Demokrasi yang begitu belia di Indonesia, pasca soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) Belanda terhadap Indonesia 27 Desember 1949. Demokrasi Indonesia mulai berkembang pada masa Demokrasi Parlementer ketika Indonesia kembali menjadi NKRI.
Demokrasi Parlementer Indonesia yg kemudian menaruh kebebasan berdemokrasi memunculkan poly partai politik pada Indonesia ketika itu, beberapa diantaranya tumbuh menjadi partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Banyaknya persaingan politik dan perbedaan ideologi tiap-tiap partai mengakibatkan gejolak disparitas persfektif bangsa Indonesia dalam tahu kehidupan benegara. Hal ini berdampak dalam terancamnya persatuan & kesatuan bangsa Indonesia sang pertentantangan ideologi yg berkembang.
Hal ini terlihat berdasarkan kontradiksi-kontradiksi Ideologi dalam Dewan Konstituante yang bertugas merumuskan dasar negara & undang-undang dasar yang baru. Pertentangan antara Ideologi Pancasila, Sosialisme, & Islam mencuat sampai sampai 1959 lembaga tersebut tidak bisa merumuskan dasar negara dan UUD baru bagi Indonesia.
Untuk menghindari jurang kehancuran politik dan kebangsaan, Presiden Soekarno yg sejak berlakunya Demokrasi Liberal kekuasaannya hanya terbatas sebagai ketua negara kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden lima Juli 1959 yg tercantum pada Keputusan Presiden RI No. 75/1959.
Tujuan dimuntahkan dekrit tadi adalah buat menuntaskan perkara negara yg semakin nir menentu dan buat menyelamatkan negara.
Isi Dekrit Presiden adalah menjadi berikut.
- Pembubaran Dewan Konstituante
- Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
- Pembentukan MPRS dan DPAS
Demokrasi Terpimpin lalu berlaku pada Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu menurut dikeluarkannya Dekrit Presiden lima Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia waktu itu mengandalkan dalam kepemimpinan Presiden Sukarno.
Sebagai bentuk toleransi terhadap semua ideologi yang berkembang di Indonesia. Presiden Soekarno kemudian mengambil langkah buat menyeimbangkan kekuatan-kekuatan ideologi pada kerangka pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila.
Ideologi-ideologi tadi yang lalu terklasifikasi atas 3 kekuata besar yaitu, Nasionalis, Agama, & Komunis disatukan pada kerangka ideologi NASAKOM.
NASAKOM sendiri digagas sang Presiden Soekarno buat menggalang pesatuan bangsa supaya nir terpecah dalam kontradiksi Ideologi. Presiden percaya bahwa Pancasila dan gagasan NASAKOM adalah jalan tengah yg bisa sebagai landasan bertenaga bagi Indonesia menghadapi aneka macam tantangan globalisasi.
Ajaran Nasakom
Bagi Presiden Soekarno, NASAKOM adalah cerminan paham banyak sekali golongan dalam warga . Presiden Soekarno percaya bahwa menggunakan mendapat & melaksanakan NASAKOM maka persatuan Indonesia akan terwujud pada pluralisme bangsa Indonesia. Ajaran NASAKOM lalu mulai disebarluaskan pada masyarakat.
Tetapi ajaran NASAKOM ini banyak dievaluasi kurang sempurna diterapkan. Hal ini mengingat syarat waktu itu tengah terjadi Perang Dingin. NASAKOM yg digadang-gadang sebagai Ideologi perdamaian berujung pada pandangan bangsa Barat yg memegang teori domino untuk mencurigai Indonesia terjerumus pada komunisme.
Indonesia lebih dipercaya menjadi negara yg tidak memiliki pegangan dibanding negara non blok. Hal ini lantaran kedekatan Soekarno menggunakan Barat & Timur sekaligus, yang memunculkan pandangan terhadap politik internasional Soekarno.
Barat kemudian mendekati Presiden Soekarno buat memastikan Indonesia tidak jatuh pada teori domino yang tengah terjadi di Vietnam. Keterlibatan Amerika Serikat dalam serangkaian pemberontakan daerah di Indonesia dan sokongan Alaihi Salam pada pemberontakan PRRI/Persemesta.
Amerika Serikat diketahuinya membantu para pemberontak, yg diantaranya terbukti menggunakan tertembaknya pesawat dan tertangkapnya pilot berkebangsaan Amerika Allan Lawrence Pope dalam masa pemberontakan itu.
Image Source
Makin tampak bahwa Soekarno makin anti Amerika, anti PBB yg dianggapnya didominasi impak barat. Anti Amerika dari Soekarno ini telah tampil karena sejumlah pengalaman tidak menyenangkan dengan adanya campur tangan Amerika pada kehidupan politik Indonesia. Presiden Soekarno kemudian mengalihkan politik Indonesia bergabung dengan poros Peking-Pyongyang yg berhaluan komunis.
Pengamalan ajaran NASAKOM kemudian memperkuat kedudukan Presiden yg mengatakan ?Revolusi belum terselesaikan!? Kelompok-kelompok yang kemudian menolak NASAKOM akan dicap sebagai kontra-revolusi. Presiden Soekarno kemudian memusatkan kekuatan politiknya dengan mengeluarkan RESOPIM yg merupakan akronim menurut Revolusi, Sosialisme Indonesia, & Pimpinan Nasional.
Kelompok-grup yg kritis terhadap ajaran Nasakom merupakan kalangan golongan kanan dan ABRI. Hal itulah yg lalu dimanfaatkan oleh rivalnya menurut golongan kiri radikal semacam PKI menggunakan mencapkan diri mereka menjadi pembela NASAKOM dan menuding banyak sekali pihak yg kritis terhadap NASAKOM menjadi kontra revolusi.
PKI sendiri lalu sebagai kekuatan politik yang begitu dekat dengan Soekarno. Identitas yg dibangun sebagai pelindung NASAKOM sebatas buat merebut simpati dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno sendiri kemudian memberikan simpati agak lebih pada PKI, lantaran PKI dipandang mampu menggalang dukungan masyarakat buat menguatkan posisi politik Presiden Soekarno.
Ajaran Resopim
apabila NASAKOM adalah cara Presiden Soekarno buat menyatukan ideologi-ideologi di rakyat sebagai persatuan kebangsaan. Maka RESOPIM yg adalah singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional, cenderung ditujukan buat memperkuat kedudukan Presiden Soekarno.
Image Source
Tujuan menurut RESOPIM sendiri adalah menggerakan semua kehidupan berbangsa & negara menuju kemandirian bangsa dan melawan penjajahan model baru yang Presiden Soekarno sebut NEKOLIM atau Neo Kolonialisme menggunakan cara revolusi nasional yg prograsif, dijiwai sang semangat sosialisme, yang arahkan sang satu pimpinan nasional yang diklaim Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno.
- Kutipan Pidato Presiden Soekarno dalam tahun 1961 tentang RESOPIM
??Perlunya meresapkan adilnya Amanat Penderitaan Rakyat supaya meresap juga tanggung jawab terhadapnya serta mustahilnya usaha besar kita berhasil tanpa Tritunggal Revolusi, ideologi nasional progresif & pimpinan nasional.
Akan tetapi hal ini berdampak dalam kedudukan birokrasi negara. Dari RESOPIM ini kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan di bawah presiden. Hal ini terlihat menggunakan adanya anugerah pangkat menteri kepada pimpinan forum tadi, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.
0 comments:
Post a Comment