Petisi Soetardjo: Indonesia Berparlemen

Sidang Volksraad

Petisi ini diajukan lantaran makin meningkatnya parameter ketidak puasan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yg dijalankan Gubernur Jenderal De Jonge. Petisi ini ditandatangani pula sang I.J Kasimo, G.S.S.J Ratulangi, Datuk Tumenggung, & Ko Kwat Tiong.

Isi petisi merupakan permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia & negeri Belanda menggunakan kedudukan & hak yg sama. Tujuannya adalah buat menyusun suatu planning pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yg berdiri sendiri (otonom) dalam batas Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda.

(Ebook Materi Ringkasan Sejarah Terlengkap klik disini)

(Soal dan Pembahasan Organisasi Pergerakan Nasional klik disini)

Sutarjo Suryo Hadikusumo sebagai wakil Persatuan Pegawai Bestuur dalamVolksraadpada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutarjo. Petisi tersebut berisi permintaan kepada pemerintah Belanda agar diselenggarakan musyawarah antara wakil Belanda dan wakil rakyat Indonesia untuk suatu perubahan dalam waktu 10 tahun mendatang dengan memberikan status otonomi kepada rakyat indonesia dalam lingkungan kerajaan Belanda.

Sebelum Indonesia dapat berdiri-sendiri Sutarjo mengusulkan langkah-langkah :

1. Volksraad dijadikan parlemen sesungguhnya.
2. Direktur Departemen diberikan tanggung jawab.
3. Dibentuk dewan Kerajaan (Rijksraat) sebagai badan tertinggi antara Belanda dan Indonesia yang anggota-anggotanya merupakan wakil-keduabelah pihak.
4. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya asal-usul, cita-cita nya memihak Indonesia

Usul yg dipercaya menyimpang menurut asa kalangan pergerakan yg merogoh jalan yang radikal & ortodok, petisi ini mendapat reaksi, baik berdasarkan pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Pers Belanda, seperti Preanger Bode, Java Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh usul petisi menjadi suatu: "Permainan yg berbahayadanquot;, revolusioner belum waktunya dan tidak sinkron dengan keadaan.

Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri dengan keadaanya yang masih rentan dan rapuh untuk menjankan pemerintahan yang otonom. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Soetardjo.

Pihak pemerintah Hindia-Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud buat selalu menaikkan perananan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan hingga masyarakat Indonesia bisa buat mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia baik pada pada juga pada luar Volksraad reaksi terhadap usul petisi juga beragam.

Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap dan nir mempunyai kekuatan. Pers Indonesia seperti: Surat Kabar Pemandangan, Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta Deli, Majalah Soeara Katholiek menyokong usul petisi. Usul petisi dengari cepat tersebar luas di kalangan masyarakat dan sebelum sidang Volksraad membicarakan secara spesifik, kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini.

Menurut Harian Pemandangan saat usul ini dimajukan sangat terlambat, yaitu saat akan digantikannya Gubernur Jenderal De Jonge sang Gubernur Jenderal Tjarda. Pada sidang Volksraad. Kemudian diputuskan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus tanggal 17 September 1936.

Pada lepas 29 September 1936 terselesaikan sidang perdebatan, diadakanlah pemungutan suara dimana petisi disetujui sang Volksraad menggunakan perbandingan bunyi 26 suara putusan bulat lawan 20 bunyi menolak. Dan pada tanggal1 Oktober 1936 petisi yg sudah sebagai petisi Volksraad itu dikirim kepada Ratu, Staten-Generaal, dan Menteri Koloni pada negeri Belanda.

Menunggu Putusan

Sementara menunggu keputusan diterima atau nir usul petisi tadi maka buat memperkuat dan memperjelas maksud petisi, pada persidangan Volksraad Juli 1937 Soetardjo balik mengajukan usul planning Indonesia menuju "Indonesia berdiri sendiri."

Rencana tadi dibagi pada dua termin, masing-masing buat 5 tahun. Atas usul tadi wakil pemerintah Hindia Belanda dalam sidang Volksraad menjawab bahwa pemerintah pula memiliki perhatian ke arah pemugaran pemerintahan Indonesia, tetapi lantaran usul itu amat luas sekali maka solusinya berada pada tangan pemerintah pada negeri Belanda & Staten General.

Petisi ini kembali banyak menimbulkan tanggapan dari organisasi-organisasi gerakan rakyat seperti: Perhimpunan Indonesia (PI),Roekoen Pelajar Indonesia (Roepi), Gerakan Rakjat Indonesia (GERINDO), Perkumpulan Katholik  Indonesia (PPKI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII),PNI dan sebagainya.

Pada persidangan Volksraad bulan Juli 1938, Gubernur Jenderal Tardja secara samar-samar telah membayangkan bahwa petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada menteri jajahan berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Raad van Nederland-Indie, Adviseur voor Inlahdse Zaken, Directeur van Onderwijs en Eredienst, telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang jelas.

Juga mengingat ketidakpastian akan kejadian-insiden di masa yang akan tiba ini, maka nir dapatlah disetujui keinginan buat mengadakan konfrensi untuk menyusun planning bagi masa yg akan datang. Akhirnya ia menyarankan bahwa biar bagaimanapun petisi harus ditolak sebagai akibatnya perubahan secara prinsip bagi kadudukan Indonesia & mengadakan konfrensi itu tidak perlu diadakan.

Jawaban Ratu Wilhemina

Akhirnya menggunakan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 lepas 14 November, petisi yg diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Wihelmina. Alasan penolakannya diantaranya adalah: "Bahwa bangsa Indonesia belum matang buat memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri."

