Foto - Foto Suasana Pasca G30S/PKI 1965

Pasca G30S kemarahan masyarakat meledak lantaran beranggapan bahwasannya PKI sudah berusaha merongrong kekuasaan negara. Kemarahan dalam ujungnya nanti diarahkan dengan aksi-aksi kekerasan sepihak terhadap angota PKI atau pun yang diduga sebagai simpatisan.

Dikutip dari majalah Tempo edisi Jejak CIA Pada Tragedi 1965, dalam tanggal 6 Oktober, CIA menginformasikan bahwasannya risalah yg berisi ganyang komunis poly tersebar pada Jakarta. Pada lepas 7 Oktober, CIA memasok isu pada Presiden Lydon B.Johnson bahwa pemakaman Ade Irma Suryani, putri Jendral A.H.Nasution, berhasil membangkitkan amarah kaum muslim, yang diperkirakan akan melakukan kekerasan terhadap gologan kiri. Esoknya CIA menyebutkan gerakan antikomunis mulai membakar tempat kerja-kantor & rumah anggota PKI.

PEMBAKARAN KANTOR PUSAT PKI JAKARTA

PEMUSNAHAN BUKU-BUKU SAYAP KIRI

CORETAN TEMBOK PASCA G30S/PKI

Sumber pustaka

The President’s Daily Brief 1 Oktober-30 November. CIA. 2015

Hak Cipta Gambar

"Het Nationaal  Archief "

Bourbon

Read More

Desakan CGMI Kepada Presiden Soekarno Untuk Membubarkan HMI

Harian Sejarah -Perseteruan dua organisasi mahasiswa terbesar pada zamannya Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memang tidak bisa kita lihat kembali pada saat ini. Meskipun HMI masih eksis hingga kini tetapi CGMI telah bubar.

Dikutip menurut merdeka.Com, pergulatan dua organisasi mahasiswa yg tidak selaras ideologi itu sangat menarik untuk dibicarakan, bagai 2 mata sisi uang baik CGMI ataupun HMI nir akan pernah menyatu. CGMI sangat mencita ? Citakan paham komunisme tegak pada bumi pertiwi sedangakan HMI menginginkan paham ? Paham Islam dapat menyatu dengan konstitusi Indonesia.

Puncak pertikaian dua organisasi tadi terjadi pada kongres II yg digelar sang CGMI tepatnya dalam 28 September 1965. Teriakan bubarkan HMI bergemuruh di Istora Senayan, Jakarta. Ribuan kader CGMI serempak berteriak semangat buat membubarkan HMI.

?Bubarkan HMI! HMI antek nekolim!?

Sebelum Kongres yg dihadiri oleh Presiden Soekarno & Wakil Perdana Menteri II Johannes Leimena, hampir setiap hari CGMI berdemo meminta pemerintah buat membubarkan HMI lantaran perbedaan pandangan politik dan ideologi.

Sayangnya permintaan CGMI yang pula underbouw menurut Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu ditolak sang pemerintah. Wakil Perdana Menteri II Johannes Leimena & Presiden Soekarno yg berpidato malam itu pula menggunakan tegas menolak permintaan CGMI. Pemerintah tidak akan membubarkan HMI.

Selanjutnya Ketua Central Comite Partai Komunis Indonesia (CC PKI) Dipa Nusantara Aidit naik ke mimbar buat berpidato. Pidato Aidit eksklusif menggebrak & diiringi sang teriakan dukungan massa. ?Kalau CGMI tidak mampu membubarkan HMI lebih baik kalian menggunakan kain seperti wanita!? Istilah Aidit disambut gemuruh teriakan anggota CGMI. ?Bubarkan HMI, Bubarkan HMI.?

Kecaman Aidit ternyata tidak buat HMI saja, pimpinan PKI tersebut juga mengecam Presiden Soekarno dalam pidatonya. ?Indonesia belum mencapai kemajuan dan kemakmuran. Negara ini memang tidak akan mampu maju jika diurus oleh pemimpin yg mempunyai empat atau malahan 5 orang istri!? Teriak Aidit.

Sejumlah hadirin langsung terkesiap mendengar kecaman Aidit. Wakil Komandan Tjakrabirawa, Kolonel Maulwi Saelan menggeleng-gelengkan kepala mendengar pidato Aidit. Semua tahu pada siapa sindiran Aidit itu dialamatkan kalau bukan Presiden Soekarno yg memiliki 5 istri. Fatmawati, Hartini, Ratna Dewi, Haryati & Yurike.

Tidak terdapat yang berani melihat paras Soekarno. Tapi Soekarno menggunakan tenang meninggalkan program tersebut tanpa menyampaikan apapun. Padahal baru beberapa hari sebelumnya Soekarno menganugerahkan penghargaan prestisius Bintang Mahaputera dalam Aidit. Soekarno pun hadir dalam peringatan HUT PKI ke-45, 23 Mei 1965 pada Istora Senayan. Dalam acara itu Soekarno dan Aidit berangkulan sangat mesra.

Saat itu PKI memang sebagai pendukung utama kebijakan Soekarno. Bagi Soekarno, PKI sebagai penyeimbang bagi kekuatan politik Angkatan Darat yg mayoritas. Soekarno selalu berusaha menjaga ekuilibrium antara Angkatan Darat dan PKI.

