Masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Nusantara (1808-1811)

Harian Sejarah - Pada akhir abad ke-18, terjadi suatu perubahan besar di Eropa, yaitu peristiwa Revolusi Perancis dan diangkatnya Napoleon Bonaparte sebagai kaisar Perancis. Sebagai kaisar Prancis, Napoleon melakukan agresi ke seluruh penjuru Eropa, termasuk ke negeri Belanda. Belanda dapat ditaklukan setelah penyerangan oleh Perancis pada tahun 1794-1795. Pada Januari 1795, secara resmi, Kerajaan Belanda jatuh ke tangan Perancis dan didirikanlah pemerintahan boneka di sana.

(Baca juga: Penjelasan Lengkap Revolusi Perancis)

VOC menjadi pemegang kekuasaan pada Hindia Belanda mengalami serangkaian penyelidikan yg dilakukan pemerintah Belanda sendiri terkait dengan kebangkrutan yg dialaminya. Hal itu berujung dalam dibubarkannya VOC pada tahun 1800. Sehingga dengan demikian, secara resmi tampuk kekuasaan beralih menurut VOC ke tangan pemerintah Belanda dibawah Perancis. Pemerintahan baru ini disebut Republik Bataaf.

(Baca pula: Kehidupan Napoleon Bonaparte)

Pada tahun 1806, Napoleon mengangkat Louis Napoleon menjadi penguasa di negeri Belanda. Louis Napoleon menjadi penguasa baru di negeri Belanda mengirimkan Herman Willem Daendels ke Jawa. Daendels tiba di Jawa pada tahun 1806.

(Soal dan Pembahasan Perkembangan Kolonialisme pada Indonesia klik disini)

Segera selesainya sampai di Jawa, beliau mulai bekerja dengan melakukan serangkaian program kebijakan-kebijakan baru, misalnya merombak total sistem administrasi, memperbarui sistem peradilan, dan kebijakan-kebijakan lainnya yg secara pribadi atau nir pribadi, membawa perubahan akbar pada Hindia Belanda. Menarik buat dilihat mengenai peran Daendels pada Hindia Belanda ini menggunakan menampilkan sisi lain dari seorang Daendels yg dianggap sebagian orang menjadi sosok kejam.

Keadaan pada Jawa Menjelang Dibubarkannya VOC

Pada periode tahun 1790-an, hubungan antara Jawa dengan Belanda bisa dikatakan stabil. Nyaris tidak ada konflik pada antara keduanya. Dalam bidang pemerintahan, bisa dicermati bahwa pihak Belanda berkuasa pribadi atas daerah pesisir utara, namun pada kenyataannya, para penguasa lokal (bupati) yang bertindak sebagai wakil Belanda.

Pada wilayah pedalaman, hubungan antara pihak Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa hanya berbentuk komplotan belaka. Para residen Belanda di istana-istana Kerajaan Jawa hanya bertugas sebagai duta saja, bukan menjadi penguasa atau penjajah .

VOC yang bertugas menjadi wakil Belanda pada Jawa sudah hampir bangkrut. Hal itu mengakibatkan pemerintah Belanda melakukan serangkaian penyelidikan terhadap VOC. Sehingga, dalam lepas 1 Januari 1800, VOC sebagai penguasa pada Nusantara secara resmi dibubarkan selesainya pemerintah Belanda berhasil mengungkap kebangkrutan, korupsi, dan skandal yg dilakukan sang VOC.

Wilayah-wilayah yang awalnya menjadi daerah kekuasaan VOC diserahkan kepada pemerintah Belanda. Dengan dibubarkannya VOC, Hindia Belanda diwariskan kepada pemerintah di Negeri Belanda yang saat itu disebut Bataafsche Republik. Penguasa yang dipercaya untuk mengurus Tanah Jajahan di Asia termasuk Hindia Belanda (dengan pulau Jawa sebagai pusatnya) adalah Raad van Asiatische Besittingen en Establisement yang bertanggung jawab kepada Dewan Eksekutif Rebublik.

Pengangkatan Daendels Sebagai Gubernur

Kerajaan Belanda jatuh ke tangan Perancis sesudah serangan bertubi-tubi yang dilakukan Perancis pada kurun waktu Desember 1794 hingga Januari 1795. Segera sehabis Belanda jatuh, Perancis menciptakan pemerintahan boneka di sana dengan membubarkan pemerintahan Heeren XVII & menggantinya dengan sebuah komite baru. Tahun 1806, Napoleon mengangkat Louis Napoleon menjadi penguasa di negeri Belanda.

Louis Napoleon sebagai penguasa baru pada negeri Belanda mengirimkan Herman Willem Daendels ke Hindia Belanda guna mengamankan daerah itu dari agresi Inggris. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Inggris merupakan musuh besar Perancis.

Belanda yg telah jatuh ke tangan Perancis secara nir langsung menyebabkan negeri itu menjadi musuh Inggris. Louis Napoleon butuh figur buat bisa mengamankan pulau Jawa yg adalah sentral kekuasaan Belanda di daerah lautan Hindia dan Asia Tenggara.

Daendels adalah seorang pemuja prinsip?Prinsip pemerintahan yang revolusioner. Dia membawa suatu gagasan pembaruan menggunakan berusaha buat memberantas ketidakefisienan, penyelewengan, dan korupsi yang terjadi terutama di Jawa yg menjadi pulau sentral kekuasaan Belanda.Pada lepas 1 Januari 1808, Daendels datang di pelabuhan kecil dekat Banten.

Setelah hingga pada Batavia, beliau lalu tetapkan buat meninggalkan kota yang menurutnya tidak sehat itu dan pindah ke Buitenzorg (Bogor). Daendels kemudian mulai bekerja memangkas korupsi, menata administrasi, & menata jalan dan benteng.

Program Kerja Daendels

1. Bidang Pertahanan Bidang pertahanan

Pertahanan merupakan persoalan utama yg dihadapi Daendels. Daendels dihadapkan pada lemahnya angkatan bersenjata dan pertahanan Jawa terhadap agresi Inggris. Karenanya Daendels membuat 2 kebijakan mendesak buat memperkuat pertahanan Hindia-Belanda. Kebijakan pertama yang dilakukan Daendels pada bidang pertahanan merupakan melakukan rekruitmen terhadap kaum pribumi buat dilatih sebagai militer.

Kebanyakan serdadu Bumiputera tersebut asal menurut Manado, Jawa, & Madura. Dengan demikian beliau berhasil menambah jumlah angkatan bersenjatanya mencapai 18.000 sampai 20.000 serdadu. Hampir seluruh bidang dijamah sang rencana Daendels buat mendukung kelengkapan pada bidang militer tersebut.

Misalnya saja, buat menyediakan perlengkapan seragam militer, para petani dipaksa memintal benang & menenun kain. Para pembuat gamelan di Semarang diubah menjadi pekerja pabrik mesiu buat keperluan senjata. Sentra pengrajin peralatan dapur tembaga pada Gresik diubah menjadi pabrik senjata.

Koningsplein (Lapangan Merdeka) dijadikan tempat pelatihan militer, dan sebuah pangkalan angkatan laut dibangun di Surabaya . Sementara itu, kebijakan kedua yang dilakukan Daendels dalam bidang pertahanan adalah pembangunan Grote Postweg (Jalan Raya Pos) Anyer sampai Panarukan. Jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km ini dibangun untuk mendukung mobilitas militer, terutama menjaga pos-pos pertahanan penting di sepanjang pantai utara Jawa.

Peta Jalur Jalan Raya Post (Grote Postweg). Foto: Own work

Daendels juga memberlakukan kerja rodi buat pembangunan proyek super besar tersebut. Waktu yang mendesak serta banyaknya tenaga yang diharapkan buat pembangunan jalan tadi menyebabkan kerja rodi menjadi pilihan bagi Daendels.

Keberadaan Jalan Raya Pos tersebut (kini dikenal dengan Jalur Pantura) nir hanya memberikan keuntungan di bidang militer saja, tetapi membawa arti krusial bagi mobilitas ekonomi, sosial, bahkan politik. Dalam bidang ekonomi misalnya, semakin banyakhasil produk kopi dari pedalaman Priangan yg diangkut ke pelabuhan Cirebon dan Indramayu (sebelumnya tidak pernah terjadi & produk itu membusuk di gudang-gudang kopi Sumedang, Limbangan, Cisarua & Sukabumi).

Dalam bidang perhubungan contohnya, transportasi sebagai semakin mudah & lancar. Jarak antara Surabaya-Batavia yg sebelumnya ditempuh 40 hari mampu dipersingkat menjadi 7 hari. Hal ini sangat bermanfaat bagi pengiriman surat yg dikelola oleh dinas pos.Mulai sejak saat itulah, nama jalan raya proyek Daendels ini dikenal dengan nama ?Jalan raya pos?.

Dua. Bidang Politik

Kebijakan pertama yg dilakukan Daendels pada bidang politik merupakan reformasi administrasi secara total. Daendels mengangkat seluruh bupati Jawa sebagai pejabat pemerintah Belanda buat melindungi mereka berdasarkan pemerasan yang dilakukan oleh pejabat Belanda.Dewan Hindia yg memegang posisi penting dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda tidak boleh lagi ikut berkuasa. Badan ini hanya sebagai embel-embel kekuasaan gubernur jenderal.

Daendels berusaha keras melaksanakan pemusatan kekuasaan. Menurut Daendels, kekuasaan pejabat yang diwariskan VOC terlalu akbar sebagai akibatnya gampang untuk memperkaya diri menggunakan cara melakukan korupsi. Daendels melaksanakan maksudnya menggunakan menghapus Gubernemen Pantai Jawa Timur Laut. Selain itu, Residen Kerajaan Jawa yang berada pada bawah Gubernur diambil alih oleh pemerintah sentra Batavia. Daerah Jawa di luar kerajaan Surakarta & Yogyakarta dibagi sebagai sembilan wilayah administratif yang dianggap menggunakan Prefektorat, yang kelak dalam masa pemerintahan Raffles diubah menggunakan nama Gewest (Karesidenan).

3. Pemberantasan Sistem Feodal

Daendels menjalankan pemerintahannya menggunakan memberantas sistem feodal yg pada awalnya sangat diperkuat oleh VOC. Hak-hak Bupati mulai dibatasi buat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian energi masyarakat. Status Rajayang selama masa VOC dianggap sebagai sekutu, diturunkan sebagai pegawai biasa. Penurunan status ini mengakibatkan terhapusnya pertanda kehormatan para Raja, misalnya payung & kereta kebesaran

Pada masa pemerintahan Gubernur-gubernur sebelum Daendels, para Residen Belanda diperlakukan sama seperti para penguasa wilayah yg menghadap raja-raja Jawa, yaitu dengan duduk pada lantai & mempersembahkan sirih sebagai tanda hormat pada Raja Jawa. Menurut Daendels, Residen tidak layak lagi diperlakukan seperti itu. Daendels yg berpikiran rasional menduga sikap terlalu menghormati raja merupakan sesuatu yang hiperbola.

Daendels lalu membuat beberapa peraturan buat menyebutkan kepada rakyat bahwa kekuasaan tertinggi berada di Batavia, bukan pada tangan Raja-raja. Residen (pada masa pemerintahan Daendels diklaim menteri) berhak duduk sejajar dengan Raja, menggunakan payung misalnya Raja, nir perlu membuka topi atau mempersembahkan sirih pada raja, dan harus disambut sang raja dengan berdiri menurut tahtanya saat Residen datang ke keraton. Pada ketika Residen bertemu di tengah jalan dengan Raja, Residen nir perlu turun menurut kereta, namun relatif membuka ventilasi kereta dan boleh berpapasan menggunakan kereta Raja.

4. Sekulerisasi Pemerintahan

Daendels adalah seorang sekuler. Hal ini dapat dipandang dalam keputusannya memisahkan kekuasaan negara & kekuasaan agama. Meskipun demikian, forum-lembaga kepercayaan tetap disubsidi, dengan demikian, Agama Katolik juga kembali diperbolehkan berkembang pada Nusantara.

5. Perombakan Sistem Peradilan

Daendels merombak organisasi dan praktik pengadilan Batavia dengan melakukan pemisahan kelompok penduduk yang tidak sama pada urusan peradilan.Pengadilan berada mulai berdasarkan tingkat kabupaten hingga Prefektorat yang anggotanya terdiri menurut Bumiputera & 2 orang Belanda. Pengadilan-pengadilan ini akan menghakimi setiap kasus yg melibatkan orang Jawa menurut aturan norma dan tata cara Jawa.