Menanggapi Petisi Sutarjo ini pemerintah Hindia Belanda membentuk Komisi Visman yang diberi tugas untuk menggali aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia ke depannya. Pada hakekatnya komisi Visman hanya digunakan untuk memuaskan rakyat Indonesia mengenai keberadaannya di kemudian hari dan tidak sungguh-sungguh memihak pada rakyat . Komisi Visman tidak menghasilkan apa-apa dan tidak merubah keadaan Indonesia.

Langkah Pergerakan Nasional Selanjutnya

Langkah-langkah baru dalam konvoi nasional perlu dilakukan karena terjadinya perubahan situasi. Gerakan-gerakan nonkoperatif kentara nir mendapat jalan, & harus ada dibawah persetujuan pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, masih ada jalan buat meneruskan usaha lewat dewan warga . Partai-partai politik terdapat konvensi buat melakukan aksi bersama, sehingga muncul apa yang dikenal sebagai petisi Sutarjo pada lepas 15 Juli 1936.

Sutarjo mengajukan usul kepada pemerintah Hindia Belanda supaya diadakan konferensi kerajaan Belanda yg membahas status politik Hindia Belanda. Ia menginginkan kejelasan status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status otonomi, meskipun terdapat pada batas pasal 1 Undang-undang Dasar kerajaan Belanda.

Hal ini dimaksudkan agar tercapai kerja sama yg mendorong warga untuk memajukan negerinya dengan rencana yg mantap dalam memilih kebijakan politik, ekonomi dan sosial. Jelas bahwa petisi ini bersifat moderat dan kooperatif melalui cara-cara yang sah dalam Dewan Rakyat.

Petisi yg ditandatangani I.J. Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong bisa dicermati menjadi upaya buat keluar berdasarkan jalan sempit yang dilalui para nasionalis. Berbagai pihak memberikan kritik. Sebagian menyampaikan bahwa promotor petisi itu nir ada bedanya menggunakan peminta-peminta yang minta dikasihani, sedangkan yg lain mengungkapkan petisi itu mengurangi usaha swatantra. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu mengurangi perjuangan otonomi.

Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu & Vaderlandse Club (VC) menganggap hal itu terlalu prematur. Partai Kristen, Partai Katolik, dan kaum Indo berpandangan bahwa petisi tersebut diajukan dalam saat yg nir tepat, karena perkara-perkara lain yg lebih besar dan sedang dihadapi. Meskipun pada Dewan Rakyat lebih poly menyetujui petisi itu, namun pemerintah menganggap masih terlalu prematur dan swatantra yg diusulkan dipercaya rancu. Dengan istilah lain, pemerintah nir menginginkan adanya perubahan yg dianggap membuka peluang yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial.

Makin majunya tuntutan para nasionalis moderat menerangkan runtuhnya politik etis yang selalu didambakan, lantaran pemerintah masih memegang kuat paternalismenya & tidak berniat baik dalam menaruh kebebasan hakiki, sehingga bisa diramalkan bahwa petisi sutarjo itu tidak akan berhasil. Para nasionalis sendiri menduga bahwa petisi wajib disebarluaskan ke tengah masyarakat.

Pada tahun 1938 banyak diselenggarakan rapat buat mendukung petisi itu. Rapat-kedap itu merupakan suatu bisnis gigih yang dilakukan para nasionalis saat itu keliru satu runtut berdasarkan petisi ini adalah pada bentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) merupakan suatu organisasi payung menurut partai-partai & organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri dalam lepas 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional pada Jakarta menggunakan tuntuta "Indonesia Berparlemen."

Babak Baru Pemerintahan Jepang

Tidak lama sesudah terbentuknya badan baru tersebut, tanggal 7 Desember 1941 Jepang menyerang pakalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour. Mengetahui peristiwa ini Mr. Sartono & Sukardjo Wirjopranoto mengeluarkan anjuran supaya masyarakat Indonesia berdiri di belakang Belanda untuk mempertahankan Hindia Belanda. Anjuran ini menyebabkan perselisihan, yang mengakibatkan Abikusno keluar berdasarkan MARI dan GAPI, karena anjuran itu diterbitkan tanpa persetujuan dari anggota-anggotanya.

Pada lepas 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa kondisi. ?Serah terima? Itu diwaklili oleh Jendral Ter Poorten (Belanda) pada Jendral Hitoshi Imamura (Jepang) pada lapangan terbang dekat Bandung. Sejak waktu itu, kekuasaanpun berganti, menurut Belanda ke Jepang. Dimulailah sebuah babak baru, pemerintahan Jepang pada nusantara.

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Saintek klikdisini)

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Soshum klik disini)

Read More

Serangan Umum 1 Maret 1949

Harian Sejarah -Penyerangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara besar ke Ibu Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 atau biasa dikenal Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan sebuah peristiwa heroik TNI dalam upaya menunjukan kekuatan Tentara sebagai bagian Republik Indonesia.

Ditengah desas-desus yang dibuat oleh Belanda yang menyatakan bahwa Pemerintahan Republik Indonesia sudah musnah pasca agresi Agresi Militer Belanda II menggunakan ditangkapnya & diasingkannya para Pemimpin Republik Indonesia dari Ibu Kota Yogyakarta sesudah berkhianatnya Belanda atas isi Perjanjian Renville.

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia menggunakan Belanda. Perundingan dimulai dalam lepas 8 Desember 1947. Serta lalu yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 pada atas geladak kapal perang Amerika Serikat menjadi tempat netral, USS Renville, yg berlabuh pada pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Hasil perjanjian tersebut dievaluasi relatif merugikan Indonesia secara territorial, tetapi dievaluasi relatif menguntungkan bagi posisi Diplomasi Indonesia. Isi perjanjian tadi diantaranya mengharuskan masyarakat, Tentara Nasional Indonesia, & Pemimpin Indonesia Hijrah menuju wilayah yang diakui Belanda sesuai isi Perjanjian Renville yaitu Jawa Tengah, Sumatera dan Yogyakarta. Selain itu, Ibu Kota negarapun harus dipindahkan ke Kota Yogyakarta.

