Kiprah Ali Sadikin Membangun Jakarta (1966-1977)

Profil Ali Sadikin

Harian Sejarah  -Letnan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dilahirkan di Sumedang, Jawa Barat pada 7 Juli 1926. Merupakan putra dari pasangan Bangsawan Sunda, Raden Sadikin dan Itjih Soekarsih Sadikin. Terkenal Sebagai Mantan Gubernur DKI Jakarta yang ke-9, diduetkan dengan Raden H. Atje Wiriadinata, menjabat dua periode antara tahun 1966-1977.

Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta Raya, dia mengawali karier dibidang militer menggunakan pangkat terakhir Letnan Jenderal KKO-AL ( Korps Komando Angkatan Laut). Ali Sadikin jua pernah menjabat menjadi Menteri Perhubungan Laut Indonesia dan Menteri Koordinator Kompartemen Kemaritiman Indonesia dalam Kabinet Trikora dan Trikora yg disempurnaan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno kurun saat 13 November 1963 ? 28 Maret 1966 & 27 Agustus 1964 ? 28 Maret 1966.

Kemudian sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) antara tahun 1977-1981. Ali Sadikin memiliki istri yang beprofesi sebagai dokter gigi yaitu Nani Sadikin. Setelah Nani Sadikin Wafat pada 1986. Ali Sadikin menikah lagi dengan wanita bernama Linda Mangan. Dari perkawinannya dengan Nani Sadikin, Ali Sadikin dikaruniai lima orang putra, antara lain Yasser Umarsyah Sadikin, Irmawan Hernadi Putra, Boy Sadikin, Edi Trisnadi Putra, dan  Benyamin Irwansyah Putra. Ali Sadikin Meninggal pada 20 Mei 2008 di Singapura pada usia 80 tahun.  Setelah bertahun-tahun mengidap penyakit ginjal.

Karir

• Deputi Kepala Staf Angkatan Laut Kabinet Kerja  (1959-1963)
• Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja (1963-1966)
• Menko Kemaritiman Kompartemen Kabinent Dwikora dan Dwikora yang disempurnakan (1964-1966)
• Gubernur DKI Jakarta (1966-1977)1
• Ketua Umum PSSI (1977-1981)

Penghargaan

• Bintang Mahaputra Adipradana berdasarkan Presiden Megawati Soekarnoputri (2003)

Pengangkatan Sebagai Gubernur

Foto: Pinterest

Ali Sadikin dilantik secara langsung oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Kamis, 28 April 1966 pukul 10.00 pada Istana Negara. Ali Sadikin mengenakan pakaian resmi sebagai Mayor Jendral KKO. Hal ini sebagai catatan sejarah bahwa Ali Sadikin adalah gubernur Jakarta yg pertama kali dilantik secara langsung oleh presiden di Istana Negara. Pelantikan Ali Sadikin tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1966. Dalam keputusan tersebut, Ali Sadikin yang pula adalah anggota staf Waperdam Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan ditinjau cakap dan memenuhi kondisi-kondisi sebagai Gubernur DKI Jakarta

Dalam buku Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977 karya Ramadhan K.H, ia mengatakan bahwa masyarakat menyebut Bang Ali sebagai gubernur Jakarta terbaik sepanjang sejarah. Dia yang dijadikan idola bagi oleh warga mengharapkan gubernur-gubernur atau calon-calon gubernur Jakarta selanjutnya. Kemudian ia memaparkan dalam bukunya bagaimana Presiden Soekarno memilih Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta Raya pada waktu itu.

"Ada, ada yang ditakuti dari Ali Sadikin itu. Apa? Ali Sadikin itu orang yang keras. Dalam bahasa Belanda ada yang menyebutnya, een koppige vent, koppig. Saya kira dalam hal mengurus Kota Jakarta Raya ini baik juga een beetje koppigheid (sedikit keras kepala)," kata Sukarno.

Soekarno menambahkan, "Apalagi ndoro dan ndoro ayu sudah tahu, tidak boleh membuang sampah semau-maunya di pinggir jalan, tapi ndoro dan ndoro ayu toh menaruh sampah di pinggir jalan. Nah, itu perlu dihadapi oleh orang yang sedikit keras, yang sedikit koppig."

Tapi, insya Allah, doe je best (berusahalah dengan sebaik-baiknya), agar supaya engkau dalam memegang kegubernuran Jakarta Raya ini benar-benar, juga sekian tahun lagi masih orang mengingat, dit heeft Ali Sadikin gedaan, inilah perbuatan Ali Sadikin. Inilah yang dilakukan oleh Ali Sadikin," kata Sukarno.

Nama besar Ali Sadikin tak lepas daripada peran Presiden Soekarno. Ali Sadikin tidak pernah mendapat stigma apa pun sebelum Presiden Soekarno menunjuk dan melantiknya pada 1966 silam. Satu-satunya yang dikenal dari Guburnur DKI Jakarta ini adalah sifatnya yang koppig atau keras kepala, itulah yang menyebabkan pula ia mendapat julukan dari Pemerintahan Soeharto sebagai ‘pembangkang’ sebagai salah satu tokoh dari petisi 50, dan pula dikenal oleh masyarakat Jakarta dengan sebutan “bang ali” sebagai bentuk gambaran keakraban antara gubernur dengan warganya ini.

Awal Pemerintahan

Upacara Apel di Pimpin Ali Sadikin.Foto:keepo

Saat pertama kali memulai pemerintahannya di tahun 1966. Gubernur Ali Sadikin dihadapkan dalam beberapa keadaan yg cukup sulit : inflasi yg mencapai 600% dan aturan DKI Jakarta yg hanya tersedia kurang lebih 66 juta yang akan terbagi buat menjalankan pemerintahan atas 3 wilayah Jakarta dalam waktu itu : Jakarta Utara, Jakarta Tengah, & Jakarta Selatan. Dibawahnya masih ada 24.700 pegawai yg dalam saat itu upahnya dinilai relatif rendah oleh Ali Sadikin.

Dia memikirkan bagaimana cara mengatur kehidupan 3 juta enam puluh ribu penduduk pada awal kepemimpinannya (1966-1977) yang akan terus berkembang akibat arus urbanisasi yang menaikkan jumlah penduduk kurang lebih seratus ribu orang per tahun, padahal pemerintah kolonial Hindia Belanda pada ketika itu hanya menyiapkan Batavia (sekarang Jakarta) hanya buat kapasitas enam ratus ribu hingga delapan ratus ribu jiwa.

Bukan hanya kasus penduduk secara makro yang ia lihat. Lebih khusus Ali Sadikin berpikir bagaimana dia mampu mengatur bayi yg lahir, sampai orang yang mangkat ; menurut makan, loka tinggal, pekerjaan, sampai pemakaman mereka.

Masyarakat ibukota dalam masa awal pemerintahan Ali Sadikin yg pula terimbas berdasarkan krisis ekonomi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Mendapatkan dampak dalam semua bidang, diantaranya: krisis lapangan pekerjaan, krisis wahana pendidikan, krisis infrastruktur, krisis angkutan, krisis jaringan telepon, krisis usaha, & pelbagai krisis lainnya.

Hal tersebut wajib dihadapi dengan dana yg sanggup dibilang sangat kurang buat membiayai pembangunan sebuah ibukota Republik Indonesia, yang diperlukan sebagai sentra kebudayaan bangsa ini.

Pelaksanaan Pemerintahan Dan Strategi Mencari Uang

Blusukan Ali Sadikin (KOMPAS/IGN SUNITO)

Dalam melaksanakan pembangunan Jakarta. Ali Sadikin memproyeksikan perubahan anggaran belanja daerah dalam tahun berikutnya menjadi Rp266 juta berdasarkan tahun semula yaitu Rp66 juta. Anggaan tadi akan digunakan untuk pembangunan, revitalisasi, dan pemeliharaan infrastrukut yang dinilai olehhnya ?Semrawut.?

Dalam memilih aturan itu, Pemerintah Daerah dari pada jumlah pendapatan yg diterima, serta berlandaskan dalam Penetepan Presiden No.26 Tahun 1965 yang menetapkan anggaran belanda daerah disusun secara berimbbang(balanced budget). Dalam menghadapi tantangan demikian, Ali Sadikin menyadari bahwa diperlurkannya asal pendanaan yang wajib digali selain memanfaatkan penerimaan pajak, retribusi & pendapatan daerah yg bersumber menurut subsidi pemerintah pusat. Nilainya dirasa belum mencukupi buat memulai sebuah pembangunan yang beliau rancang menjadi ?Metropolitan.?

Sebelum mengambil kebijakan bagaimana cara mencari pendanaan yg harus dibutuhkan. Terlebih dahulu Ali Sadikin mereformasi sistem keuangan daerah menggunakan penataan sistem perpajakan, administrasi dimodernisasi menggunakan komputerisasi, & soal kedisiplinan pegawai disosialisasikan & diterapkan secara mantap. Menurut Ali Sadikin pada Gita Jaya (1977), cara-cara buat menaikkan pendapatan daerah ditempuh menggunakan jalan intensifikasi penggalian sumber-sumber baru sinkron menggunakan hak-hak swatantra wilayah.

Ali Sadikin memeriksa dengan seksama ketentuan yg berlaku untuk memobilisir dana-dana yang terdapat pada wilayah sinkron menggunakan wewenang yang ada. Pada hakekatnya, asal pendapatan bagi daerah dapat dibagi-bagi sebagai 2 grup penerimaan, yaitu penerimaan-penerimaan yang dari dari pemerintah sentra dan penerimaan pemerintah wilayah sendiri.

Penerimaan dari pusat mencakup subsidi penerimaan keuangan antara pusat dan daerah; iuran pembangunan wilayah (IPEDA); bantuan-batuan acara pembangunan (Proyek Inpres); penerimaan-penerimaan lain dari negara. Sedangkan penerimaan dari wilayah sendiri mencakup pajak daerah,yaitu pajak-pajak yang menurut wewenang yg diberikan oleh perundang-undangan yg berlaku diadakan & dipungut sang pemerintah daerah sebagaimana yang dipengaruhi dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 lepas 22 Mei 1957, mengenai peraturan generik pajak wilayah

Pemerntah Jakarta pada saat itu pontang panting mencari uang. Penerimaan pajak tidak berjalan dengan semestinya disebabkan oleh pengemplangan pajak oleh wajib pajak, serta aparatur perpajakan yang kinerjanya cukup buruk. Pemerintah Jakarta pada saat itu mengedepankan kosep enterprenerurship yang menganalogikan sebagai sebuah perusahaan.

Pemegang saham merupakan masyarakat, direksinya merupakan gubernur, dan pengawas serta komisarisnya merupakan DPRD, jadi bila orang-orang itu nir membayarkan pajak maka: ? No tax, no service. Because service is money, money is tax!?, kata Ali Sadikin pada saat itu. Ali Sadikin pun beranggapan menjadi eksekutif harus berdampingan buat bekerja beserta dengan eksekutif. Untuk itu pada masa pemerintahannya dia berusaha menghindari konflik-pertarungan menggunakan DPRD dan menjalin rekanan yang relatif baik.

Menurut Ali Sadikin pada Gita Jaya (1977), usaha penataan pulang perangkat pemerintah kota tadi ditempuh melalui berbagai termin yang terdiri dari:

• Pertama, memperbaiki iklim hubungan kerja antara perangkat eksekutif dengan DPRD. Langkah ini perlu untuk menjamin mewujudkan tanggung jawab bersama antara unsur eksekutif dan DPRD agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan.
• Kedua, perombakan susunan organisasi pemerintahan daerah melalui langkah-langkah penataan kembali susunan perangkat pemerintahan daerah. Dalam hal ini termasuk langkahlangkah ke arah peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelayanan masyatrakat yang dilakukan di luar perangkat pemerintah daerah.
• Ketiga, penggarapan pemerintah daerah. Bagian ini sangat penting, karena seringnya perubahan, pemecahan dan penyatuan berbagai departemen di tingkat pusat telah membawa pengaruh terhadap pembagian tugas di antara dinas-dinas daerah maupun instasi vertikal dan perangkat pemerintah lainnya yang cakupan wilayah kerjanya di daerah.
• Keempat, memberikan kesatuan arah bagi perangkat pemerintah daerah disamping usaha peningkatan kemampuan, juga disusun kerangka kerja yang terencana berdasarkan program. Kelima, memberikan perhatian jaminan atas kepastian hukum para pegawainya, jenjang karier, jenjang kepangkatan, sistem prestasi dan norma-norma kepegawaian yang baik lainnya, perlu ditegakkan. Hal ini penting untuk memungkinkan para pegawai dapat bekerja tenang dan penuh tanggung jawab di bidang pekerjaannya.

