Kisah Timnas Indonesia dalam Ajang Piala Dunia 1938

Mungkin sebagian akbar orang mengira bahwa Indonesia nir pernah lolos buat berkompetisi di ajang perhelatan sepak bola piala global FIFA. Padahal Indonesia pernah menorehkan namanya sebagai galat satu peserta di ajang tadi, meskipun pada ketika itu bernama Hindia-Belanda.

Bahkan Indonesia menjadi negara Asia pertama yang berlaga pada Piala Dunia FIFA. Piala dunia yang diselenggarakan pada tahun 1938 tersebut menunjuk Perancis sebagai tuan rumah.

"Gaya menggiring Bola pemain Hindia-Belanda sangat mengagumkan, namun  pertahanannya sangat  buruk", itulah salah satu  cuplikan koran Perancis edisi 6 Juni 1938. Saat pertama kali  bertanding, Indonesia kalah telak oleh  Hungaria dengan score 6- 0, membuat mereka harus  angkat koper dari  Perancis. Piala Dunia  tahun 1938 masih  menggunakan sistem gugur, tidak seperti sekarang yang menggunakan sistem poin.

Rincian Pemain Timnas Hindia Belanda

Tim Hindia Belanda didukung oleh NIVU (Nederlandcshe Indische  Voetbal Unie-Organisasi), asosiasi sepak bola yang berada pada naungan pemerintah kolonial  Belanda. Sebenarnya sudah ada PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) pada masa itu, namun FIFA lebih mengakui  NIVU dibandingkan PSSI. Pemain yang bertanding terdiri dari suku Jawa, Tionghoa, Indo- Belanda, dan Maluku,  sedangkan Pelatihnya berasal  dari Belanda yang bernama  Johannes Cristoffel van Mastenbroek.

Adapun rincian pemain yang berlaga saat itu antara lain:

Kiper: Tan "Bing" Mo Heng, Jack Samuels.

Gelandang: G.H.V.L. Faulhaber, Frans Alfred Meeng, Achmad Nawir , Anwar Sutan, G. van den Burgh

Belakang: Dorst, J. Harting Houdt Braaf Stand (HBS Soerabaja), Frans G. Hu Kon (Sparta Bandung), Teilherber (Djocoja Djogjakarta)

depan: Tan Hong Djien (Tiong Hoa Soerabaja), Tan See Han (HBS Soerabaja), Isaac "Tjaak" Pattiwael (VV Jong Ambon Tjimahi), Suvarte Soedarmadji (HBS Soerabaja), M.J. Hans Taihuttu Voetbal Vereniging (VV Jong Ambon Tjimahi), R. Telwe (HBS Soerabaja), Herman Zomers (Hercules Batavia)

Pelatih: Johannes Mastenbroek (Belanda)

Tim Hindia Belanda dalam piala global 1938 (asal: cnn.Com)

Kapten Tim Berprofesi  sebagai Dokter

Laporan tentang Piala  Dunia 1938 dan  keikutsertaan Indonesia atau Hindia Belanda dalam laga  tersebut lebih banyak  diberitakan oleh sumber berita asing, salah satunya olehThe Times.The Times memberi informasi bahwa tim  Hindia Belanda didominasi  oleh pelajar. Media tersebut juga  menyebutkan bahwa kapten  tim Hindia Belanda adalah seorang dokter yang  berkacamata. Disebutkan juga bahwa mayoritas pemain memiliki Tubuh pendek. Bahkan  Walikota Reims, Perancis, menyebut mereka sebagai  kurcaci. Sebagaian besar dari mereka adalah pemuda berusia 25 tahun. Adapun berat badan mereka  mayoritas 65 hingga 70 kg, pemain tertinggi  yaitu Frans Meeng, yang memiliki tinggi 178Cm.

