Masa Demokrasi Liberal Indonesia 1950-1959

Pada Masa Demokrasi Liberal, banyak partai politik ikut serta dalam perebutan Parlemen Indonesia. Hal ini yang menjadi faktor keributan politik pada era ini. Foto: Sigi Blogger

Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia berusaha mencari sistem pemerintahan yang dirasakan sinkron dengan kehidupan berbangsa Indonesia. Pada saat itu baik sebelum atau setelah kemerdekaan, masih ada usul tentang sistem negara yg dipergunakan, anatara lain: Federasi, Monarki, Republik-Parlementer, & Republik-Presidensil.

Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat wapres No.X bulan Oktober 1945, yg menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat/DPR melakukan tugas legisltif. Dengan demikian KNIP menurut lembaga pembantu presiden sebagai lembaga yg sederajat dengan lembaga kepresidenan.

Kemudian KNIP yg dipimpin Sutan Sjahrir berhasil mendorong Pemerintah yaitu, wapres Hatta buat mengeluarkan Maklumat Pemerintah 13 Novermber 1945 mengenai pendirian partai-partai politik dan Maklumat Pemerintah 14 Novermber 1945 mengenai pemberlakuan Kabinet Parlementer. Dengan maklumat tadi Indonesia menjalankan sistem parlementer pada menjalankan pemerintahan. Presiden hanya menjadi ketua negara dan simbol, sedangkan urusan pemerintahan diserahkan kepada perdana menteri. Sjahrir terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama.

Demokrasi Liberal

Setelah dibubarkannya RIS, dari tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer-liberal menggunakan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini diklaim Masa Demokrasi Liberal. Indonesia sendiri pada tahun 1950an terbagi sebagai 10 Provinsi yang memiliki otonomi menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang jua bernafaskan liberal.

Secara generik, demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat dalam demokrasi. Demokrasi liberal berarti demokrasi yang liberal. Liberal disini dalam artian perwakilan atau representatif.

Dengan pelaksanaan konstitusi tadi, pemerintahan Republik Indonesia dijalankan sang suatu dewan menteri (kabinet) yg dipimpin oleh seorang perdana menteri & bertanggung jawab pada parlemen (DPR). Sistem multi partai dalam masa demokrasi liberal mendorong buat lahirnya banyak partai-partai politik menggunakan ragam ideologi dan tujuan politik.

Demokrasi Liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun, pada kenyataanya bahwa UUDS 1950 menggunakan sisten Demokrasi Liberal nir cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang beragam.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante & berlakunya pulang UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 karena dipercaya tidak cocok dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia.

Pelaksanaan Pemerintahan

Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen).  Dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni poltik dalam empat kabinet yang pernah berlaku. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut;

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Formasi Kabinet Natsir. Foto: Wikipedia

Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai perdana menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat, Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Program utama berdasarkan Kabinet Natsir merupakan:

• Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
• Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
• Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
• Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
• Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir mendapatkan tugas primer yaitu proses integrasi Irian Barat. Akan tetapi, Kabinet Natsir kemudian menerima hambatan yaitu dalam masa kabinet ini terjadi banyak pemberontakan misalnya: Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Kabinet Natsit memiliki keberhasilan pada upaya perundingan antara Indonesia-Belanda buat pertama kalinya tentang masalah Irian Barat.

Dalam bidang ekonomi kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng  yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:

• Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
• Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini.

(Baca lebih lengkap: Gerakan Ekonomi Benteng & Dampaknya)

Tujuan program ini sendiri nir bisa tercapai menggunakan baik meskipun anggaran yang digelontorkan pemerintah relatif besar . Kegagalan program ini disebabkan lantaran :

• Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
• Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
• Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
• Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
• Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
• Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Kabinet Natsir sendiri kemudian berakhir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Dua. Kabinet Sukiman (27 April 1951 ? 3 April 1952)

Formasi Kabinet Sukiman. Foto: Pinterest

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo.

Program utama menurut Kabinet Soekiman merupakan:

1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
5. Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara. RMS. dan lainnya. Akan tetapi kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerja sama dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat.

Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).

(Baca disini: Mutual Security Act Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman)

MSA sendiri lalu dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas & aktif Indonesia lantaran menerima MSA sama saja menggunakan ikut serta pada kepentingan Amerika. Tindakan Kabinet Sukiman tadi dipandang sudah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai sudah memasukkan Indonesia ke pada blok barat.