Bukan kali pertama Aidit melancarkan agresi dalam Soekarno. Aidit pernah menyatakan jikalau rakyat Indonesia telah manunggal dan sosialisme sudah terwujud, maka Pancasila tak dibutuhkan lagi. Seluruh masyarakat memahami, Soekarnolah yg merumuskan Pancasila. Kritik Aidit dijawab Soekarno dengan tetapkan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Hubungan Aidit & Soekarno memang turun naik, kadang mesra, kadang renggang. Seperti kata pepatah, nir ada mitra abadi yang ada hanyalah kepentingan.

Belakangan kita seluruh ketahui gerakan kontroversial bernama G30S atau G30S/PKI mencuat & CGMI yg jua bagian dari PKI ikut didalamnya. Gerakan tadi menjadi gerakan yg menciptakan PKI dibubarkan beserta organisasi ? Organisasi dan jaringan nasional yang mendukungnya termasuk CGMI. HMI yang saat itu tampil didepan untuk membubarkan PKI menjadi galat satu organisasi yang ikut menumbangkan orde usang.

Read More

Kekuatan Soekarno: Ajaran Nasakom dan Resopim

Demokrasi yang begitu belia di Indonesia, pasca soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) Belanda terhadap Indonesia 27 Desember 1949. Demokrasi Indonesia mulai berkembang pada masa Demokrasi Parlementer ketika Indonesia kembali menjadi NKRI.

Demokrasi Parlementer Indonesia yg kemudian menaruh kebebasan berdemokrasi memunculkan poly partai politik pada Indonesia ketika itu, beberapa diantaranya tumbuh menjadi partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

Banyaknya persaingan politik dan perbedaan ideologi tiap-tiap partai mengakibatkan gejolak disparitas persfektif bangsa Indonesia dalam tahu kehidupan benegara. Hal ini berdampak dalam terancamnya persatuan & kesatuan bangsa Indonesia sang pertentantangan ideologi yg berkembang.

Hal ini terlihat berdasarkan kontradiksi-kontradiksi Ideologi dalam Dewan Konstituante yang bertugas merumuskan dasar negara & undang-undang dasar yang baru. Pertentangan antara Ideologi Pancasila, Sosialisme, & Islam mencuat sampai sampai 1959 lembaga tersebut tidak bisa merumuskan dasar negara dan UUD baru bagi Indonesia.

Untuk menghindari jurang kehancuran politik dan kebangsaan, Presiden Soekarno yg sejak berlakunya Demokrasi Liberal kekuasaannya hanya terbatas sebagai ketua negara kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden lima Juli 1959 yg tercantum pada Keputusan Presiden RI No. 75/1959.

Tujuan dimuntahkan dekrit tadi adalah buat menuntaskan perkara negara yg semakin nir menentu dan buat menyelamatkan negara.

Isi Dekrit Presiden adalah menjadi berikut.

• Pembubaran Dewan Konstituante
• Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
• Pembentukan MPRS dan DPAS

Demokrasi Terpimpin lalu berlaku pada Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu menurut dikeluarkannya Dekrit Presiden lima Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia waktu itu mengandalkan dalam kepemimpinan Presiden Sukarno.

Sebagai bentuk toleransi terhadap semua ideologi yang berkembang di Indonesia. Presiden Soekarno kemudian mengambil langkah buat menyeimbangkan kekuatan-kekuatan ideologi pada kerangka pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila.

Ideologi-ideologi tadi yang lalu terklasifikasi atas 3 kekuata besar yaitu, Nasionalis, Agama, & Komunis disatukan pada kerangka ideologi NASAKOM.

NASAKOM sendiri digagas sang Presiden Soekarno buat menggalang pesatuan bangsa supaya nir terpecah dalam kontradiksi Ideologi. Presiden percaya bahwa Pancasila dan gagasan NASAKOM adalah jalan tengah yg bisa sebagai landasan bertenaga bagi Indonesia menghadapi aneka macam tantangan globalisasi.

Ajaran Nasakom

Bagi Presiden Soekarno, NASAKOM adalah cerminan paham banyak sekali golongan dalam warga . Presiden Soekarno percaya bahwa menggunakan mendapat & melaksanakan NASAKOM maka persatuan Indonesia akan terwujud pada pluralisme bangsa Indonesia. Ajaran NASAKOM lalu mulai disebarluaskan pada masyarakat.

Tetapi ajaran NASAKOM ini banyak dievaluasi kurang sempurna diterapkan. Hal ini mengingat syarat waktu itu tengah terjadi Perang Dingin. NASAKOM yg digadang-gadang sebagai Ideologi perdamaian berujung pada pandangan bangsa Barat yg memegang teori domino untuk mencurigai Indonesia terjerumus pada komunisme.

Indonesia lebih dipercaya menjadi negara yg tidak memiliki pegangan dibanding negara non blok. Hal ini lantaran kedekatan Soekarno menggunakan Barat & Timur sekaligus, yang memunculkan pandangan terhadap politik internasional Soekarno.

Barat kemudian mendekati Presiden Soekarno buat memastikan Indonesia tidak jatuh pada teori domino yang tengah terjadi di Vietnam. Keterlibatan Amerika Serikat dalam serangkaian pemberontakan daerah di Indonesia dan sokongan Alaihi Salam pada pemberontakan PRRI/Persemesta.