Sementara itu, seluruh masalah yg melibatkan orang asing (orang Eropa, Cina, Arab, Bumiputera non Jawa) akan ditangani oleh Dewan Peradilan berdasarkan undang-undang Hindia Belanda. Pengadilan ini didirikan di Batavia, Semarang, dan Surabaya.

Semua langkah Daendels dalam bidang pertahanan, administrasi negara, & sisitem peradilan tentu saja membutuhkan porto yg nir sedikit. Apalagi komoditas perdagangan menurut pada negeri tidak bisa dijual & menumpuk pada gudang pelabuhan dampak blokade bahari yang dilakukan Inggris.

Daendels kemudian mencari alternatif,keliru satunya merupakan dengan menghidupkan kebiasaan usang VOC, yaitu menjual tanah kepada pihak partikelir & memberikan hak kepemilikan. Daendels sebenarnya banyak menjual tanah luas pada daerah barat & timur Batavia, akan namun, transaksi terbesarnya merupakan penjualan semua wilayah yg sekarang bernama kabupaten Probolinggo di Jawa Timur kepada orang Cina, Han Ti Ko sebesar tiga 1/2 juta gulden.

Berakhirnya Pemerintahan Daendels

Terdapat sejumlah reaksi menurut beberapa kebijakan Daendels yang memberatkan penguasa lokal terjadi di beberapa wilayah, dan yg paling keras terjadi pada Banten. Pekerja rodi yang menolak menciptakan pelabuhan Merak melarikan diri ke hutan.

Residen Banten yang tiba menuntut pertanggungjawaban Sultan, dibunuh sehingga menyebabkan Daendels murka besar . Istana Sultan Banten dihancurkan dan hartanya dijarah. Sultan ditangkap & dibuang ke Ambon. Daendels lalu menunjuk keponakan Sultan menjadi penggantinya.

Hal yang sama pula terjadi pada Yogyakarta, saat Sultan Hamengkubuwono menolak diangkatnya Danurejo II menjadi Patih. Sultan Hamengkubuwono malah mengangkat Pangeran Natakusumah yang mengakibatkan Daendels menggempur Yogyakarta pada lepas Desember 1810.

Sultan Hamengkubuwono II diganti oleh putranya (Hamengkubuwono III) & Belanda mendapatkan ganti rugi porto perang sebesar 500.000 gulden. Pengaruh kebijakan yg diterapkan oleh Daendels pada bidang politik sangat berbekas, terutama tentang kebijakan penghapusan upacara kehormatan Raja-raja di Jawa yang menyebabkan menyebabkan kebencian mendalam, baik dari kalangan penguasa daerah, masyarakat, juga orang-orang Belanda sendiri.

Keputusan Daendels yang menghapus penghapusan penghormatan pada Raja-raja pada Jawa dianggap menjadi perendahan prestise. Daendels misalnya meruntuhkan teori kekuasaan rakyat Jawa yg menitikberatkan pada simbolisme raja sebagai sentral kekuasaan. Kebencian masyarakat terhadap Daendels ditimbulkan penyerahan paksa tumbuhan kopi & kerja rodi tanpa upah untuk pembangunan jalan raya pos yg menimbulkan kerugian materi serta korban jiwa.

Sementara itu, para pembesar Belanda yang pula membenci Daendels diantaranya misalnya gubernur pesisir timur laut Jawa (wilayahnya mencakup Cirebon hingga ujung timur Jawa), Nicolaas Engelhardt yg jabatannya dihapus Daendels, Panglima Angkatan Laut, Arnold Adriaan Buykens dan Letnan Kolonel Johannes van den Bosch yang dipecat hanya gara-gara Daendels jengkel pada keduanya.

Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon mengeluarkan dekrit yg menyatakan bahwa negeri Belanda masuk ke dalam Imperium Prancis. Berita itu hingga ke Hindia Belanda dan disambut menggunakan senang hati oleh Daendels. Meskipun demikian, akibat tindakannya yang terlalu otoriter, maka Napoleon menetapkan buat memanggil pergi Daendels dalam tahun 1811 & menggantikannya dengan orang yang lebih moderat, yaitu Jan Willem Janssens.

Daendels meninggalkan Jawa saat sistem pertahanan yang dirintisnya belum kuat, sehingga dalam lepas 18 September 1811, Janssens menyerah sehabis nir mempau menunda serangan berdasarkan Inggris. Peta kekuasaan pun akhirnya berpindah tangan dari Belanda ke Inggris, sebagai akibatnya menggunakan demikian, Hindia Belanda mudah sebagai milik Inggris. Pada ketika pemerintahan Inggris inilah, muncul suatu periode baru pada sejarah Hindia Belanda, yaitu periode Liberal.

Rujukan:

Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern (1200-2004). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. Vlekke, B. 1961.

Berlian, Samsudin. 2008.Nusantara: Sejarah Indonesia.Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Read More

Sejarah Perbankan Indonesia: Perkembangan Masa Hindia Belanda-Awal Kemerdekaan

Kantor De Javasche Bank di Batavia, kini menjadi Museum BI, Jakarta. Foto: Ahllo.com

Harian Sejarah  - Sistem perbankan merupakan sebuah faktor terpenting dalam menggerakan roda perekonomian suatu negara dalam menopang pengelolaan keuangaan negara yang terletak secara fundamental dan mutlak adanya dalam sistem pemerintahan modern. Salah satu fungsi perbankan adalah sebagai siklus arus uang dan percetakan mata uang negara secara menyeluruh dalam sebuah pemerintahan yang berdaulat.

Di pada sebuah sistem perbankan masih ada forum-lembaga yang berperan dalam mengatur arus keuangan, baik itu lembaga keuangan yang berbasis bank ataupun nir. Salah satu forum perbankan bukan bank adalah premi, kapital ventura, leasing, dan modal ventura. Adapun bank itu tersendiri menjadi pokok kajian yg khusus karena adalah aspek terpenting pada mengatur perputaran uang warga yg pada menjalankan fungsi pokoknya tadi cenderung mengalami perkembangan yg mumpuni.

(Soal dan Pembahasan Perkembangan kolonialisme Indonesia klik disini)

(Ebook Ringkasan Materi Terlengkap Sejarah klik disini)

Berbicara mengenai perkembanan bank di Indonesia, kita akan kembali secara garis lurus ke belakang dalam masa sejarah Hindia Belanda. Pada tahun  1746 berdiri bank pertama di Hindia Belanda yaitu Bank Van Leening yang menjadi pengenalan awal bagi masyarakat Hindia Belanda dengan sistem perbankan modern pada waktu itu.

Meskipun dalam perkembangannya Bank Van Leening mengalami peleburan dengan Bank De Bankcourant yang didirikan pada waktu itu tanggal 1 September 1752 kemudian mengalami pergantian nama menjadi De Bankcourant en Bank van Leening pada tanggal 5 September 1752. Meskipun telah mengalami peleburan sebelumnya, De Bankcourant dan Bank van Leening juga tidak dapat beroperasi dengan baik dalam menjalani aktifitas perbankannya dan akhirnya ditutup karena bangkrut.

Pasca bangkrutnya De Bankcourant dan Bank van Leening pada 1752. Muncul kemudian pelbagai bank-bank yang berdiri kembali. Baik bank Belanda, orang asing dan pribumi. Nederlandsche Handel Maatschapij berdiri tahun 1824, kemudian berdiri De Javasche Bank tahun 1828, Escomptobank tahun 1857 dan Nederlandsche Indische Handelsbank tahun 1841, yang merupakan bank milik belanda yang beroperasi setelah penutupan De Bankcourant dan Bank van Leening.

Assurantiekantoor  Combinatie Sluyters & Co, and de Java-China-Japan Lijn. Foto: Rikaarba

Di samping bank Belanda, juga berdiri bank asing lain seperti, The Chartered Bank of India, Australia dan China Bank tahun 1859, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) di tahun 1884, Bank of China tahun 1915, Yokohama Specie Bank tahun 1919, kemudian Mitsui Bank 1925.

Tidak hanya bank asing, bank lokal pun ikut berperan dalam persaingan perbankan pada saat itu hingga bermunculan nama bank, seperti Bank Vereeniging Oey Tiong Ham tahun 1906 di Semarang, Chung Hwa Shangieh Maatschapij tahun 1913 di Medan, Batavia Bank tahun 1918 di Batavia dan Spaarbank atau Bank Tabungan di perbagai kota yang kepemilikannya dimiliki secara swasta..

Dengan munculnya bank-bank lokal tersebut. Memicu semangat nasionalisme dengan berdirinya bank-bank pemerintah yang didirikan setelah era tersebut Bank Negara Indonesia tahun 1946, Bank Rakyat Indonesia yang juga didirikan tahun 1946, Bank Tabungan Pos yang merupakan kelanjutan kegiatannya di jaman penjajahan diaktifkan kembali tahun 1950, kemudian didirikan Bank Industri Negara tahun 1955, serta Bank Tani dan Nelayan di tahun 1957.

Bank-bank pemerintah umumnya pada masa awal berdiri masih melakukan pembenahan d diri,misalnya Bank Rakyat Indonesia gencar mendorong pertumbuhan bank desa, dari 1769 buah di tahun 1951 menjadi 4640 buah tahun 1954, BNI aktif membantu para pengusaha pendatang baru melalui sistem importir benteng melalui fasilitas devisa, kredit bank dan subsidi pemerintah.. Adapun Bank Tani dan Nelayan adalah dengan memfokuskan bantuan keuangan untuk membantu mengembangkan usahanya dan melepaskan diri dari lilitan lintah darat (rentenir)1.

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Saintek klikdisini)

(Ebook Materi UTBK SBMPTN Soshum klik disini)

Daftar Pustaka

Unit Khusus Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia : Kelembagaan 1953-1959. Museum Bank Indonesia

Unit Khusus Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia : Perbankan 1953-1959. Museum Bank Indonesia

Unit Khusus Bank Indonesia. Sejarah Pra Bank : Bank Sentral di Indonesia. Museum Bank Indonesia

Read More

Sejarah Singkat Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Harian Sejarah - Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) merupakan suatu kongsi dagang berada dibawah naungan Kerajaan Belanda. Didirikan 20 Meret 1602 yang diprakarsai oleh Heren XVII. Heren XVII atau yang dikenal dengan istilah Tuan Tanah 17 merupakan persekutuan bangsawan yang berada pada distrik-distrik Kerajaan Belanda.

Pendirian VOC dilatarbelakangi oleh ekpedisi awal berdasarkan pelaut utusan Kerajaan Belanda, Cornelis De Houtman & Jacob Van Neck. Pelaut belanda tersebut yang pertama kali memprakarsai ekspedisi pelayaran berbendera Kerajaan Belanda buat pertama kali di Samudera buat menuju belahan bumi bagian timur.

(Soal dan Pembahasan Perkembangan Kolonialisme di Indonesia klik disini)

Perselisihan antara pedagang Belanda sebagai sebab pula didirikan kongsi dagang VOC, selain antara kongsi dagang Belanda. VOC didirikan buat menghadapi persaingan menggunakan kongsi Dagang Inggris, East India Company (EIC) yg sudah didirikan sebelumnya pada 1600. Serta buat menghadapai kongsi dagang Francis, Compagnie des Indes (CDI) yg baru berdiri pada 1664. Dengan demikian maka Kerajaan Belanda dengan kekuatan angkatan lautnya berusaha menyatukan pedagang Belanda pada lautan buat manunggal membangung suatu kongsi dagang bersama.

Pendirian VOC

• Para Bangsawan di Kerajaan Belanda bersepakat membentuk Heren XVII dalam rangka bergabung dengan kongsi dagang yang didukung oleh Kerajaan Belanda
• 1602, VOC secara resmi mendirikan kantor dagang pertama di Ambon. Dengan Gubernur Jenderal yang pertama adalah Pieter Both
• Pemberian hak istimewa kepada VOC dari Kerajaan Belanda yang dikenal dengan hak “octrooi”.

Hak octrooi memungkinkan VOC buat melakukan hal menjadi berikut :

1. Sebagai wakil Kerajaan Belanda di sebrang laut
2. Mencetak mata uang sendiri
3. Membentuk angkatan perang
4. Menyatakan perang dan perjanjian dengan pihak lokal, tanpa harus meminta persetujuan dari Kerajaan Induk
5. Mengadakan monopoli perdagangan
6. Mendirikan benteng

Pada 1619, Gubernur Jenderal Jan Piterzoon Coon memindahkan kantor VOC dari Ambon ke Batavia (Jakarta).