Pada hari tanggal 19 Desember 1948, tersebar pada radio, bahwa Belanda tidak lagi terikat menggunakan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera siap dilakukan. Dalam mengatasi upaya yg nir diduga-duga. Waktu dimulainya Agresi Militer II Belanda tidak berlangsung usang . Terjadi Pertemuan antara Soekarno & Panglima Besar Soedirman pada Istana Negara dalam 19 Desember 1948.

Pertemuan penting itu hanya berlangsung lebih kurang 15 mnt. Setelah itu, dua tokoh penting ini menyebutkan posisi masing-masing, Soekarno tetap di Istana Negara & Soedirman akan bergerilya, Soediman yang masih sulit berdiri apalagi berjalan, meminta biar buat meninggalkan Yogyakarta untuk bergabung dengan para pejuang gerilya.

Presiden dan wapres menggunakan segera mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara pada Bukittinggi, bahwa dia diangkat ad interim membangun satu kabinet & merogoh alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini lalu dikenal menggunakan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia menggunakan adanya serangan Belanda ini yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda II.

Para Pemimpin Republik kemduian sang Belanda diasingkan menurut kekuasaanya. Pengasingan pemimpin republik dilakukan secara terpisah: Soekarno, Sjahrir, dan Agus salim diasingkan di Brastagi, ad interim Moh. Hatta, MR. Assaat, dan MR. AG. Pringgodigdo diasingkan di Pangkal Pinang.

Sebelum meninggalkan Istana Negara, Panglima Besar Jenderal Soedirman masih sempat mengeluarkan Perintah Kilat No.1. Perintah Kilat No.1 itu secara langsung kepada semua Angkatan Perang RI buat melaksanakan siasat yg telah ditentukan sebelumnya, yakni Perintah Siasat No.1 Panglima Besar. Dengan perintah menjadi berikut :

1. Kita telah diserang.
2. Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang Yogyakarta dan Lapangan Terbang Maguwo.
3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata.
4. Semua Angkatan Peran menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.

Kurang lebih satu bulan sesudah Agresi Militer Belanda II yg dilancarkan dalam bulan Desember 1948, TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan pulang terhadap tentara Belanda yang dimulai dengan tetapkan telepon, menghambat jalankereta api, menyerang konvoi Belanda, dan tindakan sabotase lainnya.

Pada lepas 19 Februari 1949, Letnan Kolonel Achmad Yani, diperintahkan melakukan penghadangan terhadap bantuan Belanda menurut Magelang ke Yogyakarta. Perwira Teritorial Letnan Kolonel. Dr. Wiliater Hutagalung bersama ajudan Letnan Amron Tanjung, Komandan Wehrkreise III/Brigade X Letkol. Suharto beserta ajudan. Kepada Suharto diberikan perintah buat mengadakan penyerangan antara tanggal 25 Februari dan 1 Maret 1949.

Untuk membangun jaringan Tentara Nasional Indonesia maka di tugaskan Letkol. Dr. Wiliater Hutagalung dalam awal Februari 1948 yg lalu semenjak September 1948 diangkat sebagai Perwira Teritorial & ditugaskan buat membentuk jaringan pesiapan gerilya pada wilayah Divisi II & III.

Pada pertemuannya menggunakan Panglima Besar (Pangsar) Sudirman guna melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB & penolakan Belanda terhadap resolusi tadi & melancarkan propaganda yg menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah nir ada lagi.

Melalui Radio Rimba Raya, Panglima Besar jua sudah mendengar keterangan tadi. Panglima Besar menginstruksikan buat memikirkan langkah-langkah yang wajib diambil guna mengcounter propaganda Belanda.

Inti gagasannya yang dikemukakan sebagai “Grand Design” adalah:

1. Serangan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi III, yang melibatkan melibatkan Wehrkreise I, II dan III
2. Mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer III,
3. Mengadakan serangan spektakuler terhadap satu kota besar di wilayah Divisi III,
4. Harus berkoordinasi dengan Divisi II agar memperoleh efek lebih besar,
5. Serangan tersebut harus diketahui dunia internasional

Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan secara besar -besaran yang serentak dilakukan secara masif menggunakan penekanan serangan adalah Ibukota Republik, Yogyakarta. Dalam penyerangan ini Letnan Kolonel Soeharto eksklusif memimpin pasukan berdasarkan sektor barat hingga ke batas Malioboro.

Sektor Timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpim Mayor Sardjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan buat sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki menjadi pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yg telah ditentukan semula,semua pasukkan TNI mundur.

Wakil Kepala Staf Angkatan Perang guna koordinasi dengan pemancar radio yang dimiliki sang AURI dan Koordinator Pemerintah Pusat. Unit PEPOLIT (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan. Dalam agresi ini siaran radio ini berhasil mengudarakan keberhasilan agresi 1 Maret 1949 ke Yogyakarta yang banyak diterima oleh pemirsa pada luar negari, sehingga menaruh simpati para pejuangan TNI.

Tujuan utamanya adalah Bagaimana memberitahuakn keberadaan TNI dan dengan demikian juga memperlihatkan eksistensi Republik Indonesia kepada global internasional. Untuk memperlihatkan keberadaan TNI, maka anggota UNCI, wartawan-wartawan asing dan para pengamat militer wajib melihat perwira-perwira yang berseragam TNI.

