khusus Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia : Kelembagaan 1953-1959. Museum Bank Indonesia

Unit Khusus Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia : Perbankan 1953-1959. Museum Bank Indonesia

Unit Khusus Bank Indonesia. Sejarah Pra Bank : Bank Sentral di Indonesia. Museum Bank Indonesia

Read More

Kronologi Agresi Militer Belanda II

Agresi Militer Belanda II. Foto: Historia

Harian Sejarah  - Agresi Militer Belanda II atau yang dikenal dengan Operasi Gagak merupakan peristiwa penyerbuan secara miiliter yang dilakukan oleh pasukan miiter Kerajaan Belanda pada 19 Desember 1948 terhadap wilayah Republik Indonesia dan ibu kota Yogyakarta.

Pemerintahan Belanda di wilayah bekas Hindia Belanda bersikeras menyebut momen penyerbuan tersebut sebagai “Aksi Polisionil.” Dengan istilah “Aksi Polisionil”, pihak Belanda ingin menegaskan bahwa momen tersebut bukan adalah momen militer. Sebuah momen militer menganggapankan adanya perang antara dua entitas negara yang tidak sama. Pihak Belanda menganggap bahwa wilayah Indonesia masih secara de Facto merupakan wilayah Kerajaan Belanda dan aksi yang dilakukan oleh militer dinilai merupakan pemberantasan terhadap pemberontak.

Penyerangan oleh pasukan Belanda dalam 19 Desember 1948 dimaksudkan sang Belanda buat memusnahkan kekuatan bersenjata yg berada di pihak RI, yaitu TNI, yang dianggap sebagai golongan radikal yg mengacau dan menangkap & mengasingkan pemimpin republik.

Kronologi:

18 Desember 1948

Terjadinya pemberontakan PKI Madiun

19 Desember 1948

Melihat situasi yang kacau, Belanda secara sepihak membatalkan persetujuan gencatan senjata dan mengebom lapangan terbang Maguwo serta diikuti oleh  penerjunan pasukan baret hijau Belanda. Operasi ini dinamakan operasi gagak dan dipimpin langsung oleh Jenderal Spoor. Dikarenakan serangan yang mendadak sehingga Belanda memperoleh kemenangan yang gemilang dan seluruh Yogyakarta jatuh pada pukul 16.00 WIB

22 Desember 1948

Para pejabat sipil yang telah tertangkap diasingkan dari Yogyakarta, antara lain  Presiden Soekarno,Haji Agus Salim dan Sutan Syahrir diasingkan ke Berastagi, Sumatera Utara. Moh.Hatta, Moh Roem, Mr. A.G Pringgodigdo, Mr.Assaat dan Komodor S. Suryadarma diasingkan ke Montok di Pulau Bangka. Pada hari ini pula, KTN mengawatkan kepada dewan keamanan laporan yang isinya menyalahkan Belanda sebagai aggressor dan yang melanggar perjanjian gencatan senjata.

23 Desember 1948

Rusia mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB dan mengecam Belanda sebagai aggressor. Akan tetapi, Belanda tetap tidak bergeming dan melanjutkan agresinya.

24 Desember 1948

Dewan Keamanan PBB mendapat Resolusi Amerika Serikat yang memerintahkan menggunakan segera pada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan tembak-menembak & membebaskan pimpinan-pimpinan republik yg ditawan

29 Desember 1948

Pasukan gerilya menyerang pasukan Belanda di semua kota Yogyakarta (agresi pertama). Pada waktu ini strategi gerilya mulai digunakan secara efektif

31 Desember 1948

Presiden Sukarno, Syahrir, dan H. Agus Salim oleh Belanda dipindahkan pengasingannya ke Prapat

20 ? 23 Januari 1949 : berlangsung konferensi Asia yang dihadiri oleh 21 Negara Asia dan Australia. Resolusi konferensi Asia tersebut mengenai konkurensi antara Indonesia-Belanda , berpengaruh besar pada resolusi Dewan Keamanan PBB berikutnya.

24 Januari 1949

Resolusi konferensi New Delhi dikirim kepada Dewan Keamanan PBB, yg menuntut antara lain :

1. Pembebasan para pemimpin (pembesar) Republik Indonesia
2. Penarikan mundur Belanda dari Yogyakarta dan penarikan berangsur - ¬angsur tentara Belanda dari daerah-daerah yang diduduki sejak 19 Desember 1948.

26 Januari 1949

Mr. Sjafrudin Prawiranegara memberi instruksi kepada Mr. Maramis, agar mengusahakan dewan keamanan buat mengirimkan peninjau militer KTN ke wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh Republik Sumatra.

31 Januari 1949

Perlawanan terhadap Belanda makin hari makin meluas & menghebat, terutama di semua pulau Jawa & Sumatra.

Februari 1949

Berlanjutnya perang gerilya dan kembalinya pejuang republik ke kantong ? Kantong perlawanan mereka yg semula (wilayah dari).

Peta penguasan daerah pasca "Agresi Miiliter Belanda II. Foto: Pinterest

Rujukan:

M. C Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern: 1800-2004. 1991. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,

Mahandis Y.Thamrin. 19 Desember 1948: Operasi Gagak di Langit Yogyakarta. Dipublikasikan 19 Desember 2012.

National Geographic Indonesia. 30 Oktober 2016. "Operasi gagak di langit Yogyakarta."

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Saintek klikdisini)

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Soshum klik disini)

Read More

Badan Keamanan Rakyat Indonesia (BKR)

Harian Sejarah -Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan suatu badan yang diperuntukan untuk mengawal dan menjaga keamanan serta stabilitas negara yang dilakukan bersama rakyat semesta dan penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus

Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 mengumumkan dibentuknya BKR. Presiden berpidato dengan mengajak para sukarelawan pemuda, bekas PETA, Heiho, & Kaigun buat berkumpul dalam tanggal 24 Agustus 1945 pada daerahnya masing-masing.

Anggota BKR ketika itu merupakan para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer menjadi tentara Heiho, Pembela Tanah Air (PETA), KNIL dan lain sebagainya. BKR tingkat sentra yg bermarkas pada Jakarta dipimpin oleh Moefreni Moekmin.

Di Jakarta, para pemuda dan bekas PETA berhasil merumuskan struktur BKR sesuai dengan struktur keorganisasian zaman pendudukan Jepang. Para pemuda ini menamakan dirinya sebagai pengurus BKR tingkat sentra yang terdiri menurut Kaprawi, Sutaklasana, Latief Hendraningrat, Arifin Abdurrachman, Machmud dan Zulkifli Lubis.

Foto: Havebe

Sementara itu pembentukan BKR di luar Jakarta dipelopori oleh Arudji Kartawinata (Jawa Barat), Drg Mustopo (Jawa Timur), dan Soedirman (Jawa Tengah). Disamping BKR unsur darat, juga dibentuk BKR Laut yang dipelopori oleh bekas murid & pengajar dari Sekolah Pelayaran Tinggi & para pelaut dari Jawatan Pelayaran yg terdiri berdasarkan Mas Pardi, Adam, RE Martadinata & R. Suryadi. Khusus pada Jawa Barat, Hidayat dan Kartakusumah sebagai bekas perwira KNIL bergabung dan memimpin BKR Balai Besar Kereta Api Bandung & stasiun kereta api yang lain.

Lantaran keterbatasan sarana komunikasi ketika itu, nir semua daerah di Indonesia mengetahui pembentukan BKR. Di Sumatera bagian timur & Aceh, nir pernah terbentuk BKR. Tetapi biasanya para pemuda-pemuda di daerah tadi, menciptakan organisasi yang kelak sebagai inti pembentukan tentara.

Di Aceh para pemuda mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API), & para

Pembentukan BKR merupakan perubahan dari output sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang sebelumnya merencanakan pembentukan tentara kebangsaan. Perubahan tadi akhirnya diputuskan pada lepas 22 Agustus 1945 buat nir membentuk tentara kebangsaan. Keputusan ini dilandasi sang aneka macam pertimbangan politik.

Hasil Sidang PPKI 22 Agustus 1945 diantaranya :

1. Membentuk Komite Nasional Indonesia
2. Komite Nasional Indonesia Pusat
3. Membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai Partai Negara
4. Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Diplomasi sebagai andalan primer para politisi Indonesia pada memperoleh pengakuan pasca Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentara pendudukan Jepang yg masih bersenjata lengkap menggunakan mental yg sedang jatuh karena kalah perang, sebagai salah satu pertimbangan jua, buat menghindari bentrokan bila pribadi dibuat sebuah tentara kebangsaan. Selain itu bertujuan supaya nir memancing permusuhan dengan tentara sekutu yg akan datang ke Indonesia

Selain BKR, Pemuda di wilayah lainpun membangun badan-badan perjuangan diantaranya adalah :

1. Pemuda Republik Indonesia (PRI) bermarkas di toko Ciyoda. Organisasi ini semula bernama Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) yg bermarkas di jalan Tamblong.
2. Angkatan Pemuda Indonesia (API) bermarkas di jalan Lengkong Besar
3. Laskar Wanita Indonesia (Laswi) dibentuk atas inisiatif ibu Aruji Kartawinata pada 12 Oktober 1945. Dengan anggota lebih dari 300 orang yg tediri dari pasukan tempur, palang merah, penyelidikan dan perbekalan.
4. Hizbullah
5. Sabilillah. Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang merupakan cabang dari BPRI Surabaya. Anggotanya sebagian besar bekas anggota Pasukan Pelopor di masa Jepang yg dipimpin oleh Duyeh Suharsa. Kemudian BPRI dipimpin oleh Suryadi & Rivai.
6. Barisan Banteng Republik Indonesia yg bermarkas di sekitar banceuy
7. Barisan Berani mati
8. Pemuda Indonesia Maluku
9. Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi
10. Laskar Rakyat
11. Pasukan Istimewa
12. Pasukan Garuda Putih
13. Pasukan Beruang Merah dikepalai oleh Adullah Saleh di CIgereleng
14. Polisi Istimewa dimpimpin oleh M.Harsono di Kebonjati
15. Angkatan Muda PTT dan AM Kota Besar Bandung dengan tokohnya Ir.Juanda
16. Angkatan Muda Kereta Api pimpinan A. Supian & Akhmad Tirto

Sumber :

Rahardjo, Pamoe (1995). Badan Keamanan Rakyat (BKR): Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA).