Dalam menanggulangi perpajakan di Jakarta. Pemerintah dalam ketika itu mencoba buat memperbaiki sistem perpajakan dengan merapihkan data wajib pajak dengan meminta berita menurut instansi Polantas, Bea Cukai, dan Departemen Keuangan RI.

Semua itu dilakukan buat menindak para pengeplang pajak kendaraan, bea impor, dan pajak penghasilan dalam ketika itu, dan beserta Departemen Keuangan buat menyusun penyesuaian tarif pajak & retribusi, lalu kolaborasi pada sosialisasi perpajakan pada wilayah DKI Jakarta Raya.

Dalam usahan mereformasi dan revitalisasi aparatur pemerintahan, dalam upaya aplikasi dekonsentrasi pemungutan pajak pada unit-unit pelaksana pada setiap wilayah, yg telah dimulai pada tahun 1964. Diadakan pelatihan & pelatihan aparatur pemerintahan melalui program pendidikan & latihan kepegawaian yang ditunjang sang fasilitas dari Departemen Keuangan.

Hasil dari banyak sekali kerjasama yg dilakukan, baik menggunakan Departemen Keuangan ataupun Polantas. Membawa dampak yang cukup baik pada realisasi penerimaan pajak tahun-tahun berikutnya pada kurun ketika 1966-1974. Hal tersebut bisa terjadi akibat dari penurunan jumlah pengemplang pajak, dan pungutan liar yang biasa terjadi pada instansi perpajakan wilayah, dan yg terpenting merupakan kepercayaan dari masyarakat sebagai harus pajak yg merasakankan manfaat menurut pajak yg mereka bayarkan.

Pemerintah menjadikan pajak sebagai komponen utama dalam rehabilitasi pembangunan fisik berupa : jalan raya, sekolah , puskesmas, dan fasilitas budaya. Hal tersebut juga menciptakan iklim usaha yang bagus yang menjadi sumber penerimaan pajak. Jumlah bioskop meningkat  dari 33 buah menjadi 125 buah pada awal tahun 1977. Pertambahan ini disebabakan oleh rehabilitasi bangunan-bangunan yang sebelumnya ada dan pembangunan-pembangunan baru, serta munculnya tempat-tempat hiburan, yang pula ditambah dengan peningkatan jumlah impor kendaraan bermotor yang menjadi pertambahan sumber pajak bagi daerah.

Namun, Ali Sadikin menilai bahwa penerimaan pendapatan daerah yang bersumber menurut pajak dan retribusi tidaklah cukup. Cukup pada arti istilah mengembangkan kota Jakarta yang populer menggunakan sebutan ?Kampung akbar? Ini menjadi sebuah kota "metropolis." Masih banyak fasilitas umum (kesehatan dan pendidikan) yg belum dapat dibangun menyeluruh di semua daerah ibukota negara ini. Untuk membangun jalan-jalan yang mulus, membentuk sekolah-sekolah atau sekadar memperbaikinya, serta pembangunan sarana-sarana kesehatan berupa puskesmas-puskesmas buat ditingkat kecamatan dan kelurahan.

Bahkan berdasarkan Ali Sadikin, pembangunan harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan rohani masyarakat Jakarta, keliru satunya adalah pembangunan saran penunjang kebudayaan dan hiburan. Selain itu pemuda wajib jua dipikirkan dengan pembangunan fasilitas yg bisa bermanfaat bagi pemuda, diantaranya pelajar dan mahasiswa.

Untuk dapat mewujudkan itu seluruh, Ali Sadikin sadar bahwa uang yg diharapkan tidaklah sedikit, menggunakan hanya mengandalkan aturan wilayah yg sekarang tidaklah cukup. Kemudian Ali Sadikin mengambil kebijakan menggali asal pendapatan buat pembangunan kota Jakarta berdasarkan sektor perjudian. Ali Sadikin melegalkan perjudian karena output-hasil menurut pajak judi akan dimanfaatkan sebagai galat satu pendapatan wilayah. Hal itu beliau lakukan atas hasil pengamatannya bahwa berdasarkan pada membiarkan maraknya judi di Jakarta & tidak membuat apa-apa buat Jakarta, lebih baik perjudian dilegalkan & dikenakan pajak yang tinggi.

Selain buat meminimalisir defleksi yg dilakukan sejumlah orang buat melindung perjudian ini, lebih baik pemerintah daerah sendiri yg menaruh proteksi dengan bentuk legalisasi. Dengan demikian pemerintah menerima manfaat berupa aturan yg relatif akbar dari pajak perjudian ini, kurang lebih 40 miiliar rupiah dalam satu tahun.

Dalam mengambil kebijaknnya ini, Ali Sadikin tidak pernah meminta pengarahan dari atasannya, termasuk pada waktu memutuskan untuk melegalisasi perjudian di seluruh wilayah Jakarta, Ali Sadikin mengambil kebijakan sendiri (Prayitno, Harja & Timu, 2004). Menurut Ali Sadikin dalam Irawan dkk (2008), untuk menghindari penyimpangan terhadap kebijakan tersebut, Ali Sadikin melakukan beberapa hal, antara lain dengan membentuk tim pengawas yang mengawasi aspek sosial-politik dan retribusi yang diatur lewat SK Gubernur DKI Jakarta.

Agar kebijakan ini dapat berjalan, maka hal-hal lain yang dilakukan adalah transparansi menyangkut seluruh penerimaan daerah dari pajak judi yang dimasukkan dalam kelompok penerimaan khusus dalam APBD. Dalam hal ini, para anggota DPRD bisa mengontrol ke mana dana hasil perjudian itu dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, sosial mental dan kerohanian, serta infrastruktur.

Salah Satu Club di Kramat Tunggak. Foto: panyileuken)

Selain melegalisasikan perjudian. Salah satu kebijakan Ali Sadikin dalam mencari pemasukan yang besar untuk anggaran pemerintah daerah adalah dengan membangun Komplek Lokalisasi Kramat Tunggak. Kramat Tunggak ini terletak di jalan Kramat Jaya RW 019, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara.

Areal tersebut tepatnya menempati lahan seluas 109.435 m2 Akhirnya tempat tersebut ditetapkan sebagai lokalisasi melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. Ca.7/I/13/1970 tanggal 27 April 1970, tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi/Relokasi Wanita Tuna Susila serta Pembidangan dan Tanggung Jawab, yang ditandatangani oleh Ali Sadikin. Sehingga tempat ini menjadi lokalisasi tempat prostitusi yang sebelumnya tersebar di beberapa tempat, seperti Bina Ria dan Volker, yaitu deretan rel kereta api di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pada awal pembukaan, hanya terdapat 300 orang PSK dan 76 mucikari.

Sebelum mengambil kebijakan membangun Komplek Lokalisasi Kramat Tunggak. Sudah beberapa kali Ali Sadikin mengadakan peninjauan mendadak ke daerah-daerah “pasaran wanita”, ke daerah “pelacuran” yang paling ramai di sepanjang Kramat Raya dan Senen untuk mengumpulkan data yang benar. Pada waktu itu, pemberantasan pelacuran memang masalah yang sangat sulit. Pekerjaan itu sudah menjadi mata pencaharian mereka. Tapi Pemerintah Jakarta tidak dapat membenarkan atau mendiamkan perbuatan ini. Selain melokalisasi pelacuran di Kramat Tunggak, Ali Sadikin juga membuka tempat hiburan malam .

Ali Sadikin mengatakan upaya itu sebagai bagian dari melayani masyarakat, serta pencegahan menyebar luasnya penyakit HIV/Aids karena praktek pelacuran yang dilakukan diberbagai wilayah di Jakarta. Karena itu, Ali sadikin berani membuka judi, steambath, dan klub-klub, terutama untuk orang asing yang habis bekerja tidak langsung pulang, melainkan pergi ke klub untuk minum kopi setelah itu baru pulang. Pembukaan klub-klub itu dilakukan untuk melayani masyarakat kelompok ini.

Dalam usahanya ini. Ali Sadikin dapat memporeleh pundi-pundi uang untuk mengisi kas anggaran pemerintah Jakarta. Tercatat pendapatan kotor pemerintah Jakarta telah meningkat dengan pesat, dari Rp8,565 milyard pada tahun 1966 menjadi Rp555,8 miliar pada tahun 1973. Dengan kebijakan ini pula Ali Sadikin dapat meninggalkan kas bersih Jakarta sejumlah Rp89 miliar pada akhir masa jabatannya pada tahun 1977 yang pada tahun pertama menjabat 1966 hanya mempunya kas bersih sejumlah Rp66 juta.

Hasil Pembangunan

Hasil dari jerip payah pemerintahan Jakarta dibawah pimpinan Ali Sadikin dalam mengumpulkan uang yang nilainya cukup luar biasa dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan sosial masyarakat Jakarta.

Pendidikan

Dalam meninkatkan taraf hidup dan peradaban masyarakat kota. Pemeritah Jakarta mampu menciptakan keseimbangan penyediaan dan pelayanan kebutuhan sarana pendidikan baik untuk SD, SLP maupun SLA yang menjadi salah satu permasalahan yang ia sebut “semrawut” pada masa awal pemerintahannya. Ali Sadikin membangun lebih dari seribu gedung sekolah, serta memperbaiki seribu gedung sekolah lainnya yang telah ada dari jenjang SD sampai SLA, serta pembangunan sekolah-sekolah islam (madrasah) di wilayah-wilayah Jakata.

Salah satunya dilahan yang pernah menjadi komplek pemakaman arab di wilayah Tanah Abang. Ali Sadikin merelokasi pemakaman dan menjadikan lahannya untuk melebarkan pusat bisnis tanah abang, serta beberapa bagian untuk dibangun madrasah. Kemudian kebijakan dalam hal memajukan pendidikan di Jakarta adalah kebijakan beasiswa pendidikan kepada setiap anak yang lahir dan tinggal di Jakarta.

Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain pembangunan puskesmas-puskemas di setiap kecamatan pada waktu itu. Pemerintah dihadapkan dengan beberapa permasalahan diantaranya meliputi kurangnya pasokan darah, kenakalan remaja seperti pecandu narkoba, adanya penyakit menular, serta masalah hygiene perusahaan dan pencemaran di Jakarta. Untuk mengatasi masalah kekurangan darah.

Ali Sadikin menempuh kebijakan antara lain dengan: mengukuhkan berdirinya Perhimpunan Donor Darah Jakarta dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan jumlah donor darah sesuai dengan SK gubernur KDKI Jakarta tanggal 12 Juni 1975 No. D.III-3567/a/8/1975 tentang pembentukan perkumpulan donor darah di Jakarta.

Untuk menanggulangi masalah korban narkotika, pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah-langkah antara lain dengan melakukan pencegahan melalui bimbingan individual dan kelompok, khususnya bimbingan keluarga dan kelompok remaja melalui lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi masyarakat yang telah ada. Selain itu, pemerintah mengadakan usaha rehabilitasi korban narkotika di RS. Fatmawati Cilandak. Pada tahun 1973, Ali Sadikin memprakarsai pendirian wisma “Pamardhi Siwi” sebagai sarana perawatan/rehabilitasi korban narkotika atau anak-anak nakal, baik dari hasil razia maupun titipan dari orang tua para korban narkotika.

Adapun kegiatan pemberantasan penyakit menular dilakukan dengan menurunkan tingkat penularan melalui rehydrations center dengan menambah jumlah rumah sakit yang akan merawat penderita. Disamping itu, pemerintah meningkatkan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada masyarakat serta peningkatan kesehatan lingkungan.

Untuk mengatasi masalah hygiene (kesehatan) perusahaan dan pencemaran di Jakarta, telah diadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga riset nasional dengan mengumpulkan data-data perusahaan dan klasifikasinya, jumlah kendaraan yang mencemari udara serta pengambilan sampel-sampel air untuk dilakukan pengujian.

Masyarakat, Pemuda, Dan Budaya

Foto: Kompas

Selain infrastruktur dasar seperti sekolah, jalan raya, puskesmas, pusat-pusat bisnis dan perkantoran. Ali Sadikin selama pemerintahannya telah membangun berbagai fasilitas untuk rekreasi dan hiburan rohani masyarakat kota Jakarta, diantaranya :

1. Taman Ismail Marzuki
2. Planetarium Jakarta
3. Taman Impian Jaya Ancol
4. Kebun Binatang Ragunan
5. Taman Ria Monas
6. Taman Ria Remaja
7. Kota Satelit Pluit di Jakarta Utara
8. Pusat Pelestarian Budaya Betawi di kawasan Condet

Selain pembangunan rekreasi dan hiburan. Ali Sadikin membangun fasilitas yang diperuntukan untuk pemuda, pelajar, dan mahasiswa di Jakarta, antara lain : Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro di Jalan H.R Rasuna Said sebagai tempat perkumpulan para mahasiswa di Jakara, Gelanggang Remaja Bulungan, Gedung Perfilman Usmar Islamail di Kuningan sebagai tempat yang diproyeksikan sebagai Hollywoodnya Jakarta. Kemudian pembangunan Balai Rakyat yang tersedia di setiap kecamatan di Jakarta yang diperuntukan untuk hajatan, olahraga, dan macam kegiatan masyarakat.