Meskipun demikian pemain  Hindia Belanda diberitakan sangat lincah dalam mendribel bola. Sayangnya pertahanan bagian belakang sangat aburadul sehingga mereka  kalah telak 6-0 dari tim nasional Hungaria. Laga tersebut  diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 1938 pukul 5 sore waktu setempat, di Stadion Velodorme Reims, Perancis. Disaksisan sekitar 9000 penonton, tim Hindia Belanda kala itu menyayikan lagu kebangsaan Belanda Wilheminus.

Negara Asia pertama yg berlaga pada Piala Dunia

Meskipun kalah telak dari  tim Hungaria 6- 0, tim  Hindia Belanda patut dicatat dalam sejarah sepak bola Asia. Mereka menjadi tim sepak bola Asia pertama yang mengikuti ajang bergengsi itu.  Berdasarkan sumber  tertulis, tim Hindia Belanda berangkat ke Perancis menggunakan kapal laut 'Baluran'.  Berdasarkan berita Jawa Pos, setelah bertanding di ajang piala dunia , rombongan tersebut kemudian berangkat menggunakan  kereta menuju Belanda. Mereka  melakukan laga persahabatan dengan klub asal Den Haag, hasil akhir pertandingan tersebut adalah 2-2. Selain itu mereka juga melakukan laga persahabatan dengan timnas Belanda, Belanda menang telak dengan skor 9-2.

Melakukan gaya permainan terbuka

Menurut wartawan olahraga dari Belanda, CJ Goorhoff yg meliput di stadion Rheims, di babak pertama Achmad Nawir dan timnya tertaih-tatih mengimbangi gaya permainan tim Hungaria. Namun pada babak ke 2, permainan tim Hindia Belanda jauh lebih baik dan mereka tampil terbuka dan menyerang, meskipun kalah telak dari tim Hungaria. Menurut penuturan galat satu pemain Hungaria, Gyorgy Sarosi, pertandingan melawan tim Hindia-Belanda relatif berat, Ia nir menyangka akan mendapat perlawanan dari tim tersebut. Sorosi juga menyebut beberapa pemain Hindia-Belanda yang bermain apik seperti Sutan Anwar, Hans Taihuttu, Tjaak Pattiwel, & Suwarte Soedarmadjie, selain itu kiper tim Hindia-Belanda, Mo Heng Tan pula bermain dengan baik meskipun sempat kebobolan.

Sumber: bbc.com kanalsatu.com tribunews.com

Read More

Batas Kota Majapahit

Telah banyak para pakar baik asing juga lokal yang berkutat dalam peninggalan?Peninggalan di Trowulan, yg ditengarai sebagai isi mak kota Majapahit. Kini, para peneliti tadi mengais reruntuhan Majapahit, berkejaran menggunakan ribuan pabrik penghasil bata yg menjamur di sekitarnya. H Maclaine Pont, adalah seorang arsitek Belanda yg mengawali penelitian intensif terhadap residu?Sisa Majapahit di Trowulan.

Terinspirasi menggunakan Nagarakretagama terjemahan Brandes, dia menggali poly lokasi di sana. Hasil investigasinya antara lain merupakan fasilitas hidrologi Majapahit berupa waduk?Waduk akbar di sekitar Trowulan, yg galat satunya ukuran kira?Kira 175 m x 350 m, dan kemungkinan mempunyai daya tampung air sejumlah 350.000 m?. Kondisi serupa dijumpai pada baray, Angkor tetapi menggunakan skala yang jauh lebih akbar (Lombard, 2006b:19).

Begitu terinspirasinya Maclaine Pont dengan Majapahit, ia membidani pembangunan Gereja Poh Sarang, Kediri, Jawa Timur. Sebagai seorang arsitek ia menggabungkan gaya arsitektur modern dengan arsitektur tradisional Jawa, untuk melahirkan Gereja dengan gaya Majapahit ini (Lombard, 2006a: 180).