Sumber Kepustakaan :

Hutagalung. R. Barata.2016. “Serangan Umum 1 Maret” Perjuangan TNI, Diplomasi dan Rakyat. Yogyakarta : Matapadi

DR. A.H. Nasution. 2006."Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Diplomasi atau Bertempur Yogyakarta 19 Desember 1948, Jenderal Spoor versus Jenderal Sudirman.”

Wijaya Kusuma. 1 Maret 2016 . "Dari Gunungkidul Serangan Umum 1 Maret 1949 Mendunia."

CNN Indonesia. 25 Agustus 2015. "Perintah Kilat No. 1 Soedirman, Tulisan di Secarik Kertas."

Read More

Kronologi Agresi Militer Belanda II

Agresi Militer Belanda II. Foto: Historia

Harian Sejarah  - Agresi Militer Belanda II atau yang dikenal dengan Operasi Gagak merupakan peristiwa penyerbuan secara miiliter yang dilakukan oleh pasukan miiter Kerajaan Belanda pada 19 Desember 1948 terhadap wilayah Republik Indonesia dan ibu kota Yogyakarta.

Pemerintahan Belanda di wilayah bekas Hindia Belanda bersikeras menyebut momen penyerbuan tersebut sebagai “Aksi Polisionil.” Dengan istilah “Aksi Polisionil”, pihak Belanda ingin menegaskan bahwa momen tersebut bukan adalah momen militer. Sebuah momen militer menganggapankan adanya perang antara dua entitas negara yang tidak sama. Pihak Belanda menganggap bahwa wilayah Indonesia masih secara de Facto merupakan wilayah Kerajaan Belanda dan aksi yang dilakukan oleh militer dinilai merupakan pemberantasan terhadap pemberontak.

Penyerangan oleh pasukan Belanda dalam 19 Desember 1948 dimaksudkan sang Belanda buat memusnahkan kekuatan bersenjata yg berada di pihak RI, yaitu TNI, yang dianggap sebagai golongan radikal yg mengacau dan menangkap & mengasingkan pemimpin republik.

Kronologi:

18 Desember 1948

Terjadinya pemberontakan PKI Madiun

19 Desember 1948

Melihat situasi yang kacau, Belanda secara sepihak membatalkan persetujuan gencatan senjata dan mengebom lapangan terbang Maguwo serta diikuti oleh  penerjunan pasukan baret hijau Belanda. Operasi ini dinamakan operasi gagak dan dipimpin langsung oleh Jenderal Spoor. Dikarenakan serangan yang mendadak sehingga Belanda memperoleh kemenangan yang gemilang dan seluruh Yogyakarta jatuh pada pukul 16.00 WIB

22 Desember 1948

Para pejabat sipil yang telah tertangkap diasingkan dari Yogyakarta, antara lain  Presiden Soekarno,Haji Agus Salim dan Sutan Syahrir diasingkan ke Berastagi, Sumatera Utara. Moh.Hatta, Moh Roem, Mr. A.G Pringgodigdo, Mr.Assaat dan Komodor S. Suryadarma diasingkan ke Montok di Pulau Bangka. Pada hari ini pula, KTN mengawatkan kepada dewan keamanan laporan yang isinya menyalahkan Belanda sebagai aggressor dan yang melanggar perjanjian gencatan senjata.

23 Desember 1948

Rusia mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB dan mengecam Belanda sebagai aggressor. Akan tetapi, Belanda tetap tidak bergeming dan melanjutkan agresinya.

24 Desember 1948

Dewan Keamanan PBB mendapat Resolusi Amerika Serikat yang memerintahkan menggunakan segera pada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan tembak-menembak & membebaskan pimpinan-pimpinan republik yg ditawan

29 Desember 1948

Pasukan gerilya menyerang pasukan Belanda di semua kota Yogyakarta (agresi pertama). Pada waktu ini strategi gerilya mulai digunakan secara efektif

31 Desember 1948

Presiden Sukarno, Syahrir, dan H. Agus Salim oleh Belanda dipindahkan pengasingannya ke Prapat

20 ? 23 Januari 1949 : berlangsung konferensi Asia yang dihadiri oleh 21 Negara Asia dan Australia. Resolusi konferensi Asia tersebut mengenai konkurensi antara Indonesia-Belanda , berpengaruh besar pada resolusi Dewan Keamanan PBB berikutnya.

24 Januari 1949

Resolusi konferensi New Delhi dikirim kepada Dewan Keamanan PBB, yg menuntut antara lain :

1. Pembebasan para pemimpin (pembesar) Republik Indonesia
2. Penarikan mundur Belanda dari Yogyakarta dan penarikan berangsur - ¬angsur tentara Belanda dari daerah-daerah yang diduduki sejak 19 Desember 1948.

26 Januari 1949

Mr. Sjafrudin Prawiranegara memberi instruksi kepada Mr. Maramis, agar mengusahakan dewan keamanan buat mengirimkan peninjau militer KTN ke wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh Republik Sumatra.

31 Januari 1949

Perlawanan terhadap Belanda makin hari makin meluas & menghebat, terutama di semua pulau Jawa & Sumatra.

Februari 1949

Berlanjutnya perang gerilya dan kembalinya pejuang republik ke kantong ? Kantong perlawanan mereka yg semula (wilayah dari).

Peta penguasan daerah pasca "Agresi Miiliter Belanda II. Foto: Pinterest

Rujukan:

M. C Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern: 1800-2004. 1991. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,

Mahandis Y.Thamrin. 19 Desember 1948: Operasi Gagak di Langit Yogyakarta. Dipublikasikan 19 Desember 2012.

National Geographic Indonesia. 30 Oktober 2016. "Operasi gagak di langit Yogyakarta."