Selain itu beliau juga menggagas pembangunan beberapa museum seperti Museum Fatahilla, Museum Tekstil, Museum Keramik, dan Museum Wayang. Beliau juga berperan penting dalam pengembalian fungsi gedung-gedung bersejarah, seperti Gedung Juang 1945 dan Gedung Sumpah Pemuda. Kemudian bersama Tien Soeharto menggagas pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) .

Ali Sadikin tak lupa akan budaya betawi sebagai ikon dari ibukota. Beliau mengangkat kembali budaya betawi seperti ondel-ondel, lenong, dan kerak telor secara luas ke dalam sebuah pesta rakyat yang ia selenggarakan setiap tahun dalam memperingati hari jadi kota Jakarta pada 21 Juni atau yang kini dikenal dengan Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair). Ali Sadikin juga mengadakan kompetisi Abang dan None Jakarta untuk mencari duta budaya Jakarta dalam mempromosikan, serta memberikan gambaran akan budaya betawi Jakarta

Kehidupan Bersama Keluarga Semasa Menjadi Gubernur

Sebelum berangkat dinas gubernur. Ali Sadikin membiasakan membaca setumpuk koran setelah sembahyang subuh atau setelah mandi. Tak kurang dari lima belas penerbit koran yang ia baca setiap hari. Selain membaca koran, Ali Sadikin menyempatkan membaca surat-surat yang tertuju kepadanya, baik yang langsung datang ke rumah, atau surat dari kantor dinasnya. Surat-surat tersebut berisi kritik, sanjungan, dan tak jarang berupa laporan dari masyarakat Jakarta.

Ali Sadikin, setiap istirahat siang selalu menyempatkan diri untuk makan siang di rumah bersama dengan Nani Sadikin dengan panggilan kesehariannya kepada istrinya, Nan. Dan lima orang putranya : Boy Bernanady, Eddy Trisnadi, Iwan Hernadi, Benyamin Irwansyah, Istrinya merupakan seorang dokter gigi, namun rutinitasnya berubah dan bisa dibilang sudah tidak dapat menjalankan profesinya sebagai dokter gigi. Karena kesibukan sebagai istri gubernur.

Ali Sadikin kerap kali bersikap keras kepada anaknya. Ia menegaskan kepada anak-anaknya bahwa gedung Balai Kota adalah kantornya. Dan hal ia tegaskan bahwa anak-anaknya tidak boleh datang atau keluyuran dikantornya, selain karna faktor yang bersifat mendesak.

Ali Sadikin kerap kali dikunjungi oleh mertuanya. Ali Sadikin merasa sejuk akan kedatangan mereka berdua, meskipun terkadang lelah selepas pulang dari kantor, kedatangan mereka yang justru menghilangkan keruwetan yang bertumpuk dikepalanya. Disamping itu Ali Sadikin mempunyai anjing pudel, namanya Skoti dan Viki, kemudian beliau mempunyai pula anjing herder bernama Berando.

Kritik Kebijakan Kontroversi dan Tanggapan Ali Sadikin

Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ada beberapa kebijakan yang dinilai masyarakat secara luar sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial, diantaranya adalah legalisasi perjudian dan pembangunan komplek lokalisasi prostitusi Kramat Tunggak. Hal tersebut dinilai aneh oleh sebagian masyarakat dan khususnya para pemuka agama yang mengecam kebijakan Ali Sadikin yang dinilai membangun Jakarta dengan uang yang haram.

Menanggapi hal tersebut, kepada wartawan Tempo, Setiyardi. Ali Sadikin memberikan respon atas kritikan yang ditujukan kepadanya atas kebijakan yang diambil semasa menjadi gubernur DKI Jakarta. Dimuat dalam harian Tempo, Demi Judi Aku Rela Masuk Neraka tertanggal 25 Juni 2005. Ali Sadikin menyatakan tak ambil pusing atas pernyataan para ulama yang mengecamnya tersebut. Ali Sadikin bahkan berkata kepada para ulama atau orang lain yang menyatakan tindakannya ini adalah hasil dari uang haram untuk naik helikopter dan tidak melintasi jalan di Jakarta, karena semua jalan di Jakarta menurutnya dibangun atas hasil uang haram tersebut.

Ali Sadikin menapikan kritik terhadapnya yang mengatasnamakan islam itu adalah sebuah kemunafikan. Jakarta butuh uang banyak untuk membangun infrastruktur kala itu. Bahkan ia bertanya apakah para ulama bisa menyediakan uang miliaran untuk pembangunan kota Jakarta? Dia berkata bahwa ia rela masuk neraka demi judi, asal kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dia bersikap realistis bahwa pembangunan Jakata harus berjalan, banyak gedung-gedung sekolah, jalan, dan puskesmas yang harus dibangun. Ali Sadikin menyebut orang-orang yang mengkritiknya, yang ia sebut mengaku-ngaku islam tersebut membuatnya jengkel dan sok berlaga seperti malaikat, serta berpikir seperti abad ke 15.

Daftar Pustaka:

Buku :

K.H Ramadhan. 1995. Bang Ali Demi Jakarta  1966-1977. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

____________. 1995. Pers Bertanya Bang Ali Menjawab. Jakarta : Pustaka Jaya

____________. 2012. Ali Sadikin; Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi. Jakarta : Ufuk Press

E-Print Koran Tempo :

Setiyardi. Ali Sadikin : Demi Judi Saya Rela Masuk Neraka. Tempo No. 04/XXXIV/21 - 27 Maret 2005

Sumber Online :

Tokohindonesia.com. Paling Berjasa Membangun Jakarta.

Merdeka.com. Profil Ali Sadikin. Mei 2008

news.okezone.com. Kramat Tunggak, Lokalisasi Tersohor Se Asia Tenggara. 25 April 2012

Video :

Melawan Lupa, Jejak Langkah Bang Ali (Metro.tv)

Memoar Eps Ali Sadikin (Kompas.tv)

Read More

Jenderal M. Jusuf : Panglima "Kesejahteraan Prajurit

Harian Sejarah  - Pada saat Jenderal M. Jusuf menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) panglima yang satu ini, berbeda dengan yang lain, sangat memperhatikan kesejahteraan prajuritnya di berbagai daerah.

Lahir dengan nama Andi Muhammad Jusuf Amir di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan. Nama Jenderal M. Jusuf adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Ia juga merupakan salah satu keturunan bangsawan dari suku Bugis, hal ini dapat dilihat dengan gelar Andi pada namanya. Akan tetapi Jusuf melepaskan gelar kebangsawanannya itu pada tahun 1957 dan tidak pernah menggunakannya lagi.

Dalam posisi pemerintahan dia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam periode 1978 - 1983. Selain itu dia jua pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam periode 1964 - 1974 & juga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan periode 1983 - 1993.

Selama sebagai panglima Tentara Nasional Indonesia, ia acapkali meninjau langsung asrama prajurit, menanyakan kepada istri para prajurit apakah kebutuhan mereka tercukupi, & melihat syarat tempat tinggal prajurit. Selain itu, beliau pula ramah kepada para prajurit dengan menanyakan apakah gaji yg mereka terima cukup atau nir. Dan hebatnya lagi, semua ini dicatat oleh ajudan Jenderal M. Jusuf dan beberapa bulan kemudian seluruh yg dikeluhkan bisa diperbaiki dan apa yg kurang dapat ditambah.

Hal ini nir tanggal dari pertemanan yg dijalin erat sang Jenderal M. Jusuf dengan Menteri Ekonomi pada ketika itu, Prof. Widjojo Nitisastro. Normalnya, tambahan dana yg diajukan itu akan disetujui waktu memasuki aturan tahun depan atau jikalau kurang beruntung entah kapan. Namun dengan modal kejujuran, Jenderal M. Jusuf dapat mendapat dana ini lebih cepat. Selain itu, hal yg sama juga dilakukan Jenderal M. Jusuf terhadap matra lain terutama Angkatan Udara. Dalam hal ini, Jenderal M. Jusuf sangat menginginkan AU semakin indah dan disegani, sehingga beliau membeli tambahan beberapa unit pesawat angkut Hercules & beberapa pesawat tempur menurut Alaihi Salam.

Itulah beberapa alasan mengapa zaman ini dianggap menggunakan zaman keemasan ABRI, yang ditandai menggunakan meningkatnya kesejahteraan prajurit & keluarganya serta pembelian alutsista baru dan modernisasi terhadap alutsista yg ada. Pada akhir masa kepemimpinan dia, pasukan berdiri rapi dengan seragam yg lebih bagus & AU memiliki poly pesawat - pesawat baru yg lebih terbaru. Selain itu sudah berdiri juga asrama prajurit yang telah direnovasi atas perintahnya.

Rujukan:Atmadji Sumarkidjo. 2006. M.Jusuf : Panglima Para Prajurit. Kata Hasta Pustaka

Read More

Liberalisasi Ekonomi Domestik Indonesia

Sebelum kita membahas tentang ?Liberalisasi Ekonomi Domestik pada Indonesia.? Kita wajib mengetahui mengenai apa itu ekonomi domestik? Ekonomi domestik adalah sebuah sistem perekonomian yang serius pada orientasi pembangunan pasar dalam negeri, tanpa terlibatkan arus uang, arus lintas barang & jasa, dan permodalan ekonomi yang bersumber dari luar atau bersifat global.

Pembangunan ekonomi domestik serius pada pengembangan jual beli, pembangunan infrastruktur ekonomi & permodalan yang berasal dari dalam negeri itu sendiri yang diperuntukan sebatas pemenuhan kehidupan masyarakat & kemandirian ekonomi.

Presiden Soekarno dalam 17 Agustus 1959 berpidato tentang Manifestasi Politik (Manipol) yang diakronimkan dengan kata USDEK kepanjangan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, & Kepribadian Indonesia.

Melalui Dektir Presiden lima Juli 1959 yang sebagai awal kembalinya intervensi Presiden Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yg berkuasa secara penuh menjadi pemimpin negara dan pemerintahan. Setelah sebelumnya kekuasaan pemerintahan yg dipegang oleh Perdana Menteri dievaluasi kurang berhasil disebabkan kegaduhan politik di Parlemen yang berlarut-larut. Hingga akhirnya Presiden Soekarno bertindak merogoh alih kekuasan secara utuh.

Ekonomi Terpimpin yg sebagai poin pada dalam Manipol/USDEK, merupakan gagasan Presiden Soekarno yang ingin membangun sebuah perekonomian yang mandiri & berdikari. Presiden Soekarno dalam membuatkan sistem perekonomiannya, menekankan dalam pembangunan domestik dan perdagangan yang tertutup secara generik.

Presiden Soekarno berusaha membangun sistem ekonomi domestik yang tangguh dan berdikari dengan perombakan struktur dua pilar produksi : pertanian dan industri. Dalam kerangka sosialisme Indonesia, Presiden Soekarno didukung oleh PKI dan sayap kiri lainnya melaksanakan Reforma Agraria. Disaat bersamaan Presiden Soekarno begitu bersikeras teguh membangun kedaulatan pangan. Hal ini berdasarkan data, bahwa tahun 1961, mayoritas pekerja Indonesia bekerja di sektor pertanian  sekitar 75 persen). Dan menyumpang kontribusi yang cukup signifikant sekitar 52,9 persen, terhadap PDB Indonesia.

Pak Harto dan Ibu Tien Soeharto. (Foto: Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI)

Kecenderungan ini relatif berbeda dengan apa yg dilakukan oleh Presiden Soeharto dimasa pemerintahannya. Mulai terbukanya donasi dan investasi asing yg bertujuan meningkatkan pembangunan Indonesia. Presiden Soeharto menggunakan "Revolusi Hijaudanquot; berusaha buat menggenjot produktifitas dan intensifitas pertanian.

Meskipun hal ini terlihat senada dengan perilaku Presiden Soekarno untuk berbagi pertanian. Akan namun cara yg digunakan berbeda. Presiden Soeharto cenderung buat menarik secara perlahan investasi asing buat memodali modernisasi indera-indera pertanian melalui hutang luar negeri dan donasi negara-negara kapitalis, contohnya Amerika Serikat.

Booming minyak (oil boom) pada 1970-1980n. Membuat Presiden Soeharto mulai sedikit mengencangkan sabuk pengaman atas investasi asing terhadap perekonomian Indonesia pada saat itu. Dengan melonjaknya harga minyak pada dekade 1970-1980, Presiden Soeharto mulai melirik sektor baru untuk ambil bagian dalam pembangunan Indonesia.