Kebijakan VOC

VOC dalam memainkan perannya menjadi kongsi dagang tentulah memakai serangkaian kebijakan yang notabene bertujuan buat mencari profit. Kebijakan tadi diambil dengan banyak sekali macam alasan yg mencangkup kondisi & penilaian kebijakan sebelumnya. Berikut kebijakan yg pernah diambil sang VOC dalam menjalankan manfaatnya :

• Contingenten Stelsel: Kebijakan yang diberlakukan kepada masyarakat pribumi dengan mengenakan penyerahan wajib dengan hasil bumi kepada VOC dan bukan kepada pedagang asing lain.
• Politik Ekstripasi: Kebijakan pembabakan dan pembakaran daerah perkebunan dan pertanian yang dikuasai VOC yang tujuannya untuk mengatur banyak sedikitnya peredaran rempah-rempah.
• Pelayaran Hongi (Hongi Tochten): Pelayaran yang dilakukan VOC dengan kapal kora-kora yang dipersenjatai lengkap untuk berpatroli mengawasi jalur laut perdagangan rempah-rempah di kawasan Ambon dan Maluku
• Preanger Stelsel 1728 : adalah kebijakan yang memaksa petani di daerah periangan untuk menanam kopi
• Politik Diksriminasi: Hanya mengangkat dan mempekerjai golongan Eropa atau Timur Asing dalam urusan perpajakan dibandingkan melibatkan orang pribumi.
• Verplicte Leverante: Kewajiban kepada kerajaan-kerajaan lokal yang telah dikuasai; terikat perjanjian; dibantu dalam keamanan oleh VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahun.
• Devide Et Impera: Politik mengadu domba kerajaan-kerajaan yang sedang bertikai dengan memihak atau mengkhianati kerajaan yang dikehendaki.

Faktor Penyebab Kemunduran Hingga Keruntuhan VOC

1. Biaya pemeliharaan dan pertahanan kawasan monopoli yang menelan anggaran cukup besar.
2. Sistem birokrasi yang tidak efisien: mengeluarkan anggaran yang besar untuk membayar upah pekerja yang sebagian besar orang Eropa
3. Tidak transparan dalam administrasi keuangan yang akhirnya menimbulkan praktek korupsi
4. Mundurnya aktivitas perdagangan cabang-cabang VOC semisalnya di Afrika Selatan dan Tokyo akibat terlalu mahalnya harga yang ditawarkan.
5. Hutang biaya untuk perang yang cukup tingg : anggran terbesar untuk menghadapi perlawanan Aceh dan menghadapi Perang Jawa 1815.

VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan utang 136,7 juta gulden Kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah kekuasaan di Nusantara. Aset-asetnya dialihkan kepada pemerintahan Kerajaan Belanda.

Read More

Jejak Rusia Di Hindia Belanda

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara barat mulai menandakan supermasi untuk dapat sebagai kekuatan yg bersar pada Asia Timur. Sementara itu Jepang tengah mereformasi negaranya menjadi sebuah negara yg terkini & membangun kekuatan yg relatif besar . Lokasi Jepang mendorongnya buat memusatkan perhatian dalam Dinasti Choson Korea & Dinasti Qing pada Tiongkok utara, sehingga menciptakan negara itu bersaingan dengan tetangganya, Rusia. Kemudia terjadilah perang Tiongkop-Jepang yg disebabkan oleh ambisi Jepang buat menduduki Semenanjung Korea

Memasuki abad ke-20, situasi politik pada Asia Timur memanas. Manchuaria menjadi sasaran buat menerangkan hegemoni Jepang dan Rusia pada Asia Timur. Rusia sudah mengontrol Manchuria dari tahun 1898 dan membangun jaringan rel kereta barah dan membentengi kota pelabuhan Port Arthur (kini bernama Lushun). Sementara Semenanjung Korea selesainya berhasil dikontrol oleh Kekaisaran Jepang pmengalahkan Tiongkok dalam Perang Sino-Jepang Pertama (1894 ? 1895).

Rusia Di Hindua Belanda

Pada 13 November 1902, kapal perang Pobeda dan Retvizan, serta kapal penjelajah Bogatyr, Diana, & Pallada dikirim dari Laut Baltik ke Port Arthur untuk mempertegas ambisi Rusia di Manchuria. Kapal-kapal ini harus berhenti beberapa kali di beberapa pelabuhan buat mengisi bahan bakar batu bara, galat satunya pada Pelabuhan Sabang, Aceh, ujung utara Pulau Sumatra.

Pelabuhan Sabang, yang terletak di Pulau Weh, letaknya strategis sebagai pintu masuk pelayaran dan perdagangan di Sumatra dan Selat Malaka. Dibuka pada tahun 1883 oleh firma De Lange & Co., pelabuhan ini awalnya digunakan sebagai pangkalan batu bara untuk Angkatan Laut Hindia Belanda. Sabang kian berkembang setelah dikelola oleh perusahaan Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) pada tahun 1895.

Foto Pelabuhan Sabang pada 1904. Terlihat sebuah kapal Rusia sedang berlabuh dan mengisi bahan bakar. Foto diambil dari memoar Hein van Dugteren, bendahara Serikat Buruh Belanda, NVV, yang menjadi saksi mata kehadiran kapal-kapal Rusia di Hindia Belanda selama Perang Rusia-Jepang/vakbondshistorie.nl

Pada Maret 1903 Armada Kapal Rusia berlabuh di Sabang untuk memenuhi kebutuhan batu bara, seperti dilaporkan koran Bataviaasch nieuwsblad tanggal 31 Maret 1903. Mereka berlayar kembali dan sampai di Port Arthur pada 4 Mei 1903 dan bergabung dengan kapal-kapal dari Vladivostok untuk membentuk Armada Timur Jauh.

Reaksi Jepang dan Pecah Pertempuran

Jepang menganggap hal tersebut sebagai bentuk provokasi hingga akhirnya Jepang mendeklarasikan perang pada 8 Februari 1904. Armada Kapal Perang Jepang kemudian memblokade Port Arthur. Pada 15 Oktober 1904 Tsar Nikolay II yang geram melihar posisi Rusia yang kian terdesak memerintahkan Armada Baltik di Eropa yang dipimpin Laksamana Madya Zinovy Rozhestvensky untuk berangkat ke Port Arthur dan membantu Armada Timur Jauh melawan Angkatan Laut Jepang.

Namun, kedatangan Armada Baltik yang akan melewati Sabang membuat Jepang cemas. Jepang memberi peringatan keras agar Hindia Belanda tidak membuka Sabang bagi Armada Baltik, atau Jepang akan mempertanyakan netralitas Hindia Belanda.

Dalam pertempuran ini pasukan-pasukan Jepang menyerang sebuah posisi Rusia setelah mereka menyeberangi sungai itu tanpa menghadapi perlawanan. Ini adalah sebuah pertempuran besar pertama dari perang ini di daratan. Pasukan-pasukan Jepang bergerak maju dan mendarat di beberapa titik di pantai Manchuria, serta melakukan sejumlah pertempuran hingga memukul balik pasukan-pasukan Rusia ke Port Arthur. Pertempuran-pertempuran ini, termasuk Pertempuran Nanshan pada 25 Mei, ditandai oleh kekalahan besar Jepang dalam penyerangan kepada sejumlah posisi kuat Rusia, tetapi tentara Rusia tetap bersikap pasif dan tidak melakukan serangan balasan.

Sebagai jawaban terhadap strategi Jepang yang memberikan kemenangan cepat untuk menguasai Manchuria, Rusia melakukan tindakan-tindakan penghalang untuk memperoleh cukup waktu untuk menunggu tibanya pasukan-pasukan tambahan yang datang melalui jalan kereta api Trans-Siberia yang panjang. Pada 1 Mei, pecahlah Pertempuran Sungai Yalu.

Di laut, perang ini sama brutalnya. Setelah penyerangan pada 8 Februari terhadap Port Arthur, pasukan Jepang berusaha mencegah pasukan Rusia menggunakan pelabuhan itu.

Netralnya Hindia Belanda

“Asia bagian utara bukan hanya tempat Jepang akan memperluas wilayahnya, Asia Tenggara juga masuk ke dalam penglihatan mereka. Formosa (Filipina) akan menjadi jembatan ke Hindia Belanda, yang kekayaan sumber daya alamnya bukan lagi sebuah rahasia bagi Jepang,” tulis Kees van Dijk dalam The Netherlands Indies and the Great War, 1914 – 1918.

Karena alasan itulah, meski bersikap netral, beberapa pihak di Hindia Belanda pada dasarnya bersimpati kepada Rusia, salah satunya adalah kaum pedagang Eropa. Selama tahun 1904, NHM di Sabang diam-diam meneken kontrak dengan Angkatan Laut Rusia untuk memasok batu bara bagi kapal-kapal Rusia, bahkan meminta kantor-kantor mereka di Surabaya dan Makassar untuk melakukan hal yang sama.

Menurut hukum internasional, netralitas tersebut membuat pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda kini tertutup bagi kapal-kapal perang Rusia dan Jepang selama keduanya berada dalam status perang.

Masalahnya, Hindia Belanda tidak memiliki angkatan laut yang cukup kuat untuk menghalau Armada Baltik jika mereka memaksa untuk mengisi bahan bakar di Sabang. Beruntung, Armada Baltik tidak menimbulkan masalah ketika melewati Hindia Belanda — lebih tepatnya karena angkatan laut Hindia Belanda sama sekali tidak berhasil mendeteksi kapal-kapal perang Rusia tersebut.

Sumber :

•  Rahardian Rundjan. 13 September 2016.Jejak Kapal-kapal Perang Rusia di Hindia Belanda pada Perang Rusia-Jepang. Indonesia RBTH.
• Nish, Ian (1985). The Origins of the Russo-Japanese War
• Russo-Japanese War research society

Read More

Konflik VOC dengan Kekuatan Politik Lokal

Armada Belanda pada abad ke-17. Foto: Public Domain

Harian Sejarah -VOC dalam menjalankan Imperialisme dan Kolonialisme di Nusantara tidaklah selalu berjalan dengan mudah. VOC kerap kali mendapatkan perlawanan dari daerah yang belum dikuasai ataupun yang sudah dikuasai VOC. Perlawanan itu seringkali melibatkan kaum Bangsawan Kerajaan yang merasakan ketidakadilan di masyarakat atau mungkin sekedar ingin mendaatkan kekuasaan yang serupa. Dan hal itu menjadi hambatan dalam mencaapai tujuan dari VOC, yaitu :

1. Menguasai pelabuhan penting.
2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.
3. Melaksanakan monopoli perdagangan di Indonesia.
4. Mengatasi persaingan antara Belanda dengan pedagang Eropa lainnya.

Persinggungan Dengan Kekuatan Politik Lokal

1. VOC vs Sultan Nuku ( Ambon 1660-1700)

Konflik terkait perseteruan monopoli dagang VOC di Ambon & penghilangan nyawa terhadap Sultan Babullah yang merupakan Sultan menurut Kerajaan Tidore, yg akhirnya menimbulkan perlawanan berdasarkan Anak Sultan Babullah,Sultan Nuku. Kemudina Sultan Nuku bersama masyarakat dibantu dengan Inggris melakukan perlawanan yang dapat mengusir VOC dari Tidore & menyatukan kekuatan menggunakan Tertante.

2. VOC vs Sultan Hanasudin ( Makasar 1666-1667)

Bersumber menurut cerita dalam syair Perang Makasar. Mengambarkan sebuah kondisi perebutan intervensi perdagangan dikawasan Nusantara bagian timur. Perebutan intervensi tadi melibatkan kekuatan VOC menggunakan Aru Palaka, Raja Kerajaan Bone melawan Sultan Hasanudin menurut Kerajaan Makasar (Goa-Tallo) yg dimenangkan sang koalisi VOC-Aru Palaka (1666-1700).

Hasil menurut perseteruan tadi merupakan terikatnya Kerajaan Makasar dengan Perjanjian Bongaya yang menaruh konsesi monopoli VOC terhadap pelabuhan dikawasan Nusantara Timur dan pengakuan makasar kepada Aru Palaka sebagai Raja Bone. Hal ini berdampak pada perginya pedagang muslim mencari pelabuhan lain ke Jawa, Kalimantan sampai Afrika

3. Penyerangan Batavia oleh Sultan Agung, Mataram (1628 dan 1629)

Suatu usaha oleh Sultan Agung untuk menaklukan Batavia yang dianggap sebagai factor yang meghambar dalam rangka penyatuan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Mataram melakukan serangan dengan membawa pasukan yang besar ( >100 ribu pasukan) untuk menaklukan Batavia yang pada saat itu hanya berpenduduk sekitar 2000 orang dari beragam etnik di dunia. Penyerangan terhadap Batavia dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso

• Penyerangan pertama dilakukan pada 1928 namun menuai kegagalan akibat kurangnya logistik, minimnya persentajaat serta diserati berkhianatnya bupati-bupati di daerah pesisir.
• Penyerangan kedua dilakukan pada 1929 setelah serangkaian pergantian bupati-bupati yang dinilai loyal terhadap sultan, serta membangun lubung padi di Karawang-Bekasi untuk pemenuhan logistik. Serangan ini pun gagal karena Belanda mengetahui adanya lubung beras tsb dan membakarnya, serta kekalahan Mataram dalam perang di laut.