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Saintek klikdisini)

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Soshum klik disini)

Read More

Kelompok Masyarakat Penyusun Kota Jakarta

Berbicara Jakarta dewasa sekarang, merupakan sebuah kota menggunakan penduduk yang demikian tidak sejenis. Bukan hanya suku dan ras, melainkan majemuk agamapun dianut masyarakat Jakarta. Apabila berkata masalah warga Jakarta. Tentulah kita berpikir menggunakan secara fundamental bahwa masyarakat Betawi merupakan masyarakat aslinya, selain orang Betawi, Jakarta semenjak era kolonial pula telah didominasi sang suku Sunda, Jawa, Batak, Bugis, Padang, & Ambon. Selain itu Jakarta pun dihuni sang pendatang-pendatang seperti, Arab, India, Tionghoa, dan Eropa.

Sejumlah pihak beranggapan bahwa suku betawi merupakan percampuran atas perkawinan suku-suku lain di Jakarta, & bukan merupakan suatu etnik asli. Percampuran itu dinilai dari berdasarkan suku-suku yg sudah mendiami Jakarta sejak dulu yg dibawa oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda ke Batavia, misalnya Sunda, Jawa, Arab, Tionghoa, Bugis, Makasar, Melayu & Bali.

Sejarah terbentuknya masyarakat Betawi di Jakarta (Batavia) terbilang panjang, sepanjang perjalanan sejarah terbentuknya kota Jakarta. Orang Betawi sendiri pada umumnya tidak mengetahui legenda yang menceritakan asal muasal diri mereka.  Di Desa Ciracas, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dikenal cerita yang mengisahkan orang Betawi sebagai keturunan pria Demak yang menikah dengan wanita Cina.

(foto;maritiemprogramma)

Orang Betawi telah ada jauh sebelum Gubernur Jendral VOC Jan Pieterszoon Coen membumihanguskan kota Jayakarta pada 1619, yg lalu didirikan diatas reruntuhannhya sebuah kota yg diberi nama Batavia. Jadi tidaklah benar bila ada yang berkata jika orang Betawi itu merupakan keturunan budak yang didatangkan VOC buat mengisi kota benteng Batavia (intramuros). Ada beberapa pakar sejarah yg concern menggunakan sejarah terbentuknya orang Betawi.

Seorang pakar budaya Betawi Ridwan Saidi, memaparkan jika cikal bakal sejarah orang Betawi dihubungkan dengan seseorang tokoh bernama Aki Tirem yg hayati pada daerah Kampung Warakas (Jakarta Utara) dalam abad ke dua.

Aki Tirem ini hidup menurut menciptakan periuk, namun rumahnya acapkali disatroni bajak laut buat merampok priuk buatannya. Lantaran kewalahan melawan bajak bahari sendirian, maka ia pun memutuskan mencari proteksi dari sebuah kerajaan. Saat itulah Dewawarman seseorang berilmu berdasarkan India yang sebagai menantunya dimintanya mendirikan kerajaan dan raja.

Maka pada tahun 130 berdirilah kerajaan pertama di Jawa yang namanya Salakanagara. Salakanagara nagara menurut Ridwan dari ari bahasa Kawi salaka yg ialah perak.

Komposisi  Masyarakat Jakarta

Masyarakat Jakarta, selain masyarakat Betawi yg menjadi iconin kota Jakarta. Terdapat juga masyarakat entik lain yg menyusun demografi kota Jakarta. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, tercatat bahwa penduduk Jakarta berjumlah 8,3 juta jiwa yg terdiri berdasarkan orang Jawa sebanyak 35,16%, Betawi (27,65%), Sunda (15,27%), Tionghoa (5,53%), Batak (tiga,61%), Minangkabau (tiga,18%), Melayu (1,62%), Bugis (0,59%), Madura (0,57%), Banten (0,25%), dan Banjar (0,1%).

Jumlah penduduk dan komposisi etnis pada Jakarta, selalu berubah berdasarkan tahun ke tahun. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, tercatat bahwa setidaknya masih ada tujuh etnis besar yg mendiami Jakarta. Suku Jawa merupakan etnis terbesar dengan populasi 35,16% penduduk kota. Etnis Betawi berjumlah 27,65% berdasarkan penduduk kota.

Pembangunan Jakarta yg relatif pesat semenjak awal tahun 1970-an, telah banyak menggusur perkampungan etnis Betawi ke pinggiran kota. Pada tahun 1961, orang Betawi masih menciptakan persentase terbesar pada wilayah pinggiran seperti Cengkareng, Kebon Jeruk, Pasar Minggu, dan Pulo Gadung.

Selain komposisi penduduk Jakarta yang tidak sejenis, kepercayaan yang dianut oleh penduduk DKI Jakarta juga beragam. Menurut data pemerintah DKI dalam tahun 2005, komposisi penganut agama pada kota ini merupakan Islam (84,4%), Kristen Protestan (6,2 %), Katolik (5,7 %), Hindu (1,dua %), dan Buddha (3,lima %).

Jumlah umat Buddha terlihat lebih banyak lantaran umat Konghucu pula ikut tercakup pada dalamnya. Angka ini nir jauh tidak sinkron menggunakan keadaan dalam tahun 1980, di mana umat Islam berjumlah 84,4%, diikuti sang Protestan (6,3%), Katolik (2,9%), Hindu dan Buddha (lima,7%), dan Tidak beragama (0,tiga%) Menurut Cribb, dalam tahun 1971 penganut agama Kong Hu Cu secara nisbi merupakan 1,7%. Pada tahun 1980 dan 2005, sensus penduduk nir mencatat agama yg dianut selain keenam kepercayaan yang diakui pemerintah.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2011, jumlah penduduk Jakarta adalah 10.187.595 jiwa. Namun pada siang hari, angka tersebut bisa bertambah seiring datangnya para pekerja menurut kota satelit misalnya Bekasi, Tangerang, Bogor, & Depok.