Pada tahun 2003, tim berdasarkan Balai Arkeologi Yogyakarta yg dipimpin sang Nurhadi Rangkuti melakukan survei buat mencari batas?Batas Situs Kota Majapahit yg diperkirakan memiliki luas 11 Km x 9 Km memanjang arah utara?Selatan. Dari penelitian sebelumnya sudah ditemukan 3 lokasi batas kota yang ditandai menggunakan sebuah kompleks bangunan kudus kepercayaan Hindu yang akbar menggunakan Yoni berhias naga raja. Tiga batas kota tersebut adalah Klinterejo pada timur laut, Lebak Jabung di tenggara, dan Sedah pada barat daya (Rangkuti, 2005:53).

Berdasarkan penggalian arkeologis pada Situs Klinterejo dan Lebak Jabung, dihasilkan citra mengenai bentuk bangunan suci Hindu di penjuru sudut penanda batas kota. Secara garis besar , pola tata ruang bangunan tersebut memanjang barat ? Timur, yg terdiri dari 3 halaman. Pada halaman paling barat terdapat bangunan terbuka, berumpak batu dengan batur batu bata, seperti bangunan balai atau pendopo.

Pada halaman tengah terdapat sisa­sisa bangunan dari bata, dan pada halaman bagian timur juga terdapat bangunan bata dengan Yoni Naga Raja. Tampaknya pola tata ruang bangunan suci tersebut mirip dengan kompleks bangunan Pura di Bali, yang memiliki tiga halaman yaitu: jaba, jaba tengah dan jeroan (lihat Rangkuti, 2006:175­176).

Selain berhasil membangun hipotesis mengenai lokasi dan penanda batas kota, sebelumnya Rangkuti juga berhasil merekonstruksi pola pemukiman desa­desa Majapahit di sekitar Trowulan di Kabupaten Sidoarjo, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Rupa­rupanya berbeda dengan peneliti lainnya, peneliti ini memiliki kecenderungan untuk lebih suka menelusuri tepian Majapahit yang masih menjadi misteri dan belum banyak diungkap, daripada isi bagian dalam kotanya yang telah diobrak­abrik pembuat bata (atau bahkan pemerintah ?)

Sumber: Majapahit Batas Kota dan Jekal Kejayaan pada Luar Kota

Bab Mungkinkah Batas Kota Majapahit Ada di Jakarta? Oleh Sofjan Noerwidi

Bourbon

Read More

Peran Mesir dalam Kemerdekaan Indonesia

Tahun 1945-1950 dikenal dengan masa revolusi Indonesia . Sepenggal episode sejarah Indonesia dengan periode yang amat singkat karena berlangsung hanya dalam waktu lima tahun saja. Walaupun demikian, selama masa revolusi banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting berkenaan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, hal itu karena Belanda datang kembali menduduki Indonesia bersamaan dengan kedatangan Sekutu.

Perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan  dilakukan dengan cara mengangkat senjata maupun dengan jalan diplomasi. Berbagai pertempuran fisik yang sangat heroik diantaranya adalah Peristiwa 10 November di Surabaya, Bandung lautan api, serta Pertempuran Medan area. Perjuangan diplomasi pun tak kalah menguras tenaga dan fikiran. Berbagai perundingan yang dilakukan oleh para founding fathers Indonesia diantaranya; Perjanjian linggarjati , Renville, Roem Roejen, Konfrensi Inter Indonesia,dan Konfrensi Inter asia, namun perjanjian-perjanjian tersebut selalu dikhianati oleh pihak Belanda, baru pada Konfrensi Meja Bundar, 2 November 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Selain berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, Indonesia juga melakukan berbagai macam diplomasi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Karena secara de jure, negara baru dianggap sah jika mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain. Pada saat itu, Indonesia menggunakan berbagai taktik diplomasi untuk mendapat simpati negara lain. Salah satunya adalah melakukan diplomasi dengan Mesir. Indonesia memproklamirkan kemerdekannya tahun 1945, Mesir merupakan salah satu negara  yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Pada tahun 1947, Menteri Luar Negeri Agus Salim bertemu dengan Perdana Menteri Mesir Mahmoud Fahmy Pasha, dan diresmikanlah hubungan Diplomasi kedua negara tersebut.

Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan buat menerima pengakuan kemerdekaan. Pemerintah Belanda dan sekutunya berusaha menutup jalan diplomasi bangsa Indonesia. Perjalanan panjang misi diplomatik RI dengan negara-negara Arab, khususnya di Mesir, menerima tantangan berdasarkan pihak kedutaan akbar Belanda di negara Arab. Pemerintah Belanda berusaha merintangi jalan dan menghasut bahwa para diplomat RI merupakan kolaborator Jepang. Akan namun, bisnis Belanda bisa dipatahkan oleh Misi Diplomatik RI yg didukung sang para mahasiswa yg belajar di Universitas Al-Azhar sehingga bisa meyakinkan Pemerintah Mesir buat mendukung kemerdekaan & pengakuan kedaulatan RI.

Pemerintah Mesir memberi dukungan baik moril juga materil buat Indonesia. Dukungan tadi berupa pernyataan pengakuan kedaulatan menurut Pemerintah Mesir pada tahun 1947. Pengakuan Kedaulatan yang diperoleh berdasarkan Mesir ini sangat penting, karena merupakan landasan bertenaga Diplomasi RI pada lembaga internasional, yaitu liga Arab.

Tokoh Mesir yang berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia adalah Abdurrahman Azzam Pasya, yang juga merupakan Sekertaris Jenderal Liga Arab. Diplomasi RI dengan Mesir memiliki arti penting karena kedudukan Mesir di Liga arab begitu dominan, sehingga dapat mempengaruhi negara-negara-negara arab untuk turut mengakui kedaulatan Indonesia.  Lantas bagaimana diplomasi yang dijalankan oleh misi diplomatik RI sehingga bisa "meluluhkan" pemerintah mesir?

Jika dilihat dari segi historis, hubungan resmi Indonesia-Mesir terjadi pada tanggal 14 September 1923 ketika Pemerintah Mesir memberikan surat izin resmi kepada mahasiswa Indonesia untuk mendirikan sebuah perhimpunan yang bergerak di bidang sosial dan politik.  Mahasiswa Mesir mendapat suntikan nasionalisme dari dinamika politik di Mesir, seperti gagasan Pan Islamisme yang dikumandangkan oleh Jamaludin Al-Afghani. Maka tak heran jika semangat perjuangan diplomasi Indonesia di Mesir tercermin dalam pergerakan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Univeritas Al-Azhar, Mesir. Mereka berjuang baik dalam bentuk protes dan tentangan terhadap kebijakan Pemerintah Belanda mengenai Indonesia melalui kedutaannya di Mesir maupun tulisan kritis mereka tentang Indonesia yang disebarkan dalam surat kabar Mesir. Maka dapat dikatakan hubungan Mesir dan Indonesia sudah terjalin cukup lama.

Selain itu, keberhasilan misi diplomatik Indonesia pula tidak terlepas menurut delegasi RI, sosok yang sangat penting dalam diplomasi ini merupakan H. Agus Salim. Delegasi RI berhasil meyakinkan Raja Faruk buat mengakui kemerdekaan RI dan mengadakan perjanjian persahabatan RI menggunakan Mesir.

Raja Faruk memiliki Keinginan Pemerintah Mesir untuk menjadi negara terkemuka di kalangan negara-negara Arab yang mayoritas berpenduduk Muslim serta memiliki keinginan untuk menjadi khalifah kaum Muslimin. Tujuan tersebut merupakan salah satu latar belakang dukungan Mesir terhadap perjuangan kemerdekaan RI dan pencarian pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional. Mesir ingin mengisi kekosongan kekhalifahan umat Islam setelah tumbangnya kekuasaan Turki yang pernah menjadi pemersatu umat Islam di negara-negara Arab. Selain itu, Mesir (bersama Liga Arab) juga ingin membantu semua negara yang mayoritas penduduknya Muslim agar dapat lepas dan merdeka dari kolonialisme dan imperialisme.

