Sistem Ekonomi Terpimpin di Indonesia

Konsepsi mengenai Demokrasi terpimpin di bidang politik selanjutnya melahirkan turunannya di bidang ekonomi,Ekonomi Terpimpin.Sistem ini pada hakikatnya mendalilkan bahwa negara harus berperan untuk "memimpin" ekonomi nasional melalui dibentuknya jalur-jalur pengaturan dan komando yang tegas terhadap sektor-sektor ekonomi utama. Dan semuanya itu didasarkan pada satu rencana nasional yang komrehensif.

Konsepsi ini sebagian merupakan reaksi terhadap pengalaman dalam tahun 1950-an yg meninggalkan kesa ketidakberdayaan negara mengendalikan dan mengarahkan ekonomi nasional. Sebagian lagi terkesan & terinspirasi oleh "kesuksesandanquot; sistem ekonomi berencana yg diterapkan di negara-negara sosialis berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi & terbangunnya industri-industri dasar menjadi landasan pembangunan industri mereka. Sebagai kilas maju, baru dua dasawarsa lalu sejarah menjatukan vonis bahwa sistem perencanaan sentral, meski sering menunjukan prestasi awal yg mengesankan, ternyata tidak dapat berlanjut pada jangka panjang. Sebab utamanya adalah lantaran kontradiksi mendasar dalam sistem intensifnya & kerancuan antara pengolalahan politik dan pengelolaan ekonomi. Setelah itu, satu demi satu negara yang menerapkan sistem perencanaan sentral meninggalkannya & mengadopsi aneka macam variasi kombinasi antara perencanaan negara & prosedur pasar.

Berikut ini beberapa asas yang melandasi Sistem Ekonomi Terpimpin di Indonesia:

1.Negara menggunakan konsepsi politiknya menjadi penjuru utama ekonomi nasional. Sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan ekonomi (fiskal, moneter, sektoral) harus mengacu dan tunduk dalam tujuan akbar politik negara.

2. Dirumuskan Rencana Pembangunan Nasional 8-Tahun buat dijadikan acuan bagi semua kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan negeri ini.

3. BUMN sebagai tulang punggung dan pelaku sentral ekonomi nasional, memimpin sektor-sektor ekonomi utama dan sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup warga . Mereka mendaptkan dukungan penuh menurut APBN dan perbankan buat melaksanakan tugasnya.

4. Sektor perbankan diorganisasi sebagai satu jaringaan pembiayaan menggunakan jalur komando dengan jalur komando yang tegas (sistem "bank tunggaldanquot;) untuk mendukung semua aktivitas ekonomi yang diprioritaskan oleh negara dengan Bank Sentral (BI) menjadi pemegang kendali primer. Dan BI sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan menurut pemerintah.

Peluang bagi eksperimen sistem baru ini buat sukses memang nir akbar sejak awal. Pertama, karena eksperimen ini dilaksanakan pada kondisi makro-moneter yg semakim memburuk. Kedua, karena perangkat pelaksanaa sistem baru tersebut tidak pernah dipersiapkan menggunakan baik. Ketiga, karena politik luar negeri Indonesia pada ketika itu tidak disukai sang negera-negara Barat sebagai akibatnya akses Indonesia ke asal-sumber keuangan dunia tambah sulit. Keempat, karena menggunakan berjalannya ketika, situasi politik dalam negeri makin tegang dan makin nir kondusif bagi pelaksaaan kebijakan ekonomi nasional.

Sumber: Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah sang Prof. Dr. Boediono