Industrialisasi menjadi tindakan Presiden Soeharto selanjutnya pada usaha modernisasi dan globalisasi perekonomian dengan didukung sang sejumlah proyek pembangunan & fasilitas teknologi tinggi.

Pak Harto meninjau sistem penyimpana beras kedap udara (Foto: Caraka)

Pemanfaatanoil boom sebagai penggerak industriaslisasi mulai menunjukan penurunan performa pada  awal tahun 1980n. Harga minyak mulai terjun bebas pada tahun 1982, dari sekitas AS$37 per barel pada 1981 menjadi hanya AS$13 per barel pada tahun berikutnya.

Pendapatan pemerintah menurut sektor minyak turun drastis berdasarkan AS$10,6 miliar dalam 1981 sebagai Alaihi Salam$7,2 miliar setahun lalu dalam 1982. Pemerintah akhirnya terpaksa menahan sejumlah mega proyek industri dan menyadari bahwa pembangunan berlandaskan Revolusi Hijau sebagai upaya dalam mengintensifkan Pertanian nir memberikan impak yang cukup besar didalam penerimaan negara yang dibutuhkan.

Pada akhirnya Presiden Soeharto pulang kepada skema usang yang pernah tinggalkan dalam tahun 1960an, dengan mengandalkan sepenuhnya investasi asing. Untuk menarik permodalan asing tadi, pemerintah menggeser orientasi perekonomian Indonesia. Semula pembangunan ekonomi berorientasi internal (domestik) menjadi orientasi pasar ekternal (dunia).

Sejak 1986 pemerintah mengambil serangkaian kebijakan yang menekankan “pro" ekspor sementara disisi lain menghilangkan sekat-sekat dengan menghapus pelbagai penghalang impor. Mencabut pembatasan modal asing, kemudian membuat serangkaian aturan yang memungkinkan masuknya seratus persen kepemilikan aset dan investasi oleh perusahaan asing.

Kegiatan ekspor dan impor, menggambarkan ekonomi Indonesia yang global (Foto:okezone.com)

Kelanjutan sesudah itu dalam tahun 1983 sampai 1988. Pemerintahan Presiden Soeharto menginisiasi liberalisasi perekonomian Indonesia menggunakan penekanan mempertinggi ekspor non migas. Liberalisasi serius pada empat bidang, meliputi:

1. Reformasi perbankan
2. Pasar modal,
3. Perdagangan internasional, dan
4. Investasi luar negeri.

Reformasi perdagangan & investasi sebagai agenda utama dalam tahun-tahun berikutnya setelah pertimbangan bahwa sektor pertanian & industri dievaluasi kurang menguntungkan secara mudah. Hal ini dapat dilihat dalam mutilasi anggaran dan perlindungan terhadap upaya pemberdayaan petani & buruh yang kian berkurang.

Indonesia akhirnya menggeser orientasi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi agraris terbaru & industri berorintasi domestik yg padat karya, kini diputar haluan menjadi pembangunan padat modal yang bersumber dalam investasi & hutang luar negeri yg serius pada perekonomian berorientasi ekspor & impor berskala global.

Kepustakaan

Habibi Muhtar. 2016. Surplus Pekerja Pinggiran di Kapitalisme Pinggiran. Marjin Kiri : Tangerang Selatan

Ricklefs.M.C. 2016. Sejarah Indonesia Modern . Cetakan Kesebelas. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta

Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969/70 - 1973/74

Read More

Gejolak Politik Kampanye Pemilu Indonesia tahun 1971

Bung Hatta melakukan pencoblosan saat Pemilu tahun 1971. Foto: Koleksi Ida Budhiati

...Ada partai baru, terdapat kepala generik baru, terdapat pula yg tewas sebelum pemilu dilaksanakan.

Harian Sejarah -Setelah enam belas tahun tidak melaksanakan pemilu, Indonesia kembali menyelanggarakan pemilu pada 3 Juli 1971. Pada pemilu kali ini ada 10 partai yang terdaftar sebagai peserta, yakni Partai Katolik, PSII, NU, Parmusi, Golkar, Parkindo, Murba, PNI, Perti, dan IPKI.

Partai politik peserta pemilu tahun 1971. Foto: Pinterest

Golkar menjadi partai baru pada politik Indonesia adalah partai yg didukung oleh pemerintah & ABRI. Dalam kampanye pertamanya, Golkar memilih tema ?Politik no, Pembangunan yes? Menjadi representasi cita-cita pemerintah.

Dalam kampanyenya, Golkar tak jarang kali mengungkit-ungkit kegagalan dan kelemahan partai politik pada masa kemudian untuk melumpuhkan partai politik. Kampanye Golkar juga diwarnai dengan paksaan. Kebanyakan pegawai negeri dan pamong desa dihentikan berkampanye buat partai pilihan mereka dan diharuskan buat bergabung & bekerja sama menggunakan Golkar. Lebih krusial lagi, mereka wajib memilih Golkar dalam pemilu.

Warga antre memberikan suaranya di TPS 5, Kelurahan Kwitang, Jakarta saat Pemilu 1971. Foto: HENDRANTO/Arsip Kompas

Di beberapa wilayah para pemilih diharuskan buat mendaftar sebagai anggota Golkar. Golkar mengkampanyekan kepada warga bahwa menentang Golkar berarti menentang pemerintah sebagai akibatnya tidak akan ada pekerjaan atau pelayanan pemerintah bagi para penentang Golkar.

Presiden Soeharto dan Ibu Tien menuju tempat pemungutan suara pada Pemilu 1971, tanggal 5 Juli 1971. Foto: HENDRANTO/Arsip Kompas

Para perwira militer menjadi ketua Golkar setempat dan mengawasi para pemimpin sipil berdasarkan dekat. Daftar para calon partai disaring & banyak nama dikeluarkan menurut daftar pemilihan. Pemimpin-pemimpin partai yg kurang bersimpati pada penguasa militer dipaksa keluar dari kedudukan mereka di partai.

Partai lain yg melakukan kampanye adalah PNI. Kampanye yg dilakukan sang PNI menyebabkan ketegangan antara PNI & pemerintah. Sebelumnya, anggota PNI sempat kesal menggunakan pemerintah karena ikut campur dalam pemilihan ketua umum.

Ketika Ketua Umum PNI Osa Maliki mangkat karena penyakit jantung pada September 1969, pemerintah wajib mengawasi PNI pada pemilihan pemimpin baru. Dua kandidat bertenaga pada pemilihan kepala umum PNI merupakan Hardi, seseorang pakar hukum & mantan wakil perdana menteri 1957 & 1959, & Hadisubeno, seorang mantan walikota Semarang dalam akhir tahun 1950-an.

Pihak pemerintah meragukan Hardi akan bekerja sama dengan partai-partai buat menentang tentara. Oleh karenanya, pemerintah menginginkan Hadisubeno sebagai kepala umum.

Ali Murtopo waktu berkampanye buat Golkar, 1971. Foto: beritakabar.Co

Dalam kongres partai yang diadakan pada Semarang pada April 1970, asisten pribadi Ali Murtopo ditugaskan buat memastikan kemenangan Hadisubeno. Pada akhirnya, Hadisubeno keluar sebagai kepala generik PNI.

Seorang pendukung Hardi lalu menulis dalam harian partai Suluh Marhaen bahwa dalam kongres terdapat campur tangan pihak Angkatan Darat yg menyampaikan pada para anggota kongres bahwa pemerintah menginginkan Hadisubeno menjadi kepala umum & bila tidak tercapai, PNI sanggup dibubarkan. Akhirnya Hadisubeno berhasil keluar menjadi Ketua Umum PNI, misalnya asa pemerintah.

Hadisubeno yg sebelumnya disangka penurut sang pemerintah, ternyata melakukan kampanye yg mengundang kewaspadaan. Kampanye Hadisubeno bersemangat anti-Golkar dan menyatakan kedekatan hubungan antara PNI dengan Sukarno.

Padahal terdapat embargo Kopkamtib mengenai penyebaran pandangan baru-inspirasi Sukarno. Hadisubeno menantang pemerintah untuk membubarkan PNI jikalau embargo tersebut diberlakukan. Dalam pidatonya, Hadisubeno menyampaikan, ?Sepuluh Suharto, sepuluh Nasution, dan segerobak penuh jenderal nir akan bisa menyamai satu Sukarno.?

Meski sudah berusaha melakukan kampanye menggunakan penuh semangat, usaha Hadisubeno buat ikut dalam pemilu gagal. Sejarawan R. William Liddle menulis bahwa Hadisubeno mangkat sebelum pemilu dilaksanakan, yakni pada April 1971. Liddle nir menuliskan penyebab kematian Hadisubeno lantaran penyakit atau alasan lain. Ditinggal mati ketua generik 2 bulan sebelum pemilu membuat kampanye PNI sebagai berantakan.

Nasib Parmusi nir beda jauh menggunakan PNI. Sebagai partai baru sepertinya Parmusi nir memahami cara melakukan kampanye sehingga kampanye yang mereka lakukan jua berantakan. Sedangkan NU pada samping kampanye yg penuh semangat tetap sebagai partai yg tunduk pada pemerintah. NU mengeluarkan fatwa bahwa orang Islam wajib menaruh bunyi pada partai-partai Islam. Dari 3 partai besar hanya NU yg tidak menyerang pemerintah secara langsung.

Berbagai intrik terjadi dalam pelaksanaan pemilu 1971. Pada akhirnya Golkar keluar sebagai pemenang dengan menerima bunyi paling banyak. Pada 1974, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik berdasarkan 10 menjadi 3 partai politik sebagai upaya persiapan pemilu 1977.

Referensi

Crouch, Harold. 1999.Militer dan Politik di Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Liddle, R. William. 1992. Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Awal Orde Baru. Jakarta: Grafiti, 1992.

Muhammad Rusli Karim. 1983. Perjalanan Partai Politik di Indonesia.Jakarta: Rajawali

"Kiriman Kontributor oleh Nur Janti Mahasiswa Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Dapat dihubungi: jantinur.nj@gmail.com"

Read More

Soeharto: Petrus adalah Tanggung Jawab Saya

Pada tahun 1983 rezim Orde Baru menerapkan kebijakan yg ditakuti para penjahat bahkan partikelir: tembak mangkat . Mereka mampu mati kapan saja oleh penembak misterius sebagai akibatnya dianggap petrus.

Selama beroperasi, petrus sudah menghabisi ribuan korban jiwa. Komisi buat Orang Hilang & Tindak Kekerasan (Kontras) mendata zenit tertinggi korban petrus terjadi pada 1983 menggunakan 781 orang mangkat .

Kebijakan petrus ini atas restu Presiden Soeharto. Dalam otobiografinya, Pikiran, Ucapan & Tindakan Saya, Soeharto beralasan bahwa petrus menjadi usaha mencegah kejahatan seefektif mungkin dengan asa mengakibatkan efek jera.

?Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan yg tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus menggunakan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor! Dor! Begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau nir mau wajib ditembak. Lantaran melawan, maka mereka ditembak,? Istilah Soeharto.

Dalam kenyataannya, sebagaimana diberitakan media massa, bertato saja telah cukup bagi mereka yang dianggap penjahat dihabisi sang petrus. Di aneka macam kota mayat-mayat tertembak peluru pada dada atau ketua dalam keadaan tangan terikat atau dimasukan ke pada karung, digeletakkan begitu saja di emperan toko, bantaran kali, & pada semak-semak.

?Lalu mayatnya ditinggalkan begitu saja,? Istilah Soeharto. ?Itu buat shock therapy, terapi goncangan. Supaya orang poly mengerti bahwa terhadap perbuatan dursila masih ada yg bisa bertindak dan mengatasinya.?

Para petinggi militer pun mengamini sang presiden. Mayjen Tentara Nasional Indonesia Yoga Sugomo, ketua Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara), menyatakan tak perlu mempersoalkan para penjahat yg meninggal secara misterius. Yoga menilai pembunuhan terhadap preman ?Adalah kepentingan yang lebih besar daripada mempersoalkan penjahat yg tewas misterius, & dilema-duduk perkara asas yg dipermasalahkan.?

Jenderal Tentara Nasional Indonesia Benny Moerdani, panglima ABRI merangkap Pangkopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), yg diklaim-sebut menjadi galat satu perancang operasi petrus, mengungkapkan kalau peristiwa itu dipicu oleh perang antargeng. Dia berdalih pembunuhan-pembunuhan itu tidak melibatkan tangan ABRI.

Petrus mengakibatkan protes menurut para tokoh, galat satunya Adam Malik, mantan wakil presiden (1978-1983). Dia tak sepakat dengan aksi petrus. ?Jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak, apabila perlu diadili hari ini pribadi besoknya dieksekusi mati. Setiap usaha yang bertentangan menggunakan aturan akan membawa negara ini dalam kehancuran,? Istilah Adam Malik.