Selain itu, keberhasilan tadi didukung sang surat warta Arab yg menyuarakan kemerdekaan RI. Setelah mengadakan kongres di Iskandariyah, Mesir, dalam September 1944.

Hubungan Indonesia-Mesir dan negara-negara Arab bertambah luas dan terarah. Untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang berjumlah 70 juta jiwa dengan 90 persen lebih beragama Islam, Liga Arab sejak awal berdirinya telah dapat menerima permohonan mahasiswa Indonesia yang mengusulkan agar negara-negara Arab membantu perjuangan RI dalam memperoleh kemerdekaan. Selain itu, Tokoh Liga Arab yang berperan dalam menggalang negara-negara Arab untuk mendukung Indonesia, Abdurrahman Azzam berhasil  mengajak negara arab lain untuk mengakui kedaulatan RI. Negara-negara Arab yang juga mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Suriah, Yordania, Irak, Libanon, Saudi Arabia, dan Yaman.

Daftar Referensi:

1. Rahman Suranta. 2007. Diplomasi RI pada Mesir dan Negara-Negara Arab dalam Tahun 1947: Wacana, VOL. 9 NO. Dua, Oktober 2007 (154?172)

dua. Leifer, Michael. 1989. Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Tiga. Riclefs.M.C. 2010. Sejarah Indonesia Modern.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

Read More

Alasan Pemerintahan Presiden Soeharto Disebut Militeristik

Pemerintahan Suharto yang dinamakan Orde Baru ada menjadi gerakan pembaharuan bagi Indonesia. Orde baru diharapkan memunuhi ekspektasi warga Indonesia pada ketika itu yg sudah tercabik konflik politik & krisis ekonomi. Gaya kepemimpinan Suharto sendiri berbeda dengan Sukarno, Suharto dalam awal berkuasa menekankan kepada politik pembangunan & politik ekonomi perbaikan. Mengingat krisis yg ditingglakan Orde usang tersisa pada masa awal Orba.

Orde Baru yang diharapkan membrangus sistem politik otoriterian Orla, malah bersikap sebaliknya Orde Baru ternyata melakukan sistem politik model yang cendrung militeristik, tepatnya dinamakan bereucratic-authoritian atau sering diterjemahkan dengan birokratik otoriter, merupakan lawan demokrasi, yaitu sistem yang diterapkan oleh suatu rezim yang kekuasaannya dan proses politik dipusatkan pada satu orang atau satu kelompok. Termasuk di dalamnya adalah bergabungnnya kelompok militer. Kekuasaan kelompok tersebut sangat besar, terutama untuk mengontrol dan menindak masyarakatnya.

Sama halnya dengan sistem otoriterian Orla, tidak ada kontrol masyarakat sipil terhadap kekuasaan yang berlaku. Sistem otoriterian sendiri cendrung menekankan pada stabilitas politik dan kemanan. Militer begitu memainkan peranan penting ini dalam menjaga keamanan dan stabilitas politik. Pemilihan sistem ini sebenarnya bisa dipahami mengingat kondisi Indonesia pasca G30S mengalami kondisi kekacauan sosial dan ekonomi. Selama pada masa demokrasi liberal sampai pada masa demokrasi terpimpin masyarakat sudah amat disibukkan oleh konflik politik para elite atau pun pada tingkatan akar rumput.

Bentuk negara Indonesia merupakan Republik, namun dibawah kekuasaan Orde Baru bentuk negara ini bisa dibilang menyerupai negara kekuasaan(machtstaat). Ciri negara republik adalah kekuasaan berada di tangan rakyat(respublica), oleh sebab itu disebut negara kerakyatan. Kekuasaan penguasa(pemerintah) di negara republic bersifat terbatas, tidak seumur hidup dan diatur oleh konstitusi.