4. Permasalahan menggunakan Pemukiman Cina (1740)

Suatu pembantaian terhadap etinis Cina yang dilakukan oleh Belanda yg sebelumnya mempercayai Orang Cina menjadi Collector Tax Tol (Penarik Pajak Pelabuhan) yang diawali sang permasalaan Pajak, dimana Belanda ingin menaikan Pajak terhadap orang Cina.

Selain itu lantaran ketakutan Belanda akan adanya perlawanan orang cina akibat Migrasi akbar-besaran orang Cina ke Nusantara lantaran pergolakan politik di Cina Daratan. Pada pembantaian ini sekira 40.000 orang cinta meninggal. Hal ini jua berujung nanti dalam Perang Cina ? Jawa (1743-1744) di semarang yang dapat diakhiri dengan restorasi oleh VOC (1744).

5. Konflik dengan Untung Suropati dan Pangeran Trumojoyo (Madura)

Suatu upaya kudeta oleh Pangeran Trumojoyo & Untung Suropati terhadap Amangkurat I yang dievaluasi membawa Mataram dalam persekutuan menggunakan VOC & membangun ketidakadilan. Sultan Amangkurat I berhasil terusir berdasarkan Mataram yg kemudian meminta bantuan pada VOC & melakukan penyerangan pulang. Penyerangan ini berbuah kemenangan di pihak VOC, namun Amangkurat I tewas pada perlawanan. Gelar Raja disematkan kepada Amangkurat II.

Perjanjian Giyanti dan Salatiga

Perjajian ini diprakarsai atas pertarungan yg terus berlaurut pada internal Istana Kerajaan Mataram. Untuk meredam konfil internal tersebut. VOC menetapkan buat melakukan pembagian kekuasaan atas beberapa wilayah di Mataram yang berujung pada pemecahan daerah.

• Perjanjian Giyanti 1755 : Memuat putusan bahwa wilayah Mataram dibagi menjadi dua wilayah : Surakarta (Solo) dan Yogyakarta
• Perjanjian Salatiga 1757 : Memuat putusan bahwa wilayah Surakarta dan Yogyakarta dipecah kembali:

• Surakarta menjadi Surakarta dan Mangkunegara (Bawahan Surakarta)
• Yogyakarta menjadi Yogyakarta dan Paku Alam (Bawahan Yogyakarta)

Read More

Nitisemito Raja Kretek Hindia Belanda dan Rokok Bal Tiga Legendarisnya

Rokok Bal Tiga. Foto: gambarrokok.Com

Mungkin dari kita beranggapan bahwasannya pada era kolonial Pribumi adalah golongan yang tertindas dan tidak ada yang menjadi pengusaha besar. Pikiran itu datang karena  kita beranggapan kolonialisme Belanda bersifat kejam dan menghisap habis-habisan Rakyat Indonesia. Kolonialisme Belanda terutama pada awal abad ke-20 melahirkan pula golongan borjuasi dikalangan struktur masyarakat pribumi pada waktu itu, jadi tidak semua masyarakat pribumi menjadi golongan tertindas pada waktu itu. Kelas Borjuasi ini terdiri dari para cendekiawan dan para pengusaha.

Tentunya kelas Cendekiawan lebih banyak pada waktu itu dibandingkan para pengusaha. Mereka cendekiawan banyak bekerja pada pemerintah Hindia Belanda, berbeda dengan pengusaha memanfaatkan kesempatan yang ada pada waktu itu. Salah satu pengusaha besar yang terkenal dari kalangan pribumi adalah Nitisemito dimana ia dijuluki sebagai Raja Kretek.

Nitisemito. Foto: Foto: bisnis.com

Usaha dia bergerak pada bidang rokok kretek, dia dijuluki Raja Kretek karena begitu terkenalnya produk dari usaha dia pada masa kolonial. Kendati sebenarnya ia bukanlah penemu rokok kretek, penemu rokok kretek adalah Jamahri.

Nitisemito, anak bungsu dari seorang lurah di daerah Kudus, Jawa Timur, ia tidak mengkuti jejak sang Ayah sebagai PNS atau pada masa itu disebut ambtenaar. Ia lebih memilih menjadi seorang pengusaha dibidang tekstil yang merupakan usaha pertamanya. Ia bergonta ganti usaha dalam perjalanannya sebagai pedangang dan kerap kali menemukan kegagalan. Pada saat ia kusir dokar, ia juga berjualan tembakau. disinilah cikal bakal ia merintis usaha rokoknya.

Dia menikahi seorang penjual rokok kretek bernama Nasilah, yang sebelumnya merupakan penjual rokok kretek. Bersama istrinya itulah ia mengembangkan usaha tersebut. Merek dagang rokok kretek yang dijual oleh Nitisemito adalah Bal Tiga.

Nitisemito mengiklankan rokoknya ke banyak sekali media yg terdapat dalam saat itu, bahkan beliau menyewa pesawat foker buat membuatkan pamflet produk rokoknya tadi. Ia juga menyelenggarakan penjualan berhadian bagi para pembeli roko Bal Tiga. Kemasan rokok itu pada jumlah tertentu dapat ditukar dengan pelbagai macam bantuan gratis, mulai piring, jam dinding, sampai sepeda.

Upaya Promosi Rokok. Foto: U/N (?)

Dengan strategi pemasaran ini membuat rokoknya berkembang pesat dan mempunyai pasar yang besar di Hindia Belanda pada waktu itu. Ia berhasil membangun pabrik rokoknya di Kudus dengan mesin modern.  Pada tahun 1920an pabrik rokoknya menyerap tenaga kerja sebanyak 10.000 orang. Nitisemito akhirnya dikenal sebagai raja dalam dunia kretek.

Kekayaannya melimpah membuat ia sanggup dibilang adalah seseorang taipan Jawa dalam saat itu, Rockfallernya tanah Jawa. Amat disayangkan kerajaan bisnis yg ia bangun runtuh. Keruntuhanan syahdan diakibatkan sang konflik internal dalam keluarga seputar warisan, ada pula yg mengungkapkan perusahaan rokok ini terlibat skandal pajak yg akbar. Salah satu warisan kejayaan yang tersisa berdasarkan seorang Nitisemito merupakan Rumah Kembar yg berada di Kudus, Hingga waktu ini wilayah kudus merupakan daerah yang terkenal akan industri rokoknya.

Pabrik Rokok Nitisemito. Foto: radiosuarakudus.com

Sumber:

• 2005. Jejak Ekonomi Indonesia. Gatra Edisi Khusus Kemerdekaan
• Kisah Nitisemito, Pengusaha Rokok Pertama dan Terkaya. Viva.co.id

Read More

Masa Kolonialisme Perancis 1808-1811

Masa kolonial Perancis pada Hindia Belanda dilatarbelakangi sang jatuhnya kekuasaan Kerajaan Belanda di Eropa sang Kekaisaran Perancis. Napoleon yang berhasil menguasai Kerajaan Belanda menunjuk keponakannya Lodewijk Napoleon buat sebagai Raja Belanda yang kemudia diganti sebagai Republik Bataaf.

Perancis dalam usahanya mengekspansi semua Eropa memanfaatkan koloni-koloni negara-negara Eropa yg telah ditaklukan. Hal ini dilakukan karena Perancis membutuhkan SDM untuk membiayai Perang Napoelon yg tengah masifnya.

Hindia Belanda yg adalah daerah koloni Belanda dimanfaatkan sang Republik Bataaf menggunakan konsentrasi pendayagunaan di Pulau Jawa. Lodewijk lalu mengutus Herman Willem Daendels yang adalah keturunan Jerman-Belanda yang bekerja buat Kerajaan Perancis buat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Tugas Utama Daenndels

Alih-alih untuk mengeskploitasi Pulau Jawa. Daendels justru harus mempertahankan Pulau Jawa menurut agresi Inggris yg ketika itu sudah berada di Sumatera. Daendels atau yang dikenal sang penduduk Hindia sebagai Tuan Guntur melakukan segala macam kebijakan yg terdapat untuk mempertahankan Pulau Jawa.

Antisipasi

Dalam upaya mengantisipasi agresi Inggris terhadap Pulau Jawa. Deandels memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos ( The Groote Poostweg) yang memanjang sejauh 1000 km dari Anyer hingga Panarukan. Pembangunan jalan raya ini buat mempermudah mobilisasi tentara dalam rangka keperluan perang dan menjadi arus barang supaya perekonomian berjalan lancer.

Kebijakan Deandels

Kebijakan-kebijakan yang diambil sang Deandels merupakan upaya melaksanakan tugas utamanya mempertahankan Pulau Jawa. Kebijakan-kebijakan tadi antara lian :

1. Melaksanakan Kerja Rodi untuk pembangunan Jalan Raya Pos
2. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 karasidenan atau Prefektuur
3. Membangun pabrik-pabrik senjata di Surabaya dan Semarang.
4. Membangun sekolah militer di Batavia
5. Membangun kantong militer baru dan rumah sakit
6. Merekrut tentara dari kalangan Pribumi Timur (Bali, Maluku, Makasar) yang memiliki postur yang besar dan kuat
7. Memberikan kesejahteraan kepada kuli dan tentara
8. Membangun Armada laut untuk menyeimbangkan Armada Laut Inggris.
9. Melaukan penghematan keuangan dengan membatasi upacara dan wewenang Kraton.
10. Mengefisienkan birokrasi pemerintahan dengan membentuk bupati-bupati baru dan menciptakan karasidenan baru di Jawa
11. Membentuuk pengadilan baru dengan adopsi hukum adat dan Eropa
12. Membentuk Dewan Pengawas Keuagan
13. Menjual tanah kepada pihak swasta
14. Eskplorasi SDA dengan penyerahan wajib serta kebijakan Preanger Stelsel yaitu memaksa petani-petani menanam kopi di Priangan.

Read More

Masa Transisi Hindia Belanda 1800-1808

Pasca Runtuhnya VOC (1799) kekuasana wilayah koloni di Nusantara diserahkan kembali mandatnya kepada Kerajaan Belanda buat membangun pemerintahan baru. Pemerintahan baru tadi akan menguasai setiap unsur politis daerah koloni yang sebelumnya dipegang sang VOC. Pemerintahan baru tadi merupakan Hindia Timur.

31 desember 1799 dibekukan, semua aset pada hutang ditangguhkan oleh Kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda lalu membangun pemerintahan kolonial Hindia Hindia Belanda atau Hindia Timur (Netherlands East Indies).

Di Eropa sendiri sedang terjadinya peperangan yang diakibatkan meluasanya Revolusi Prancis yang sedang berujung pada ambisi Perancis menguasai seluruh daratan Eropa pada bawah Kaisar Napoleon Bonaparte.

Hutang VOC yang terlalu banyak membuat Kerajaan Belanda wajib mengintensifkan eksploitasi negeri jajahannya dengan melakukan serangkaian modernisasi & industrialisasi di koloni-koloninya. Hal ini dilakukan lantaran belanda berusaha mengikuti Revolusi Industri yang berlangsung pada Eropa.

Read More

Masa Kolonial Nederland East Indies (NEI)

Masa ini bisa dibilang sebagai tahap transisi kekuasaan perlahan dari kekuasaan Inggris di Hindia Belanda. Belanda yang kembali ke Hindia Belanda berusaha menancapkan kembali kekuataannya secara menyeluruh dengan melakukan pembaharuan perjanjian kekuasaan di seluruh Hindia Belanda untuk menyatukan kekuatan secara bulat di wilayah koloni Hindia Belanda, oleh Belanda disebut sebagai Pax Netherlandica.

Gedung NHM (sekarang Museum Mandiri) Foto/1955

Dalam menjalankan Pax Netherlandica, Belanda mengalami beberapa pertentangan antara tahun 1816-1830 diantaranya yang terbesar adalah Perang Ambon (1817-1818). Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Paderi (1821-1837) sebelum akhirnya Belanda dapat menggabungkan seluruh kekuasaanya tersebut.

Akhir dari proses pengukuhan politik tersebut membuat Belanda mengalami krisis keuangan yang dipergunakan untuk membiayai perang. Belanda kemudian berusaha untuk menggunakan ide liberal Raffles, Land Rent untuk mendapatkan uang. Hal ini tidak cukup berhasil dan akhirnya tidak dilanjutkan karena Gubernur Jenderal Van Der Capelen tidak setuju dengan cara ini dan memilih untuk mendirikan sebuah perusahaan dagang yang dikenal dengan NHM ( Nederlansche Handel maatchappij) pada 1824.

