Pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia

Bendera Republik Bataaf (Batavian Republic) yang berkibar di Eropa ketika Belanda diduduki oleh Inggris. Sumber: NationStates Forums

Harian Sejarah -Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan).

Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan menggunakan harapan itu dalam athun baru 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian menurut Perancis yg dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf merupakan Louis Napoleon saudara menurut Napoleon Bonaparte.

(Baca pula: Kehidupan Napoleon Bonaparte)

Sementara itu pada pengasingan, Raja Willem V sang pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yg populer dengan ?Surat-surat Kew?. Isi perintah itu adalah supaya para penguasa pada negeri jajahan Belanda menyerahkan daerahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis.

Dengan ?Surat-surat Kew? Itu pihak Inggris bertindak cepat menggunakan merogoh alih beberapa daerah pada Hindia seperti Padang dalam tahun 1795, lalu menguasai Ambon & Banda tahun 1796. Inggris jua memperkuat armadanya buat melakukan blokade terhadap Batavia.

Sudah barang tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf juga nir ingin ketinggalan buat segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC pada Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini adalah vassal berdasarkan Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf buat mengatur pemerintahan pada Hindia masih pula terpengaruh sang Perancis.

(Baca jua: Penjelasan Lengkap Revolusi Perancis)

Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu merupakan memerangi Inggris. Oleh karena itu, buat mempertahankan Kepulauan Nusantara menurut agresi Inggris diperlukan pemimpin yang bertenaga. Ditunjuklah seseorang belia dari kaum patriot buat memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh belia yang revolusioner.

(Baca pula:Persentuhan Awal Perancis dengan Nusantara)

Pemerintahan Herman Williem Daendels (1808-1811)

Herman Willem Daendles. Sumber: Rijksmuseum Amsterdam

H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah pada Nusantara dalam tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar nir dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk sang Pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan jua memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi pada Nusantara khususnya di tanah Jawa.

Daendels merupakan kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di pada aneka macam pidatonya, Daendels nir lupa mengutip slogan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan & persaudaraan di lingkungan rakyat Hindia.

Oleh karena itu, dia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih bergerak maju & produktif buat kepentingan negeri induk (Republik Bataaf). Langkah ini juga buat mencegah penyalahgunaan kekuasaan & sekaligus membatasi hak-hak para bupati yg terkait dengan penguasaan atas tanah & penggunaan energi masyarakat.

Dalam rangka mengemban tugas menjadi gubernur jenderal & memenuhi pesan berdasarkan pemerintah induk, Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, & sosial ekonomi.

Bidang pertahanan & keamanan

Garis Merah menunjukan jalur Jalan Raya Pos berdasarkan ujung barat ke ujung timur Jawa. Sumber: Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia, 1994.

Memenuhi tugas mempertahankan Jawa berdasarkan serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah:

1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru
2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil
3. Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang.
4. Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels.

Pelaksanaan program pembangunan pada bidang pertahanan dan keamanan tadi sudah merubah citra Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal menjadi tokoh muda yang demokratis yg dijiwai panji-panji Revolusi Perancis dengan semboyannya: liberte, egalite & fraternite. Ia berubah menjadi diktator.

Daendels juga mengerahkan warga buat kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka masyarakat yang sudah jatuh miskin sebagai semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan pada Ujungkulon, karena lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai & penuh menggunakan sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu, masuk akal jika lalu poly masyarakat Hindia yg jatuh sakit bahkan tidak sedikit yg mangkat .

Bidang pemerintahan

Daendels juga melakukan banyak sekali perubahan pada bidang pemerintahan. Ia poly melakukan campur tangan dan perubahan dalam rapikan cara & adat tata cara pada pada kerajaan-kerajaan pada Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC datang berkunjung ke istana Kasunanan Surakarta ataupun Kasultanan Yogyakarta terdapat rapikan cara eksklusif, misalnya harus memberi hormat pada raja, tidak boleh menggunakan payung emas, lalu membuka topi & wajib duduk di kursi yg lebih rendah dari dampar (kursi singgasana raja), Daendels nir mau menjalani seremoni yg seperti itu.

Ia wajib pakai payung emas, duduk pada kursi sama tinggi menggunakan raja, dan nir perlu membuka topi. Sunan Pakubuwana IV menurut Kasunanan Surakarta terpaksa mendapat, tetapi Sultan Hamengkubuwana II menolaknya.

Penolakan Hamengkubuwana II terhadap kebijakan Daendels menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Untuk memperkuat kedudukannya pada Jawa, Daendels berhasil menghipnotis Mangkunegara II buat menciptakan pasukan ?Legiun Mangkunegara? Menggunakan kekuatan 1.150 orang prajurit.

Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi perang. Dengan kekuatan yang ia miliki, Daendels semakin congkak dan berani. Daendels mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, misalnya saat terjadi pergantian raja.

Melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenengan Daendels, Raden Rangga terdorong untuk melancarkan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Raden Rangga merupakan kepala pemerintahan mancanegara di bawah Kasultanan Yogyakarta. Oleh karenanya, Sultan Hamengkubuwana II mendukung adanya perlawanan yg dilancarkan Raden Rangga. Namun perlawanan Raden Rangga ini segera bisa ditumpas & Raden Rangga sendiri terbunuh.

Setelah berhasil mematahkan perlawanan Raden Rangga, Daendels lalu memberikan ultimatum pada Sultan Hamengkubuwana II supaya menyetujui pengangkatan kembali Danureja II sebagai patih dan Sultan wajib menanggung kerugian perang dampak perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwana II menolak ultimatum itu.

Akibatnya, dalam Desember 1810 Daendels menuju Yogyakarta dengan membawa 3.200 orang serdadu. Dengan kekuatan ini Daendels berhasil memaksa Hamengkubuwana II buat turun tahta & menyerahkan kekuasaannya pada puteranya sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Hamengkubuwana III ini tak jarang dianggap Sultan Raja & Hamengkubuwana II yg masih diizinkan tinggal pada lingkungan istana acapkali diklaim Sultan Sepuh.

Di samping hal-hal di atas, Daendels jua melakukan beberapa tindakan yg dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud merupakan menjadi berikut:

1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.
2. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.
4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

Bidang peradilan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan & mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels jua melakukan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan aneka macam peraturan.

1. Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

Bidang sosial ekonomi

Daendels pula diberi tugas buat memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk porto perang. Oleh karena itu, Daendels melakukan banyak sekali tindakan yang dapat mendatangkan laba bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu contohnya:

1. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon,
2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia,
4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.

Pemerintahan Janssen (1811)

Jan Willem Janssens. Sumber: Rijksmuseum Amsterdam

Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pergi ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan (Afrika Selatan) tahun 1802-1806.

Pada tahun 1806 itu Janssen terusir berdasarkan Tanjung Harapan lantaran daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pulang ke Jawa & akhirnya menggantikan Daendels dalam tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang sudah ditinggalkan Daendels.

Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang.

Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris pada bawah komando Raffles telah timbul di perairan kurang lebih Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris.

Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung menggunakan Legiun Mangkunegara & prajurit-prajurit dari Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi pasukan Inggris lebih bertenaga sebagai akibatnya berhasil memukul mundur Janssen bersama pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang dalam lepas 18 September 1811.

Rujukan:

Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern (1200-2004). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Berlian, Samsudin. 2008. Nusantara: Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Kartodirdjo, Sartono. 1990. Pengatar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme,  Jilid 2, Jakarta: Gramedia.