Kenyataannya Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto melakukan praktik yg bertentangan dengan bentuk negara itu sendiri. Orde Baru bersifat totalitarian, seolaholah negara pada perintahkan sang segelinter gerombolan saja. Dimana kekuasaanya tersebut mementingkan kroni-kroninya sendiri terutama pada kalangan militer yang loyal terhadap Presiden Soeharto. Bisa dibilang Pemerintahan Indonesia dibawah rezim Orde Baru dikuasai oleh geng militer eksklusif yang tidak segan menghabisi dan menghilangkan lawan-lawan politiknya apabila menentang kekuasaannya.

ABRI membangun suatu institusi-institusi territorial yang merupakan “ pemerintahan bayangan” bagi institusi jaringan pemerintahan dalam negeri, dari tingkat kodam(provinsi), korem(kabupaten), kodim(kecamatan), koramil(kelurahan) sampai ke babinsa/bintara pembina desa(desa). Melalui “Politik Ketakutan” (The Politics of Fear) dan represi politik, ABRI berupaya untuk menciptakan stabilitas politik melalui penetrasi dari atas. Pada masa ini pula ABRI mendudukan orang-orangnya di jabatan birokrasi pemerintahan, dari menteri, sekretatis jendral, departemen pemerintahan, gubernur, bupati, diplomat sampai ke kepala-kepala judikatif dan legislatif.

Bisa dibilang bahwasannya pemerintahan Orde Baru menjalankan “sistem politik tunggal” yang agak persis dengan yang diceritakan oleh George Orwell dalam novelnya yang berjudul 1984. Dimana sistem politik tunggal diberlakukan, dimana kebenaran-kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditentukan oleh para penguasa. Kebenaran tunggal hanya milik penguasa saja. Barang siapa yang berusaha melawan sistem yang ada, akan dituduh sebagai upaya pembangkangan negara. Orde Baru menggunakan kekuatan militernya untuk menindas siapapun yang berbeda dengan pandangan dengan dia.

Sumber:

• Militer dan politik kekerasan orde baru: Soeharto di belakang peristiwa 27 Juli? oleh Ikrar Nusa Bhakti.
• Gus Dur versus militer: studi tentang hubungan sipil-militer di era transisi oleh Fortuna Anwar

Bourbon

Read More

Taktik Politik Pemerintah Orde Baru : Penyederhaan Partai hingga Penerapan Asas Tunggal

Pemerintah Orde Baru mewarisi kekacauan kondisi politik & ekonomi yg tidak baik menurut pemerintah Orde usang. Dalam hal ini, Orde Baru diharapkan memenuhi ekspekstasi warga Indonesia yang pada waktu itu berada dalam ketidakpastian akibat pertarungan politik dan krisis ekonomi. Gaya kepimpinan Orde Baru relatif tidak selaras berdasarkan pemerintah sebelumnya. Pemerintah Orde Lama lebih poly berkutat pada politik & pembangunan ekonomi menjadi terbengkalai. Sedangkan, pemerintah Soeharto, dalam awal kekuasaannya menekankan dalam politik pembangunan dan politik ekonomi perbaikan.

Langkah pertama yang dilakukan Orde Baru untuk merencanakan pembangunan adalah keluar dari krisis ekonomi. Soeharto mengumpulkan para teknorat dalam bidang ekonomi yang dipimpin oleh Widjoyo Nitisastro. Asisten Pribadi Soeharto, Ali Moertopo juga memulangkan guru para teknokrat, yaitu Sumitro Djoyohadikusumo dari pengasingan luar negeri. Tim inilah yang nanti akan membangun pondasi utama ekonomi Orde Baru. Dalam bidang politik, Setelah memberangus PKI, Orde Baru yang diharapkan mengganti sistem politik otoriterian Orde lama, malah bersikap tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Hal itu dilakukan dengan dalih kestabilan pembangunan.