Read More

Tentara Keamanan Rakyat Indonesia (TKR RI)

Harian Sejarah -Badan Keamanan Rakyat terbentuk berdasarkan keputusan hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara secara khusus.

BKR baik di pusat juga di daerah berada pada bawah wewenang KNIP & KNI Daerah dan nir berada di bawah perintah presiden menjadi panglima tertinggi angkatan perang. BKR pula nir berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan buat memelihara keamanan setempat agar tidak menyebabkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri buat memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Pemerintah mengeluarkan Maklumat lepas lima Oktober 1945 (sampai ketika ini diperingati menjadi hari kelahiran Tentara Nasional Indonesia), buat merubah sistem BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946. Wapres Mohammad Hatta kemudian memanggil bekas perwira KNIL, Mayor Oerip Soemohardjo ke Jakarta buat menyusun organisasi tentara.

Pada lepas 6 Oktober 1945, pemerintah mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA pada Blitar, buat sebagai Menteri Keamanan Rakyat, & wapres Mohammad Hatta lalu mengangkat Oerip sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Komite Nasional Indonesia Pusat Pada tanggal 9 Oktober 1945 menyerukan pada semua pemuda rakyat Indonesia baik yg belum juga yg telah pernah memperoleh latihan militer, buat dimobilisasi sebagai TKR. Pada tanggal 14 Oktober 1945 para perwira bekas tentara KNIL bangsa Indonesia, mengeluarkan penyataan kepada pemerintah Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Pusat, bahwa para perwira tersebut berdiri pada belakang pemerintah Indonesia dan siap mendapat perintah apapun.

Pada lepas 20 Oktober 1945 Suprijadi diangkat sebagai Pimpinan Tertinggi TKR dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum. Namun Suprijadi tidak pernah timbul untuk menduduki jabatannya. Setelah Mayor Oerip diangkat menjadi Kepala Staf Umum dengan pangkat Letnan Jenderal, Oerip menggunakan segera menyusun organisasi Markas Tertinggi TKR (MT-TKR), meniru Departemen Peperangan Hindia Belanda. Kemudian disusun juga organisasi Markas Besar Umum (MBU) yang merupakan bagian Markas Besar Tertinggi TKR.

Organisasi & Markas

Markas TKR pertama, terletak pada Gondokusuman, Yogyakarta; saat ini sebagai Museum Dharma Wiratama

Pada Awalnya Markas Tertinggi TKR ditetapkan pada Purwokerto, namun akhirnya markas dipindahkan ke Yogyakarta berdasarkan saran & pertimbangan strategi dari Oerip. Purwokerto terletak di daerah yang lebarnya kira-kira 100 km, sedangkan Yogyakarta terletak di daerah yg jauh lebih luas.

Pada ketika pertama disusun struktur organisasi TKR terdiri berdasarkan tiga bagian yaitu Markas Tertinggi TKR, Markas Besar Umum TKR yang terdiri dari bagian-bagian (administrasi, keuangan,

persenjataan, perhubungan, kesehatan, urusan kereta barah, pendidikan, perlengkapan, penyelidikan) dan Komandemen yg terdiri menurut empat komandemen (komandemen I Jawa Barat, Komandeman II Jawa Tengah, Komandemen II Jawa Timur & Komandeman Sumatera). Tanggal 12 Desember 1945 dibuat bagian penerbangan dibawah kedudukan Markas Besar Umum.

TKR terdiri dari TKR Darat, TKR Laut & TKR Jawatan Penerbangan yang semuanya asal berdasarkan perubahan BKR Darat, BKR Laut dan BKR udara.

TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi sampai dengan awal bulan November 1945 lantaran Suprijadi tidak pernah ada buat menduduki jabatannya. Maka buat memilih pimpinan tertinggi, TKR mengadakan sebuah konferensi dalam tanggal 12 November 1945 pada Yogyakarta. Di bawah pimpinan Kepala Staf Umum TKR, dilakukan pemilihan Pimpinan Tertinggi TKR. Yang dihari oleh para panglima divisi dan komandan resimen. Hadir pula Paku Buwono XII, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mangkunegoro VIII dan Paku Alam VIII.

Pengangkatan Sudirman

Saat Soedirman dilantik menjadi pimpinan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Foto: Istimewa.

Dalam konferensi itu, kol Soedirman sebagai terpilih Panglima Divisi V Komandeman Jawa Tengah & Pemimpin Tertinggi TKR. Pada tanggal 18 Desember 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengesahkan pengangkatan Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal.

Berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/Sekolah Dasar 1946 pemerintah Indonesia lalu mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat sebagai Tentara Keselamatan Rakyat dalam tanggal 7 Januari 1946. Hal tersebut dilakukan buat memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia

Sumber:

Rahardjo, Pamoe (1995). Badan Keamanan Rakyat (BKR). Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA).

Hatta, Mohammad (2011). Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan, Sebuah Otobiografi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Saintek klikdisini)

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Soshum klik disini)

Read More

Kudeta 3 Juli 1946 'Kudeta Pertama' dalam Sejarah Indonesia

Kelompok Persatuan Perjuangan 1946. (Foto: Jakarta.Go.Id)

Kemerdekaan Indonesia yg belum genap setahun wajib mengakami pergolakan politik yg menjurus dalam kudeta. Pada tanggal tiga Juli 1946, terjadi peristiwa yang dilakukan oleh pendukung Tan Malaka yang berusaha merebut kekuasaan.

Percobaan perebutan kekuasaan dilatarbelakangi oleh kekecewaan simpatisan Tan Malaka yang tergabung dalam kelompok Persatuan Perjuangan terhadap keputusan Perundingan Linggarjati. Persatuan Perjuangan menganggap gagalnya Kabinet Sjahrir mewujudkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia seratus persen. Pengakuan wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura mengecewakan kelompok ini dan berupaya merencanakan kudeta.

Kudeta yang dilakukan bukan menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno, melainkan buat meruntuhkan Kabinet Perdana Menteri (PM) Sutan Sjahrir. Di benak beberapa politisi & bahkan pihak tentara, kebijakan PM Sjahrir di meja diplomasi menggunakan Belanda sangat tidak memuaskan.

Ketegangan antara Kabinet Sjahrir & kelompok oposisi semakin meruncing. Rencana kudeta dilancarkan grup Persatuan usaha dengan menculik anggota-anggota Kabinet Sjahrir. Telah diketahui oleh pemerintah. Pemerintah tetapkan buat meringkus grup Persatuan Perjuangan yang dibawahi Tan Malaka, Achmad Soebardjo & Soekarni. Ketiganya dijebloskan ke jeruji besi dalam 23 Maret 1946.

Simpatisan dan kolega Tan Malaka terutama yg dari menurut kalangan militer geram terhadap penangkapan Tan Malaka & lainnya. Diantaranya adalah Mayjen R.P. Sudarsono maupun kol Sutarto, dan A.K. Yusuf.

Mereka pun ambil langkah untuk menculik PM Sjahrir ketika singgah di Surakarta (Solo, Jawa Tengah). perintah  penculikan itu turut disertai surat tugas penangkapan yang diteken langsung oleh Kolonel Sutarto yang kala itu, bertindak sebaga Panglima Divisi IV.

Tanggal 27 Juni 1946 terjadi penculikan atas diri Perdana Menteri Sjahrir, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo, dan beberapa tokoh kabinet lainnya. Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan keadaan bahaya di Indonesia.

Pada lepas 29 Juni 1946 semua kekuasaan diserahkan kepada Presiden Sukarno. Presiden Sukarno kemudian berpidato melalui radio menuntut pembebasan Sjahrir dan menteri-menterinya.

?Ini Presidenmu! Kalau engkau cinta pada proklamasi & Presidenmu, kamu cinta pada perjuangan bangsa Indonesia yang insya Allah, de jure akan diakui sang seluruh global.

Tidak terdapat jalan kecuali. Hai, pemuda-pemudaku, kembalikanlah Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang engkau tawan pada Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sadarlah bahwa perjuangan nir akan berhasil menggunakan cara-cara kekerasan!"

Kelompok yg menculik tokoh-tokoh Kabinet Sjahrir lalu membebaskan, meskipun demikian, usaha kudeta permanen saja terjadi.

30 Juni dini hari, Sjahrir pun diantarkan ke Yogyakarta dan diserahkan pada para ajudan Soekarno. Tanggal 3 Juli 1946, pelaku utama kudeta, Mayor Jenderal Sudarsono datang menghadap Presiden Soekarno. Ia beserta rekan-rekannya menyodorkan empat naskah berisi maklumat kepada presiden untuk ditandatangani.

Isi berdasarkan maklumat tadi :

1. Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir.
2. Preslden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik.
3. Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik (yang nama-namanya tercantum dalam naskah).
4. Presiden mengangkat 13 menteri negara (yang nama-namanya tercantum dalam naskah).

Maklumat dalam hakikatnya menuntut agar pimpinan pemerintahan diserahkan pada para pengikut grup Persatuan Perjuangan yg dipimpin oleh Tan Malaka. Tetapi Presiden Sukarno nir menerima maklumat tadi.

Pada ketika itu juga Mayor Jenderal Sudarsono bersama rekannya ditangkap. Empat belas orang yang diduga terlibat pada usaha perebutan kekuasaan diajukan ke depan Mahkamah Tentara Agung. Tujuh terdakwa dibebaskan berdasarkan tuntutan. Dalam persidangan pengadilan tersebut, selain Mayor Jenderal Sudarsono, Mr. Muhammad Yamin juga dipersalahkan memimpin percobaan perebutan kekuasaan.

Mereka kemudian dijatuhi sanksi empat tahun. Lima terdakwa lainnya dihukum 2-tiga tahun. Namun mereka semuanya dibebaskan menggunakan pengampunan hukuman Presiden Sukarno dalam lepas 17 Agustus 1948, dalam peringatan 3 tahun Kemerdekaan Indonesia.