Daftar Pustaka

• Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2002. Statistik Kejesahtraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta. Jakarta : BPSD Jakarta
• Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2005. Statistik Kejesahtraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta. Jakarta : BPSD Jakarta
• Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 20011. Statistik Kejesahtraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta. Jakarta : BPSD Jakarta
• Lance Castles. 2008. Profil Etnik Jakarta. Jakarta : Masup
• Saidi Ridwan. 1997. Profil Orang Betawi: Asal Muasal, Kebudayaan, Dan Adat Istiadatnya. Jakarta : PT.Gunara Kata
• BPAD Jakarta. Sejarah Tebentuknya Masyarakat Betawa. 10 Janurari 2014. Diaksesn melalui : http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Sejarah_Terbentuknya_Masyarakat_Betawi#Referensi
• Zulfa Azizah.Sejarah Asal Usul Betawa. 15 April 2015. Diakses melalui : http://dunia-kesenian.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-asal-usul-suku-betawi-dan.html
• Jakarta Sehat,Pedia, Asal Usul Suku Betawi. 24 Oktober 2014 diakses melalui : http://jakartasehat.pedia.id/asal-usul-betawi.html.
• Dian Abraham. Dari Mana Asal Usul Nama Betawi ?. 4 Oktober 2015. Diakses melalui : https://www.merdeka.com/jakarta/dari-mana-asal-usul-nama-suku-betawi.html.

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Saintek klikdisini)

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Soshum klik disini)

Read More

Badan Keamanan Rakyat Indonesia (BKR)

Harian Sejarah -Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan suatu badan yang diperuntukan untuk mengawal dan menjaga keamanan serta stabilitas negara yang dilakukan bersama rakyat semesta dan penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus

Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 mengumumkan dibentuknya BKR. Presiden berpidato dengan mengajak para sukarelawan pemuda, bekas PETA, Heiho, & Kaigun buat berkumpul dalam tanggal 24 Agustus 1945 pada daerahnya masing-masing.

Anggota BKR ketika itu merupakan para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer menjadi tentara Heiho, Pembela Tanah Air (PETA), KNIL dan lain sebagainya. BKR tingkat sentra yg bermarkas pada Jakarta dipimpin oleh Moefreni Moekmin.

Di Jakarta, para pemuda dan bekas PETA berhasil merumuskan struktur BKR sesuai dengan struktur keorganisasian zaman pendudukan Jepang. Para pemuda ini menamakan dirinya sebagai pengurus BKR tingkat sentra yang terdiri menurut Kaprawi, Sutaklasana, Latief Hendraningrat, Arifin Abdurrachman, Machmud dan Zulkifli Lubis.

Foto: Havebe

Sementara itu pembentukan BKR di luar Jakarta dipelopori oleh Arudji Kartawinata (Jawa Barat), Drg Mustopo (Jawa Timur), dan Soedirman (Jawa Tengah). Disamping BKR unsur darat, juga dibentuk BKR Laut yang dipelopori oleh bekas murid & pengajar dari Sekolah Pelayaran Tinggi & para pelaut dari Jawatan Pelayaran yg terdiri berdasarkan Mas Pardi, Adam, RE Martadinata & R. Suryadi. Khusus pada Jawa Barat, Hidayat dan Kartakusumah sebagai bekas perwira KNIL bergabung dan memimpin BKR Balai Besar Kereta Api Bandung & stasiun kereta api yang lain.

Lantaran keterbatasan sarana komunikasi ketika itu, nir semua daerah di Indonesia mengetahui pembentukan BKR. Di Sumatera bagian timur & Aceh, nir pernah terbentuk BKR. Tetapi biasanya para pemuda-pemuda di daerah tadi, menciptakan organisasi yang kelak sebagai inti pembentukan tentara.

Di Aceh para pemuda mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API), & para

Pembentukan BKR merupakan perubahan dari output sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang sebelumnya merencanakan pembentukan tentara kebangsaan. Perubahan tadi akhirnya diputuskan pada lepas 22 Agustus 1945 buat nir membentuk tentara kebangsaan. Keputusan ini dilandasi sang aneka macam pertimbangan politik.

Hasil Sidang PPKI 22 Agustus 1945 diantaranya :

1. Membentuk Komite Nasional Indonesia
2. Komite Nasional Indonesia Pusat
3. Membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai Partai Negara
4. Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Diplomasi sebagai andalan primer para politisi Indonesia pada memperoleh pengakuan pasca Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentara pendudukan Jepang yg masih bersenjata lengkap menggunakan mental yg sedang jatuh karena kalah perang, sebagai salah satu pertimbangan jua, buat menghindari bentrokan bila pribadi dibuat sebuah tentara kebangsaan. Selain itu bertujuan supaya nir memancing permusuhan dengan tentara sekutu yg akan datang ke Indonesia

Selain BKR, Pemuda di wilayah lainpun membangun badan-badan perjuangan diantaranya adalah :

1. Pemuda Republik Indonesia (PRI) bermarkas di toko Ciyoda. Organisasi ini semula bernama Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) yg bermarkas di jalan Tamblong.
2. Angkatan Pemuda Indonesia (API) bermarkas di jalan Lengkong Besar
3. Laskar Wanita Indonesia (Laswi) dibentuk atas inisiatif ibu Aruji Kartawinata pada 12 Oktober 1945. Dengan anggota lebih dari 300 orang yg tediri dari pasukan tempur, palang merah, penyelidikan dan perbekalan.
4. Hizbullah
5. Sabilillah. Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang merupakan cabang dari BPRI Surabaya. Anggotanya sebagian besar bekas anggota Pasukan Pelopor di masa Jepang yg dipimpin oleh Duyeh Suharsa. Kemudian BPRI dipimpin oleh Suryadi & Rivai.
6. Barisan Banteng Republik Indonesia yg bermarkas di sekitar banceuy
7. Barisan Berani mati
8. Pemuda Indonesia Maluku
9. Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi
10. Laskar Rakyat
11. Pasukan Istimewa
12. Pasukan Garuda Putih
13. Pasukan Beruang Merah dikepalai oleh Adullah Saleh di CIgereleng
14. Polisi Istimewa dimpimpin oleh M.Harsono di Kebonjati
15. Angkatan Muda PTT dan AM Kota Besar Bandung dengan tokohnya Ir.Juanda
16. Angkatan Muda Kereta Api pimpinan A. Supian & Akhmad Tirto

Sumber :

Rahardjo, Pamoe (1995). Badan Keamanan Rakyat (BKR): Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA).