Kabinet Sukiman sendiri memiliki interaksi yg kurang serasi dengan militer & kurang prograsif menghadapi pemberontakan pada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya pada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Kabinet Wilopo (tiga April 1952 ? Tiga Juni 1953)

Formasi Kabinet Wilopo. Foto: Wikipedia

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.

Program utama menurut Kabinet Wilopo adalah:

1. Program dalam negeri:
1. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD
2. Meningkatkan kemakmuran rakyat,
3. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
4. Pemulihan stabilitas keamanan negara
2. Program luar negeri:
1. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
2. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta
3. Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Dalam menjalankan tugasnya Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi, defisit kas negara, & meningkatnya tensi gangguan keamanan yg ditimbulkan pergerakan gerakan sparatis yang progresif. Ketimpangan Jawa & luar Jawa membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di wilayah yg memperparah syarat politik nasional.

Kabinet Wilopo juga harus menghadapi permasalahan 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI menjadi indera sipil dan keluarnya kasus intern pada Tentara Nasional Indonesia sendiri. Perseteruan semakin diperparah dengan adanya surat yg menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan

(Baca disini: Penjelasan Lengkap peristiwa 17 Oktober 1952)

Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli), Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang di dukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

(Baca selengkapnya: Peristiwa Tanjung Morawa)

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 ? 12 Agustus 1955)

Kabinet Ali Sastroamidjojo yg terbentuk dalam 31 Juli 1953 merupakan kabinet ke-empat yg dibentuk selama Masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini menerima dukungan banyak partai pada Parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama (NU). Kabinet ini diketuai oleh PM. Ali Sastroamijoyo & Wakil PM. Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR).

Program pokok berdasarkan Kabinet Ali Sastroamijoyo I:

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran
2. Menyelenggarakan Pemilu dengan segera
3. Pembebasan Irian Barat secepatnya
4. Pelaksanaan politik bebas-aktif
5. Peninjauan kembali persetujuan KMB.
6. Penyelesaian pertikaian politik.

Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini berhasil melakukan suatu prestasi yaitu:

• Merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955
• Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955

Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia- Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti :

(Baca disini: Konfrensi Asia-Afrika 1955)

• Berkurangnya ketegangan dunia
• Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik diskriminasi ras di negaranya.
• Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia-Afrika dalam usaha penyatuan Irian Barat di PBB

Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi yg dikenal menggunakan sistem Ali-Baba. Sistem ekonomi Ali-baba diperuntukan menggalang kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan menggunakan Ali & penguaha Tionghoa yg diidentikkan dengan Baba.

(Baca disini: Sistem ekonomi Ali-Baba & dampaknya)

Sistem ekonomi ini adalah penggambaran ekonomi pribumi ? China. Sistem Ali Baba digambarkan pada dua tokoh, yaitu: Ali menjadi pengusaha pribumi & Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi yg diarahkan dalam pengusaha China.

Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha non-pribumi diwajibkan buat menaruh latihan-latihan pada pengusaha Indonesia. Sistem ekonomi ini lalu didukung dengan :

• Pemerintah yang menyediakan lisensi kredit dan lisensi bagi usaha  swasta nasional
• Pemerintah memberikan perlindungan agar pengusaha nasional mampu bersaing dengan pengusaha asing

Pelaksanaan sistem ekonomi Ali-Baba nir berjalan sebagaimana mestinya. Para pengusaha pribumi akhirnya hanya dijadikan menjadi alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk menerima kredit menurut pemerintah.

Kabinet Ali ini jua sama seperti kabinet terdahulu mengalami perseteruan mengatasi pemberontakan di wilayah misalnya DI/TII pada Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

Terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955, yaitu peristiwa yg memberitahuakn adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD memperburuk bisnis peningkatan keamanan negara. Pada masa kabinet ini keadaan ekonomi masih belum teratasi karena maraknya korupsi dan peningkatan inflasi.

Konflik PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung Kabinet Ali yang mengakibatkan NU menarik menteri-menterinya  pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Keretakan partai pendukung mendorong Kabinet Ali Sastro I harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 ? Tiga Maret 1956)

Sumpah Jabatan PM Burhanuddin Harahap. Foto: Pinterest

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi.