Rujukan:  Zara, M. Yuanda. 2009. Peristiwa 3 Juli 1946 MedPress, dll

Read More

Ular Besi Penyelamat Republik : Menghindari Teror Belanda dan Hijrahnya Pemimpin Republik

Harian Sejarah  - Pada akhir 1945 situasi Jakarta sangat kacau. Netherlands-Indies Civil Administration (NICA) kembali membuka kantor di bawah kendali HJ van Mook. Penculikan dan upaya pembunuhan terhadap sejumlah pemimpin Republik yang baru seumur jagung kerap terjadi. Mobil Perdana Menteri Sutan Sjahrir, misalnya, pada 26 Desember 1945 dikejar segerombolan orang bersenjata yang menggunakan truk. Sjahrir nyaris saja terbunuh. Beruntung Polisi Militer Inggris yang sedang berpatroli datang menyelamatkan.

Dua hari sesudah itu giliran Menteri Keamanan Rakyat Amir Sjarifuddin yang dicegat. Amir yang pada perjalanan menuju rumah Bung Karno ditembak di depan Sekolah Tinggi Pengajar (kini Sekoah Tinggi Teologi Jakarta). Peluru meleset dan hanya tentang mobil. Sebulan sebelumnya Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Mohammad Roem tertembak di bagian paha kiri.

Situasi Jakarta yang semakin memburuk dan tidak menentu menciptakan Presiden Sukarno menggelar kedap terbatas pada 1 Januari 1946 malam pada kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Sejarawan menurut Yayasan Bung Karno Rushdy Hoesein menyebut kedap tadi diadakan buat menyikapi kelanjutan Indonesia selesainya Jakarta kemungkinan akbar akan jatuh ke tangan NICA. Muncul usulan supaya petinggi negara diboyong ke daerah lain dan mengendalikan negara menurut wilayah itu. Daerah yang sebagai cara lain merupakan Yogyakarta.

Masyarakat di dekat lintasan kereta api di belakang kediaman Presiden Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Foto: Repro IPPHOS

"Rapat malam itu tetapkan semua pejabat negara harus meninggalkan Jakarta. Sebelumnya memang Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah mengirim utusan ke Jakarta. Utusan ini membawa surat buat Presiden Sukarno yang berisi saran agar ibukota dipindahkan ke Yogyakarta," ujar Rushdy waktu pembukaan pameran foto ?71th RI Bingkisan Revolusi? Di Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA), Jakarta, Jumat, 19 Agustus. Turut dipamerkan replika mini & foto-foto gerbong yg berjasa membawa para pemimpin republik menuju Yogyakarta.

Menurut Direktur GFJA sekaligus kurator pameran "71th RI Bingkisan Revolusi" tersebut Oscar Motuloh replika tersebut adalah sumbangan dari Museum Angkut dan diperlukan sebagai primadona selama pameran yg akan berlangsung hingga 19 September 2016.

Usulan buat memindahkan ibukota ke Yogyakarta disetujui peserta rapat. Lalu direncanakan perpindahan ke Yogyakarta dalam 3 Januari 1946 malam. Sukarno berpesan agar para pejabat negara yang ikut tidak membawa bekal apapun. Namun tranportasi apa yang dipakai belum disepakati. Sebab bila rencana ini bocor dan diketahui NICA seluruh pejabat negara kemungkinan akan disergap & dibunuh.

Akhirnya Kepala Eksploitasi Barat, Sugandi dipanggil Bung Karno. Bung Karno, kata Rushdy yang jua pembina Komunitas Historia Indonesia, meminta Sugandi mempersiapkan sebuah perjalanan paling bersejarah. Setelah berdiskusi diputuskan bepergian tadi menggunakan ular besi alias kereta api. Esok harinya Sugandi beserta mitra-kawannya berdasarkan unit Balai Jasa Manggarai menyiapkan delapan gerbong spesifik. "Para pegawai kereta barah dikenal sigap membantu usaha dalam masa revolusi," ujar penulis buku 'Terobosan Sukarno pada Perundingan Linggarjati' yg diterbitkan Gramedia, 2014 itu.

Untuk memuluskan perjalanan, Dipo Lokomotif Stasiun Jatinegara menyiapkan Lokomotif C28-49. Lokomotif protesis Jerman ini yg terbaik masa itu. Mampu melaju dengan kecepatan 120 kilometer perjam. Djawatan Kereta Api pula diminta menyiapkan 2 gerbong kereta khusus yaitu KA IL7 dan IL8 buat presiden dan wakil bersama keluarganya. Kelak gerbong spesifik itu berganti nama menjadi Kereta Luar Biasa (KLB).

Tepat lepas 3 Januari para pegawai kereta api mulai mengelabui sejumlah tentara Belanda yg berjaga dekat Stasiun Manggarai. Sejak siang hari mereka melangsir beberapa kereta. Pada pukul enam sore Lokomotif C28-49 dengan masinis Hoesein yg dibantu sang stoker (juru api) Moertado & Soead beranjak menurut Stasiun Jatinegara menuju Stasiun Manggarai. "Gerbong-gerbong yang sebelumnya terdapat pada jalur tiga lalu dipindah ke jalur lima untuk mengelabui tentara Belanda," istilah Rushdy.

Setelah lokomotif & gerboong menyatu kereta pun berjalan mundur berdasarkan Stasiun Manggarai menuju jalur arah Stasiun Cikini. Semua lampu gerbong dimatikan dan jendelanya ditutup. Kereta lalu berhenti di dekat rumah Presiden Sukarno. Sukarno, Hatta, & sejumlah menteri yang sudah menunggu kemudian mengendap-endap menuju gerbong. Ikut diangkut kereta itu, dua buah mobil kepresidenan Buick 7 seat bercat hitam & de Soto bercat kuning. "Tidak terdapat yang boleh bersuara ketika itu. Semua dilakukan secara hati-hati. Bahkan menyalakan rokok saja tidak boleh," ujar Rushdy.

Perjalanan pun dimulai. Kereta pembawa rombongan ini berjalan lambat. Kecepatan awalnya hanya 5 km/jam. Setelah lewat lewat Stasiun Jatinegara kecepatan mulai ditambah. Lampu akhirnya dihidupkan ketika rombongan telah melalui Stasiun Bekasi. Rombongan presiden tiba pada Stasiun Tugu Yogyakarta dalam 4 Januari 1946 pagi, disambut Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VII, dan rakyat Yogyakarta. Usai upacara penerimaan pada Stasiun Tugu, rombongan menuju Pura Pakualaman, istana Sri Paku Alam.

Setelah istana siap, Bung Karno & famili meninggalkan Pakualaman & pindah ke bekas tempat tinggal gubernur Belanda di Jalan Malioboro, persis pada depan Benteng Vredeburg. Bung Karno sempat berpidato di RRI Yogyakarta untuk mengumumkan ke seluruh global bahwa Pemerintah RI sejak waktu itu.

Maulwi Saelan, mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa (pasukan pengawal presiden di era Sukarno) mengenang ketika itu Sukarno, Fatmawati, Guntur, & Hatta dikawal 13 polisi pengawal presiden. Diantaranya Soekasah yang lalu sebagai Duta Besar pada Arab Saudi, Winarso yang selanjutnya menjabat Kepala Kepolisan Daerah Jawa Tengah, & Mangil Martowidjojo (Komandan Detasemen Kawal Pribadi Tjakrabirawa). Mereka bersenjata rangkap, senjata laras panjang M-95 dan revolver. "Kelak momentum mengawal presiden hijrah ke Yogyakarta dijadikan sebagai Hari Bhakti Paspampres," ujar Mangil misalnya tertulis dalam kitab 'Maulwi Saelan, Penjaga Terakhir Soekarno.?

Lokomotif yang disandingkan dengan rangkaian gerbong Kereta Luar Biasa yang pernah ditumpangi Presiden Soekarno. (Foto: Diana Tri/Kompas)

Bung Karno pernah menulis "Formasi kereta api yang dinamakan KLB ini, mechanis technis & personil technis merupakan galat satu kumpulan yang bersejarah menggunakan formasi ini saya meninggalkan Jakarta dengan cara rahasia memindahkan pemerintahan Republik Indonesia menurut Jakarta ke Yogyakarta & semenjak itu kumpulan KLB ini masih tak jarang menjalankan tugas-tugas yang penting bagi presiden. Saya bangga dengan KLB ini".

Gerbong-gerbong bersejarah itu kini tersimpan di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.Sayangnya, kata Rushdy, Lokomotif C28-49 belum diketemukan. Dari 58 lokomotif C28 yang digunakan Djawatan Kereta Api, waktu ini hanya tersisa 1 butir yaitu C28 21 protesis pabrik Henschel. "Lokomotif C28 21 itu dipajang di Museum Kereta Api Ambarawa," ujar Rushdy.

Putri sulung Mohammad Hatta, Meutia Farida Hatta mengenang dirinya dilahirkan saat pada pengungsian di Yogyakarta. Meutia menyebut bahwa ayahnya pernah menuturkan peristiwa pengungsian itu berlangsung amat menegangkan. "Sekarang rel di belakang tempat tinggal Bung Karno itu sudah tidak terdapat lantaran sudah dipindahkan ke atas," ungkapnya.

Yang patut disayangkan merupakan lok C28 49 yg sebagai penarik kereta bersejarah ini telah hancur karena dijagal/dikilokan. Dari 58 unit loko C28 hanya tersisa lok C28 21 pada Ambarawa

Rujukan:X.Detix.com. Ular Besi.Penyelamat Republik. Tertanggal 26 Agustus 2016.

Read More

Perjanjian Linggarjati dan Diplomasi Kabinet Sjahrir

Penandatanganan Perjanjian Linggarjati yang dilakukan di Istana Merdeka Jakarta 15 November 1946 oleh Sutan Sjahrir (kiri), Prof Schermerhorn. Foto:Pinterest

Harian Sejarah -Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda melalui jalur diplomatik. Perjanjian ini melibatkan Indonesia dan Belanda, serta Inggris sebagai penengah.