Read More

Sapta Marga Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Sumber :

Tni.Mil.Id

Foto: Kompas

Read More

Tentara Keamanan Rakyat Indonesia (TKR RI)

Harian Sejarah -Badan Keamanan Rakyat terbentuk berdasarkan keputusan hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara secara khusus.

BKR baik di pusat juga di daerah berada pada bawah wewenang KNIP & KNI Daerah dan nir berada di bawah perintah presiden menjadi panglima tertinggi angkatan perang. BKR pula nir berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan buat memelihara keamanan setempat agar tidak menyebabkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri buat memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Pemerintah mengeluarkan Maklumat lepas lima Oktober 1945 (sampai ketika ini diperingati menjadi hari kelahiran Tentara Nasional Indonesia), buat merubah sistem BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946. Wapres Mohammad Hatta kemudian memanggil bekas perwira KNIL, Mayor Oerip Soemohardjo ke Jakarta buat menyusun organisasi tentara.

Pada lepas 6 Oktober 1945, pemerintah mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA pada Blitar, buat sebagai Menteri Keamanan Rakyat, & wapres Mohammad Hatta lalu mengangkat Oerip sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Komite Nasional Indonesia Pusat Pada tanggal 9 Oktober 1945 menyerukan pada semua pemuda rakyat Indonesia baik yg belum juga yg telah pernah memperoleh latihan militer, buat dimobilisasi sebagai TKR. Pada tanggal 14 Oktober 1945 para perwira bekas tentara KNIL bangsa Indonesia, mengeluarkan penyataan kepada pemerintah Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Pusat, bahwa para perwira tersebut berdiri pada belakang pemerintah Indonesia dan siap mendapat perintah apapun.

Pada lepas 20 Oktober 1945 Suprijadi diangkat sebagai Pimpinan Tertinggi TKR dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum. Namun Suprijadi tidak pernah timbul untuk menduduki jabatannya. Setelah Mayor Oerip diangkat menjadi Kepala Staf Umum dengan pangkat Letnan Jenderal, Oerip menggunakan segera menyusun organisasi Markas Tertinggi TKR (MT-TKR), meniru Departemen Peperangan Hindia Belanda. Kemudian disusun juga organisasi Markas Besar Umum (MBU) yang merupakan bagian Markas Besar Tertinggi TKR.

Organisasi & Markas

Markas TKR pertama, terletak pada Gondokusuman, Yogyakarta; saat ini sebagai Museum Dharma Wiratama

Pada Awalnya Markas Tertinggi TKR ditetapkan pada Purwokerto, namun akhirnya markas dipindahkan ke Yogyakarta berdasarkan saran & pertimbangan strategi dari Oerip. Purwokerto terletak di daerah yang lebarnya kira-kira 100 km, sedangkan Yogyakarta terletak di daerah yg jauh lebih luas.

Pada ketika pertama disusun struktur organisasi TKR terdiri berdasarkan tiga bagian yaitu Markas Tertinggi TKR, Markas Besar Umum TKR yang terdiri dari bagian-bagian (administrasi, keuangan,

persenjataan, perhubungan, kesehatan, urusan kereta barah, pendidikan, perlengkapan, penyelidikan) dan Komandemen yg terdiri menurut empat komandemen (komandemen I Jawa Barat, Komandeman II Jawa Tengah, Komandemen II Jawa Timur & Komandeman Sumatera). Tanggal 12 Desember 1945 dibuat bagian penerbangan dibawah kedudukan Markas Besar Umum.

TKR terdiri dari TKR Darat, TKR Laut & TKR Jawatan Penerbangan yang semuanya asal berdasarkan perubahan BKR Darat, BKR Laut dan BKR udara.

TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi sampai dengan awal bulan November 1945 lantaran Suprijadi tidak pernah ada buat menduduki jabatannya. Maka buat memilih pimpinan tertinggi, TKR mengadakan sebuah konferensi dalam tanggal 12 November 1945 pada Yogyakarta. Di bawah pimpinan Kepala Staf Umum TKR, dilakukan pemilihan Pimpinan Tertinggi TKR. Yang dihari oleh para panglima divisi dan komandan resimen. Hadir pula Paku Buwono XII, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mangkunegoro VIII dan Paku Alam VIII.

Pengangkatan Sudirman

Saat Soedirman dilantik menjadi pimpinan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Foto: Istimewa.

Dalam konferensi itu, kol Soedirman sebagai terpilih Panglima Divisi V Komandeman Jawa Tengah & Pemimpin Tertinggi TKR. Pada tanggal 18 Desember 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengesahkan pengangkatan Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal.

Berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/Sekolah Dasar 1946 pemerintah Indonesia lalu mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat sebagai Tentara Keselamatan Rakyat dalam tanggal 7 Januari 1946. Hal tersebut dilakukan buat memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia

Sumber:

Rahardjo, Pamoe (1995). Badan Keamanan Rakyat (BKR). Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA).