Read More

Masa Kolonialisme Inggris 1811-1816

Pada 1811 Inggris berhasil mengalahkan Perancis pada perang Napoleon dan memperoleh konsesi khusus berdasarkan Belanda yaitu dominasi terhadap semua wilayah jajahan Belanda, Malaysia, Suriname, Brasil, India, Afrika Selatan, dan termasuk Hindia Belanda. Penguasaan Inggris ini berlangsung selama lebih kurang lima tahun antara tahun 1811 ? 1816, penyerahan ini dilakukan dengan sebuah perjanjian yg pada kenal dengan ? Kapitulasi Tuntang ? Isinya sekitar penyerahan kekuasaan pada Jawa pada Inggris selepas pembebasan Belanda menurut Perancis.

Hasil dari perjanjian tadi menyebabkan Inggris mempunyai kekuasaan atas Jawa. Atas hal tersebut Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pengangkatan ini menurut rekomendasi berdasarkan Gubernur Jenderal Inggris di India, Lord Minto yg yakin Raffles dapat memajukan Hindia Belanda lebih dari India.

Dalam pemerintahannya Raffles mengedepankan dengan semangat pembaharuan (Enlightement) dengan membawa ideologi liberalisme.

Kebijakan Raffles 1811-1816

Dalam bidang politik Raffles membagi Jawa menjadi 16 Keresidenan. Residen-residen (bupati) bertindak harus sebagai pejabat pemerintahan bukan pegawai dari raja-raja jawa, sehingga Residen dan Raja derajatnya adalah sama. Hal ini dilakukan sebagai langkah Raffles mereformasi Birokrasi dengan menghapuskan Feodalisme di Jawa. Para Bupati diberikan gaji berupa uang bukan lagi hasil bumi (Inatura).

Dalam upaya penghapusan Feodalisme, Raffles menerapkan Sistem Sewa Tanah atau Land Rent yang menghapus penguasaan tanah oleh bangsawan-bangsawan Jawa, tanah milik petani. Sistem sewa tanah ini diterapkan agar dapat dimanfaatkan oleh Investor untuk mengembangkan usaha Perkebunan yang berusaha digalakan menggantikan pertanian. Investor dapat menyewa tanah kepada petani sampai 70 tahun.

Kerja Rodi dibatasi oleh Raffles, hal tersebut karena Raffles memandang bahwa kerja yang seharusnya adalah Kerja Upah bukan kerja Paksa. Selain itu pajak hasil bumi atau Inaatura dihapuskan dan diganti dengan pajak uang. Hal ini sejalan dengan upaya Raffles untuk memonoteisasi keuangan dengan memperkenalkan uang sebagai alat tukar. Hal ini nanti akan menjadi masalah karena ketidaksiapan penduduk pribumi menerima sistem uang, masyarakat masih bingung cara mempergunakan uang, sehingga berakibat pada kesulitan petani membayar pajak.

Hal yang ditinggalkan sang Raffles

Raffles meskipun berposisi sebagai Gubernur Jenderal, kecintaan Raffles terhadap ilmu pengetahuan tidak bisa dielakan. Selama masa pemerintahnnya Raffles menulis buku sejumlah 2 jilid yaituHistory of Java yang berisi catatan Raffles mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa. Raffles pun mendirikan sebuah lembaga yang menaungi pengembangan ilmu pengetahuan di Batavia yang bernama Bataviarch Genotchap. Kemudian Raffles mendirikan sebuah suaka dalam pengembangan ilmu biologi, hal ini dinilai sebagai cikal bakal Kebun Raya Bogor.

Penghapusan diskirminasi dan penjualan budak adalah kebijakan Raffles pada mengatasi pertarungan sosial pada Jawa, khususnya Batavia. Rafflesia Arnoldi merupakan penghargaan yg disematkan atas jasa Raffles mempopulerkan bunga Bangkai.

Akhir kekuasaan Raffles ditandai menggunakan penandatanganan Konvensi London 1814, dimana Belanda secara bertahap menerima konsesi dari Inggris buat kembali menguasai Hindia Belanda. Yang menarik bahwa Raffles pernah melayangkan sebuah permintaan pada Kerajaan Inggris supaya Pulau Jawa nir dikembalikan pada Belanda. Hal ini karena Pulau Jawa adalah sumber dari kekayaan Alam, tanah yang subur dan budaya yg tinggi sebagai alasan Raffles meminta Inggris buat mempertahankan Pulau Jawa. Meskipun dalam akhirnya permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi & Jawa dan seluruh bagian berdasarkan Hindia Belanda secara holistik kembali ke tangan Belanda.

Inggris hanya mengembalikan Hindia Belanda, jajahan Belanda yg lan seperti Malaysia, India, Suriname, Brasil, dan Afrika Selatan permanen di tangan Inggris. Raffles akhirnya digeser ke Bengkulu sebelum dipindahkan secara total ke Singapura. Disana Raffles lebih leluasa buat menerapkan pemikiran liberalnya.

Read More

Masa Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 1830-1870

Latar belakang penerapan Cultuur Stelsel yang adalah serangkaian berdasarkan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda diawali sang ketidaksenangan kalangan bangsawan pada Negeri Belanda (Eropa) terhadap cara-cara liberal yg diberlakukan di daerah kolonial, hal ini pada dukung dengan kemenangan golongan konservatif di Parlemen Belanda yang menginginkan cara usang yaitu penerapan politik Batig Slot ( eksploitasi skala besar ) terhadap wilayah koloni.

Parlemen beralasan bahwa Kerajaan Belanda membutuhkan anggara buat menutupi kekosongan kas kerajaan yang habis dampak membiayai Perang Diponegoro & Paderi pada upaya Politik Pax Netherlandica.

Usulan lalu datang dari Van den Bosch (1829), ? Untuk mengisi kas negara yg kosong bisa dilakukan dengan pemberlakuan kebijakan tanam paksa menggunakan menanam tanaman eskpor secara besar -besaran yg laris pada pasar Eropa.?

Selain itu ada usul lain menurut Du Bus de Gisignies yg mengusulkan buat balik pada cara-cara liberal dengan menyewakan tanah kepada pihak partikelir, ilham ini sontak ditentang sang Parlemen yg dikuasai golongan Konservatif yang anti cara liberalisme & kemudian lebih menyetujui cara Van den Bosch yg sejalan menggunakan Politik Batig Slot. Kemudian Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1830-1834)

Jenis Komoditi Tanam Paksa

• Tebu
• Kopi
• Teh
• Tembakau
• Cokelat
• Kina
• Nila atau Indigo
• Kelapa Sawit

Teori Tata Cara Tanam Paksa :

1. 1/5 tanah milik petani ditanami tanaman eskpor, 1/5 lainnya untuk tanaman petani sendiri.
2. Tanah yang ditanami tanaman eskpor bebas pajak
3. Jam kerja petani untuk mengurusi tanaman eskpor tidak melebih waktu kerja petani untuk mengurus tanahnya sendiri
4. Apabila hasil tanam paksa melebihi kuota yang ditargetkan, maka kelebihannya untuk petani
5. Rusak atau gagal panen tanaman eskpor ditanggung oleh pemerintah
6. Penduduk yang bukan petani wajib kerja di perkebunan pemerintah selama 1/5 tahun
7. Penduduk bekerja dibawah pimpinan lurah dan pengawas dari pemerintah kolonial

Praktek atau Kenyataanya :

1. Bukan 1/5 melainkan seluruh tanah petani untuk ditanami tanaman ekspor
2. Seluruh tanah dibebankan pajak
3. Jam kerja petani lebih banyak dihabiskan untuk tanaman dan kebun pemetintah
4. Kelebihan panen tidak dikembalikan dan ditambahkan pajak juga
5. Gagal panen dan kerusakan ditanggung oleh petani
6. Waktu wajib kerja diperkebunan melebihi 1/5 tahun
7. Bagi pejabat lurah atau bupati akan mendapatkan Cultuur Procenten (bonus) jika daerahnya bisa melebihi kuota ekspor, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan bupati kepada petani karena ingin mendapatkan Cultuur Procenten.

Pembabakan Masa Tanam Paksa

• 1830-1850 : Eksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Pada masa ini NHM menjadi perusahaan negara yang paling kaya di Eropa dengan kekayaan 848 Juta Gulden, dua kali kekayaan VOC dalam satu tahun.
• 1850-1870 : Kemunduran yang disebabkan oleh tekanan politik dari dalam Negeri Belanda sendiri. Petani-petani mulai meninggalkan tanah-tanah mereka dan mulai merampok perkebunan-perkebunan pemerintah karena kesengsaraan petani-petani tersebut. Perkembangan Revolusi Industri dan Kapitalisme di Eropa yang menyebabkan cara-cara monopoli harus ditinggalkan.

Akibat-akibat Tanam Paksa

Akibat dari tanam paksa diantaranya diversifikasi pertanian yg menyebabkan sosialisasi jenis-jenis tanaman baru disertai menggunakan mekanisasi alat-alat pertanian. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa Tanam Paksa membawa kesengsaraan & kelaparan bagi penduduk pribumi, hal ini disertai kelaparan pada daerah-daerah Jawa seperti Grobogan, Semarang, Demak, & Pati.

Tanam Paksa akhirnya berakhir pasca kemenangan golongan Liberal menguasai Parlemen Belanda yang menghapuskan Tanam Paksa dan mengedepankan liberalisasi ekonomi.

Hal ini diikuti dengan pengeluarannya undang-undang baru seperti Swiker Wet (UU Gula) 1864, Comptabiliteit Wet 1848 yang memuat tata penyusunan anggaran, Agarische Wet (UU Agraris) yang memberikan kesempatan swasta untuk menyewa tanah, dan mengganti sistem Batig Slot dengan Politik Pintu Terbuka (Open Door Policy) yang membuka Hindia Belanda untuk investasi swasta.

Kritik sosial turut berperan dalam upaya penghapusan tanam paksa yang di pelopori oleh cendikiawan antara lain Mutten de Waal dan Douwes Dekker atau Multatulis yang menulis Max Havelar yang memuat kecurangan Belanda dalam perdagangan gula di Lebak.

Read More

Masa Pekebunan Swasta 1870-1900

Di latarbelakangi kemenangan kaum liberal Belanda di parlemen, menyebabkan perubahan sistem pemerintahan koloni Hindia Belanda yang sekarang menerapkan sistem Politik Pintu Terbuka. Sistem yang lalu membawa cara-cara kapitalisme & liberalisme di Hindia Belanda.

Sistem sewa tanah kembali diterapkan di Hindia Belanda dengan dibukanya perkebunan swasta dan pertambangan. Pada masa ini pribumi memiliki hak untuk melakukan usaha secara bebas. Para pengusaha atau investor memiliki hak untuk menyewa tanah dengan waktu sewa hingga 75 tahun, hak ini dikenal dengan sebutan Hak Eupfarhct. Pemerintah kemudian membangun jalur-jalur infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan-pelabuhan.

Kondisi Masyarakat Pada Masa Perkebunan Swasta

Masyarakat pada masa perkebunan partikelir mengalami gagap teknologi, hal ini terjadi karena penerapannya mesin-mesin industri pada pengelolaan hasil perkebunan. Kehidupan petani cenderung nir stabil karena kekurangan uang buat menghidupi kehidupannya, hasil dari sewa tanah yg mini dengan rentan ketika yang lama membuat petani harus mencari cara lain pekerjaan dengan bekerja di perkebunan partikelir, sehinga muncul kelas sosial baru, yaitu ?Buruh kontrak?.

Dualisme ekonomi terjadi antara golongan pengusaha perkebunan partikelir berskala akbar dengan rakyat pribumi yg hanya ikut dan dalam sektor perkebunan mini . Perlawanan politik pada masa ini cenderung kecil tanpa adanya perlawanan skala besar . Perlawanan dalam masa ini sebatas pada gerakan perlawanan petani dan buruh terhadap pengusaha.

Berakhirnya Perkebunan Swasta

Kemunculan SDA baru menjadi cara lain eksploitasi yang lebih menguntungkan dibanding komoditi perkebunan yang harganya telah tidak terlalu tinggi pada Eropa. Pertambangan merupakan asal ekonomi baru yg diandalkan swasta.

Kritik dari kalangan Humanis Belanda diantaranya Barron van Hoewell, seorang pendeta yang kerap kali datang ke Hindia Belanda dan menyuarakan penghentian politik liberal, kemudian Van der Venter seorang penulis yang menyuarakan aspirasinya terhadap penolakan politik liberal di Koran de Gids.