Amerika Serikat diketahuinya membantu para pemberontak, yg diantaranya terbukti menggunakan tertembaknya pesawat dan tertangkapnya pilot berkebangsaan Amerika Allan Lawrence Pope dalam masa pemberontakan itu.

Image Source

Makin tampak bahwa Soekarno makin anti Amerika, anti PBB yg dianggapnya didominasi impak barat. Anti Amerika dari Soekarno ini telah tampil karena sejumlah pengalaman tidak menyenangkan dengan adanya campur tangan Amerika pada kehidupan politik Indonesia. Presiden Soekarno kemudian mengalihkan politik Indonesia bergabung dengan poros Peking-Pyongyang yg berhaluan komunis.

Pengamalan ajaran NASAKOM kemudian memperkuat kedudukan Presiden yg mengatakan ?Revolusi belum terselesaikan!? Kelompok-kelompok yang kemudian menolak NASAKOM akan dicap sebagai kontra-revolusi. Presiden Soekarno kemudian memusatkan kekuatan politiknya dengan mengeluarkan RESOPIM yg merupakan akronim menurut Revolusi, Sosialisme Indonesia, & Pimpinan Nasional.

Kelompok-grup yg kritis terhadap ajaran Nasakom merupakan kalangan golongan kanan dan ABRI. Hal itulah yg lalu dimanfaatkan oleh rivalnya menurut golongan kiri radikal semacam PKI menggunakan mencapkan diri mereka menjadi pembela NASAKOM dan menuding banyak sekali pihak yg kritis terhadap NASAKOM menjadi kontra revolusi.

PKI sendiri lalu sebagai kekuatan politik yang begitu dekat dengan Soekarno. Identitas yg dibangun sebagai pelindung NASAKOM sebatas buat merebut simpati dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno sendiri kemudian memberikan simpati agak lebih pada PKI, lantaran PKI dipandang mampu menggalang dukungan masyarakat buat menguatkan posisi politik Presiden Soekarno.

Ajaran Resopim

apabila NASAKOM adalah cara Presiden Soekarno buat menyatukan ideologi-ideologi di rakyat sebagai persatuan kebangsaan. Maka RESOPIM yg adalah singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional, cenderung ditujukan buat memperkuat kedudukan Presiden Soekarno.

Image Source

Tujuan menurut RESOPIM sendiri adalah menggerakan semua kehidupan berbangsa & negara menuju kemandirian bangsa dan melawan penjajahan model baru yang Presiden Soekarno sebut NEKOLIM atau Neo Kolonialisme menggunakan cara revolusi nasional yg prograsif, dijiwai sang semangat sosialisme, yang arahkan sang satu pimpinan nasional yang diklaim Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno.

- Kutipan Pidato Presiden Soekarno dalam tahun 1961 tentang RESOPIM

??Perlunya meresapkan adilnya Amanat Penderitaan Rakyat supaya meresap juga tanggung jawab terhadapnya serta mustahilnya usaha besar kita berhasil tanpa Tritunggal Revolusi, ideologi nasional progresif & pimpinan nasional.

Akan tetapi hal ini berdampak dalam kedudukan birokrasi negara. Dari RESOPIM ini kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan di bawah presiden. Hal ini terlihat menggunakan adanya anugerah pangkat menteri kepada pimpinan forum tadi, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.

Read More

Kudeta 3 Juli 1946 'Kudeta Pertama' dalam Sejarah Indonesia

Kelompok Persatuan Perjuangan 1946. (Foto: Jakarta.Go.Id)

Kemerdekaan Indonesia yg belum genap setahun wajib mengakami pergolakan politik yg menjurus dalam kudeta. Pada tanggal tiga Juli 1946, terjadi peristiwa yang dilakukan oleh pendukung Tan Malaka yang berusaha merebut kekuasaan.

Percobaan perebutan kekuasaan dilatarbelakangi oleh kekecewaan simpatisan Tan Malaka yang tergabung dalam kelompok Persatuan Perjuangan terhadap keputusan Perundingan Linggarjati. Persatuan Perjuangan menganggap gagalnya Kabinet Sjahrir mewujudkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia seratus persen. Pengakuan wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura mengecewakan kelompok ini dan berupaya merencanakan kudeta.

Kudeta yang dilakukan bukan menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno, melainkan buat meruntuhkan Kabinet Perdana Menteri (PM) Sutan Sjahrir. Di benak beberapa politisi & bahkan pihak tentara, kebijakan PM Sjahrir di meja diplomasi menggunakan Belanda sangat tidak memuaskan.

Ketegangan antara Kabinet Sjahrir & kelompok oposisi semakin meruncing. Rencana kudeta dilancarkan grup Persatuan usaha dengan menculik anggota-anggota Kabinet Sjahrir. Telah diketahui oleh pemerintah. Pemerintah tetapkan buat meringkus grup Persatuan Perjuangan yang dibawahi Tan Malaka, Achmad Soebardjo & Soekarni. Ketiganya dijebloskan ke jeruji besi dalam 23 Maret 1946.

Simpatisan dan kolega Tan Malaka terutama yg dari menurut kalangan militer geram terhadap penangkapan Tan Malaka & lainnya. Diantaranya adalah Mayjen R.P. Sudarsono maupun kol Sutarto, dan A.K. Yusuf.