Program utama berdasarkan Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan:

1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya, seperti:

1. Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante.
2. Membubarkan Uni Indonesia-Belanda
3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat
4. Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi

Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4 partai besar di Parlemen yaitu, PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Pemilu itu diikuti oleh 27 dari 70 partai yang lolos seleksi.

(Baca disini: Jalan Berliku Pemilu 1955)

Kabinet ini mengalami ganggung saat kebijakan yang diambil berdampak pada banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dipercaya mengakibatkan ketidaktenangan. Kabinet ini sendiri mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno ketika anggota Parlemen yang baru kurang memberikan dukungan kepada kabinet.

Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 ? 4 Maret 1957)

Formasi Kabinet Ali Sastro II. Foto: Pinterest

Pada tanggal 20 Maret 1956, didukung oleh tiga partai besar di Parlemen: PNI, NU, dan Masyumi. Ali Sastroamijoyo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet.

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut:

1. Perjuangan pengembalian Irian Barat
2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
6. Pembatalan KMB
7. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif
8. Melaksanakan keputusan KAA.

Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari Parlemen dan Presiden Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode Rencana and investment. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Pada masa kabinet ini timbul gelombang anti Cina di rakyat, meningkatnya pergolakan & kekacauan pada wilayah yang semakin menguat, dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer di Sumater & Sulawesi.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi & pembangunan menyebabkan krisis agama daerah luar Jawa dan menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB menyebabkan masalah baru khususnya tentang nasib kapital pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi & PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri berdasarkan Masyumi menciptakan kabinet hasil Pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya dalam presiden.

Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet baru lalu dipimpin sang Ir. Djuanda yang kemudian membangun kabinet yg terdiri menurut para menteri yang pakar pada bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zaket Kabinet karena harus berisi unsur pakar & golongan intelektual & nir adanya unsur partai politik di dalamnya.

Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal sebagaiPanca Karya yaitu:

• Membentuk Dewan Nasional
• Normalisasi keadaan RI
• Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
• Perjuangan pengembalian Irian Jaya
• Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Presiden Soekarno juga pernah mengusulkan dibentuknya Dewan Nasional ini sebagai langkah awal demokrasi terpimpin.

Pada masa kabinet Juanda, terjadi pergolakan-pergolakan pada daerah-wilayah yang Mengganggu hubungan antara sentra & daerah. Untuk mengatasinya diadakanlah Musyawarah Nasional atau Munas di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56 tanggal 14 September 1957.

Munas tadi membahas beberapa hal, yaitu perkara pembangunan nasional dan wilayah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian daerah Republik Indonesia. Munas selanjutnya dilanjutkan menggunakan musyawarah nasional pembangunan (munap) pada bulan November 1957.

Tanggal 30 November 1957, terjadi percobaan penghilangan nyawa terhadap Presiden Soekarno di Cikini. Keadaan negara memburuk pasca percobaan pembunuhan tersebut, banyak daerah yg menentang kebijakan pemerintah sentra yg kemudian menjadikan pada pemberontakan PRRI/Permesta.

(Baca disini: Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI/Permesta)

Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia menggunakan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian dikuatkan menggunakan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pasca Deklarasi Djuanda, perairan Indonesia bertambah luas hingga 13 mil yang sebelumnya hanya 9 mil.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia.

Kekacauan politik yg timbul karena pertikaian partai politik di Parlemen menyebabkan acapkali jatuh bangunnya kabinet sehinggi menghambat pembangunan. Hal ini diperparah menggunakan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sebagai akibatnya Negara Indinesia tidak memiliki pijakan hukum yg mantap. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara holistik.

Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara & Bangsa Indonesia secara holistik. Masalah primer yang dihadapi konstituante merupakan mengenai penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur pada antara golongan-golongan pada konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila sebagai dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam menjadi dasar negara.

Dalam situasi & syarat seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul pada Presiden Soekarno agar merogoh kebijakan buat mengatasi kemelut politik. Oleh karenanya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yg berisi menjadi berikut;

1. Pembubaran Konstituante.
2. Berlakunya kembali UUD 1945.
3. Tidak berlakunya UUDS 1950.
4. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem Presidensil dengan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.