Munculnya gerakan perlawanan dari petani yang berbentuk kepercayaan supranatural misalnya Milennarisme, Mesianisme, dan Ratu Adil. Mereka menduga Ratu Adil dapat membawa mereka pada tatanan global baru yang mambawa mereka mencapai masa keemasannya berdasarkan ramalan Jayabaya.

Read More

Penjual Sate Pada Masa Kolonial Belanda

Seperti diungkapkan sang Jennifer Brennan (1988) bahwa walaupun Thailand & Malaysia menjamin sate menjadi budaya kuliner mereka namun sate adalah produk masakan asli yang asal dari Jawa. Sate berkembang bersamaan menggunakan masuknya masakan kebab yang berasal dari India yang dibawa masuk oleh pedagang muslim dalam abad ke-19. Hal ini memungkinkan penggunaan daging kambing sebagai bahan pengolahan sate selain daging ayam, anjing & sapi.

Pada masa kolonial Belanda sate diperjualbelikan dipinggir-pinggir jalan dan pasar. Foto tahun 1870 mendeskripsikan pedagang sate yg sedang melayani pembeli pada Klaten. Pikulannya membawa lontong, bumbu sate & pedagang tersebut sedang membakar sate.

Selengkapnya...

Read More

Pedagang Asongan Masa Kolonial Belanda

Pelarangan, penggusuran bahkan pengusiran para pedagang asongan pada beberapa stasiun kereta api sebagai topik berita beberapa saat yang kemudian. Ketika stasiun kereta barah mulai menampilkan paras modernitasnya dengan menjaga ketertiban & keteraturannya maka sesuatu yg dipercaya mengganggu harus disingkirkan. Pedagang asongan mungkin sesuatu yang dipercaya mengganggu dan harus diusir, tidak boleh buat berjualan di stasiun kereta api.

Dan digantikan dengan “franchise-franchise” modern yang lebih teratur dan tentunya memiliki pemasukan-pemasukan bagi stasiun yang menguntungkan. Bahkan diberlakukan juga bagi stasiun-stasiun yang memberangkatkan kereta kelas Ekonomi. Atau bisa juga dalam bisnis hal ini untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa kereta api terhadap gangguan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh para pedagang, pengamen, dan para pengais rejeki lainnya di stasiun maupun di dalam kereta api.  Tentunya hal ini menjadi pro dan kontra dalam masyarakat.

Selengkapnya...

Read More

STOVIA: Sejarah Pendidikan Dokter Indonesia

Sejarah kedokteran kita mencatat nama-nama akbar dokter-dokter pengabdi & pejuang rakyat pada arti yg luas : Wahidin Soedirohusodo, Sutomo, Abdul Rivai, Cipto Mangunkusumo, Abdul Muis, A.K. Gani dan banyak lainnya. ?Boedi Oetomo? Yang menjadi tonggal sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional, ?Sumpah Pemuda? Yang sebagai dasar persatuan Indonesia, nir dapat dilepaskan menurut tempat-loka pendidikan kedokteran & mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Nama-nama & sejarah itu membuat para dokter ? Dan kita seluruh ? Buat memperbesar pengambdian pada warga kita yg sedang membangun. ? - Soeharto, 10 November 1976.

Beberapa saat yg lalu saya berkesempatan mengobrol menggunakan Bapak Thomas Siregar, kepala Museum KAA. Ia menyayangkan rendahnya minat kunjungan wisatawan lokal terhadap museum. ?Padahal, bagi wisatawan luar negeri kunjungan museum merupakan prioritas primer setiap kali mereka mendatangi suatu negara atau daerah. Di sana mereka mencari segala kabar terkait negara atau daerah tersebut,? Ujarnya. Aku putusan bulat dengan beliau. Wisatawan lokal tampaknya lebih senang mengunjungi loka-loka belanja daripada museum.

Aku termasuk di dalamnya. Ketika mengunjungi Borobudur beberapa ketika kemudian, aku sangat menyesal karena melewatkan kesempatan mengunjungi museumnya. Demikian juga ketika saya berkesempatan menjelajahi Jogjakarta yg populer sebagai kota Museum, saya lebih poly menghabiskan waktu pada Malioboro & pusat pertokoan kitab . Tapi jangan dulu bicara kota lain deh, di Bandung saja saya sangat sporadis mengunjungi Museum.

Dari sekian banyak museum yg terdapat di Indonesia, satu yang cukup menarik perhatianku merupakan Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Kalau ada kesempatan pada waktu dekat ini, aku bertekad supaya mampu mengunjunginya. Aku ingin mengetahui lebih poly tentang proses bangkitnya pencerahan dan kebangkitan semangat perjuangan pada kalangan dokter Indonesia. Kalangan yang selama ini dianggap bersih dari segala urusan politik dan konvoi.

Tapi sebelum itu alangkah lebih baiknya apabila aku membaca sedikit mengenai sejarahnya. Untuk itu telah ada dua buku di tanganku. Satu buku berbahasa Belanda berjudul “ Ontwikkeling Van Het Geneeskundig Onderwijs Te Weltevreden 1851-1926 ” (Perkembangan Pendidikan Kedokteran di Weltevreden. G. Kolff Weltevreden – 1926) dan buku berbahasa Indonesia berjudul “125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia 1851-1976″ (Fak. Kedokteran UI, 1976).

Dua kitab tadi tidak mengkhususkan diri dalam pembahasan sejarah pergerakan di kalangan pelajar STOVIA melainkan sejarah STOVIA itu sendiri. Ini mampu membekaliku menggunakan berita awal mengenai sejarah Gedung Museum Kebangkitan Nasional tersebut. Selanjutnya mungkin akan kulanjutkan menggunakan penelusuran sejarah pergerakan yg dirintis para calon dokter dididikan sekolah tersebut berdasarkan kitab -kitab lainnya.

Gedung STOVIA (Sumber : Gedenkboek STOVIA)

Buku “ Ontwikkeling Van Het Geneeskundig Onderwijs Te Weltevreden 1851-1926 ” adalah buku sejenis Gedenkboek atau buku kenang-kenangan yang lazim diterbitkan institusi-institusi besar di masa kolonial. Buku-buku semacam ini memuat informasi berharga seputar perjalanan sejarah institusi sejak didirikan hingga tahun dimana buku tersebut dicetak. Karena dicetak secara khusus, biasanya buku ini peredarannya terbatas dan sangat sulit ditemukan di masa-masa sekarang. Kalaupun ada harganya cukup mahal.

Buku yg pada covernya tertatahkan tinta berwarna emas ini berisi beberapa goresan pena, diantaranya : Perjalanan setengah abad pendidikan kedokteran di Wltevreden sang A. De Waart, Gedung STOVIA oleh arsitek Van Hoytema (sedikit isu, dulunya rumah yg kutempati ini berada pada jalan van hoytemaweg, dinamakan buat menghormati jasa oleh arsitek).

Beberapa tulisan berdasarkan pengajar STOVIA mengenai bidang-bidang yg mereka ajarkan, Kenang-kenangan menurut para anak didik, Anekdot-anekdot, dan tabel-tabel statistik bersama daftar murid yang pernah dididik di sana. Dari 382 lulusan, Beberapa yang asal menurut Bandung/Priangan pada antaranya adalah :

• E. Moehalie (Preanger, 27/12/1886 – 14/2/1894)
• Raden Baron (Bandoeng, 1/3/1899 – 1/11/1907)
• Raden Nata Koesoemah alias Moerad (Tjitjalengka, 19/2/1900 – 20/9/1910)
• Mas Dajat (Soemedang, 29/12/1904 – 21/6/1916)
• Koesma (Bandoeng, 1/3/1908 – 21/6/1916)
• Kisman (Bandoeng, 24/10/1910 – 8/5/1920)
• Mas Aboel Patah (Madjalaja, 9/10/1911 – 29/10/1921)
• Mas Drajad (Bandoeng, 22/9/1912 – 28/1/1921)
• Salim (Soemedang, 13/9/1914 – 2/5/1925)
• Raden Maamoen Al Rasjid Koesoemadilaga (Soemedang, 21/8/1915 – 17/7/1926)

Seluruh siswa STOVIA pada umumnya memasuki sekolah tersebut pada usia 14-15 tahun dan merupakan mereka yang terbaik dari sekolah sebelumnya. Dilihat dari nama-namanya, banyak sekali yang bukan berasal dari kalangan ningrat/bangsawan melainkan dari tingkat priyayi rendahan. Dengan demikian STOVIA menghasilkan golongan elit baru yang disebut Robert Van Niel sebagai “Prototype pegawai pemerintah dan intelektual abad dua puluh.” Sebagian dari kalangan intelektual inilah yang nantinya, berlawanan dengan harapan pemerintah kolonial terhadap mereka, menjadi penggerak kesadaran nasional atas buruknya perlakuan Belanda terhadap kaum pribumi.

Walaupun “ Gedenkboek STOVIA ” tidak membahas pergerakan nasional yang dirintis beberapa lulusannya, banyak sekali informasi mengenai sekolah tersebut yang sayangnya seperti sering kukeluhkan selama ini, tidak banyak bisa kucerna akibat pemahaman bahasa Belandaku yang sangat kurang. Akibatnya aku hanya bisa menikmati puluhan dokumentasi sejarah dalam buku ini beserta sedikit sekali keterangan mengenainya.

Untungnya ada buku 125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia 1851-1976 yang disusun oleh Panitia Peringatan 125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia 1851-1976. Lewat buku ini, khususnya satu artikel yang ditulis oleh Prof. M.A. Hanafiah S.M. berjudul “ 125 Tahun Pendidikan Dokter : 75 Tahun Pertam a”, aku bisa mendapatkan sedikit gambaran mengenai apa-apa yang dibahas dalam buku Gedenkboek STOVIA karena sang penulis banyak mengambil bahan darinya. Berikut sedikit rangkumannya.

Diawali berdasarkan bermacam penyakit yg mengaggu penduduk Banyumas pada tahun 1847, Belanda mulai kewalahan menangani wabah tadi dikarenakan energi kedokterannya yg sangat kurang. Dengan demikian diusahakanlah perekrutan energi pribumi menjadi dokter supaya murah dan gampang didapat. Usaha itu diawali dengan penyuluhan pencegahan penyakit & petunjuk penggunaan jamu serta obat-obatan sederhana kepada para kepala desa. Usaha ini ternyata nir banyak menolong.

Dr. W. Bosch Kepala Jawatan Kesehatan ketika itu mengusulkan supaya beberapa orang pribumi dididik buat sebagai pembantu dokter Belanda. Dari sana muncullah Sekolah Dokter Jawa yg ditetapkan melalui keputusan Gubernemen tanggal 2 Januari 1849 No. 22. Di sana ditetapkan bahwa:

1. Di rumah sakit militer supaya dididik dengan percuma kurang lebih 30 pemuda Jawa, supaya menjadi dokter-pribumi dan “vaccinateur” (mantri cacar).
2. Yang akan diterima adalah pemuda dari keluarga baik-baik, pandai menulis dan membaca bahasa Melayu dan Jawa. Selesai pendidikan, mereka harus bersedia masuk dinas Pemerintah sebagai mantri-cacar. Sesudah sebanyak mungkin belajar sendiri, juga dapat nantinya memberi pertolongan medik kepada penduduk daerahnya sendiri.
3. Mereka “yang menghendaki”, diberi gaji fl.15 sebulan dan gratis perumahan.

Pendidikan dimulai pada tiga tempat tinggal sakit, pada Weltevreden, Semarang dan Surabaya. Kemudian dietapkan hanya di Weltevreden saja, terutama buat menjaga keseragaman. Sekolah itu dibuka dua tahun lalu menggunakan 12 siswa. Mereka diajarkan pencacar & memberikan pertolongan jitu pada penderita penyakit ?Panas & sakit perut?. Bahasa Melayu dijadikan pengantar pelajaran.

Selama 2 tahun lamanya siswa atau eleve diberikan 17 mata pelajaran antara lain bahasa Belanda, berhitung, ilmu ukur, ilmu faal, ilmu penyakit, ilmu bedah, & lain-lain. Hasilnya 11 orang dinyatakan lulus. Dengan surat keputusan Gubernemen tanggal 5 Juni 1853 No. 10 mereka diberi gelar Dokter Jawa, akan tetapi dipekerjakan menjadi Mantri Cacar. Baru lima tahun lalu beberapa lulusan ditempatkan menjadi pembantu dokter militer atau dokter sipil. Bagaimanapun mereka sangat berjasa dalam menjaga kesehatan warga .