Pengganti Adam Malik, Jenderal (Purn.) Tentara Nasional Indonesia Umar Wirahadikusumah pula menanyakan eksklusif kepada Soeharto mengenai petrus. ?Apakah nir ada alternatif yg nir usah menggunakan tindakan-tindakan drastis itu?? Tanya Umar pada Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun.

Soeharto menjawab bahwa alasan petrus lantaran masyarakat mini sudah dipersulit oleh sekelompok manusia jahat pada beberapa daerah; mereka dirampok, diperkosa, dan lain-lain. Sementara polisi dan aparat keamanan lainnya boleh dikatakan tidak berdaya, sebagai akibatnya suatu shock treatment perlu diambil buat menghilangkan atau paling nir mengurangi kejahatan.

?Ya, nanti biar aku yang bertanggung jawab pada Tuhan,? Kata Soeharto. Petrus dihentikan dalam 1985 selesainya ada tekanan dari dunia internasional.

Asal: OA Line Indonesia Tempo Dulu

Bourbon

Read More

Perkembangan Pemerintahan Orde Baru

Orde Baru merupakan orde pada mana warga mengabdi dengan semangat jiwa Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru lahir selesainya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar).

1. Supersemar

Soekarno dibantu dengan Basuki Rakhmat, Subur, M. Yusuf, Cakrabirawa & Amir Machmud merumuskan Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar) yang ditujukan kepada Jenderal Soeharto pada 11 Maret 1966. Super Semar berisi mengenai:

a. Pembubaran dan larangan PKI bersama ormas-ormasnya.

B. Pengamanan menteri-menteri yang terlibat G 30 S/PKI.

C. Pembentukan & penyempurnaan Kabinet Dwikora.

D. Pembersihan lembaga legislatif, yaitu MPRS dan DPRGR menurut G 30 S/PKI.

E. Pemisahan jabatan pimpinan DPRGR menggunakan jabatan eksekutif.

Pemilu pertama berlangsung dalam tiga Juli 1971. Asas Pemilu pada Indonesia, yaitu pribadi, generik, bebas dan rahasia.

Pemerintah Orde Baru juga menggalakkan Pembangunan Jangka Panjang (PJP), Pelita (Pembangunan Lima Tahun) dan pembangunan tahunan untuk mencapai stabilisasi nasional (ekonomi dan politik) serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut dicapai melalui Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan, stabilitas nasional yang sehat dan dimanis serta pertumbuhan perekonomian yang tinggi. Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia adil dan makmur dengan tercapainya swasembada pangan.

Peningkatan sektor pertanian pada Indonesia dilakukan menggunakan mengadakan revolusi hijau. Produksi pangan bisa ditingkatkan apabila dilakukan beberapa bisnis misalnya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Selain menaikkan produksi pada sektor pertanian jua dilakukan usaha peningkatan perindustrian sebagai akibatnya SDM bisa terserap & IPTEK menjadi lebih maju. Di masa Orde Baru juga berhasil didirikan organisasi negara seperti KORPRI, PGRI, KNPI, PWI dan SPSI.

Masa kepemimpinan Soeharto dalam menumbuhkan perekonomian pada Indonesia dilakukan dengan cara meminjam bantuan dana berdasarkan IMF, World Bank dan IGGI (CGI). Pembangunan Indonesia pula bisa mengakibatkan beberapa dampak negatif misalnya meningkatnya daerah industri sebagai akibatnya lahan semakin sempit, poly pemodal asing di Indonesia, muncul berbagai macam pencemaran lingkungan dan dapat mengakibatkan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi & Nepotisme).

Dua. Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia menjadi anggota PBB kembali serta menghidupkan kembali politik bebas aktif Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia juga ikut serta dalam berbagai organisasi internasional PBB seperti ILO (International Labour Organization), WHO (World Health Organization) UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNICEF (United Nations Children Fund), FAO (Food Agriculture Organization) dan IMF (International Monetary Fund).

A. Persetujuan Bangkok

Indonesia terlibat perselisihan menggunakan Malaysia. Untuk meredakan perselisihan tadi diadakan Persetujuan Bangkok (29 Mei?1 Juni 1966) melibatkan dua delegasi, yaitu Tun Abdul Razak (Malaysia) dan Adam Malik (Indonesia). Hasil persetujuan Bangkok, yaitu:

1) Rakyat Sabah & Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang sudah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

2) Kedua pemerintah menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.

3) Kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan.

B. ASEAN

Pembentukan ASEAN diwakili sang lima menteri luar negeri, yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), S. Rajaratman (Singapura) & Narsisco Ramos (Filipina). ASEAN dibentuk 8 Agustus 1967 di Bangkok.

Tiga. Proses Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru

Pada masa Orde Baru partai GOLKAR selalu menang mutlak sehingga Soeharto dapat menjabat sebagai Presiden RI. Pada masa ini banyak terjadi tindak kriminalitas, KKN dan krisis moneter di Indonesia. Kemunculan Amin Rais yang mengemukakan kelemahan Orde Baru di Indonesia menandakan dimulainya masa reformasi.

Puncak runtuhnya Orde Baru, yaitu terjadinya aksi bentrok mahasiswa Trisakti yang anti Soeharto dalam 12 Mei 1998. Peristiwa tersebut mengakibatkan wafatnya mahasiswa yang bernama Hari Hartanto, Elang Mulia, Hendriawan & Hafidin Royan. Mahasiswa berhasil menguasai gedung MPR/DPR dan mendesak Presiden Soeharto turun serta membarui Orde Baru menjadi reformasi.

Reformasi adalah perubahan secara menyeluruh untuk pemugaran. Reformasi bertujuan untuk mencapai demokratisasi serta membangun kehidupan pada bidang politik, ekonomi, aturan & sosial yang lebih baik berdasarkan masa sebelumnya.

Bourbon

Read More

Film Propaganda tentang Supersemar

Djakarta 1966 adalah film dokumenter drama tahun 1988 berdasarkan Indonesia yang pada sutradarai oleh Arifin C. Noer & dibintangi oleh Amoroso Katamsi & Umar Kayam. Film ini diproduksi oleh studio PPFN milik negara, & dimaksudkan sebagai sekuel dari film Pengkhianatan G 30 S PKI. Kayam & Amoroso Katamsi pulang merogoh kiprah mereka pada film sekuel ini sesudah memerankan kiprah yang sama pada film Pengkhianatan G 30 S PKI. Film ini memenangkan tujuh penghargaan di Festival Film Bandung 1989.

Setelah peristiwa G30S yg disalahkan kepada PKI tahun sebelumnya, Presiden Soekarno (Umar Kayam) tidak segera melakukan penyelesaian politik yg memuaskan. Hari-hari itu Jakartadipenuhi demonstrasi mahasiswa yang tergabung pada KAMI dan KAPPI. Mereka mencetuskan Tritura: pembubaran PKI, perombakan kabinet & penurunan harga. Sewaktu keadaan makin genting, Presiden Soekarno (Umar Kayam akhirnya memberi kewenangan berupa Supersemar dalam Letjen Soeharto (Amoroso Katamsi) buat memulihkan keamanan negara lewat tindakan apapun yang "dianggap perlu". Berdasar wewenang itu Soeharto memerintahkan pembubaran PKI.

Dalam Djakarta 1966, sosok Soeharto masih ditempatkan sama menggunakan yang terdapat pada Pengkhianatan G30S/PKI. Ia masihlah anak buah Soekarno yang baik hati, penuh darma dan pengorbanan, cinta dalam pemimpin juga pada rakyat & negerinya. Dilihat menurut kacamata contoh apa saja, figur Soeharto saat itu bikin cewe cewe klepek-klepek.

Di kampus Universitas Indonesia, yg menjadi basis aktivitas aksi-aksi mahasiswa, kamera menangkap kegelisahan dan ketidakpastian yang mewarnai hari-hari itu. Harus diakui, Arifin C Noer mengetahui benar bagaimana memotret aktivitas para mahasiswa yg peduli politik tanpa kehilangan tabiat keanakmudaannya. Mereka selalu tampak terburu-buru dan pada keadaan terdesak. Adegan-adegan intens masuk menggunakan penempatan kamera & blocking, menyoroti aneka kegiatan yang ditingkahi guyonan gila dan celetukan sinting spesial mahasiswa menggunakan sangat baik.

Bung Karno dalam Djakarta 1966 digambarkan sebagai sosok si Maha Gusar akibat demonstrasi mahasiswa yang tak kunjung reda. Selain itu, demonstrasi ini jua menuntutnya dengan Tritura. Ia bak orang tua yang tidak mau dengar omongan seluruh orang atau permohonan ?Anak kesayangannya?, Soeharto. Ia percaya PKI tidak perlu dibubarkan. Dalam pembicaraannya dengan si anak kesayangan, ia bilang bahwa membubarkan PKI itu adalah kasus mudah, ?Akan tetapi ?PKI akan jauh lebih berbahaya jika dihentikan.?

Bung Karno pula menantang siapapun yang mampu menurunkan harga untuk segera memberinya pandangan baru?Dan, apabila berhasil, akan diangkat jadi menteri. Rasa jengkel & marah Bung Karno kepada aksi-aksi mahasiswa bercampur menggunakan ketidakpercayaannya pada orang-orang terdekatnya, terutama tentara. Dalam setiap momen yang dipenuhi rasa nir percaya itu, pihak yg kelihatannya ia percayai & sekaligus lindungi merupakan orang-orang PKI, contohnya Subandrio. Ini bukan sesuatu mengherankan karena Bung Karno sendiri berideologi kiri meskipun dia percaya beliau bisa menggabungkan tiga kekuatan besar ketika itu: nasionalis, agama dan komunis (nasakom).

Di sisi lain, si anak yg ?Berbakti?, yaitu Soeharto, diperlihatkan menjadi sosok si Maha Baik yg tabah bukan main dan ngemong dalam yang tua (Bung Karno) maupun yang muda (mahasiswa). Biarpun si Bung sedang marah-marah, dia bisa menghadapinya dengan tenang & halus. Soeharto juga tampak sebagai fasilitator baik hati, yang menampung segala keinginan yg ?Aman bagi bangsa dan negara?. Kepada Sukarno, ia memastikan bahwa si Bapak tidak akan kehilangan mukanya menjadi pencetus NEFOSI.

Kejadian lahirnya Supersemar dimulai menggunakan Bung Karno memberikan amanat dalam sidang kabinet Dwikora. Di tengah-tengah program, beliau menerima laporan tertulis berdasarkan Sabur bahwa ada pasukan tidak dikenal mendekati istana. Demi keselamatannya, ia segera meninggalkan sidang. Bung Karno pun keluar menurut istana menggunakan mengajak Subandrio. Sidang terpaksa dibatalkan.

Soeharto yg sedang sakit tidak sanggup datang bersidang. Ia menerima informasi batalnya sidang itu dari tiga jenderal, Amirmachmud, Basuki Rachmat dan M. Yusuf dan lalu mengutus mereka buat mendatangi Bung Karno pada istana Bogor. Bung Karno yang masih diliputi kemarahan & rasa tidak percaya pada Angkatan Darat ini menemui mereka dan menyuruh mereka mengaku saja bahwa mereka menginginkan Sukarno jatuh. Tiga jenderal ini meyakinkan sang presiden bahwa tuduhan itu tidak benar. Kemudian terjadi obrolan singkat yg mengarah ke permintaan keluarnya surat perintah.

Surat perintah ini, selesainya bolak-pulang diperiksa & diperbaiki konsepnya antara tiga jenderal menggunakan Sukarno & para wakil perdana menterinya, diberikan ke Suharto. Ia lantas datang ke markas Kostrad dan menyampaikan bahwa ia telah mendapatkan mandat dari Bung Karno buat mengamankan keadaan.

Keesokan harinya, bendera merah putih berkibar dengan paras-wajah mahasiswa yg bergembira ria lantaran PKI telah dibubarkan dan beberapa menteri kabinet Dwikora yang terkait PKI diamankan.

Sumber: OA Historypedia Line

Bourbon

Read More

Janur Kuning, Film Heroik Mbah Harto

Film Janur Kuning pada buat buat mengenang mereka yg sudah tiada semasa usaha merebut pulang kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam upacara ketika memeriksa barisan prajurit TNI, Jenderal Sudirman menghampiri seorang prajurit gagah berani benama Komarudin. Komarudin meminta maaf pada Jenderal Sudirman karena beliau pernah melakukan kesalahan pada menghitung hari, tetapi sebagai seseorang prajurit yg gagah berani, ia dianggap nir bersalah oleh Jenderal Sudirman. Dalam pidatonya Jenderal sudirman menekankan jika kita adalah cinta damai tetapi lebih cinta Kemerdekaan menurut Belanda yg sudah membuat persatuan & kesatuan Indonesia bercerai berai. Dalam syarat sakit Jenderal Sudirman nir bisa tenang, ia tidak habis piker kenapa Belanda membatalkan perjanjian Renville. Sementara Jenderal Sudirman jika boleh menentukan ia akan meninggal di medan perang dibandingkan tewas di tempat tidur.