Mereka pun ambil langkah untuk menculik PM Sjahrir ketika singgah di Surakarta (Solo, Jawa Tengah). perintah  penculikan itu turut disertai surat tugas penangkapan yang diteken langsung oleh Kolonel Sutarto yang kala itu, bertindak sebaga Panglima Divisi IV.

Tanggal 27 Juni 1946 terjadi penculikan atas diri Perdana Menteri Sjahrir, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo, dan beberapa tokoh kabinet lainnya. Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan keadaan bahaya di Indonesia.

Pada lepas 29 Juni 1946 semua kekuasaan diserahkan kepada Presiden Sukarno. Presiden Sukarno kemudian berpidato melalui radio menuntut pembebasan Sjahrir dan menteri-menterinya.

?Ini Presidenmu! Kalau engkau cinta pada proklamasi & Presidenmu, kamu cinta pada perjuangan bangsa Indonesia yang insya Allah, de jure akan diakui sang seluruh global.

Tidak terdapat jalan kecuali. Hai, pemuda-pemudaku, kembalikanlah Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang engkau tawan pada Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sadarlah bahwa perjuangan nir akan berhasil menggunakan cara-cara kekerasan!"

Kelompok yg menculik tokoh-tokoh Kabinet Sjahrir lalu membebaskan, meskipun demikian, usaha kudeta permanen saja terjadi.

30 Juni dini hari, Sjahrir pun diantarkan ke Yogyakarta dan diserahkan pada para ajudan Soekarno. Tanggal 3 Juli 1946, pelaku utama kudeta, Mayor Jenderal Sudarsono datang menghadap Presiden Soekarno. Ia beserta rekan-rekannya menyodorkan empat naskah berisi maklumat kepada presiden untuk ditandatangani.

Isi berdasarkan maklumat tadi :

1. Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir.
2. Preslden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik.
3. Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik (yang nama-namanya tercantum dalam naskah).
4. Presiden mengangkat 13 menteri negara (yang nama-namanya tercantum dalam naskah).

Maklumat dalam hakikatnya menuntut agar pimpinan pemerintahan diserahkan pada para pengikut grup Persatuan Perjuangan yg dipimpin oleh Tan Malaka. Tetapi Presiden Sukarno nir menerima maklumat tadi.

Pada ketika itu juga Mayor Jenderal Sudarsono bersama rekannya ditangkap. Empat belas orang yang diduga terlibat pada usaha perebutan kekuasaan diajukan ke depan Mahkamah Tentara Agung. Tujuh terdakwa dibebaskan berdasarkan tuntutan. Dalam persidangan pengadilan tersebut, selain Mayor Jenderal Sudarsono, Mr. Muhammad Yamin juga dipersalahkan memimpin percobaan perebutan kekuasaan.

Mereka kemudian dijatuhi sanksi empat tahun. Lima terdakwa lainnya dihukum 2-tiga tahun. Namun mereka semuanya dibebaskan menggunakan pengampunan hukuman Presiden Sukarno dalam lepas 17 Agustus 1948, dalam peringatan 3 tahun Kemerdekaan Indonesia.

Rujukan:  Zara, M. Yuanda. 2009. Peristiwa 3 Juli 1946 MedPress, dll

Read More

Trio Komunis: Aidit, Lukman, dan Njoto

Dari Kiri ke Kanan: Lukman, Aidit, Njoto. Foto: Arsip Majalah Life/katarsisalamalika

Harian Sejarah  - Revolusi memakan anak sendiri. Sebelas pemimpin PKI tewas. Muso, Amir Sjarifuddin, dan Maruto Darusman ditembak mati di Desa Ngalihan, Solo. Partai limbung ini, tercerai-berai. Tiba-tiba muncul tiga anak muda, Aidit, Njoto, dan Lukman, bagaikan The Three Musketeers, mereka muncul menjadi tulang punggung partai.

Ketiganya menghidupkan partai dan bisa membuat lebih besar. Mereka kemudian dikenal sebagai trisula PKI: Sekretaris Jenderal, Wakil Sekjen I, dan Wakil Sekjen II. Kisah persahabatan dan konflik tiga sahabat itu menarik dikenang.

Dipa Nusantara Aidit pertama kali bertemu dengan Mohamad Hakim Lukman pada 1943 di Menteng 31, Jakarta. Bekas Hotel Schomper itu terkenal sebagai sarang para pemuda aktivis kemerdekaan. Mereka bergabung dengan Gerakan Indonesia Merdeka. Aidit tiga tahun lebih muda daripada Lukman, yang ketika itu baru 23 tahun. Aidit kemudian menjadi Ketua Dewan Politik Gerakan Indonesia Merdeka, dan Lukman anggota.

Sejak itu, Aidit dan Lukman menjadi akrab dan seolah ditakdirkan melakoni sejarah hidup yang sama. Keduanya pada 1944 terpilih masuk Barisan Pelopor Indonesia, kumpulan 100 pejuang paling setia kepada Bung Karno. Keduanya pernah dijebloskan ke penjara Jatinegara oleh Polisi Militer Jepang karena ikut menggerakkan demonstrasi di Lapangan Ikada pada 19 September 1945. Keduanya juga pernah ditangkap dan ditawan di Pulau Onrust, Jakarta Utara, selama tujuh bulan.