Pelajaran ilmu alam (Sumber : Gedenkboek STOVIA)

Pada tahun 1856 mulai diterima anak-anak berdasarkan luar Jawa & dilakukan penyusunan ulang kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan. Dari tahun 1864, lama sekolah dijadikan tiga tahun dengan syarat yg diperberat. Siswa pun dibatasi sampai 50 orang saja, mereka wajib pintar membaca dan menulis bahasa Melayu dalam alfabet latin. Mata pelajaran ditambah menjadi 27, ditambah dasar kosmografi, geologi, minerologi, dan ilmu dokter kehakiman lantaran mereka harus bisa membantu polisi pada menyelidiki masalah penganiayaan dan penghilangan nyawa.

Seiring dengan itu, Wewenang dokter Jawa ditambah dari yg umumnya hanya bisa menjadi matri cacar sekarang sanggup sebagai dokter privat menggunakan supervisi pemerintah. Selulusnya dari sekolah, mereka dilengkapi dengan tas berisi obat, gaji fl. 30 sebulan, tiap 5 tahun naik fl. 5, sampai maksimum fl. 50. Pada awalnya para dokter Jawa ini belum diakui menjadi bagian menurut kelompok elit. Mereka baru boleh menggunakan payung dalam tahun 1882.

Dikarenakan kekhawatiran atas kesiapan lulusan menghadapi keadaan lapangan, pada tahun 1864 wewenang penjalanan praktek dokter sang dokter Jawa dicabut dan mereka balik hanya sanggup bekerja menjadi mantri cacar misalnya sebelumnya. Salah satu direktur sekolah , J.J.W.E. Van Riemsdijk mengkritik langkah tersebut sebagai akibatnya dalam tahun 1975 diadakan perubahan besar . Lama pendidikan menjadi 7 tahun, termasuk dua tahun persiapan dimana siswa diajar bahasa Belanda yang akan menjadi bahasa pengantar selama 5 tahun pendidikan selanjutnya. Pada tahun 1889 masa persiapan ditambah sebagai 3 tahun.

Yang diterima menjadi murid maksimal 100 orang, umur antara 14 sampai 18 tahun yg telah tamat sekolah Melayu pemerintah. Jumlah pengajar pun ditambah terus buat memenuhi kebutuhan. Pada umumnya poly guru ini mengeluh poly anak didik yg belum memahami bahasa Belanda yg dijadikan pengantar, sebagai akibatnya selama empat tahun (1876-1880) 40% murid yang diterima dikeluarkan lantaran tidak bisa mengikuti pelajaran. Dengan demikian sejak tahun 1890 hanya tamatan sekolah dasar Belanda (Europesche Lagere School) yang diterima menjadi siswa. Aturan ini berlaku hingga tahun 1915.

Untuk mendukung pendidikan praktek, diadakan poliklinik buat sakit mata & penyakit lainnya. Semua pasien ditolong tanpa dipungut bayaran. Setahun kemudian disediakan rumah sakit militer pada beberapa tempat buat merawat orang miskin. Waktu itu turut diadakan pedagogi inspeksi wanita pelacur karena pemeriksaan itu adalah galat satu tugas krusial seorang dokter Jawa.

Berkat peran Dr. H.F. Roll, sekolah dokter Jawa mengalami perkembangan signifikan. Kemampuan penerimaan siswa ditambah dari 84  menjadi 150 orang. Berkat bantuan 3 pengusaha dari Deli, P.W. Jansen, J. Nieuhuis, dan H.C. van den Houert yang menyumbang fl. 178.000, sebuah gedung baru di Hospitaalweg (sekarang Jl. Dr. Abdul Rachman Saleh 26) dapat dibangun dan baru resmi digunakan tahun 1902.

Dalam sistem yang baru, Karena murid baru adalah tamatan sekolah Belanda, maka bagian persiapan diperpendek lagi menjadi dua tahun. Ilmu kebidanan dan dokter kehakiman mulai dijadikan menjadi bahan ujian akhir. Direktur sekolah dipisahkan menurut pimpinan labotarium kedokteran, sebagai akibatnya dapat mencurahkan pikiran dan tenaganya kepada pendidikan saja. Pada tahun 1903, kondisi masuk diperketat melalui diadakannya ujian saringan masuk.

Dengan dibukanya sekolah Dokter Jawa kepada semua kandidat siswa dari seluruh Hindia Belanda, maka nama sekolah diubah sebagai School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA). Gelar mereka pun tidak lagi Dokter Jawa melaikan Inlandsch Arts (Dokter Bumiputera). Ia berwenang mempraktikan ilmu kedokteran termasuk kebidanan. Gaji awalnya ditetapkan fl. 150 sebulan, tiap tiga tahun ditambah hingga fl. 250. Mereka wajib bekerja pada dinas pemerintah selama 10 tahun, jika nir beliau beserta orang tua atau walinya wajib mengembalikan biaya pendidikan selama 9 tahun pada pemerintah sebanyak fl. 5800, kecuali jikalau berhenti lantaran sakit badaniah ataupun jiwa. Tidak semua menyambut aturan ini, Akibatnya jumlah siswa baru menurun drastis & tidak mencapai target 30 orang.

Suasana kelas pada gedung usang di Hospitaalweg (Sumber : Gedenkboek STOVIA)

STOVIA menjadi forum pendidikan 9 tahun baru membentuk Inlandsch Arts dalam tahun 1909. Di masa itu, J. Noordhoek menjadi Direktur pengganti H.F. Roll mendesak pembangunan gedung STOVIA yg baru pada samping tempat tinggal sakit besar di Salemba. Pembangunan pula dilakukan buat memenuhi kekurangan dokter yang dialami Hindia Belanda, terutama sehabis dalam tahun 1911 terjadi wabah pes pada beberapa wilayah, salah satunya di Malang.

Sejak tahun ke tahun organisasi STOVIA terus mengalami pembaruan. Praktikum & alat pendukungnya diperbanyak. Jumlah pengajar seorang ahli & pembantunya ditingkatkan terus, seraya dibebaskan dari tugas kemiliteran. Gelar Inlandsch Arts diubah menjadi Indisch Arts (Dokter Hindia). Lama pendidikan pun ditingkatkan sebagai 10 tahun lamanya. Di Surabaya, sekolah dokter kedua dibangun menggunakan nama Nederlands Indische Artsen School (N.I.A.S.). Sekolah ini memiliki sistem yg sama menggunakan STOVIA.

Akhir tahun 1919 Rumah Sakit yg baru selesai dibangun, namanya Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting, di bawah pimpinan Dr. Hulskoff. Rumah sakit ini digunakan sebagai loka praktik murid STOVIA. Pada tanggal lima Juli 1920 seluruh pendidikan dipindahkan ke Salemba 6, satu bangunan yang sangat modern waktu itu. Tiap mata pelajaran memiliki ruangan kuliah dan kerja tersendiri yg cukup luas. Pada tahun 1925 Gedung STOVIA yang usang tidak lagi dimanfaatkan buat kegiatan pembelajaran Sekolah Kedokteran Bumiputera tetapi sebagai pendidikan buat MULO (Setingkat SMP) dan AMS (setingkat Sekolah Menengah Atas) & Sekolah Asisten Apoteker.

Selama tahun 1923-1924 Indisch Arts yang pertama lulus merampungkan pendidikan 10 tahun. Selama itu anak yg baru masuk pada bagian persiapan tidak lagi diwajibkan mengikuti kontrak kerja setelah lulus kepada pemerintah. Buat mereka yg kurang sanggup akan disediakan beasiswa. Sistem kontrak hanya dipertahankan untuk mereka di bagian kedokteran. Itupun sanggup dilepaskan setiap saat berasal lulusan mampu mengembalikan porto yg dimuntahkan buatnya, ditambah bunga yang wajar.

***

Sebagai lanjutan pertumbuhan pendidikan dokter, Pemerintah Hindia Belanda sudah mempertimbangkan pendirian Perguruan Tinggi kedokteran (Geneeskundige Hogeschool). Dibentuklah panitia yang akan mengusut soal ini. Tapi karena periode sekolah tinggi tadi adalah episode tersendiri & nir dimuat dalam buku Gedenkboek STOVIA, lebih baik nir kubahas dulu buat saat ini.

Demikian sepotong sejarah Pendidikan Dokter dalam 75 tahun pertama pendiriannya. Aku konfiden masih poly keterangan yg nir kutulis pada sini, semoga nanti selesainya kukunjungi Museumnya bisa kubagi lebih banyak mengenai sejarahnya. Doakan saja supaya saya bisa cepat mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional ya?

Pemberkatan peralatan operasi oleh pemuka agama (Sumber : Gedenkboek STOVIA)

Gedung medis di Salemba (Sumber : Gedenkboek STOVIA)

Rancangan gedung STOVIA oleh Van Hoytema (Sumber : Gedenkboek STOVIA)

Belajar anatomi (Sumber : Gedenkboek STOVIA)

Tulisan oleh Santi J. N.

Aku bukan seorang penulis, malahan boleh dibilang aku adalah seorang penulis yang buruk. Aku pembaca yang lapar, namun terlalu “lumpuh” untuk menulis. Maafkan segala keterbatasanku dalam menumpahkan pikiran  ke bentuk tulisan.

Aku bukan  sastrawan  dan bukan pula  sejarawan. Semua posting dalam blog ini tidak lain hanyalah sekadar upayaku untuk menunaikan tanggung jawab sebagai seorang pembaca buku yang baik. Semoga semua tulisan bisa menjadi tambahan informasi untuk teman-teman sesama penggemar buku atau sejarah. Ini adalah penebusan dosaku, semoga aku diberi kekuatan oleh Tuhan untuk tetap bisa berbagi.

Dapatkan tulisan menarik tentang sejarah di Blog Santi J. N. di www.santijehannanda.com

Read More

Terbentuknya Jaringan Nusantara Melalui Perdagangan

Kapal Dagang Belanda di Teluk Table di dermaga Tanjung Koloni di Tanjung Harapan, 1762. Foto: Iziko William Fehr Collection

Harian Sejarah -Pusat-pusat integrasi Nusantara berlangsung melalui penguasaan laut. Pusat-pusat integrasi itu selanjutnya ditentukan oleh keahlian dan kepedulian terhadap laut, sehingga terjadi perkembangan baru, setidaknya dalam dua hal, yaitu

• Pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi-lokasi strategis di pinggir pantai, dan
• Kemampuan mengendalikan (kontrol) politik dan militer para penguasa tradisional (raja-raja) dalam menguasai jalur utama dan pusat-pusat perdagangan di Nusantara.

Jadi, prasyarat buat bisa menguasai jalur dan sentra perdagangan ditentukan oleh 2 hal penting yaitu perhatian atau cara pandang, dan kemampuan menguasai samudera .

Jalur-jalur perdagangan yang berkembang di Nusantara sangat ditentukan oleh kepentingan ekonomi pada saat itu dan  perkembangan rute perdagangan dalam setiap masa yang berbeda-beda. Jika pada masa praaksara hegemoni budaya dominan datang dari pendukung budaya Austronesia di Asia Tenggara Daratan, maka pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara terdapat dua kekuatan peradaban besar, yaitu Cina di utara dan India di bagian barat daya. Keduanya merupakan dua kekuatan super power pada masanya dan mempunyai pengaruh amat besar terhadap penduduk di Kepulauan Indonesia.

Bagaimanapun, peralihan rute perdagangan global ini sudah membawa berkah tersendiri bagi rakyat dan suku bangsa di Nusantara. Mereka secara eksklusif terintegrasi ke pada jaringan perdagangan dunia pada masa itu. Selat Malaka menjadi penting sebagai pintu gerbang yg menghubungkan antara pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India.

Pada masa itu, Selat Malaka merupakan jalur penting pada pelayaran & perdagangan bagi pedagang yg melintasi bandar-bandar penting pada kurang lebih Samudra Indonesia & Teluk Persia. Selat itu adalah jalan bahari yg menghubungkan Arab & India pada sebelah barat bahari Nusantara, & dengan Cina di sebelah timur laut Nusantara.

Jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama ?Jalur sutra?. Penamaan ini digunakan semenjak abad ke-1 M sampai abad ke-16 M, dengan komoditas kain sutera yg dibawa menurut Cina untuk diperdagangkan di daerah lain. Ramainya rute pelayaran ini mendorong timbulnya bandar-bandar penting pada kurang lebih jalur, antara lain Samudra Pasai, Malaka, & Kota Cina (Sumatra Utara kini ).

Pelayaran dan Perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Foto: Taufik Abdullah dan A.B Lapian (2012)

Kehidupan penduduk pada sepanjang Selat Malaka sebagai lebih sejahtera oleh proses integrasi perdagangan dunia yang melalui jalur bahari tadi. Mereka sebagai lebih terbuka secara sosial ekonomi buat menjalin interaksi niaga menggunakan pedagang-pedagang asing yg melewati jalur itu.