Sementara itu rakyat Jogja di kejutkan dengan suara raungan kapal terbang pada atas langit Jogja. Termasuk juga menggunakan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Soeharto yang pada buat kaget. Pada awalnya penduduk mengira jikalau itu adalah latihan perang, tetapi Soeharto segera tanggap & meminta istrinya buat menyiapkan perlengkapan. Soeharto segera mencari tahu apa yang terjadi. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan kalau Belanda ingin merebut lapangan terbang Maguwo.

Soeharto memerintahkan untuk menyiarkan melalui RRI Jogya dengan poin-poin sebagai berikut:  Kita telah di serang, Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang Kota Jogjakarta dan lapangan terbang Maguwo (Agresi Militer Belanda 2), Angkatan Perang Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata dan terakhir Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah diadakan u ntuk menghadapi serangan Belanda. Soeharto pun berharap agar Pasukan Siliwangi turut berjuang untuk mempertahankan ibukota Republik Indonesia. Namun sayang sekali Pasukan Siliwangi telah ditarik kembali ke Jawa Barat.

Akhirnya terjawab telah sang Soeharto, perasaan tidak enak yang pada alami oleh istrinya adalah lantaran Ibukota akan di serang. Akhirnya Istri Soeharto disuruh untuk mengungsi, ad interim itu Jenderal Sudirman disinyalir telah keluar berdasarkan istana Jogjakarta. Sedangkan Soeharto menyuruh anak buahnya buat membakar markas setelah dokumen-dokumen penting sudah ia singkirkan.

Baku tembak antara pasukan TNI dengan Belanda pun terjadi. Belanda beranjak memasuki ibukota. Demi perjuangan, maka Jenderal Sudirman buat sementara waktu pada suruh menyingkir berdasarkan Jogja. Sedangkan Soeharto mencoba memberi perlawanan terhadap Belanda.

Jenderal Sudirman tidak mengira kalau Belanda menyerang  dari Maguwo. AKhirnya demi perjuangan, Jenderal Sudirman pun menyingkir dari Jogja. Rakyat pun di buat kalang kabut akibat pendudukan Belanda di Ibukota Jogyakarta. Sementara dari pihak Indonesia jatuh banyak korban dari para pejuang. Pos Pertolongan pun terpaksa di didirikan di pinggiran kota karena kuatir Belanda akan segera memasuki kota. Yang menonjol, Di Indonesia memiliki prajurit yang gagah berani bernama Komarudin. Ia menantang Belanda dengan dadanya.

Belanda berhasil menduduki kota Jogja. Untuk mengamankan jika terjadi keadaan yang darurat, Presiden Sukarno kekuasaan kepada  menteri kemakmuran untuk membentuk pemerintahan di Sumatera Barat jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat di Ibukota, maka pemerintahan akan di pindahkan ke Sumatera Barat. Akibat pendudukan Belanda, rakyat menjadi susah dibuatnya, orang-orang yang dicurigai sebagai TNI di tangkap.

Sedangkan Soeharto dan anak buahnya terus melanjutkan perang gerilya. Dengan menyamar sebagai petani Soeharto dan anak buahnya dengan berjalan kaki menyingkir dari kota Jogja melalui hutan-hutan sembari menaruh perintah setiap singgah pada komandan perang di sektor yang pada lewati. Suharto jua menyiapkan strategi buat menciptakan agresi balasan terhadap Belanda.

Pasukan Belanda semakin bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat pribumi yang nir tahu apa-apa. Yang dipercaya ekstrimis ditangkap. Dalam pelariannya pasukan yg di pimpin Soeharto berhadapan menggunakan prajurit Belanda. Dalam baku tembak yang terjadi menggunakan Belanda, Soeharto diisukan tewas tertembak. Hingga menciptakan kemarahan prajuritnya. Namun isu tersebut nir berlangsung usang, karena Soeharto akhirnya timbul ditengah-tengah mereka.

Sementara itu Belanda terus berusaha memecah belah penduduk menggunakan membuat kekacauan. Belanda dibantu sang pengkhianat-pengkhianat bangsa melakukan kegiatan yg meresahkan warga . Rakyat yang sudah menderita menurut kekejaman Belanda, namun masih ditambah menderita menggunakan ulah para pengkhianat bangsa. Sementara itu Soeharto menyiapkan Serangan balasan kepada pihak Belanda. Untuk menandai serangan yang ke 2, maka pertanda yg akan pada pakai adalah Janur Kuning

Setelah Soeharto tumbang dalam Mei 1998, banyak hal yg mencuat terkait dugaan penyesatan sejarah yg terjadi selama Orde Baru. Salah satunya tentang Serangan Umum 1 Maret 1949, terutama kiprah Soeharto dan Sultan Hamengkubuwana IX selaku ketua wilayah sekaligus Raja Kesultanan Jogjakarta.

Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Brigade 10 Daerah Wehrkreise III memang memimpin serangan serentak itu, terlepas menurut kesaksian Kapten Latief yg menyebutnya santai-kalem makan soto babat saat perang berlangsung. Namun, agresi itu terlaksana berkat persetujuan menurut Sultan HB IX.

Yang terjadi kemudian merupakan peran Sultan HB IX menjadi sangat kecil pada versi propaganda Orde Baru.

Bourbon

Read More

Foto Bersejarah: Galeri Foto Kerusuhan 13-15 Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 akan terus diingat oleh banyak orang Indonesia khususnya warga di kota-kota besar. Dimana kerusuhan itu sendiri memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Kerusuhanini sendiri mulanya diawali dengan krisis finansial Asia yang memukul ekonomi Indonesia dan penembakan empah  mahasiswa trisaksi pada 12 Mei 1998.

Akhirnya pada 13-15 Mei 1998 situasi tidak terkendali. Penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran, terjadi dimana-mana. Baik etnis Tionghoa atau pun Pribumi semua menjadi korban. Sampai sekarang ini tidak jelas mengapa peristiwa tersebut terjadi. Apakah itu terjadi karena spontanitas atau ada dalang intelektual dibalik semua kerusuhan itu?

Tidak perlu saling menuduh. Paling tidak sekarang kita berupaya agar peristiwa pahit tersebut tidak terulang lagi. Peristiwa tersebut menjadi pengingat agar kita tidak salah langkah dan jatuh ke lubang yang sama. Berikut ini adalah adalah foto-foto yang menggambarkan kerusuhan tersebut:

Etnis Tionghoa Menjadi Target. Foto Lim Sioe Liong(Sudono Salim) menjadi sasaran amukan massa. Sumber: ABC

Berjalan di sekitar reruntuhan yang terbakar. Banyak wanita etnis Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan. Sumber: CNN

TNI Berpatroli pasca kerusuhan 13-15 Mei 1998. Sumber: benarnews.org

Menjarah komputer. Sumber: tionghoa.info

Tampak menduduk menjarah supermarket berdasarkan dari keranjang dan jarahan yang mereka bawa. Sumber: tionghoa.info

Massa mengamuk berusaha membalikan mobil di ruas jalan jakarta. Sumber: tionghoa.info

salah satu massa menjarah kursi di tengah kobaran api. Sumber: tionghoa.info

Salah satu kondisi toko milik etnis Tionghoa sehabis dijarah massa. Sumber: tionghoa.info

Bank BCA pun dibakar massa. Sumber: tionghoa.info

Salah satu pusat elektronik terkenal Glodok juga tak luput dari amukan massa. Sumber: The Lens Youtube

Glodok terlihat lebih dekat. Sumber: The Lens Youtube

Sekarang menjadi Roxysquare. Sumber: The Lens Youtube

Tampak spanduk dukungan reformasi. Di Jalan Pecenongan

Mall Klender salah satu ikon kerusuhan 1998. Sumber: Hipwee

Tampak pembakaran di dekat mall citraland. Sumber: yukepo.com

Upaya pemadaman gedung yang terbakar.Sumber: yukepo.com

Menghadapi tekanan besar, akhirnya Soeharto mengundurkan diri

Bourbon

Read More

Kemal Idris: "Karena Pak Nas Trauma, Soeharto pun Naik"

Berikut ini adalah arsip wawancara majalan Forum Mingguan No.24 Tahun IX, 17 September 2000.  dengan almarhum Kemal Idris. Nama Letjen (Purn.) Kemal Idris tak bisa dipisahkan dengan Peristiwa 17 Oktober 1952. Dialah yang mengarahkan meriam TNI ke Istana atas perintah Jendral A.H. Nasution. Saat itu, "Tujuannya untuk membuka mata Soekarno agar lebih banyak memperhatikan nasib rakyat," kata kemal Idris yang pernah menjadi anak buah Pak Nas di Kodam Siliwangi.

Tentu saja, mantan Pangkonstrad iut masih menyimpan cerita peranan Pak Nas dalam sejarah TNI. Kepada wartawan FORUM Lutfi Yusniar, lelaku berusia menuturkannya. Berikut petikannya

Bagaimana sosok Pak Nas?

Di mata aku , Nasution sahih-benar Indonesia. Ia berkelakuan menjadi orang Indonesia seutuhnya. Saya jua bangga, ada seseorang Batak yang berhasil memimpin Angkatan Bersenjata yg terdiri menurut berbagai suku bangsa.

Apa kelebihan Pak Nas?

Kemampuan militernya. Ia berkesempatan belajar di akademi militer milik Belanda. Saat sebagai Panglima Kodam Siliwangi, ia sahih-benar berjuang demi masyarakat. Saat itu, rakya terbagi menjadi dua grup, yakni rakyat yang bersenjata & yg tidak bersenjata, akan tetapi kedianya harus saling berdampingan. Itu yg diinginkan Pak Nas dan akhirnya bisa direalisasikannya.

Apa benar Pak Nas pula ikut membidani lahirnya Kostrad?

Sekitar 1949, Brigade II Siliwingai memang diubah sebagai CTO(Corps Tjadangan Oemoem). Itulah yang menjadi cikal-bakal Kostrad. Itu hasil pemikiran Pak Nas. Dan CTO itu dipersiapkan apabila Irianjaya masuk Indonesia. Artinya, CTO itu akan ditempatkan di Irianjaya

Bagaimana dengan konsep teritorial?

Konsepnya merupakan mempersilahkan rakyat membantu TNI apabila ada ancaman dari dalam & luar Indonesia. Itu pemikiran Pak Nas. Karena ada organisasi teritorial yg rapi, kami sanggup menghadapi PKI, DI/TII, & rakya membantu kami. Hanya Siliwangi yg selalu dikirim ke mana-mana. Misalnya membrantas RMS (Republik Maluku Selatan), DI/TIII pada Sulawesi dan sebagainya. Bahkan kamu pula memberantas Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948.

Pada Peristiwa 17 Oktober 1952, Anda mengarahkan meriam ke Istana. Mengapa itu terjadi?

Memang, Pak Nas yang menyuruh saya. Tujuannya buat membuka mata Soekarno supaya lebih poly memperhatikan nasib rakyat. Jangan terlalu poly berpolitik. Saat itu kami pun cukup berhati-hati. Artinya, apabila benar-benar ditembakan, akan jauh di atas Istana dan peluru jatuh di Tanjungpriok. Sebenarnya yg mengorganisasi para demonstran itu aku . Tujuannya, supaya Soekarno bisa membuka matanya bahwa hal itu benar-sahih impian rakyat.

Apa perintah Pak Nas ketika itu?

Sebelumnya, saya memang bertanya kepada Pak Nas, "Mau diapakan meriam itu?" Pak Nas mengungkapkan "Ya, tunjukan saja kepada Soekarno." Waktu itu, saya menjabat Komandan CTO. Jadi, kami menguasai Jakarta dengan pasukan.

Tapi, ada pula tudingan, Nasution hendak mengkudeta Soekarno...

Sama sekali nir terdapat maksud [melakukan] perebutan kekuasaan. Tidak ada maksud merebut kekuasaan. Kami hanya ingin membuka mata Soekarno, janganlah terlalu poly berpolitik, tapi ingatlah pembangunan & nasib warga .

Saat itu, bagaimana hubungan Soekarno & Nasution?

Tegang lantaran mereka berlainan pandangan. Akibat insiden itu, selama 10 tahun sayan diskors. Saya nir menerima jabatan. Pak Nas dicopot berdasarkan jabatannya. Saya dianggap menjadi biang keladi. Setelah 2 tahun diskors, Pak Nas diangkat pulang menjadi KSAD. Selama dua tahun itu, beliau sempat mendirikan IPKI(Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia). Tapi, terdapat yg tidak sepakat dengan IPKI. Misalnya , Bambang Oetoyo dan Vince Samual. Yang lain, seluruh setuju. Saya jua diajak Pak Nas. Dan karena saya melihat kepentingannya untuk warga , aku putusan bulat.