Tokoh-tokoh dalam perundingan itu adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christison dari Inggris, seorang diplomat senior serta mantan duta besar Inggris di Uni Soviet, yang kemudian diangkat sebagai duta istimewa Inggris untuk Indonesia. Wakil dari  Belanda adalah Dr. H.J. Van Mook. Indonesia diwakili Perdana Menteri Republik Indonesia Sutan Sjahrir.

Sebelumnya negosiasi Linggarjati telah dilakukan beberapa kali negosiasi baik pada Jakarta maupun di Belanda. Namun usaha-usaha buat mencapai konvensi belum memenuhi harapan baik bagi pihak Indonesia juga bagi pihak Belanda. Usaha itu mengalami kegagalan lantaran masing-masing pihak mempunyai pendapat yang tidak sinkron.

Belanda pada awalnya ingin mendorong Hindia Belanda sebagai bagian menurut persemakmuran Kerajaan Belanda. Namun situasi akhir Perang Dunia II yang mendorong proses dekolonisasi membuat Belanda hanya mempunyai dua pilihan, menolak dan nir mengakui negeri jajahannya menjadi negara yg berdaulat atau mendapat dan mengakui kedaulatan Indonesia.

Van Mook merupakan orang Belanda yang lahir di Indonesia. Ia mendukung gerakan agar Indonesia menjadi persemakmuran Kerajaan Belanda, atas dasar inilah ia kembali ke Indonesia. Pada  awal kehadirannya di Jakarta, Van Mook mendapat tekanan baik dari Sekutu maupun ancaman perlawanan dari pihak revolusioner Indonesia.

Pada awal itu Van Mook bersedia buat melakukan negosiasi, meskipun pemerintah Belanda melarangnya buat bertemu menggunakan Sukarno. Pada 14 Oktober 1945, Van Mook bersedia bertemu menggunakan Sukarno & ?Gerombolan -gerombolan Indonesia."

Ia nir mau menyebut sebagai Republik Indonesia, lantaran pemerintah Belanda belum mengakui pemerintahan Republik Indonesia. Dalam utama pikiran Van Mook menyatakan, bahwa NICA bersedia membentuk hubungan ketatanegaraan yang baru dan status Indonesia sebagai ?Negara dominion? Pada persekutuan ?Persemakmuran Uni-Belanda?.

Karena terjadi kebuntuan dalam perundingan antara Pemerintah Belanda diwakili oleh Van Mook dan wakilnya, Charles  O. Van der Plas. Indonesia diwakili oleh Sukarno dan Moh. Hatta yang didampingi oleh H. Agus Salim dan Ahmad Subarjo maka akan diadakan pertemuan lanjutan.

Pada minggu-minggu terakhir Oktober 1945, berbagai insiden dan konfrontasi dengan semakin banyaknya tentara NICA yang datang ke Indonesia. Konfrontasi itu menyebabkan pihak sekutu ingin segara mengakhiri tugasnya di Indonesia, terlebih ketika aksi-aksi kekerasan di kota besar di Indonesia, terutama pertempuran sengit di Surabaya. Pihak sekutu ingin segera meninggalkan Indonesia, tetap  tidak mungkin melepaskan tanggungjawab internasionalnya. Untuk itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan itu dengan melakukan perundingan.

Perundingan Awal di Jakarta

Pada lepas I Oktober 1945, sudah diadakan perundingan antara Christison (Inggris) dengan pihak Republik Indonesia Dalam negosiasi ini Christison mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia Hal ini juga yang memperlancar mobilitas masuk Sekutu ke daerah Indonesia.

Kemudian, pihak pemerintah RI pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik. Isinya bahwa pernerintah RI menginginkan pengakuan terhadap negara & pernerintah RI, baik oleh Inggris maupun Belanda sebagaimana yg dibuat sebelum Perang Dunia II. Pemerintah RI jua berjanji akan mengembalikan semua aset milik asing atau memberi ganti rugi atas milik yg sudah dikuasai oleh pernerintah RI.

Inggris yang ingin melepaskan diri dari kesulitan aplikasi tugas-tugasnya di Indonesia, mendorong supaya segera diadakan negosiasi antara Indonesia dan Belanda. Oleh karenanya, Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr.

Di bawah supervisi & perantaraan Clark Kerr, pada tanggaI 10 Februari 1946 diadakan negosiasi Indonesia dengan Belanda pada Jakarta. Dalarn perundingan ini Van Mook selaku wakil menurut Belanda mengajukan usul-usul antara. Lain menjadi berikut:

1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintahan sendiri tetapi di dalarn lingkungan Kerajaan Nederland (Belanda).
2. Masalah dalam negeri di urus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pernerintah Belanda.
3. Sebelum dibentuk persemakmuran, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama sepuluh tahun.
4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Pihak Indonesia belum menanggapi & mengajukan usul-usul balasannya. Kebetulan situasi Kabinet Syahrir mengalami krisis, Persatuan Perjuangan (PP) pimpinan Tan Malaka melakukan oposisi. PP mendesak dalam pemerintahan bahwa negosiasi hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan seratus % terhadap RI.

Ternyata mayoritas suara anggota KNIP menentang kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Syahrir. Oleh karena itu, Kabinet Syahrir jatuh. Presiden Sukarno  kemudian menunjuknya kembali sebagai Perdana Menteri. Kabinet Syahrir II teribentuk pada tanggal 13 Maret 1946.

Kabinet Syahrir II mengajukan usul balasan dari usul-usul Van Mook. Usul-usul Kabinet Syahrir II diantaranya sebagai berikut:

1. RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda.
2. Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu. Mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia
3. Tentara Belanda segera ditarik kembali dari republik.
4. Pemerintah Belanda harus-membantu pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota PBB.
5. Selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer harus dihentikan.

Usulan Syahrir tersebut ternyata ditolak oleh Van Mook. Sebagi  jalan keluarnya Van Mook mengajukan usul tentang pengakuan republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerja sama dalam upaya pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan Kerajaan Belanda.

Pada tanggal 27 Maret 1946, Sutan Syahrir menaruh jawaban disertai konsep persetujuan yg isi pokoknya diantaranya sebagai berikut:

1. Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatra.
2. Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk RIS.
3. RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curacao, menjadi peserta dalam ikatan kenegaraan Belanda.

Perundingan Hooge Valuwe

Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hooge Veluwe bulan April 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memutus pembicaraan  yang dilakukan di Jakarta oleh Van Mook dan Syahrir.

Sebagai penengah pada perundingan , Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr. Pada kesempatan itu Syahrir mengirim tiga orang delegasi berdasarkan Jakarta, yaitu Mr. W. Suwandi, dr. Sudarsono, dan A.K. Pringgodigdo. Mereka berangkat beserta Kerr pada 4 April 1946.

Dari Belanda hadir 5 orang yaitu Van Mook, J.H. Van Royen. J.H.Logeman, Willem Drees, dan Dr. Schermerhorn. Perundingan tadi untuk menyelesaikan perundingan yang tidak tuntas waktu pada Jakarta.

Perundingan mengalami deadlock sejak hari pertama, karena masing-masing pihak sudah  mempunyai harapan yang berbeda. Delegasi Indonesia berharap ada langkah nyata dalam upaya pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Sementara pihak Belanda menganggap pertemuan di Hooge Valuwe itu hanya untuk sekedar pendahuluan saja.

Pelaksanaan Perundingan Linggarjati

Kegagalan dalam negosiasi Hoge, dalam April 1946, berakibat pemerintah Indonesia buat beralih pada tindakan militer. Pemerintah Indonesia beropini perlu melakukan serangan generik pada kedudukan Inggris dan Belanda yg berada di Jawa dan Sumatera.

Namun genjatan senjata yang dilakukan dengan cara-cara lama dan gerilya tidak membawa perubahan yang berarti. Resiko yang dihadapi pemerintah semakin tinggi dengan  banyaknya korban yang berjatuhan.

Untuk mencegah bertambahnya korban pada bulan Agustus hingga September 1946 direncanakan untuk menyusun konsep perang secara defensif. Bagi Sukarno, Hatta, dan Syahrir perlawan dengan strategi perang defentif itu lebih beresiko dibandingkan dengan cara-cara lama, karena akan memakan korban lebih banyak lagi. Menurut mereka pengakuan kedaulatan Republik Indonesia lebih baik dilakukan dengan jalan diplomasi.

Pada awal November 1946, perundingan diadakan pada Indonesia, bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 - 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, anggotanya Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, & A.K. Gani. Sementara pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn menggunakan beberapa anggota, yakni Van Mook, F de Boor, & van Pool.

Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killearn, juga terdapat saksi-saksi yakni Amir Syarifudin, dr. Leimena, dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Sukarno & Wakil Presiden Moh. Hatta pula hadir pada dalam perundingan Linggarjati itu.

Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok Perundingan Linggarjati antara  lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI.
2. Akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) sebagai negara berdaulat.
3. Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh raja Belanda.
4. Pembentukan NIS dan Uni Indonesia- Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949.
5. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing.
6. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara.
7. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase.

Naskah persetujuan kemudian diparaf sang kedua delegasi di Istana Rijswijk Jakarta (sekarang Istana Merdeka). Isi negosiasi itu wajib disyahkan dahulu sang parlemen masing-masing (indonesia sang KNIP).

Untuk  meratifikasi dan mensyahkan isi Perundingan Linggarjati, kedua parlemen masih enggan dan belum puas. Pada bulan Desember 1946, Presiden mengeluarkan Peraturan No. 6 tentang penambahan anggota KNIP.

Hal ini dimaksudkan buat memperbesar suara yang pro Perjanjian Linggarjati dalam KNIP. Tanggal 28 Februari 1947 Presiden melantik 232 anggota baru KNIP. Akhirnya isi Perundingan Linggarjati disahkan sang KNIP dalam tanggal 25 Maret 1947, yang lebih dikenal sebagai lepas Persetujuan Linggarjati.