Di samping itu, rakyat setempat juga semakin terbuka oleh impak-dampak budaya luar. Kebudayaan India & Cina saat itu kentara sangat berpengaruh terhadap rakyat di kurang lebih Selat Malaka. Bahkan sampai ketika ini imbas budaya terutama India masih bisa kita jumpai dalam rakyat kurang lebih Selat Malaka.

Selama masa Hindu-Buddha pada samping kian terbukanya jalur niaga Selat Malaka dengan perdagangan global internasional, jaringan perdagangan & budaya antarbangsa & penduduk di Kepulauan Indonesia pula berkembang pesat terutama karena terhubung sang jaringan Laut Jawa hingga Kepulauan Maluku.

Rempah-Rempah. Foto: Pinterest

Mereka secara tidak langsung juga terintegrasikan dengan jaringan ekonomi dunia yang berpusat di sekitar Selat Malaka, dan sebagian di pantai barat Sumatra seperti Barus. Komoditas penting yang menjadi barang perdagangan pada saat itu adalah rempah-rempah, seperti kayu manis, cengkih, dan pala.

Pertumbuhan jaringan dagang internasional dan antarpulau telah melahirkan kekuatan politik baru di Nusantara. Peta politik di Jawa dan Sumatra abad ke-7, seperti ditunjukkan oleh D.G.E. Hall, bersumber dari catatan pengunjung Cina yang datang ke Sumatra. Dua negara di Sumatra disebutkan, Mo-lo-yeu (Melayu) di pantai timur, tepatnya di Jambi sekarang di muara Sungai Batanghari. Agak ke selatan dari itu terdapat Che-li-fo-che, pengucapan cara Cina untuk kata bahasa sanskerta, Sriwijaya.

Di Jawa terdapat 3 kerajaan primer, yaitu di ujung barat Jawa, terdapat Tarumanegara, menggunakan rajanya yg terkemuka Purnawarman, di Jawa bagian tengah terdapat Ho-ling (Kalingga), dan di Jawa bagian timur ada Singhasari dan Majapahit.

Selama periode Hindhu-Buddha, kekuatan akbar Nusantara yang memiliki kekuatan integrasi secara politik, sejauh ini dihubungkan menggunakan kebesaran Kerajaan Sriwijaya, Singhasari, dan Majapahit. Kekuatan integrasi secara politik di sini maksudnya merupakan kemampuan kerajaan-kerajaan tradisional tersebut pada menguasai wilayah-wilayah yang luas di Nusantara di bawah kontrol politik secara longgar & menempatkan daerah kekuasaannya itu menjadi kesatuan-kesatuan politik di bawah pengawasan dari kerajaan-kerajaan tadi. Dengan demikian pengintegrasian antarpulau secara lambat laun mulai terbentuk.

Kerajaan utama yang disebutkan di atas berkembang pada periode yang bhineka. Kekuasaan mereka bisa mengontrol sejumlah daerah Nusantara melalui aneka macam bentuk media. Selain dengan kekuatan dagang, politik, juga kekuatan budayanya, termasuk bahasa.

Interelasi antara aspek-aspek kekuatan tersebut yg membuat mereka berhasil mengintegrasikan Nusantara dalam pelukan kekuasaannya. Kerajaan-kerajaan tadi berkembang sebagai kerajaan besar yg sebagai representasi sentra-pusat kekuasaan yg bertenaga dan mengontrol kerajaan-kerajaan yang lebih mini pada Nusantara.

Hubungan sentra & daerah hanya bisa berlangsung pada bentuk hubungan hak dan kewajiban yg saling menguntungkan (mutual benefit). Keuntungan yg diperoleh dari sentra kekuasaan diantaranya, berupa pengakuan simbolik misalnya kesetiaan & pembayaran upeti berupa barang-barang yg dipakai buat kepentingan kerajaan, serta barang-barang yg dapat diperdagangkan pada jaringan perdagangan internasional.

Sebaliknya kerajaan-kerajaan mini memperoleh proteksi & rasa kondusif, sekaligus kebanggaan atas hubungan tadi. Jika sentra kekuasaan sudah tidak memiliki kemampuan pada mengontrol dan melindungi wilayah bawahannya, maka sering terjadi pembangkangan & semenjak itu kerajaan akbar terancam disintegrasi.

Kerajaan-kerajaan mini lalu melepaskan diri berdasarkan ikatan politik menggunakan kerajaan-kerajaan besar lama dan beralih loyalitasnya menggunakan kerajaan lain yg mempunyai kemampuan mengontrol & lebih sanggup melindungi kepentingan mereka.

Sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha ditandai oleh proses integrasi dan disintegrasi semacam itu. Namun secara holistik proses integrasi yang lambat laun itu kian mantap dan kuat, sebagai akibatnya kian mengukuhkan Nusantara sebagai negeri kepulauan yang dipersatukan oleh kekuatan politik dan perdagangan.

Rujukan:

Taufik Abdullah & A.B Lapian (ed). 2012. Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Departemen Pariwisata RI. 2011. Pameran Sejarah-Budaya Asia Tenggara: Sriwijaya, sebuah Kejayaan masa kemudian pada Asia Tenggara, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah & Purbakala, Direktorat Tinggalan Purbakala.

Kartodirdjo,Sartono dkk, 2012, 700 Tahun Majapahit suatu Bunga Rampai, Dinas Pariwisata Daerah propinsi Daerah Jawa Timur.

Read More

Pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia

Bendera Republik Bataaf (Batavian Republic) yang berkibar di Eropa ketika Belanda diduduki oleh Inggris. Sumber: NationStates Forums

Harian Sejarah -Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan).

Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan menggunakan harapan itu dalam athun baru 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian menurut Perancis yg dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf merupakan Louis Napoleon saudara menurut Napoleon Bonaparte.

(Baca pula: Kehidupan Napoleon Bonaparte)

Sementara itu pada pengasingan, Raja Willem V sang pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yg populer dengan ?Surat-surat Kew?. Isi perintah itu adalah supaya para penguasa pada negeri jajahan Belanda menyerahkan daerahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis.

Dengan ?Surat-surat Kew? Itu pihak Inggris bertindak cepat menggunakan merogoh alih beberapa daerah pada Hindia seperti Padang dalam tahun 1795, lalu menguasai Ambon & Banda tahun 1796. Inggris jua memperkuat armadanya buat melakukan blokade terhadap Batavia.

Sudah barang tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf juga nir ingin ketinggalan buat segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC pada Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini adalah vassal berdasarkan Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf buat mengatur pemerintahan pada Hindia masih pula terpengaruh sang Perancis.

(Baca jua: Penjelasan Lengkap Revolusi Perancis)

Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu merupakan memerangi Inggris. Oleh karena itu, buat mempertahankan Kepulauan Nusantara menurut agresi Inggris diperlukan pemimpin yang bertenaga. Ditunjuklah seseorang belia dari kaum patriot buat memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh belia yang revolusioner.

(Baca pula:Persentuhan Awal Perancis dengan Nusantara)

Pemerintahan Herman Williem Daendels (1808-1811)

Herman Willem Daendles. Sumber: Rijksmuseum Amsterdam

H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah pada Nusantara dalam tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar nir dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk sang Pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan jua memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi pada Nusantara khususnya di tanah Jawa.

Daendels merupakan kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di pada aneka macam pidatonya, Daendels nir lupa mengutip slogan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan & persaudaraan di lingkungan rakyat Hindia.

Oleh karena itu, dia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih bergerak maju & produktif buat kepentingan negeri induk (Republik Bataaf). Langkah ini juga buat mencegah penyalahgunaan kekuasaan & sekaligus membatasi hak-hak para bupati yg terkait dengan penguasaan atas tanah & penggunaan energi masyarakat.

Dalam rangka mengemban tugas menjadi gubernur jenderal & memenuhi pesan berdasarkan pemerintah induk, Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, & sosial ekonomi.

Bidang pertahanan & keamanan

Garis Merah menunjukan jalur Jalan Raya Pos berdasarkan ujung barat ke ujung timur Jawa. Sumber: Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia, 1994.

Memenuhi tugas mempertahankan Jawa berdasarkan serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah:

1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru
2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil
3. Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang.
4. Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels.

Pelaksanaan program pembangunan pada bidang pertahanan dan keamanan tadi sudah merubah citra Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal menjadi tokoh muda yang demokratis yg dijiwai panji-panji Revolusi Perancis dengan semboyannya: liberte, egalite & fraternite. Ia berubah menjadi diktator.

Daendels juga mengerahkan warga buat kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka masyarakat yang sudah jatuh miskin sebagai semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan pada Ujungkulon, karena lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai & penuh menggunakan sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu, masuk akal jika lalu poly masyarakat Hindia yg jatuh sakit bahkan tidak sedikit yg mangkat .

Bidang pemerintahan

Daendels juga melakukan banyak sekali perubahan pada bidang pemerintahan. Ia poly melakukan campur tangan dan perubahan dalam rapikan cara & adat tata cara pada pada kerajaan-kerajaan pada Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC datang berkunjung ke istana Kasunanan Surakarta ataupun Kasultanan Yogyakarta terdapat rapikan cara eksklusif, misalnya harus memberi hormat pada raja, tidak boleh menggunakan payung emas, lalu membuka topi & wajib duduk di kursi yg lebih rendah dari dampar (kursi singgasana raja), Daendels nir mau menjalani seremoni yg seperti itu.

Ia wajib pakai payung emas, duduk pada kursi sama tinggi menggunakan raja, dan nir perlu membuka topi. Sunan Pakubuwana IV menurut Kasunanan Surakarta terpaksa mendapat, tetapi Sultan Hamengkubuwana II menolaknya.

Penolakan Hamengkubuwana II terhadap kebijakan Daendels menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Untuk memperkuat kedudukannya pada Jawa, Daendels berhasil menghipnotis Mangkunegara II buat menciptakan pasukan ?Legiun Mangkunegara? Menggunakan kekuatan 1.150 orang prajurit.

Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi perang. Dengan kekuatan yang ia miliki, Daendels semakin congkak dan berani. Daendels mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, misalnya saat terjadi pergantian raja.

Melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenengan Daendels, Raden Rangga terdorong untuk melancarkan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Raden Rangga merupakan kepala pemerintahan mancanegara di bawah Kasultanan Yogyakarta. Oleh karenanya, Sultan Hamengkubuwana II mendukung adanya perlawanan yg dilancarkan Raden Rangga. Namun perlawanan Raden Rangga ini segera bisa ditumpas & Raden Rangga sendiri terbunuh.

Setelah berhasil mematahkan perlawanan Raden Rangga, Daendels lalu memberikan ultimatum pada Sultan Hamengkubuwana II supaya menyetujui pengangkatan kembali Danureja II sebagai patih dan Sultan wajib menanggung kerugian perang dampak perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwana II menolak ultimatum itu.

Akibatnya, dalam Desember 1810 Daendels menuju Yogyakarta dengan membawa 3.200 orang serdadu. Dengan kekuatan ini Daendels berhasil memaksa Hamengkubuwana II buat turun tahta & menyerahkan kekuasaannya pada puteranya sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Hamengkubuwana III ini tak jarang dianggap Sultan Raja & Hamengkubuwana II yg masih diizinkan tinggal pada lingkungan istana acapkali diklaim Sultan Sepuh.

Di samping hal-hal di atas, Daendels jua melakukan beberapa tindakan yg dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud merupakan menjadi berikut:

1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.
2. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.
4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

Bidang peradilan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan & mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels jua melakukan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan aneka macam peraturan.

1. Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

Bidang sosial ekonomi

Daendels pula diberi tugas buat memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk porto perang. Oleh karena itu, Daendels melakukan banyak sekali tindakan yang dapat mendatangkan laba bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu contohnya:

1. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon,
2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia,
4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.

Pemerintahan Janssen (1811)

Jan Willem Janssens. Sumber: Rijksmuseum Amsterdam

Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pergi ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan (Afrika Selatan) tahun 1802-1806.

Pada tahun 1806 itu Janssen terusir berdasarkan Tanjung Harapan lantaran daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pulang ke Jawa & akhirnya menggantikan Daendels dalam tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang sudah ditinggalkan Daendels.

Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang.

Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris pada bawah komando Raffles telah timbul di perairan kurang lebih Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris.

Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung menggunakan Legiun Mangkunegara & prajurit-prajurit dari Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi pasukan Inggris lebih bertenaga sebagai akibatnya berhasil memukul mundur Janssen bersama pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang dalam lepas 18 September 1811.

Rujukan:

Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern (1200-2004). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Berlian, Samsudin. 2008. Nusantara: Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Kartodirdjo, Sartono. 1990. Pengatar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme,  Jilid 2, Jakarta: Gramedia.

Read More