Belakangan, mengapa Soekarno cendrung memilih Ahmad Yani & Soeharto ketimbang Nasution?

Ahmad Yani kan dikenal perjuangannya. Sedangkan Soeharto dikenal lantaran penyerangan Yogyakarta. Meski, sebenarnya, apa yg terjadi pada Yogyakarta untuk saya permanen sebagai tanda tanya. Apa sahih terjadi penyerangan di Yogyakarta?

Anda menyangsikan Serangan 6 Jam di Yogyakarta itu?

Zulkifli Loebis, intelijen Angkatan Bersenjata yang saat itu berada di Yogyakarta, pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya bertanya kepadanya, "Bis, apa yang terjadi di Yogyakarta saat itu?" Ia menjawab, "Ah, penyerangan di Yogyakarta sama sekali tidak ada. Yang terjadi adalah, Belanda di pagi hari melebarkan pertahanannya di luar. Dan sore harinya diperkecil.  Di daerah yang ditingalkan itu terjadi penembakan-penembakan. Itulah yang disebut sebagai penyerangan Yogyakarta."

Setelah insiden G30S, kepa Nasution nir jadi presiden, padahal dia yg paling berpeluang....

Saya sempat bertanya pada Nasution, "Pak, persiapkan diri buat mengubah Soekarno." Ia nir menjawab. Mungkin karena masih shock dengan tertembaknya anaknya, Ade Irma Suryani. Setelah 1965, nama Pak Nas lambat-laun semakin menghilang. Andaikan Pak Nas berusaha menggantikan Soekarno, itu yang sangat ditakuti Soeharto. Dan Soeharto tidak menghendaki itu terjadi. Tapi, insiden G30S itu untuk Pak Nas stress berat, dan itu kesempatan buat Soeharto buat naik.

Kalangan TNI pun lantas bersedia mendukung Soeharto?

Lantaran Pak Nas engga mau, ya akhirnya kami pun mendukung Soeharto. Waktu itu, kami berpendapat, kalau toh beliau menjadi presiden, pastilah hanya dua kali. Ternyata, ia hanya memperjuangkan dirinya sendiri dan keluarganya dengan mempergunakan Golkar. Saya pernah mengingatkannnya Soeharto supaya berhenti sebagai presiden saat pemilihan ketiga kalinya. Ia selalu menjawab. "Bagaimana saya sanggup berhenti bila warga tetap menghendaki aku ."

Soal dwifungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana konsep awalnya?

Awalnya TNI menghendaki agar diberi hak untuk ikut bicara. Artinya, TNI mempunyai wakilnya di MPR, meskipun itu hanya, katakanlah 20 orang. Selanjutnya, konsep itu dikembangkan oleh Kolonel Soewarto, Mantan Komandan Brigade Siliwangi dan Komandan Seskoad. Pada 1966, kami berkumpul di Seskoad Bandung menggelar seminar tentang peran TNI. Dari seminar itu disepakati bahwa kami meminta kembali apa yang pernah kami miliki, yang kami serahkan kepada pihak sipil. Di samping itu, disepakati TNI bukan saja sebagai military force, tapi juga social political force. Politik Angkatan Bersenjata dilaksanakan oleh orang yang kami pilih, yang kami anggap mampu melaksanakan tugas sebagai wakil dari ABRI di MPR. Hanya mereka yang boleh berpolitik, bukan yang lain, termasuk bukan pula panglima, KSAD, dan pangdam. Hanya mereka yang sudah kami pilih yang bisa mewakili Angkatan Bersenjata.

Lantas, dimana letak penyimpangannya?

Setelah keluar Supersemar itu, Soeharto yg waktu itu sebagai KSAD ingin mempergunakan dwifungsi buat keinginannya sendiri. Ia ingin menguasai Angkatan Bersenjata, sebagai akibatnya dia mengizinkan seluruh boleh berpolitik, termauk panglima, KSAD, pangdam, dan sebagainya. Padahal, bukan seperti itu yang disepakati pada seminar pada Bandung 1966 dan yg jua digagas Pak Nas.

Mengapa jua, belakangan, kalangan militer juga terjun ke dunia usaha?

Sebenarnya, saya nir putusan bulat Angkata Bersenjata berbisnis. Itu karena, sewaktu Soeharto berkuasa, aturan buat Angkatan Bersenjata dikurangi. Dikatan Soeharto, Angkatan Bersenjata harus berdikari. Harus mencari uang sendiri. Lantas, poly yayasan dan perusahaan didirikan. Tujuan awalnya, pada samping buat kepentingan Angkatan Bersenjata, jua buat menaikan tingkat hayati para prajurit.

Tapi kenyataannya...

Memang seperti itu, Justru kebijakan itu sebagai rebutan para perwira agar sebagai kaya. Itualah, kenapa konsep tadi ditentang Pak Nas dan saya. Masak Angkatan Bersenjata berbisnis? Saya konfiden Pak Nas pula tidak akan senang itu. Tapi, karena diizinkan Soeharto sewaktu menjadi KSAD, tejadilah semuanya itu.

Bourbon

Read More

Pak Nas, Sang Jenderal Sufi

Jakarta, dua Oktober 1965. Di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad) Jln. Merdeka Timur, siang itu, suasana tampak tegang. Maklum, inilah pusat pengendali operasi militer untuk merebut pulang kendali keamanan, segera selesainya meletusnya Peristiwa G-30-S. Selain para jendral & perwira yang mengatur strategi pada bawah pimpinan Pangkostrad Mayjen Soeharto, ikut tiba juga ke gedung antik itu, sejumlah pimpinan partai dan ormas islam misalnya Nahdatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Masyumi & Muhammadiyah. Mereka ingin bertemu dengan Menhamkan/KSAB Jendral A.H. Nasution. Saat itu, sang Jenderal baru saja dievakuasi berdasarkan tempat persembunyiaan di Cideng, Tanah Abang, setelah ia lolos berdasarkan usaha penghilangan nyawa yg dilakukan pasukan kawal presiden, Cakrabirawa.

Pertemuan itu berlangsung pada galat ruangan Makostrad. Menurut Mayjen (purn.) Abdul Kadir Besar, 72, staf Pak Nas - sapaan akrab Nasution- yang hadir dalam pertemuan itu, para tokoh islam itu meminta sang jendral merogoh alih kekuasaan menurut tangan Bung Karno "Tanpa kita sadari keadaan ini tinggal ambil Pak Nas. Kondisinya sudah matang sendiri," ujar Abdul Kadir, mengutip ucapan subchan Z.E berdasarkan NU. Waktu itu, Nasution yg masih shock memikirkan kondisi anaknya, Ade Irma Surjani yg tertembak, langsung menolak, "jikalau saya ambil, berarti saya menerangkan bahwa Dewan Jenderal itu memang terdapat, "istilah Kadir, menirukan Pak Nas.

Alasan yang sama pula disampaikan Nasution, ketika godaan untuk mengambil alih kekuasaan itu berkali-kali didesakan kepadanya, selama kurun 1966-1968, saat terjadi dualisme kekuasaan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto selaku pemegang Supersemar. Dalam berbagai tulisan dan ceramah yang dirangkumkan dalam buku (Dari Kup 1 Oktober 1965 ke Sidang Istimewa MPRS 1967 dan 1 Oktober 1965 kebangkitan 1966 Koreksi/Pembaruan/Pembangunan), Nasution menggambarkan hubungannya yang akrab dengan Pak Harto. Ia mendukung agar Pak Harto, yang lebih yunior, mengambil peran yang lebih besar. "Itu sesuai dengan standing order di AD, kalau Pangad Yani berhalangan, yang menggantikan adalah pangkostrad," tulisnya.

Sebaliknya, hubungan Nasution dengan Soekarno sangat tegang. Berkali-kali, Soekarno berusaha memberhentikan Nasution dari posisi kunci di jajaran AD & kabinet. Mulai berdasarkan penghapusan jabatan menko hankam/kasab pada bulan Februari 1966, sampai penolakannya atas pencalonan Nasution menjadi wakil presiden & kepala MPRS. Yang pertama berhasil, karena pihak militer sepakat mengosongkan jabatan itu. Tetapi Soekarno gagal mencegah Nasution sebagai ketua MPRS - yg lalu menekan pemberhentiannya lewat Tap MPRS No.IX/MPRS/1966, berupa penyerahan kekuasaan kepada Pak Harto.

Tetapi interaksi mesra Nasution Soeharto itu tidak bertahan usang. Pemicunya, tidak jauh-jauh berdasarkan urusan kekuasaan. Sejak awal Januari 1968, saat konsolidasi kekuasaan mulai terpusat di tangan Pak Harto, para penasihatnya yang tergabung dalam sekretatis langsung menilai Nasution sebagai potensi ancaman. Suatu hari di awal tahun itu, Abdul Kadir Besar yg saat itu sekjen MPRS, diminta menemui Brigjen Alamsyah Ratu Prawiranegara yang didampingi Kolonel Ali Murtopo - Keduanya anggota sespri - di Mabes AD.

Alamsyah, kata Kadir, memulai pembicaraan dengan menyebut posisi Pak Nas selaku ketua MPRS dan Pak Harto menjadi pejabat presiden, "saya memahami bahwa dia ingin tahu apakah Pak Nas ingin sebagai presiden," ungkap Kadir. Ia lalu mengutip statement terbuka Pak Nas yang menyatakan bersedia menjadi presiden, kalau warga & ABRI sungguh-benar-benar menghendaki. Padahal ABRI waktu itu sudah bertekad memperjuangkan Pak Harto sebagai presiden. Alamsyah tampak gembira menggunakan jawaban itu, "Oh, bila begitu boleh disimpulkan, beliau tidak ingin sebagai presiden? Bagus," ungkapnya. Kedua sespri itu lalu menawarkan protokler & aturan belanja ketua MPRS disamakan dengan presiden. "Saya sampaikan hal itu kepada Bu Nas. Beliau bilang, tak mau tahu urusan itu," kisah Kadir.

Toh, jaminan tadi rupanya tak dipercaya relatif. Menjelang digelarnya Sidang Umum MPRS V, Maret 1968, suhu politik mulai meninggi. Menurut Nasution, pada warga beredar aneka informasi, yg menyebut, partai-partai Islam menghendaki beliau tampil sebagai presiden. Akibat sasus itu, sebelum SU MPRS dimulai, Panglima AD Jenderal Maraden Panggabean memimpin rombongan para jenderal ke tempat tinggal Nasution. Mereka ingin agunan bahwa beliau tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden, "Saya jelaskan, tiada seoarang pun menurut pada atau luar MPRS yg pernah membicarakan pencalonan itu menggunakan saya," tulis Nasution

SU MPRS yg berlangsung lepas 27 Maret itu, bahkan sempat terancam gagal lantaran macetnya komisi politik yang membahas pengangkatan Pejabat Presiden Soeharto sebagai presiden. Akhirnya, ketua komisi itu, Jenderal M.Yusuf, meminta bantuan pribadi Nasution buat meyakinkan fraksi-fraksi Islam, utusan-utusan daerah dan golongan mahasiswa buat menerima usulan pihak ABRI. "Setelah berjam-jam bermusyawarah, akhirnya mereka menerima. Dengan itu malamnya dapatlah menggunakan resmi Jenderal Soeharto sang sidang pleno menjadi presiden," tulis Nasution.

Sayangnya, sidang tidak sempat membahas 2 agenda penting lainnya: pembahasan atas kelengkapan penjelasan UUD '45 & soal kewajiban & hak masyarakat negara. Atas usulan Fraksi Karya Pembangunan, sidang tidak boleh dalam pukul 02.00 pada hari, 28 Maret 1968. Sebab, pagi itu Pak Harto yg sudah diangkat menjadi presiden harus terbang ke Tokyo.

Usai SU MPRS, berakhir pulah peran politik Nasution. Dalam wawancara dengan majalah Editor (No.2/Thn.VI/3 Oktober 1992), Nasution menyebut upaya meminggirkannya dari pentas politik dimulai begitu SU MPRS usai, Peminggiran itu di lakukan dengan cara menghapus jabatan ketua MPRS, yang dirangkap oleh ketua DPR, setelah pemilu 1971 dilaksanakan.  Pemerintah melalui Sekretaris Negara Sudharmono mengumumkan, dengan terbentuknya DPR hasil pemilu 1971, MPRS tidak berfungsi lagi. Padahal menurut Tap X/MPRS/68, semua lembaga, termasuk MPRS, berfungsi terbentuk MPR hasil pemilu.