Keduanya bersama memilih jalan komunis dan berguru ke tokoh-tokoh komunis senior. Saat menjadi penghuni Menteng, mereka misalnya menjalin kontak dengan Widarta, penanggung jawab organisasi bawah tanah PKI Jakarta. Widarta adalah kawan akrab Wikana, pemimpin PKI Jawa Barat yang terkenal cerdas. Aidit dan Lukman terkesan pada Wikana.

Setelah bebas dari Onrust, mereka mencari Wikana di Yogyakarta. Di Yogya saat itu, pemimpin PKI Sardjono, eks Digulis, baru saja memindahkan kantor pusat PKI di Jalan Boemi 29, Solo, ke Jalan Bintaran, Yogyakarta. Aidit dan Lukman kemudian tinggal di Yogya. Mereka menghidupkan majalah dwibulanan Bintang Merah. Di sinilah keduanya lalu bertemu Njoto. Njoto saat itu 19 tahun. Pemuda berkacamata tebal itu adalah wakil PKI Banyuwangi dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Sejak itulah terjalin persahabatan antara Aidit, Njoto, dan Lukman. Saat KNIP bersidang di Malang pada Maret 1947, Aidit terpilih menjadi Ketua Fraksi PKI, Njoto memimpin Badan Pekerja KNIP. Aidit, Njoto, dan Lukman kemudian masuk Komisi Penterjemah PKI di awal 1948, yang tugasnya menerjemahkan Manifesto Partai Komunis karya Karl Marx dan Friedrich Engels.

Pada Agustus 1948, tiga serangkai ini sama-sama menjadi anggota Comite Central PKI. Aidit mengurus agraria, Lukman di sekretariat agitasi dan propaganda, sedangkan Njoto menjalin relasi dengan badan-badan perwakilan. Hingga pecahlah geger Madiun….

Aidit sempat tertangkap, tapi dibebaskan karena tak ada yang mengenalnya. Ibarruri Putri Alam, putri sulung Aidit, melukiskan, ayahnya bisa lolos ke Jakarta dengan menyamar menjadi pedagang Cina. ”Rambutnya digundul habis, Papa ikut iring-iringan konvoi barang.” Njoto dan Lukman, kemudian menyusul Aidit ke Jakarta. Di Jakarta, trio Aidit-Lukman-Njoto ditempa. ”Mereka menggodok orientasi partai,” kata Sumaun Utomo, kini 85 tahun, bekas Ketua Lembaga Sejarah CC PKI, mengenang.

Terbunuhnya banyak kader dalam Peristiwa Madiun membuat mereka harus mandiri. ”Mereka jadi independen karena tak punya lagi tempat bertanya,” kata Murad Aidit dalam bukunya, Aidit Sang Legenda. Mereka diam-diam memperluas jaringan PKI di Jakarta dengan membentuk Onder Seksi Comite di tingkat kecamatan. Adapun organisasi dijalankan lewat sistem komisariat di Comite Central. Situasinya sulit karena setiap kabinet alergi komunisme.  Sampai-sampai itu membuat trio Aidit-Lukman-Njoto harus bersembunyi dengan menyamar. Aidit dan Lukman bahkan pernah disiarkan pergi ke Cina pada 1949.

Padahal itu hanya bualan belaka untuk mengecoh pengejaran. Ada yang bilang sesungguhnya mereka ke Medan. Ada yang bilang ke Jakarta. ”Mereka sering menginap di rumah seorang kawan di Kemayoran,” tulis sejarawan Prancis, Jacques Leclerc, dalam Aidit dan Partai Pada Tahun 1950. Dalam situasi serba repot itu, Aidit dan Lukman justru nekat kembali menerbitkan Bintang Merah pada 15 Agustus 1950. Dua pekan sekali mereka meluncurkan stensilan Suara Rakjat, embrio Harian Rakjat yang menjadi koran terbesar dengan oplah 55 ribu per hari.

Njoto bergabung di redaksi pada Januari 1951. Dua tahun kemudian, tiga sahabat kelompok Bintang Merah ini memimpin partai. Aidit menjadi sekretaris jenderal, Lukman wakil sekjen I, dan Njoto wakil sekjen II jabatan ini diganti menjadi ketua dan wakil ketua pada 1959). Sebagai ketua, Aidit memelototi politik secara umum. Lukman, yang jago main sepak bola, memimpin Front Persatuan. Urusan agitasi dan propaganda kini diemban Njoto. Tak cuma berorganisasi, untuk meluaskan jaringan, mereka mendirikan sekolah, dari tingkat dasar sampai universitas.

Usaha itu berbuah. Pada Pemilihan Umum 1955, PKI menclok di urutan keempat. Hasil itu membuat Aidit optimistis partainya bisa meraih posisi nomor satu sebelum 1975. ”Asalkan keadaan berjalan normal,” kata Murad mengutip ucapan kakaknya. Kenyataannya, cita-cita itu terempas. Tragedi 1965 menguak cerita bahwa tiga sekawan itu, meski di luar tampak guyub, ternyata tidak melulu solid. Aidit dan Njoto, misalnya, amat berbeda pendapat soal teori revolusi. Aidit percaya kup yang didukung sedikitnya 30 persen tentara bisa bermutasi menjadi revolusi. Aidit saat itu, menurut Manai Sophiaan (almarhum) dalam sebuah tulisannya, terinspirasi oleh kudeta di Aljazair pada Juni 1965. Saat itu Kolonel Houri Boumedienne mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Ben Bella.