Rujukan:

Abdullah, Taufik dkk. 1978. Manusia dalam Kemelut Sejarah. Jakarta: LP3ES

--------, dan A.B. Lapian. 2012. Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 5 (Masa Pergerakan Kebangsaan). Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

--------, dan A.B. Lapian. 2012. Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 (Perang dan Revolusi). Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Read More

Peristiwa Yogya Kembali 1949

Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta tiba kembali di Yogyakarta dari pengasingan di Bangka. Foto: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.

Harian Sejarah -Pasca disetujuinya Perjanjian Roem Royen pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur ke luar Yogyakarta. Setelah itu TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan Peristiwa Yogya Kembali. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949.

Sejak awal 1949, terdapat tiga gerombolan pimpinan RI yg dinantikan buat pulang ke Yogyakarta. Grup pertama merupakan Kelompok Bangka. Kedua adalah kelompok PDRI dibawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara. Kelompok ketiga adalah angkatan perang dibawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX diarak rakyat pasca penarikan mundur pasukan Belanda menurut Yogyakarta. Foto: Pinterest

Sultan Hamengkubuwono IX bertindak menjadi wakil Republik Indonesia, karena Keraton Yogyakarta bebas dari intervensi Belanda, maka mempermudah buat mengatasi perkara-kasus yg terkait dengan kembalinya Yogya ke Republik Indonesia. Kelompok Bangka yg terdiri berdasarkan Sukarno, Hatta, dan rombongan balik ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, kecuali Mr. Roem yg harus menyelesaikan urusannya menjadi ketua delegasi pada UNCI, masih tetap tinggal di Jakarta.

Rombongan PDRI mendarat pada Maguwo dalam 10 Juli 1949. Mereka disambut oleh Sultan Hamangkubuwono IX, Moh. Hatta, Mr.Roem, Ki Hajar Dewantara, Mr. Tadjuddin dan pembesar RI lainnya. Pada lepas itu jua rombongan Panglima Besar Jenderal Sudirman memasuki Desa Wonosari.

Rombongan Jenderal Sudirman disambut kedatangannya sang Sultan Hamengkubuwono IX dibawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, Panglima Yogya, & dua orang wartawan, yaitu Rosihan Anwar berdasarkan Pedoman dan Frans Sumardjo menurut Ipphos. Saat mendapat rombongan penjemput itu Panglima Besar Jenderal Sudirman berada di tempat tinggal lurah Wonosari.

Jenderal Sudirman dengan ditandu memasuki kota Yogyakarta sesudah melakukan perang gerilya. Foto: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.

Saat itu dia sedang mengenakan pakaian gerilya dengan ikat ketua hitam. Pada esok harinya rombongan Pangeran Besar Jenderal Sudirman dibawa pulang ke Yogyakarta. Saat itu dia sedang menderita sakit menggunakan ditandu dan diiringi sang utusan dan pasukan dia dibawa kembali ke Yogyakarta. Dalam kondisi letih & sakit dia mengikuti upacara penyambutan resmi menggunakan mengenakan baju khasnya yaitu pakaian gerilya.

Upacara penyambutan resmi para pemimpin RI di Ibukota dilaksanakan dengan penuh khidmat pada 10 Juli. Sebagai pimpinan inspektur upacara adalah Syafruddin Prawiranegara, didampingi oleh  Panglima Besar Jenderal Sudirman dan para pimpin RI yang baru saja kembali dari pengasingan Belanda. Pada 15 Juli 1949, untuk pertama kalinya diadakan sidang kabinet pertama yang dipimpin oleh Moh. Hatta.

Pada kesempatan itu Syafruddin Prawiranegara mengungkapkan pada Presiden Sukarno mengenai tindakan-tindakan yg dilakukan oleh PDRI selama delapan bulan pada Sumatera Barat. Pada kesempatan itu juga Syafruddin Prawiranegara secara resmi menyerahkan balik mandatnya pada Presiden RI Sukarno. Dengan demikian maka berakhirlah PDRI yang selama delapan bulan memperjuangkan dan mempertahankan keberadaan RI.

Read More

PDRI Penjaga Eksistensi RI

Rombongan PDRI tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara (bertongkat), berjalan didampingi Dr. Halim, M. Natsir (berpeci), dan Mr. Lukman Hakim. Foto: Historia.id

Harian Sejarah -Pada saat terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Sukarno telah membuat mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintah darurat.

Sukarno mengirimkan mandat serupa kepada Mr. Maramis & Dr. Sudarsono yang sedang berada pada New Delhi, India bila pembentukan PDRI pada Sumatra mengalami kegagalan. Namun, Syafruddin berhasil mendeklarasi berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ini dilakukan pada Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lepas 19 Desember 1948.

Susunan pemerintahannya diantaranya menjadi berikut:

• Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan.
• Mr. T.M. Hassan sebagai wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama.
• Ir. S.M. Rasyid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda.
• Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman.
• Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan.
• Maryono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI.
• Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara
• Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa.
• Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatra.

PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting pada mempertahankan dan menegakkan pemerintah RI. Peranan PDRI antara lain menjadi berikut. PDRI bisa berfungsi menjadi mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan menjadi pemerintah sentra.

PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948.

PDRI berhasil menjalin interaksi dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India liputan-keterangan mengenai eksistensi & usaha bangsa dan negara Indonesia bisa disebarluaskan ke berbagai penjuru. Terbukalah mata global mengenai keadaan RI yang sesungguhnya.

Pada Aceh Tengah dalam lepas 23 Januari 1948. PDRI pula berhasil menjalin interaksi dan menyebarkan tugas menggunakan perwakilan RI pada India. Dari India warta-kabar mengenai keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI bisa disebarluaskan ke banyak sekali penjuru. Terbukalah mata global mengenai keadaan RI yang sesungguhnya.

Konflik antara Indonesia dengan Belanda masih terus berlanjut. Namun semakin terbukanya mata dunia terkait dengan konflik itu, menempatkan posisi Indonesia  semakin menguntungkan. Untuk mempercepat penyelesaikan konflik ini maka oleh DK PBB dibentuklah UNCI (United Nations Commission for Indonesia) atau Komisi PBB untuk Indonesia sebagai pengganti KTN.

UNCI ini mempunyai kekuasaan yg lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak merogoh keputusan yg mengikat atas dasar suara lebih banyak didominasi. UNCI memiliki tugas dan kekuasaan menjadi berikut:

1. Memberi rekomendasi kepada DK PBB dan pihak-pihak yang bersengketa (Indonesia dan Belanda).
2. Membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DK PBB.
3. Mengajukan saran kepada DK PBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara aman dan tenteram. d. Membantu memulihkan kekuasaan pemerintah RI dengan segera.
4. Mengajukan rekomendasi kepada DK PBB mengenai bantuan yang dapat diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada RI.
5. Memberikan saran tentang pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap perlu demi ketenteraman rakyat.
6. Mengawasi pemilihan umum, bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan.

Ketika Presidan, Wakil presiden dan pembesar-pembesar Republik ditawan Belanda di Bangka, delegasi BFO (Bijzonder Federaal Overleg) mengunjungi mereka dan mengadakan perundingan. UNCI mengumumkan bahwa delegasi-delegasi Republik, Belanda dan BFO telah mecapai persetujuan pendapat mengenai akan diselenggarakannya KMB.

UNCI jua berhasil menjadi mediator dalam KMB. Bahkan peranan itu juga tampak hingga penyerahan dan pemulihan kekuasaan Pemerintah RI pada Indonesia.

Rujukan:Mustika Zed. 1997. Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Read More

Kedatangan Sekutu dan Belanda Pasca Kemerdekaan Indonesia

Pasukan Belanda menangkap pemuda Indonesia yang tergabung dalam kelompok militer di Malang, Jawa Timur pada Juli 1947. Foto: Instagram/galerisejarah

Harian Sejarah -Sekutu membuat sebuah analogi bahawa setelah penyerahan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 mereka memiliki kemibali hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam Sekutu. Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok Sekutu.

Ketika Belanda kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun belakangan menyerah kepada Jepang 8 Maret 1942 dan melarikan diri ke Australia kemudian menganggap bahwa Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena berusaha menancapkan kembali kekuasaan atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Atau dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia.

Bagi Sekutu, setelah selesai PD II, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggungjawab Sekutu. Sekutu memiliki tanggungjawab pelucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang.

Bayangan Belanda mengenai Indonesia jauh dari kenyataan. Faktanya, warga Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 & tidak dalam kekosongan pemerintahan. Kondisi ini tentu bertolak belakang menggunakan bayangan Belanda dan Sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni kontradiksi atau konflik antara Indonesia & Sekutu maupun Belanda.

Sekutu kemudian masuk ke Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah PD II, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement . Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatra, sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC (South East Asia Command).

Di dalam perundingan itu dijelaskan langkah-langkah yg ditempuh sebagai berikut:

1. Fase pertama, tentara Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
2. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu.

Setelah diketahui Jepang menyerah dalam lepas 15 Agustus1945, maka Belanda mendesak Inggris supaya segera mensahkan output negosiasi tadi. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tadi disahkan.

Berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Civil Affairs Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SWPAC (South West Pasific Areas Command).

Untuk melaksanakan isi Perjanjian Potsdam, maka pihak SWPAC pada bawah Lord Louis Mountbatten pada Singapura segera mengatur pendaratan tentara Sekutu di Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 September 1945, wakil Mountbatten, yakni Laksamana Muda WR Patterson dengan menumpang Kapal Cumberland, mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Tentara Belanda memasuki kembali wilayah Indonesia. Foto: Tropenmuseum

Dalam rombongan Patterson ikut serta Van Der Plass seorang Belanda yang mewakili H.J. Van Mook (Pemimpin NICA). Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indiers) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka tergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India, yang sering disebut sebagai tentara Gurkha.

Tugas tentara AFNEI sebagai berikut:

1. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat.
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya.
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban, dan keamanan, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.
5. Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku.