Apalagi, Nasution tidak pernah diajak berkonsultasi tentang hal itu, "Harga diri saya sangat tersinggung. Secara pribadi, sangat menggetarkan saya," tutur Pak Nas kepada Editor. Menurut Kadir, Nasution berpendapat, jika MPRS demisioner, presiden yang diangkat oleh MPRS juga harus demisioner. Toh, mesin politik represif Orde Baru sudah mulai bekerja: media massa tak memuat statemen Nasution dan pimpinan MPRS lainnya. Akhirnya, pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1972, Pak Nas menolak untuk datang dan membacakan pembukaan UUD '45. "Saya tidak tahu siapa yang baca,Saya tidak ambil pusing lagi," katanya. Di tahun itu juga, Pak Nas pensiun dari tentara dan praktis mulai mengalami masa "pencekalan" politik yang baru berakhir di tahun 1993.

Toh, ada satu perntanyaan yg terus menggoda kalangan pemerhati sejarah militer Indonesia: Mengapa Nasution menolak tawaran memimpin negara, padahal begitu besar dukungan untuknya?

Pada pengkritiknya menyebut, jenderal kelahiran Kotanopan, Tapanulis Utara itu, sebagai seorang yang peragu dan "takut" mengambil tanggung jawab. Di jajaran jenderal AD ketika itu, Nasution lebih dikenal sebagai tentara intelektual yang penuh pertimbangan, ketimbang jawara tempur yang berani menantang risiko. Tetapi, kepada Editor, Nasution mengaku, tak pernah sekalipun terbesit niat untuk ketika itu mengambil alih kekuasaan, "Demi Allah, saya waktu G-30-S/PKI, nomor satu adalah menyelamatkan TNI", katanya.

Integritas itulah yang membuat Mayjen (purn.) Moersjid, mantan deputi pangad, menyebut Pak Nas seoarang "sufi", Moersjid yang pernah bersebrangan dengan Nasution dalam pandangan politik, menilai mantan atasannya itu sebagai orang yang bergeming atas godaan yang biasa menghinggapi mereka yang berkuasa: harta, takhta, wanit. Pak Nas hidup sederhana bersama istri yang disetiainya sampai mati. "Kawan-kawannya datang melayat bilang, barang-barang di rumah Pak Nas masih sama seperti 40 tahun lalu, "kata Moersjid kepada Tajuk. Dan Pak Nas selalu menilai kekuasaan sebagai amanah, "Tak selembar rambut pun ia ingin menggeser Soeharto," sambungnya.

Sampai akhir hayatnya, Pak Nas tak pernah menyimpan dendam kepada Pak Harto, Ia menerima  upaya "rujuk" nasional yang diprakarsai Wakil Presiden (ketika itu) Habibie, di tahun 1993, dengan Pak Harto. Ia juga setuju ketika, atas prakarsa Pangab (ketika) Jenderal Feisal Tanjung dan Danjen Kopassus Mayjen Prabowo subianto, dianugerahi gelar Jenderal Besar bersama Pak Harto, "Jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahmi," katanya, suatu ketika.

Dan saat Pak Harto jatuh, beliau tetap memperlakukannya menjadi sahabat, Kala cucunya bertunangan tahun lalu, ia mengingatkan supaya Pak Harto diundang menjadi tamu. "Kasihan, sekarang dia sendirian," ujar sang cucu, menirukan saran kakeknya.

Jenderal sufi itu telah meninggalkan kita, kamis 7 September lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun.

Sumber:  Majalah Tajuk No.15 THN. III, 15 - 29 September 2000

Bourbon

Read More

Sekilas tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Pemerintah Orde Baru

Pada awal pemerintahannya, Orde Baru dihadapkan dengan masalah politik dan ekonomi. Setelah 6 bulan pasca pristiwa G30S, situasi politik masih tak menentu. Selain itu, kondisi ekonomi negara yang di wariskan oleh pemerintah Orde Lama sangat memprihatinkan . Pada tahun 1966, inflasi mencapai angka 635%, pendapatan perkapita masyarakat Indonsia hanya 70 US dolar per tahun, serta utang luar negeri yang jatuh tempo sebesar 2.2 miliar USD

Langkah pertama pemerintahan Orde Baru untuk menyiapkan kestabilan ekonomi adalah menyiapkan landasan politik yang kuat.  Sejak mengambil alih pemerintahan dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto secara bertahap mengonsolidasi kedudukan politiknya. Salah satu kebijakannya adalah membubarkan partai komunis indonesia. Kemudian Sultan Hamengkubuono-IX selaku Menteri Bidang Ekonomi  yang didukung oleh tim Ekonominya (Profesor Widjojonitisastro) mulai mengambil langkah-langkah awal dibidang ekonomi.

sumber: cnn.com

Untuk mendukung kestabilan ekonomi dan juga politik, Pemerintah Orde Baru juga mengimplementasikannya dalam kebijakan politik luar negeri. Orde baru memilih politik bebas aktif untuk jalan politik luar negerinya. Bebas dalam artian tidak memihak blok barat  (Amerika Serikat) maupun blok timur (Uni Soviet) yang pada saat itu sedang terlibat dalam perang dingin, Sedangkan aktif dalam artian turut serta mendukung perdamaian dunia, seperti yang termaktub dalam UUD 1945.

Tetapi dalam perkembangannya, tafsiran arti politik itu tidak demikian. Arah kebijakan politik bebas aktif ala Orde Baru justru lebih condong kekanan atau blok barat. Kebijakan ini merupakan strategi pragmatis presiden Soeharto untuk kepentingan nasional Orde Baru yang mengedepankan rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Pemerintah Orde Baru berpendapat bahwasanya tanpa kesejahteraan ekonomi, kestabilan politik mustahil didapatkan. Alasan pemerintah Orde Baru memilih barat sebagai “kawan” adalah karena negara-negara barat merupakan negara kapitalis yang kaya akan modal. Oleh karena itu, Indonesia akan mendapat suntikan modal yang berupa investasi ataupun utang luar negeri dari negara-negara tersebut.

Lantas bagaimana hubungannya dengan blok timur? Kembali lagi ke tujuan semula yaitu pemerintah Indonesia mengutamakan kestabilan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, Orde Baru tidak ingin memiliki musuh. Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet tetap terlihat baik, namun tidak sedekat hubungan Indonesia dengan Barat. Hubungan mereka sangat baik, bahkan Pemerintah Orde Baru digadang sebagai kekuatan anti komunis di ASEAN yang diandalkan oleh negara-negara barat.

Dapat dikatakan bahwa politik luar negeri Indonesia pada era pemerintah Orde Baru identik dengan diplomasi ekonomi. Salah satu program kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 adalah merundingkan penjadwalan utang,  mencari pinjaman baru, mendorong ekspor, dan paket kebijakan stabilisasi ekonomi 1966. Dalam kaitannya dengan diplomasi ekonomi, restrukturisasi utang merupakan agenda utamanya. Pemerintah Orde Baru melakuka penjadwalan utang luar negeri kepada negara-negara barat. Utang luar negeri pada masa Orde Lama sebesar 2 miliar USD. Namun, Indonesia gagal membayarnya karena masalah ekonomi. Solusi yang dilakukan oleh Indonesia adalah mendatangi Forum Paris Club pada tahun 1967. Dari Forum tersebut, Indonesia berhasil menghapus utangnya sebanyak 60% dan kembali mendapat pinjaman baru, yang diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi. Diplomasi utang pada era tersebut diklaim sebagai salah satu diplomasi utang tersukses yang pernah dilakukan oleh Indonesia.

Selain itu, Forum Paris Club  juga sepakat  untuk membentuk konsorsium bernama IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia), Suatu aliansi negara kreditur untuk Indonesia. Setiap tahunnya, Indonesia mendapatkan  utang dari negara-negara yang tergabung dalam IGGI. Kemudian Indonesia membalas “kebaikan” tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing(UUPMA) pada tahun 1967. Dengan UUPMA, Indonesia menjadi negara penganut pasar bebas yang terbuka untuk investasi asing. Dengan keberhasilan restrukturisasi utang luar negeri , dibentuknya IGGI, dan mengalirnya modal asing ke Indonesia, Indonesia dapat keluar dari krisis dan membangun kembali ekonominya kembali.

Sumber:

Read More

Alasan Pemerintahan Presiden Soeharto Disebut Militeristik

Pemerintahan Suharto yang dinamakan Orde Baru ada menjadi gerakan pembaharuan bagi Indonesia. Orde baru diharapkan memunuhi ekspektasi warga Indonesia pada ketika itu yg sudah tercabik konflik politik & krisis ekonomi. Gaya kepemimpinan Suharto sendiri berbeda dengan Sukarno, Suharto dalam awal berkuasa menekankan kepada politik pembangunan & politik ekonomi perbaikan. Mengingat krisis yg ditingglakan Orde usang tersisa pada masa awal Orba.

Orde Baru yang diharapkan membrangus sistem politik otoriterian Orla, malah bersikap sebaliknya Orde Baru ternyata melakukan sistem politik model yang cendrung militeristik, tepatnya dinamakan bereucratic-authoritian atau sering diterjemahkan dengan birokratik otoriter, merupakan lawan demokrasi, yaitu sistem yang diterapkan oleh suatu rezim yang kekuasaannya dan proses politik dipusatkan pada satu orang atau satu kelompok. Termasuk di dalamnya adalah bergabungnnya kelompok militer. Kekuasaan kelompok tersebut sangat besar, terutama untuk mengontrol dan menindak masyarakatnya.

Sama halnya dengan sistem otoriterian Orla, tidak ada kontrol masyarakat sipil terhadap kekuasaan yang berlaku. Sistem otoriterian sendiri cendrung menekankan pada stabilitas politik dan kemanan. Militer begitu memainkan peranan penting ini dalam menjaga keamanan dan stabilitas politik. Pemilihan sistem ini sebenarnya bisa dipahami mengingat kondisi Indonesia pasca G30S mengalami kondisi kekacauan sosial dan ekonomi. Selama pada masa demokrasi liberal sampai pada masa demokrasi terpimpin masyarakat sudah amat disibukkan oleh konflik politik para elite atau pun pada tingkatan akar rumput.

Bentuk negara Indonesia merupakan Republik, namun dibawah kekuasaan Orde Baru bentuk negara ini bisa dibilang menyerupai negara kekuasaan(machtstaat). Ciri negara republik adalah kekuasaan berada di tangan rakyat(respublica), oleh sebab itu disebut negara kerakyatan. Kekuasaan penguasa(pemerintah) di negara republic bersifat terbatas, tidak seumur hidup dan diatur oleh konstitusi.

Kenyataannya Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto melakukan praktik yg bertentangan dengan bentuk negara itu sendiri. Orde Baru bersifat totalitarian, seolaholah negara pada perintahkan sang segelinter gerombolan saja. Dimana kekuasaanya tersebut mementingkan kroni-kroninya sendiri terutama pada kalangan militer yang loyal terhadap Presiden Soeharto. Bisa dibilang Pemerintahan Indonesia dibawah rezim Orde Baru dikuasai oleh geng militer eksklusif yang tidak segan menghabisi dan menghilangkan lawan-lawan politiknya apabila menentang kekuasaannya.

ABRI membangun suatu institusi-institusi territorial yang merupakan “ pemerintahan bayangan” bagi institusi jaringan pemerintahan dalam negeri, dari tingkat kodam(provinsi), korem(kabupaten), kodim(kecamatan), koramil(kelurahan) sampai ke babinsa/bintara pembina desa(desa). Melalui “Politik Ketakutan” (The Politics of Fear) dan represi politik, ABRI berupaya untuk menciptakan stabilitas politik melalui penetrasi dari atas. Pada masa ini pula ABRI mendudukan orang-orangnya di jabatan birokrasi pemerintahan, dari menteri, sekretatis jendral, departemen pemerintahan, gubernur, bupati, diplomat sampai ke kepala-kepala judikatif dan legislatif.

Bisa dibilang bahwasannya pemerintahan Orde Baru menjalankan “sistem politik tunggal” yang agak persis dengan yang diceritakan oleh George Orwell dalam novelnya yang berjudul 1984. Dimana sistem politik tunggal diberlakukan, dimana kebenaran-kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditentukan oleh para penguasa. Kebenaran tunggal hanya milik penguasa saja. Barang siapa yang berusaha melawan sistem yang ada, akan dituduh sebagai upaya pembangkangan negara. Orde Baru menggunakan kekuatan militernya untuk menindas siapapun yang berbeda dengan pandangan dengan dia.

Sumber:

• Militer dan politik kekerasan orde baru: Soeharto di belakang peristiwa 27 Juli? oleh Ikrar Nusa Bhakti.
• Gus Dur versus militer: studi tentang hubungan sipil-militer di era transisi oleh Fortuna Anwar

Bourbon

Read More