Sebaliknya, Njoto justru mempertanyakan kesahihan teori itu. Bahkan, dalam wawancaranya dengan koresponden Asahi Shimbun di Jakarta pada 2 Desember 1965, dua pekan sebelum ia dinyatakan ”hilang,” ia tak yakin Gerakan 30 September dapat dikategorikan sebagai kudeta yang bisa menjadi revolusi. ”Revolusi siapa melawan siapa?” kata Njoto. Ia bahkan menyangsikan premis Letnan Kolonel Untung soal Dewan Jenderal bisa membenarkan kup. Soetarni, bekas istri Njoto kini 79 tahun ingat, sesungguhnya menjelang petaka 1965 suaminya yang pandai main musik dan dandy sudah disingkirkan Aidit.

Masalahnya adalah kedekatan Njoto dengan Soekarno. Njoto kerap menulis naskah pidato si Bung. Soekarno pernah menyebut Njoto sebagai Marhaen sejati. Aidit malah melihat Njoto ”dipakai” Soekarno. ”Di mata Soekarno, Njoto pertama-tama adalah nasionalis, itu baru komunis,” kata Aidit saat itu. Tapi, menurut Semaun, Njoto tersingkir karena punya pacar orang Rusia. Namanya Rita. Gara-gara itulah seluruh posisi dipreteli oleh Aidit. Tidak etis, menurut Aidit, seorang pentolan partai yang sudah berkeluarga memiliki pacar.

Sumber: Catatan Tempo. Aidit, Lukman, dan Njoto bahu-membahu membesarkan partai. Karena perempuan, Njoto tersisih. Madiun, 19 September 1948

Read More

Faktor-Faktor Lahirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Adapun faktor-faktor yg melatarbelakangi lahirnya Demokrasi Terpimpin merupakan:

a. Adanya rasa nir puas terhadap hasil-hasil yg dicapai sejak tahun 1945 lantaran belum mendekati cita-cita dan tujuan proklamasi misalnya kasus kemakmuran & pemerataan keadilan yang tidak terbina. Belum utuhnya wilayah RI lantaran masih ada daerah yg masih dijajah Belanda. Instabilitas nasional yang ditandai sang jatuh bangunnya kebinet sampai 17 kali, serta pemberontakan yang terjadi didaerah-wilayah. Kegagalan tadi disebabkan menipisnya rasa nasionalisme, pemilihan Demokrasi Liberal yg tanpa pemimpin dan tanpa disiplin. Suatu demokrasi yang tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Serta sistem multi partai yang berdasarkan dalam Maklumat Pemerintah tiga November 1945 yang ternyata partai-partai itu dipakai menjadi alat kudeta & bukan menjadi indera pengabdi negara.

b. Ketidak mampuan Demokrasi Parlementer mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Karena itu, perlu diadakannya suatu koreksi untuk segera kembali pada cita-cita dan tujuan semula, harus dilakukan dengan cara meninjau kembali sistem politik. Harus diciptakan suatu sistem demokrasi yang menuntun untuk mengabdi kepada negara dan bangsa yang beranggotakan orang-orang jujur. Cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah:

• Mengganti sistem free fight liberalism dengan Demokrasi Terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu Kabinet Gotong Royong  yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
• Dewan Perancang Nasional akan membuat blue print masyarakat yang adil dan makmur.
• Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Tugas utama Dewan Nasional adalah memberi nasehat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta.
• Hendaknya konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang berlarut-larut dan segera menyelesaikan pekerjaannya agar blue print yang dibuat Depernas dapat didasarkan pada konstitusi baru yang dibuat konstituante.Hendaknya konstituante meninjau dan memutuskan masalah Demokrasi Terpimpin dan masalah kepartaian.
• Perlu adanya penyederhanaan sistem kepartaian dengan mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang telah memberi ruang bagi sistem multi partai dan menggantinya dengan Undang-Undang Kepartaian serta Undang-Undang Pemilu.

Sumber: Skripsi Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin) oleh Hamdan Hamid

Bourbon

Read More

Pro-kontra Demokrasi Terpimpin

Pada masa awal diterapkannya Demokrasi Terpimpin, Soekarno poly menuai pro-kontra menurut kalangan aparatur Negara ketika itu. Mereka mengganggap UUD 1945 membuka kesempatan bagi seseorang Presiden buat bertahan sekurang-kurangnya selama lima tahun. Akan namun ketetapan MPRS No. III/1963 yg mengangkat Soekarno menjadi Presiden seumur hidup sudah membatalkan pembatasan 5 tahun tadi (Undang-Undang Dasar memungkin seorang Presiden buat dipilih balik ). Selain itu banyak lagi tindakan yang menyimpang menurut ketetapan UUD. Misalnya dalam tahun 1960 Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil menurut pemilihan generik tahun 1955, padahal pada UUD 1945 secara eksplisit dijelaskan bahwa Presiden nir memiliki wewenang buat berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menjadi pengganti DPR yang kemudian, ditonjolkan peranannya menjadi pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan.

Lagi pula pimpinan DPR dijadikan menteri dan dengan demikian, ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu Presiden disamping fungsi sebagai wakil rakyat. Hal ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin Trias Politica. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada Presiden sebagai badan Eksekutif untuk campur tangan di bidang lain dari pada bidang Eksekutif. Misalnya Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang Yudikatif berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964 dan di bidang Legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat.