Hatta, Mohammad (2011). Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan, Sebuah Otobiografi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Saintek klikdisini)

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Soshum klik disini)

Read More

Napak Tilas di Gedung Perintis Kemerdekaan

Jumat,18 November 2016, Saya berkunjung ke Gedung Perintis Kemerdekaan. Bukan tanpa alasan,  sebab kali itu saya tengah berkunjung dalam kuliah lapangan salah satu matakuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam kunjungan tersebut saya menyempatkan diri memotret beberapa gambar untuk para pembaca.

Bagi teman-teman yang belum mengetahui lokasi Gedung Perintis Kemerdekaan, gedung tersebut terletak di Jalan Proklamasi No. 56, Pegangsaan, Menteng, RT.10/RW.2, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat atau yang dulunya bernama Jalan Pegangsaan di kawasan Menteng. Gedung ini juga berada di pusat Ibukota Jakarta, bersebelahan dengan banyak gedung-gedung tinggi dan jalanan yang tidak pernah luput dari keramaian.

Perjalanan Menuju Lokasi

Stasiun Cikini, Dokumentasi Pribadi

Dalam perjalanan menuju lokasi, aku mengandalkan moda Kereta Commuter Line Jabodetabek sebagai sarana menuju lokasi. Lantaran lokasi stasiun yg nir terlampau jauh dari tempat yg saya tuju. Turun menurut stasiun Cikini aku eksklusif memesan ojek online lantaran kebetulan aku yg belum pernah ke sana sebelumnya, sayangnya aku nir sempat mendokumentasikan syarat sepanjang perjalanan.

Patung Soekarni-Hatta

Perjalanan tidak terlampau jauh, sekitar 5-10 mnt menaiki ojek aku hingga ke lokasi. Saya disuguhi pemandangan taman proklamasi yang tepat bersebelahan dengan gedung tadi. Taman ini diyakini sebagai lokasi Ir.Sukarno dan Hatta menggaungkan Proklamasi Kemerdekaan di Indonesia saat itu. Sayangnya sekarang tempat tinggal tempat mereka melaksanakan pembacaan naskah Proklamasi telah digusur & berganti dengan Tugu Petir

Tugu Petir berdasarkan Kejauhan, Foto; Muhammad Ikhsan

Tiba pada Gedung Perintis Kemerdekaan

Potret Gedung Perintis Kemerdekaan, Foto: Muhammad Ikhsan

Saat pertama melihat gedung ini dari kejauhan, aku pun terheran lantaran bagaimana bisa gedung yang mempunyai nilai sejarah ini kelihatan kusam dari luar, warna cat yg memudar pula kurang sedap ditinjau mata. Mata saya disuguhi foto-foto dokumentasi oleh Proklamator yang jarang bahkan nir pernah aku lihat sebelumya. Berikut ini beberapa kenampakan interior museum tersebut. Foto lainnya bisa disimak pada artikel berikutnya.

Plakat Peresmian Gedung, Foto; M.Ikhsan

Potret Peta NKRI, Fotok: M.Ikhsan

Kenampakan Lantai Dasar, Foto: M.Ikhsan

Dinding yg bertuliskan Pancasila, Foto: M.Ikhsan

Shalat Jumatan pada Museum

Kebetulan hari itu hari jumat, saya pun harus menunaikan ibadah jumat. Namun saya menemukan hal yang menarik, gedung ini juga digunakan sebagai lokasi shalat jumat. Jamaahnya biasanya terdiri dari warga sekitar dan karyawan di gedung-gedung sebelah.

Kondisi Tempat Shalat: Foto: M.Ikhsan

Nampak dari Atas, Foto: M.Ikhsan

Mimbar Khotib Jumat, Foto: M.Ikhsan

Museumku Sayang, Museumku Malang

Saya pun masuk ke dalam, dari pada gedung ini terlihat megah dan luas, namun ada beberapa kekurangan pada sana sini. Interior gedung ini pun kurang terawat, aku menemukan lokasi-lokasi yg dibiarkan begitu saja berdebu serta beberapa instalasi listrik yang rusak & membahayakan.

Colokan listrik yg rusak

t

Gedung yang kurang terawat

Lorong Perpustakaan yang Terabaikan

Lagi-lagi Instalasi Listrik yg membahayakan

Sisi Luar Gedung Berantakan

Secara umum, aku merasa terhibur & menerima wawasan dan pengetahuan baru mengenai sosok sang Proklamator Indonesia. Tetapi aku merasa prihatin karena situs bersejarah ini kurang dilirik oleh warga generik dan mendapatkan perawatan sang pemerintah, saya berharap pemerintah serius membenahi museum ini. Karena museum merupakan sumber & visualisasi Sejarah bangsa.

Read More

Galeri Foto Gedung Perintis Kemerdekaan

Kali ini saya akan menampilkan beberapa foto yang saya dapatkan selama berkunjung pada tempat tersebut. Selamat menikmati.

Sudut Museum

Kunjungan ke Surabaya

Patung sang Proklamator

Kunjungan ke Negeri Paman Sam

Buku-buku Tentang Hidup Ir.Sukarno

Potret Gagah Panglima Revolusi

Lukisan yang Berkharisma

Foto diri oleh Putera Fajar

Berjalan Tegap

Salah Satu Kutipan pada Buku Sukarno

Para Puteri wapres

Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan

Pidato di Luar Negeri

Sosoknya yang penyayang

Mendekatkan diri pada Tuhan

Potret Keluarga pada bingkai

Daftar Gelar Doktor Kehormatan yg disandang Bung Karno

Kompilasi foto kunjungan ke Amerika

Bertemu John F. Kennedy

Sosoknya yang merakyat

Penganugerahan Gelar

Foto : Muhammad Ikhsan/ Redaktur Harian Sejarah.11 November 2016

Read More