Pasukan Sekutu yg tergabung dalam AFNEI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNEI dibagi menjadi tiga divisi, yaitu menjadi berikut:

1. Divisi India 23 di bawah pimpinan Jenderal DC Hawthorn. Daerah tugasnya di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta.
2. Divisi India 5 di bawah komando Jenderal EC Mansergh bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya.
3. Divisi India 26 di bawah komando Jenderal HM Chambers, bertugas di Sumatra, pusatnya ada di Medan.

Kedatangan tentara Sekutu diboncengi NICA yg akan menegakkan kembali kekuatannya pada Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap Sekutu dan bersikap anti Belanda.

Sementara Christison sebagai pemimpin AFNEI menyadari bahwa, buat menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah RI.

Oleh karena itu, Christison bersedia berunding dengan pernerintah RI. Kemudian, Christison pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya pernyataan tersebut banyak dilanggarnya.

Read More

Jatuhnya Kabinet Amir dan Setelahnya

17 Januari 1948, pada atas kapal USS Renville yang berlabuh pada pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Telah ditanda tangan sebuah perjanjian baru antara Belanda dengan Indonesia beserta Komisi Tiga Negara (KTN) yang dikenal sebagai perjanjian Renville.

Hasil perjanjian Renville sendiri dipercaya sangat merugikan Indonesia. Perjanjian ini masih ada garis perbatasan yang di sebut ?Garis van Mook? Yang berakhir kenyataan bahwa wilayah Republik Indonesia hanya bersisa Sumatra, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Persetujuan terhadap perjanjian inilah yg akhirnya menyebabkan jatuhnya pemerintahan Amir Syarifuddin. Anggota-anggota PNI dan Masyumi pada kabinet Amir juga ikut mundur pasca disetujuinya perjanjian Renville.

Banyak yang telah penasaran siapakah yg akan menggantikan Amir Syarifuddin. Bahkan sebenarnya kejatuhan Kabinet Amir juga bukanlah hal yang mengejutkan kala itu. Mengingat syarat sosial, ekonomi, politik, militer, & diplomasi saat itu dianggap sangat lemah. Para pengamat politik jua sudah mencari siapa yang akan sebagai Perdana Menteri selanjutnya, salah satu kandidat yg akan menjadi pengganti Amir merupakan Hatta. Dr. Leimena bersama para tokoh lainnya mendatangi Hatta dan menyatakan bahwa hanya Hatta yang bisa menyelamatkan keadaan, Hatta diminta kesediaannya menjadi calon Perdana Menteri berikutnya. Hatta pun putusan bulat tetapi menggunakan kondisi PNI & Masyumi harus mendukungnya.

Tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan mandatnya, selesainya itu Presiden Soekarno menunjuk Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri. Hatta yang sebelumnya sudah menerima dukungan berdasarkan PNI dan Masyumi jua meminta dukungan berdasarkan Sayap Kiri. Ia ingin kabinet yang dia buat sebagai kabinet yang didukung secara nasional. Namun usaha Hatta tidak berjalan dengan lancar. Mereka meminta pos-pos inti, seperti Kementerian Pertahanan & Kementerian Dalam Negeri. Mereka pula meminta sepuluh kursi dalam kabinet yg sebelumnya Hatta hanya menawarkan empat kursi sama seperti PNI & Masyumi. Akhirnya Hatta permanen tetapkan buat menaruh empat kursi saja pada Sayap Kiri dan memberi saat pada mereka buat menjawab sampai 28 Januari 1948, dan Sayap Kiri pun menolak buat ikut dengan kabinet Hatta.

29 Januari 1948, Kabinet Presidensiil Hatta diumumkan. Kabinet ini diisi menggunakan 27 Menteri. Akhirnya kabinet ini nir menerima dukungan menurut Sayap Kiri meski masih ada Soepono & Kusnan yang dari dari SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang menjabat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda dan Menteri Perburuhan dan Sosial.

Sumber: OA Historypedia Line

Penulis: Daendels

Read More

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (23 Agustus-2 November 1949)

Indonesia dan Bijeekomst voor Federal Overleg (BFO) mengadakan konferensi antar Indonesia sebelum pelaksanaan KMB. Hasil keputusan konferensi antar Indonesia diperoleh keputusan bahwa BFO mengakui kedaulatan RI tanpa kondisi. Selanjutnya diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Belanda). KMB melibatkan tiga delegasi yaitu delegasi Indonesia sang Drs. Moh. Hatta, delegasi BFO oleh Sultan Hamid II & delegasi Belanda sang Van Maarseveen. Mediator KMB yaitu Chritchley berdasarkan UNCI-PBB. Hasil KMB, yaitu:

1) Belanda mengakui kedaulatan RI tanpa kondisi & akan melakukan interaksi Uni Indonesia Belanda menggunakan Ratu Belanda menjadi ketuanya.

Dua) Kedaulatan RIS diakui Belanda pada akhir bulan Desember 1949.

Tiga) Status Irian Barat ditunda selama satu tahun sesudah pengakuan kedaulatan.

Pengakuan kedaulatan disetujui tanggal 27 Desember 1949 pada Belanda ditandatangani sang Ratu Juliana (Belanda) & Mohammad Hatta (Indonesia) dan di Jakarta yang ditandatangani sang AHJ. Lovink (Belanda) & Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Indonesia). Hal ini menandakan terbentuknya kedaulatan RIS

Bourbon

Read More

Pertempuran Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

A. Pertempuran Medan Area

asal: wikimedia.Org

Pasukan Sekutu diikuti NICA pada 9 Oktober 1945 memasuki Medan di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. TKR Medan dipimpin Ahmad Tahir. Sekutu berhasil menguasai Medan bulan April 1946 sehingga pemerintahan RI di Medan hijrah ke Pematang Siantar.

b. Peristiwa Bandung Lautan Api

asal: republika.Co.Id

Pada 17 Oktober 1945 pasukan Sekutu mendarat di Bandung. Sekutu mengultimatum Bandung dua kali, yaitu pada 21 November 1945 Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara dibebaskan dari pasukan Indonesia paling lambat 29 November, serta pada 23 Maret 1946 Sekutu mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan dari pasukan Indonesia. Pejuang menolak ultimatum Sekutu dengan melakukan perlawanan dan membumihanguskan kota Bandung Selatan.

c. Pertempuran Ambarawa

asal: wikimedia.Org

Pasukan Sekutu diboncengi NICA masuk ke Semarang pada 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel.Terjadi perlawanan antara TKR dengan pasukan Sekutu. Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel berunding untuk menghentikan pertempuran. Pasukan Sekutu melanggar hasil perundingan sehingga pada 20 November 1945 terjadi pertempuran antara TKR dengan pasukan Sekutu di Ambarawa. Akibatnya Letnan Kolonel Isdiman gugur pada 26 November 1945. Selanjutnya TKR dipimpin Letnan Kolonel Sudirman berhasil melancarkan serangan dan mengepung pasukan Sekutu dan pada 15 Desember 1945 pasukan Sekutu mundur.

d. Pertempuran 10 November

Sumber: wikimedia.Org

Pasukan Sekutu yang dipimpin Brigjen A.W.S. Mallaby masuk di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Soekarno mengadakan perundingan perdamaian dengan Brigjen A.W.S. Mallaby. Sekutu melanggar perundingan kembali sehingga terjadi pertempuran yang menewaskan Brigjen A.W.S. Mallaby. Sekutu kemudian mengultimatum Indonesia pada 10 November 1945 untuk menyerahkan diri, akan tetapi ultimatum tersebut ditolak Aryo Suryo (gubernur Jawa Timur). Hal tersebut memicu terjadinya pertempuran antara pasukan Sekutu dengan arek-arek Surabaya (TKR Surabaya) yang dipimpin oleh Bung Tomo.

e. Serangan Umum 1 Maret

Sumber kaltim.Tribunnews.Com

Pada peristiwa Agresi militer II (1948), ibukota RI di Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Sedangkan Soekarno-Hatta ditawan Belanda dan pemerintahan Indonesia dipegang oleh Syafruddin Prawiranegara dengan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat. Selanjutnya pada 1 Maret 1949, pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto menyerang pasukan Belanda dan berhasil menguasai kota Yogyakarta selama enam jam.

Bourbon

Read More

Musso: Dalang Pemberontakan PKI Madiun dan Kematiannya

Ia sosok bertubuh gempal. Ia dikenal menjadi pemberani & pandai bicara. Soekarno sempat kagum menggunakan sosok Musso. Ia termasuk tokoh yang tumbuh dibawah didikan Tjokroaminoto. Ia beserta Soekarno dan Kartosuwiryo tumbuh & belajar bersama. Walaupun nantinya mereka akan menempuh jalan usaha yg berbeda dan memiliki garis kematian yg tidak sama. Ketika Tjokroaminoto mendirikan Sarekat Islam pada 1912, Ia aktif didalamnya. Ia juga aktif dalam ISDV bentukan Sneevlit yg mana nantinya partai tadi berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia.

Ia kerap kali bersebrangan dengan para petinggi PKI dalam menentukan sikap. Contohnya pada pembrontakan PKI 1926, ia tokoh yang menggebu-gebu agar pembrontakan itu terjadi. Sedangkan Tan Malaka, mengatakan pembrontakan tersebut tidak usah dilakukan karena belum siap. Pada akhirnya pembrontakan PKI 1926 tetap terjadi. Walaupun pembrontakan tersebut gagal dan ditumpas habis oleh pemerintah kolonial. Lalu pemerintah Hindia Belanda memburunya dan menganggap Musso merupakan pria yang berbahaya. Dengan cerdiknya ia mampu lolos dan melarikan diri ke Uni Soviet yang merupakan pusat gerakan komunisme dunia.  Disanalah ia semakin yakin akan ajaran komunisme.

Ia lalu pulang ke tanah air. Dimana dalam waktu itu tanah air telah merdeka. Ia nantinya pergi membawa badai revolusi komunis. Musso pulang ke tanah air lantaran melihat garis PKI telah berubah haluan yang mana takluk dalam negosiasi Renville, secara tidak langsung kalah menggunakan kekuatan front barat yang dimotori Amerika. Hal ini juga menciptakan PKI kehilangan kekuasaannya pada pemerintah Indonesia. Kabinet PKI Amir Sjarifoeddin dijatuhkan sang rivalnya yaitu PNI & Masyumi.