Selain itu terjadi penyelewengan pada bidang perundang-undangan dimana aneka macam tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (PenPres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai asal hukum. Lagi pula didirikan badan-badan Ekstra Konstitusional seperti Front Nasional yg ternyata dipakai sang pihak Komunis sebagai arena kegiatan, sinkron menggunakan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya Demokrasi Rakyat. Partai politik dan Pers yang dianggap menyimpang berdasarkan rel revolusi tidak dibenarkan dan dibreidel, sedangkan politik menjadi kacau dibidang interaksi luar negeri & ekonomi dalam negeri sudah menyebabkan keadaan ekonomi dalam negeri menjadi tambah suram.

Sumber: Skripsi Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin) sang Hamdan Hamid

Bourbon

Read More

Penangkapan dan Eksekusi Mati Gembong PKI D.N. Aidit

Ada di mana kamu saat pemberontakan PKI Madiun," tanya Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. "Saya saat itu baru saja dihijrahkan dari Jawa Barat," jawab Kolonel Yasir Hadibroto, Komandan Brigade IV Infanteri. "Kompi saya lalu mendapat tugas menghadapi 3 batalyon komunis pada wilayah Wonosobo, Pak."

"Nah, yg memberontak sekarang ini merupakan anak-anak PKI Madiun dulu. Sekarang bereskan itu seluruh! D.N. Aidit ada pada Jawa Tengah. Bawa pasukanmu ke sana," ujar Soeharto memberi perintah. Percakapan pada Markas Komando Strategis Angkatan Darat, Jakarta, itu dituturkan ulang sang Yasir dalam Kompas edisi 5 Oktober 1980. Saat itu dia beserta pasukannya baru saja datang di Tanjung Priok. Brigif IV sebenarnya tengah melakukan operasi pada Kisaran, Sumatera Utara. Lantaran mendengar peristiwa G-30-S, mereka balik .

Di hari pertemuan itu, dua Oktober 1965, tentara sudah mulai mengejar orang-orang Partai Komunis Indonesia yg dituduh terlibat G-30-S. Tapi Dipa Nusantara Aidit, Ketua Central Committee PKI, menghilang.

Yasir pun memboyong pasukannya ke Solo. Di sana dia bertemu Sri Harto, orang kepercayaan pimpinan PKI sedang meringkuk pada keliru satu tempat tinggal tahanan. Orang itu dia lepaskan. Hanya dalam beberapa hari Sri Harto melapor: Aidit berada di Kleco dan akan segera pindah ke sebuah tempat tinggal pada Desa Sambeng, belakang Stasiun Balapan, pada 22 November.

Rencana pun disusun. Dan sahih, sekitar pukul sebelas siang, Aidit muncul pada rumah itu, menumpang vespa Sri Harto. Sekitar pukul sembilan malam, Letnan Ning Prayitno memimpin pasukan Brifif IV menggerebek tempat tinggal milik bekas pegawai PJKA itu. Yasir mengawasinya berdasarkan jauh.

Alwi Shahab, wartawan gaek yang kala itu sedang meliput di Solo, menulis di harian Republika, waktu digerebek Aidit bersembunyi di dalam lemari. Prayitno sendiri yang menemukannya. "Mau apa kamu?" Aidit membentak anak buah Yasir itu saat keluar dari lemari. Prayitno keder pada mulanya, tapi segera menguasai keadaan. Setengah membujuk dia membawa Aidit ke markas mereka di Loji Gandrung.

Malam itu juga Yasir menginterogasi Aidit. Kabarnya, sang Ketua membuat pengakuan tertulis setebal 50 halaman. Isinya, diantaranya, hanya dia yg bertanggung jawab atas peristiwa G-30-S. Sayang, dari Yasir, Pangdam Diponegoro lalu membakar dokumen itu. Entah bagaimana, koresponden Asahi Evening News pada Jakarta, Risuke Hayasi, berhasil menerima bocoran pengakuan Aidit buat korannya.

Menjelang dini hari Yasir kebingungan, selanjutnya wajib bagaimana. Aidit berkali-kali minta bertemu menggunakan Presiden Soekarno. Yasir tak mau. "apabila diserahkan kepada Bung Karno, pasti akan memutarbalikkan keterangan sehingga persoalannya akan jadi lain," istilah Yasir seperti dikutip Abdul Gafur pada bukunya, Siti Hartinah Soeharto: Ibu Utama Indonesia.

Akhirnya, pada pagi buta keesokan harinya, Yasir membawa Aidit meninggalkan Solo menuju ke arah Barat. Mereka menggunakan tiga buah jip. Aidit yang diborgol berada pada jip terakhir beserta Yasir. Saat terperinci tanah iring-iringan itu datang pada Boyolali.

Tanpa sepengetahuan 2 jip pertama, Yasir membelok masuk ke Markas Batalyon 444. Tekadnya bulat. "Ada sumur?" tanyanya pada Mayor Trisno, komandan batalyon. Trisno menunjuk sebuah sumur tua di belakang rumahnya.

Ke sana Yasir membawa tahanannya. Di tepi sumur, dia mempersilakan Aidit mengucapkan pesan terakhir, tapi Aidit malah berapi-api pidato. Ini membuat Yasir dan anak buah murka . Maka: dor! Dengan dada berlubang tubuh gempal Menteri Koordinasi sekaligus Wakil Ketua MPRS itu terjungkal masuk sumur.

