Morgenthau Plan, Rencana Pembagian Jerman

Henry Morgenthau & President Roosevelt

Rencana Morgenthau atau Morgenthau Plan (Dalam bahasa Jerman: Morgenthau-plan), pertama diajukan oleh Henry Morgenthau, Jr., Sekretaris kebendaharaan AS dalam memorandum Program untuk Jerman pasca-penyerahan, dengan advokasi bahwa okupasi Sekutu di Jerman pasca-Perang Dunia 2 dapat menghilangkan kemampuan Jerman untuk memulai perang lagi, dengan mengeliminasi industri armamen dan industri-industri lain yang menjadi dasar kekuatan militer, termasuk penghilangan atau penghancuran semua pabrik dan alat-alat industri di Ruhr.

Batas politik pasca-Perang Dunia II Jerman (1949). Jerman Barat ditampilkan dalam warna biru, Jerman Timur ditampilkan dalam warna merah, yang Saar Protektorat di bawah kendali ekonomi Perancis ditampilkan dalam warna hijau. Ruhr Area, industri mesin Jerman Barat, ditampilkan dalam coklat seperti itu di bawah kendali Otoritas Internasional untuk Ruhr. Pra-perang Jerman wilayah timur dari garis Oder-Neisse ditampilkan dalam warna abu-abu, seperti yang ditugaskan / dianeksasi ke Polandia dan Uni Soviet. Berlin Barat ditunjukkan dengan warna kuning seperti itu, secara resmi di bawah pendudukan oleh Sekutu sampai tahun 1990.

Di Jerman yg terokupasi, pemikiran dibalik rencana Morgenthau pertama ada di direktif okupasi JCS 1607 AS dan pada Rencana-rencana industri sekutu buat Jerman (Allied Industrial Plans for Germany) yang ditujukan dalam pembubaran Industri.

Namun dibandingkan planning Morgenthau, JCS 1607 mengandung beberapa ?Jalan keluar?Yang membatasi segala aksi militer & mencegah penghancuran tambang & pabrik-pabrik pada skala besar , memberikan kebijakan kepada gubernur militer dan para versus berdasarkan Morgenthau pada Departmen Perang.

Pada 1947, JCS 1607 digantikan oleh JCS 1779, yang ditujukan untuk mengembalikan Jerman yang ?Stabil & produktif?, & nir lama setelahnya diikuti sang Marshall Plan.

Memorandum Morgenthau

?Jerman merupakan perkara kita? (?Germany is our masalah?)

Memorandum orisinilnya, yg ditulis kurang lebih Januari & awal September 1944, ditandatangani pada Morgenthau menggunakan judul ?Saran program pasca-penyerahan Jerman? Telah diawetkan pada Perpustakaan Presidensil Franklin D. Roosevelt & Museum.

Teks ini sanggup dipandang secara online. Ketentuan-ketentuan primer menurut Morgenthau Plan dapat diringkas menjadi berikut:

1. Demilitarisasi Jerman: Seharusnya menjadi tujuan utama menurut Sekutu buat menuntaskan demiliterisasi komplit Jerman dalam periode yang sesingkat mungkin sehabis Jerman menyerah. Ini berarti sepenuhnya melucuti persenjataan tentara & masyarakat Jerman (termasuk menghilangkan dan menghancurkan semua materi perang), Destruksi total dari industri armamen Jerman, dan penghilangan atau penghancuran berdasarkan industri penting lain yg sebagai dasar kekuatan militer.

Dua. Pembagian Wilayah Jerman:

• Polandia mendapat bagian Prussia Timur yang tidak masuk wilayah Uni Soviet dan porsi selatan Silesia.
• Perancis mendapat wilayah Saar dan wilayah-wilayah berdekatan yang dibatasi sungai Rhine dan Moslle.
• Dibuat Zona Internasional yang terdiri dari Ruhr dan area-area industri disekitarnya.
• Sisanya dibagi menjadi dua negara independen yang berotonomi, (1) Negara Jerman Selatan yang terdiri dari Bavaria, Württemberg, Baden, dan beberapa area kecil dan (2) Negara Jerman Utara yang terdiri dari Prussia, Saxony, Thuringia, dan beberapa wilayah kecil lain.
• Harus dibentuk sebuah persatuan diantara Negara Jerman Selatan dan Austria, dengan batas wilayah yang akan dikembalikan sesuai dengan batas wilayah sebelum 1938.
• Area Ruhr: (Area Industrial, termasuk Rhineland, Kanal Kiel, dan semua wilayah Jerman di utara Kanal Kiel.)
• Disini terletak jantung dari kekuatan industri Jerman, kawah dari peperangan. Area ini tidak hanya harus dipindahkan dari segala industri yang ada tapi juga dilemahkan dan dikontrol sehingga tidak bisa lagi menjadi area industrial di masa depan.
• Dalam periode yang pendek, jika mungkin tidak lebih dari 6 bulan setelah selesainya pertikaian, semua pabrik dan peralatan industri yang belum dihancurkan melalui aksi militer harus secara penuh dipindahkan dari area atau secara penuh dihancurkan. Segala peralatan tambang akan dipindahkan dari daerah tambang dan tambangnya sendiri dihancurkan.
• Telah diantisipasi bahwa pengupasan area ini akan dicapai melalui tiga tahap:
• Pasukan militer segera menghancurkan segala pabrik dan peralatan industri yang tak bisa dipindahkan.
• Pemindahan pabrik dan peralatan oleh anggota-anggota PBB sebagai restitusi dan reparasi.
• Segala pabrik dan peralatan yang tidak dibindahkan dalam periode yang disebutkan, misalnya 6 bulan, akan dihancurkan secara sepenuhnya atau dibongkar dan dialokasikan kepada PBB
• Semua orang di area harus dibuat mengerti bahwa area Ruhr tidak diperbolehkan untuk menjadi area industri lagi. Semua orang dan keluarganya yang memiliki bakat-bakat spesia atau teratih secara teknis akan diyakinkan untuk pindah secara permanen dari area Ruhr, dan harus disebar seluas mungkin.
• Area Ruhr dibuat menjadi zona internasional yang diperintah oleh organisasi keamanan internasional yang didirikan oleh PBB. Dalam memerintahkan zona internasional, organisasi tersebut akan dikendalikan dan dipantau oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung tujuan-tujuan yang telah disebutkan sebelumnya.
• Restitusi dan Reparasi: Reparasi dalam bentuk pembayaran dan pengiriman yang berulang seharusnya tidak menuntut. Restitusi dan Reparasi akan terpengaruh dengan transfer dari sumber kekayaan dan wilayah Jerman yang masih ada:
• Dengan restitusi dari properti yang dirampas oleh Jerman di wilayah yang diokupasi oleh Jerman.
• Transfer Wilayah Jerman dan hak privat Jerman dalam properti industri yang terletak di negara-negara lain yang diokupasi Jerman untuk negara-negara tersebut, dan juga untuk organisasi internasional dibawah program partisi.
• Pemindahan dan distribusi pabrik dan peralatan industri pada negara-negara yang hancur karena perang, dan terletak di dalam zona internaional dan negara-negara Jerman Utara dan Selatan.
• Dengan kerja paksa untuk orang Jerman diluar Jerman; dan
• Penyitaan seluruh aset Jerman diluar Jerman.