Ia pulang dengan menyamar sebagai sekertaris dari Soeripno yang merupakan pejabat setara duta besar Indonesia di Cekoslovakia.  Ia memakai nama Musin Makar Ivanovich. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1948. Tepat pada 13 Agutus 1948, Musso dan Soekarno bertemu di gedung Agung Yogyakarta. Banyak saksi sejarah yang menceritakan betapa haru pertemuan tersebut. Salah satu catatan pimpinan redaksi "Revolusioner" menggambarkan dengan haru pertemuan tersebut:

?.Bung Karno memeluk Musso dan Musso memeluk Soekarno. Mata berlinang. Kegembiraan waktu itu rupanya tidak bisa mereka keluarkan menggunakan istilah-kata. Hanya pandangan mata dan roman muka mereka menggambarkan kegembiraan itu. Sesudah penyambutan itu selesai, barulah Bung Karno menyampaikan: ?Lho, kok masih awet belia? Dijawab pak Musso? ?O ja. Tentu sadja. Ini memang semangat Moskow, semangat Moskow selamanya belia?.

Setelah bercakap-cakap cukup lama, diakhir pertemuan, Presiden Soekarno mengajak Musso membantu meredakan pertikaian antarkelompok dalam tubuh republik. Seperti yang dicatat wartawan Revolusioner, Soepeno, Presiden berujuar takzim, "Saya harap Pak Musso, setelah kembali ke Tanah Air, bisa membantu menciptakan rust on orde". Musso menjawab dalam bahasa Belanda, "Ik kom hier om orde te scheppen (Saya memang datang ke sini untuk menciptakan ketertiban)."

Musso & Presiden Soekarno: rosadaras.Wordpress.Com

Pada sidang Politbiro PKI pada 13-14 Agusut 1948, Musso menawarkan resolusi yang bernama "Jalan Baru Untuk Republik Indonesia". Hal ini didasari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Partai Komunis selama ini. Musso menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Disini ia melemparkan gagasannya  untuk pembentukan kabinet front persatuan. Musso juga menekankan kerjasama internasional dengan Uni Soviet untuk mematahkan blokade Belanda. Musso bersafari politik keberbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur bersama petinggi PKI lainnya. Ditengah safari itulah pecah peristiwa PKI Madiun.

Peristiwa PKI Madiun 1948 diawali dengan hijrahnya pasukan siliwangi ke Solo, yang mana daerah tersebut merupakan basis pasukan Senopati.  Letupan konflik pun mulai terjadi ketika Kolonel Sutarto  tertembak oleh sosok tak dikenal. Kecurigaan pun mengarah kepada Pasukan Siliwangi. Namun ada versi yang mengatakan, penembakan Sutarto merupakan strategi  pihak komunis sebagai laga pengalih sebelum bentrokan sesungguhnya meletus di Madiun.

?Penerimaan yg kurang bersahabat terhadap kesatuan-kesatuannya (Siliwangi -red) terjadi karena kampanye fitnah PKI Moeso, yg melihat Siliwangi sebagai penghalang ke arah tujuannya. Pertempuran pada Solo menggunakan licik ditiup-tiup sang PKI, yg memanfaatkan perselisihan di tubuh TNI buat bias menarik pasukan Senopati ke pihaknya,? Tulis Harry A. Poeze pada Madiun 1948: PKI Bergerak.

Selain insiden tersebut, kebijakan Kabinet Hatta ReRa(Reorganisasi dan Rasionalisasi) Tentara Nasional Indonesia merugikan kaum kiri. Front Demokrasi Rakyat melihat kebijakan tadi adalah bentuk melemahkan gerakan kiri/komunis, Pada ketika itu sendiri, laskar-laskar perlawanan banyak beraliansi pada gerakan kiri.

Pada 13 September 1948, peristiwa pemberontakan PKI meletus.  Markas Siliwangi diserbu pasukan Senopati, Soemarsono, Pemimpin Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) lewat Brigade 29, Pasukan tersebut merupakan afiliasi PKI. Perintah tersebut datang dari Musso. Pada 18 September 1948, komplotan FDR yang dipimpin oleh Musso dan Amir Sjarifuddin juga melancarkan aksi serupa di Yogyakarta.

Pasukan pemerintah Republik Indonesia berfokus untuk menyelsaikan masalah di Jawa Tengah. Sedangkan PKI dan FDR menuju Jawa Timur dan menguasai kota Madiun pada 18 September 1948. Pada hari itu juga Musso dkk mendeklarasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Madiun jadi saksi ajang pembantaian orang-orang komunis.

Di Madiun, Sin Po menulis laporan menurut saksi mata. Sesudah perebutan kekuasaan menyusul tindakan pembersihan,

“Semoea pemimpin Masjoemi dan PNI ditangkep atawa diboenoeh dengan tida dipreksa poela. Kekedjaman di Kota Madiun djadi memoentjak, koetika barisan ‘warok’ ponorogo masoek kota dengen bersendjata revolver dan klewang. Di mana ada terdapat orang-orang Masjoemi, PNI atawa jang ditjoerigakan, zonder banjak tjingtjong lagi lantas ditembak. Belon poeas dengan ini tjara, korban itoe laloe disamperi dan klwangnja dikasi bekerdja oentoek pisahken kepalanja sang korban dari toeboehnja. Kedjadian atawa pemboenoehan stjara ini dilakoekan di berbagai bagian dari kota dan sakiternja, hingga dalam tempo beberapa hari sadja darah manoesia telah membandjiri kota Madioen. Soenggoe keadahan sangat mengerihkan teroetama djika orang melihat dengen mata sendiri, orang-orang jang diboenoeh pating gletak di sepandjang djalan sampe bebrapa hari tida ada jang mengangkat.”

Kolonel Nasution mengajukan Aksi Militer kepada Presiden Soekarno. Presiden pun menyetujui dan memerintahkan Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menyelamatkan pemerintahan Republik Indonesia dan menumpas pemberontakan tersebut.  Melalui Radio Republik Indonesia di Yogyakarta, Soekarno menegaskan bahwa telah terjadi kudeta yang dilakukan PKI di Madiun. Dia disini memberikan pilihan kepada rakyat: Ikut Musso dengan PKI atau Sukarno.

Berselang tiga jam, melalui radio Gelora Pemuda, Musso membalas dengan berseru bahwa Soekarno-Hatta ingin menjual Indonesia dalam imperialis Amerika. Oleh karena itu, masyarakat Madiun & juga wilayah-wilayah lain akan melepaskan diri dari budak-budak imperialis.

Pada hari-hari pertama pemberontakan, radio pemberontak sangat agresif dalam berpropaganda, akan tetapi pada hari-hari berikutnya ketika menyadari bahwa pemberontakan mereka tidak mendapat dukungan dari rakyat ; ditambah pasukan-pasukannya terdesak disegala front, radio pemberontak mulai menyiarkan suara lunak, malah kemudian mereka mengatakan bahwa aksi Madiun itu bukan pemberontakan, tetapi hanya koreksi saja dan mereka masih menghormati bendera Merah Putih dan menjunjung UndangUndang Dasar RI. Namun, pembelaan itu tidak menolong ; karena ucapan berlainan sekali dengan perbuatan. Perbuatan mereka sejak tanggal 18 September dan hari-hari berikutnya adalah suatu perbuatan terror dan pemberontakan, juga mereka telah memproklamasikan berdirinya pemerintahan baru dengan bendera Merah dan mengganti semua pegawaipegawai yang menentangnya

Aksi bersih-bersih PKI dimulai dari Yogyakarta. Bersih-bersih di Yogyakarta dengan melucuti senjata para pembrontak. Aksi ini berlangsung damai tanpa pertumpahan darah. Gerakan Operasi Militer yang dialncarkan oleh pasukan yang taat kepada pemerintah RI berjalan dengan singkat. Dalam 12 hari Madiun dapat dikuasai kembali, tepattnya tanggal 30 September 1948 jam 16.15. Malam harinya jam 22.00 Gubernur Militer Gatot Subroto memerintahkan Angkatan Perang supaya terus melakukan pengejaran terhadap pasukan pemberontak yang bersarang di Purwodadi, Pacitan, Ponorogo, Juru Bicara Menteri Pertahanan dalam pengumumannya menyatakan; bahwa Musso melarikan diri ke Dungus, sebelah selatan Madiun. Komandan Pasukan Pemberontak mengirim surat kepada Letkol Kretarto untuk mengadakan perundingan, akan tetapi pemerintah tidak mau mengadakan hubungan dengan kaum pemberontak.

Kronologinya sesudah TNI pulang merebut Madiun, Musso berusaha melarikan diri. Seperti dikutip berdasarkan kitab karya Soe Hok Gie, ?Orang-Orang di Persipangan Kiri Jalan?, Musso terlihat pada 31 Oktober 1948 pada Desa Balong yang coba menyabar jadi rakyat biasa. Petugas jaga di sekitar desa itu sempat curiga & memberhentikan Musso untuk dimintai surat-surat berita. Ketika barang bawaannya diperiksa, Musso merampas pistol seseorang penjaga buat menembak si pemeriksa, kemudian kabur dengan dokar yg dirampasnya dari seseorang warga sekitar.

Pasukan Tentara Nasional Indonesia pun mengejar Musso yang pada tengah jalan, berhasil menodong sebuah kendaraan beroda empat berdasarkan pasukan Batalion Sunandar. Nahas, mobilnya sempat sulit dinyalakan dan prajurit yg sebelumnya ditodong, pulang menodong Musso. ?Engkau tahu siapa saya? Saya Musso. Engkau baru kemarin jadi prajurit dan berani minta aku menyerah? Lebih baik aku mangkat berdasarkan pada menyerah. Walau pun bagaimana, saya permanen merah putih,? Seru Musso.