24 November 1965, pukul tiga sore. Yasir bertemu Soeharto pada Gedung Agung, Yogyakarta. Setelah melaporkan pekerjaannya, termasuk keputusannya membunuh Aidit, sang kolonel memberanikan diri bertanya: "Apakah yg Bapak maksudkan dengan bereskan itu misalnya sekarang ini, Pak?" Soeharto tersenyum.

Sumber: Dua Wajah Dipa Nusantara Seri Buku TEMPO Orang Kiri Indonesia

Bourbon

Read More

Alasan Pemerintahan Presiden Soeharto Disebut Militeristik

Pemerintahan Suharto yang dinamakan Orde Baru ada menjadi gerakan pembaharuan bagi Indonesia. Orde baru diharapkan memunuhi ekspektasi warga Indonesia pada ketika itu yg sudah tercabik konflik politik & krisis ekonomi. Gaya kepemimpinan Suharto sendiri berbeda dengan Sukarno, Suharto dalam awal berkuasa menekankan kepada politik pembangunan & politik ekonomi perbaikan. Mengingat krisis yg ditingglakan Orde usang tersisa pada masa awal Orba.

Orde Baru yang diharapkan membrangus sistem politik otoriterian Orla, malah bersikap sebaliknya Orde Baru ternyata melakukan sistem politik model yang cendrung militeristik, tepatnya dinamakan bereucratic-authoritian atau sering diterjemahkan dengan birokratik otoriter, merupakan lawan demokrasi, yaitu sistem yang diterapkan oleh suatu rezim yang kekuasaannya dan proses politik dipusatkan pada satu orang atau satu kelompok. Termasuk di dalamnya adalah bergabungnnya kelompok militer. Kekuasaan kelompok tersebut sangat besar, terutama untuk mengontrol dan menindak masyarakatnya.

Sama halnya dengan sistem otoriterian Orla, tidak ada kontrol masyarakat sipil terhadap kekuasaan yang berlaku. Sistem otoriterian sendiri cendrung menekankan pada stabilitas politik dan kemanan. Militer begitu memainkan peranan penting ini dalam menjaga keamanan dan stabilitas politik. Pemilihan sistem ini sebenarnya bisa dipahami mengingat kondisi Indonesia pasca G30S mengalami kondisi kekacauan sosial dan ekonomi. Selama pada masa demokrasi liberal sampai pada masa demokrasi terpimpin masyarakat sudah amat disibukkan oleh konflik politik para elite atau pun pada tingkatan akar rumput.

Bentuk negara Indonesia merupakan Republik, namun dibawah kekuasaan Orde Baru bentuk negara ini bisa dibilang menyerupai negara kekuasaan(machtstaat). Ciri negara republik adalah kekuasaan berada di tangan rakyat(respublica), oleh sebab itu disebut negara kerakyatan. Kekuasaan penguasa(pemerintah) di negara republic bersifat terbatas, tidak seumur hidup dan diatur oleh konstitusi.

Kenyataannya Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto melakukan praktik yg bertentangan dengan bentuk negara itu sendiri. Orde Baru bersifat totalitarian, seolaholah negara pada perintahkan sang segelinter gerombolan saja. Dimana kekuasaanya tersebut mementingkan kroni-kroninya sendiri terutama pada kalangan militer yang loyal terhadap Presiden Soeharto. Bisa dibilang Pemerintahan Indonesia dibawah rezim Orde Baru dikuasai oleh geng militer eksklusif yang tidak segan menghabisi dan menghilangkan lawan-lawan politiknya apabila menentang kekuasaannya.

ABRI membangun suatu institusi-institusi territorial yang merupakan “ pemerintahan bayangan” bagi institusi jaringan pemerintahan dalam negeri, dari tingkat kodam(provinsi), korem(kabupaten), kodim(kecamatan), koramil(kelurahan) sampai ke babinsa/bintara pembina desa(desa). Melalui “Politik Ketakutan” (The Politics of Fear) dan represi politik, ABRI berupaya untuk menciptakan stabilitas politik melalui penetrasi dari atas. Pada masa ini pula ABRI mendudukan orang-orangnya di jabatan birokrasi pemerintahan, dari menteri, sekretatis jendral, departemen pemerintahan, gubernur, bupati, diplomat sampai ke kepala-kepala judikatif dan legislatif.

Bisa dibilang bahwasannya pemerintahan Orde Baru menjalankan “sistem politik tunggal” yang agak persis dengan yang diceritakan oleh George Orwell dalam novelnya yang berjudul 1984. Dimana sistem politik tunggal diberlakukan, dimana kebenaran-kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditentukan oleh para penguasa. Kebenaran tunggal hanya milik penguasa saja. Barang siapa yang berusaha melawan sistem yang ada, akan dituduh sebagai upaya pembangkangan negara. Orde Baru menggunakan kekuatan militernya untuk menindas siapapun yang berbeda dengan pandangan dengan dia.

Sumber:

• Militer dan politik kekerasan orde baru: Soeharto di belakang peristiwa 27 Juli? oleh Ikrar Nusa Bhakti.
• Gus Dur versus militer: studi tentang hubungan sipil-militer di era transisi oleh Fortuna Anwar

Bourbon

Read More