Musso pun pulang berhasil lari ke sebuah desa bernama Semanding, Kecamatan Sumoroto, Ponorogo, Jawa Timur. Musso sempat lari ke sebuah kamar mandi milik seseorang warga lebih kurang. Pasukan TNI yg sudah memahami tempat bersembunyi Musso, langsung memberondong kamar mandi itu. Musso pun tumbang, sekarang akan tetapi belum tewas. Tubuhnya dibawa menggunakan menggunakan drag bar atau tangga bambu untuk menggotong tubuh Musso.

?Di tengah drag bar itu patah dan akhirnya Musso digeret saja. Kemungkinan akbar dia baru mangkat pas di perjalanan untuk dibawa berdasarkan Desa Semanding ke alun-alun Kabupaten P0norogo,? Sebut penggiat sejarah Wahyu Bowo Laksono

?Di sana (alun-alun) dilakukan observasi & pemotretan untuk meyakinkan balik bila (jenazah) itu benar-sahih Musso. Sekaligus dipertontonkan ke khalayak ramai,? Tambahnya. Setelah dipamerkan ke rakyat lebih kurang, jasad Musso diputuskan nir dikuburkan, melainkan dibakar dan abunya dibiarkan berserakan di alun-alun. ?Lantaran jikalau dimakamkan, jika makamnya diketahui, maka bisa jadi simbol buat dipuja-puja pendukungnya kelak. Kenapa dibakar? Lantaran dalam waktu itu diyakini banuak gembong PKI (yang masih hidup) punya ilmu kanuragan & salah satu cara memusnahkannya ya dibakar,?

Jenazah Musso

Pentolan pembrotakan lainnya seperti Amir Sjarifuddin, Maruto Darusman, Suripno, Sarjono, Oey Gee Hwat, Harjono, Sukarno, Djokosoejono, Katamhadi, Ronomarsono, dan D. Mangku. Semuanya dieksekusi mati pada pagi buta, 19 Desember 1948

Sumber:

Musso: Si Merah di Simpang Republik Tempo Kompas Gramedia

Pemberontakan PKI-MUSSO di Madiun 18-30 September 1948 sang Rachmat Susatyo

https://www.Viva.Co.Id/fakta/nasional/681988-kisah-persahabatan-bung-karno-&-musso-sang-tokoh-pki

https://indoprogress.Com/2016/11/musso-pejuang-yang-radikal/

https://id.Wikipedia.Org/wiki/Musso

https://id.Wikipedia.Org/wiki/Pemberontakan_PKI_1948#cite_note-1

https://historia.Id/politik/articles/insiden-madiun-buat-mewujudkan-republik-soviet-pada-indonesia-PeGqD

https://merahputih.Com/post/read/peristiwa-solo-1948-standar-tuduh-di-tubuh-tni

https://tirto.Id/soemarsono-pada-antara-pertempuran-surabaya-dan-peristiwa-madiun-ddR8

https://www.Republika.Co.Id/fakta/kolom/perihal/18/10/01/pfx9hp385-pembantaian-ulama-dan-santri-darah-di-madiun-september-1948

https://nasional.Okezone.Com/read/2015/09/17/337/1216346/madiun-affair-buyar-mayat-musso-dipamerkan-dibakar

https://historia.Id/politik/articles/dtk-dtk-terakhir-hidup-amir-sjarifuddin-vg1eZ

Bourbon

Read More

Peran Mesir dalam Kemerdekaan Indonesia

Tahun 1945-1950 dikenal dengan masa revolusi Indonesia . Sepenggal episode sejarah Indonesia dengan periode yang amat singkat karena berlangsung hanya dalam waktu lima tahun saja. Walaupun demikian, selama masa revolusi banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting berkenaan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, hal itu karena Belanda datang kembali menduduki Indonesia bersamaan dengan kedatangan Sekutu.

Perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan  dilakukan dengan cara mengangkat senjata maupun dengan jalan diplomasi. Berbagai pertempuran fisik yang sangat heroik diantaranya adalah Peristiwa 10 November di Surabaya, Bandung lautan api, serta Pertempuran Medan area. Perjuangan diplomasi pun tak kalah menguras tenaga dan fikiran. Berbagai perundingan yang dilakukan oleh para founding fathers Indonesia diantaranya; Perjanjian linggarjati , Renville, Roem Roejen, Konfrensi Inter Indonesia,dan Konfrensi Inter asia, namun perjanjian-perjanjian tersebut selalu dikhianati oleh pihak Belanda, baru pada Konfrensi Meja Bundar, 2 November 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Selain berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, Indonesia juga melakukan berbagai macam diplomasi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Karena secara de jure, negara baru dianggap sah jika mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain. Pada saat itu, Indonesia menggunakan berbagai taktik diplomasi untuk mendapat simpati negara lain. Salah satunya adalah melakukan diplomasi dengan Mesir. Indonesia memproklamirkan kemerdekannya tahun 1945, Mesir merupakan salah satu negara  yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Pada tahun 1947, Menteri Luar Negeri Agus Salim bertemu dengan Perdana Menteri Mesir Mahmoud Fahmy Pasha, dan diresmikanlah hubungan Diplomasi kedua negara tersebut.

Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan buat menerima pengakuan kemerdekaan. Pemerintah Belanda dan sekutunya berusaha menutup jalan diplomasi bangsa Indonesia. Perjalanan panjang misi diplomatik RI dengan negara-negara Arab, khususnya di Mesir, menerima tantangan berdasarkan pihak kedutaan akbar Belanda di negara Arab. Pemerintah Belanda berusaha merintangi jalan dan menghasut bahwa para diplomat RI merupakan kolaborator Jepang. Akan namun, bisnis Belanda bisa dipatahkan oleh Misi Diplomatik RI yg didukung sang para mahasiswa yg belajar di Universitas Al-Azhar sehingga bisa meyakinkan Pemerintah Mesir buat mendukung kemerdekaan & pengakuan kedaulatan RI.

Pemerintah Mesir memberi dukungan baik moril juga materil buat Indonesia. Dukungan tadi berupa pernyataan pengakuan kedaulatan menurut Pemerintah Mesir pada tahun 1947. Pengakuan Kedaulatan yang diperoleh berdasarkan Mesir ini sangat penting, karena merupakan landasan bertenaga Diplomasi RI pada lembaga internasional, yaitu liga Arab.

Tokoh Mesir yang berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia adalah Abdurrahman Azzam Pasya, yang juga merupakan Sekertaris Jenderal Liga Arab. Diplomasi RI dengan Mesir memiliki arti penting karena kedudukan Mesir di Liga arab begitu dominan, sehingga dapat mempengaruhi negara-negara-negara arab untuk turut mengakui kedaulatan Indonesia.  Lantas bagaimana diplomasi yang dijalankan oleh misi diplomatik RI sehingga bisa "meluluhkan" pemerintah mesir?

Jika dilihat dari segi historis, hubungan resmi Indonesia-Mesir terjadi pada tanggal 14 September 1923 ketika Pemerintah Mesir memberikan surat izin resmi kepada mahasiswa Indonesia untuk mendirikan sebuah perhimpunan yang bergerak di bidang sosial dan politik.  Mahasiswa Mesir mendapat suntikan nasionalisme dari dinamika politik di Mesir, seperti gagasan Pan Islamisme yang dikumandangkan oleh Jamaludin Al-Afghani. Maka tak heran jika semangat perjuangan diplomasi Indonesia di Mesir tercermin dalam pergerakan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Univeritas Al-Azhar, Mesir. Mereka berjuang baik dalam bentuk protes dan tentangan terhadap kebijakan Pemerintah Belanda mengenai Indonesia melalui kedutaannya di Mesir maupun tulisan kritis mereka tentang Indonesia yang disebarkan dalam surat kabar Mesir. Maka dapat dikatakan hubungan Mesir dan Indonesia sudah terjalin cukup lama.

Selain itu, keberhasilan misi diplomatik Indonesia pula tidak terlepas menurut delegasi RI, sosok yang sangat penting dalam diplomasi ini merupakan H. Agus Salim. Delegasi RI berhasil meyakinkan Raja Faruk buat mengakui kemerdekaan RI dan mengadakan perjanjian persahabatan RI menggunakan Mesir.

Raja Faruk memiliki Keinginan Pemerintah Mesir untuk menjadi negara terkemuka di kalangan negara-negara Arab yang mayoritas berpenduduk Muslim serta memiliki keinginan untuk menjadi khalifah kaum Muslimin. Tujuan tersebut merupakan salah satu latar belakang dukungan Mesir terhadap perjuangan kemerdekaan RI dan pencarian pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional. Mesir ingin mengisi kekosongan kekhalifahan umat Islam setelah tumbangnya kekuasaan Turki yang pernah menjadi pemersatu umat Islam di negara-negara Arab. Selain itu, Mesir (bersama Liga Arab) juga ingin membantu semua negara yang mayoritas penduduknya Muslim agar dapat lepas dan merdeka dari kolonialisme dan imperialisme.

Selain itu, keberhasilan tadi didukung sang surat warta Arab yg menyuarakan kemerdekaan RI. Setelah mengadakan kongres di Iskandariyah, Mesir, dalam September 1944.

Hubungan Indonesia-Mesir dan negara-negara Arab bertambah luas dan terarah. Untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang berjumlah 70 juta jiwa dengan 90 persen lebih beragama Islam, Liga Arab sejak awal berdirinya telah dapat menerima permohonan mahasiswa Indonesia yang mengusulkan agar negara-negara Arab membantu perjuangan RI dalam memperoleh kemerdekaan. Selain itu, Tokoh Liga Arab yang berperan dalam menggalang negara-negara Arab untuk mendukung Indonesia, Abdurrahman Azzam berhasil  mengajak negara arab lain untuk mengakui kedaulatan RI. Negara-negara Arab yang juga mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Suriah, Yordania, Irak, Libanon, Saudi Arabia, dan Yaman.

Daftar Referensi:

1. Rahman Suranta. 2007. Diplomasi RI pada Mesir dan Negara-Negara Arab dalam Tahun 1947: Wacana, VOL. 9 NO. Dua, Oktober 2007 (154?172)

dua. Leifer, Michael. 1989. Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Tiga. Riclefs.M.C. 2010. Sejarah Indonesia Modern.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

Read More