Penyederhanaan Partai untuk Kestabilan Pembangunan & Keamanan

Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan dan mempertahankan strategi utama politiknya guna mewujudkan stuktur  politik yang stabil untuk kelancaran pembangunan ekonomi. Upaya untuk menciptakan kondisi politik tersebut adalah dengan melalui kebijakan depolitisasi dan deideologisasi. Depolitisasi merupakan pengurangan partai-partai politik sedangkan deideologisasi merupakan pengurangan ideologi yang ada di masyarakat. Strategi politik yang dirumuskan oleh orde baru ini merupakan refleksi atas pengalaman dunia perpolitikan Indonesia, terutama pada masa pemerintahan orde lama.

Orde Baru beranggapan bahwa terlalu banyak partai mempunyai sisi buruk. Pemerintah Soeharto melihat bahwa terlalu banyak partai akan menggangu pembangunan yang telah direncanakan. Berkaca juga pada sejarah, selama pelaksanaan demokrasi liberal. Republik Indonesia tidak banyak membangun karena terlalu banyaknya konflik di parlemen yang disebabkan kepentingan partai-partai yang berbeda. Banyaknya partai membuat alotnya pengambilan keputusan oleh ekskutif dan legislatif. Oleh karena itu, Pemerintah Soeharto merasa perlu diadakannya penyederhanaan partai politik dalam sistem kenegaraaan. Penyederhanaan partai dapat dilakukan dengan beberapa cara, pertamaelectoral threshold dengan menggunakan syarat yang berat bagi partai poltik untuk mengikuti pemilu, keduaparliamentary threshold yaitu ambang batas bagi partai politik untuk memasuki parlemen, ketiga melalui peraturan perudang-undangan negara. Pilihan ketiga adalah opsi yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru dalam melakukan penyederhanaan partai politik. Kebijakan itu terimplementasi dalam  peraturan TAP MPRS No.XXII/1966 tentang penyederhaan partai politik.

Pada awal pemilu pertama di tahun 1971, Orde Baru mengizinkan banyak kontestan untuk mengikuti pemilu yang ada. Sebelumnya pada februari tahun 1970 Presiden Soeharto menyerukan agar partai yang ikut pemilu tetap menjaga stabilitas nasional. Soeharto juga  mengadakan konsultasi dengan partai-partai politik yang ada untuk menggagas ide pengelompokan partai. Pada tahun 1973, MPR mengeluarkan ketetapan tentang GBHN yang menegaskan mengenai perlunya pengelompokan partai politik. Artinya, parpol-parpol yang dianggap "sama" akan digabungkan. Kelompok pertama yang digabungkan adalah partai-partai politik berideologi Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam PERTI, Keempat partai Islam ini melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian giliran kelompok nasionalis yang difusikan, dan dua partai agama non-Islam yang juga meleburkan diri, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik. Hasil fusinya adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Oleh karena hal itu, Golkar yang berstatus sebagai organisasi masyarakat, semakin kuat posisinya dibanding kedua pesaingnya. Golkar selalu memenangkan pemilu dan menjadi kendaraan politik utama Orde Baru.

Asas Tunggal : Melawan Pemerintah berarti Melawan Pancasila

Pembatasan partai politik tahun 1973 yang berimplikasi pada penggabungan partai-partai politik rupanya belum membuat pemerintah Orde Baru puas untuk mengurangi kemajemukan partai. Oleh karena itu, pemerintah orde baru mencetuskan pandangan mengenai pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal. Pancasila sebagai satu-satunya asas mengandung arti bahwa pancasila harus menjadi asas atau ideologi dari ketiga partai politik yang ada. Serta tidak diperkenankan menggunakan asas selain Pancasila dan tidak boleh ditambah embel-embel asas apapun.

Hal ini dimaksudkan agar mengurangi pertarungan politik berdasarkan ideologi. Yang mana pada pandangan ini perseteruan bisa menghambat kestabilan nasional & Mengganggu pembangunan. Sebagai penerapan atas TAP-MPR No. II tahun 1978 yg dilatar belakangi sang penggunaan Isu kepercayaan , gelombang demonstrasi mahasiswa tahun 1978 sampai 1981, dan kemrosotan harga minyak dunia dalam akhir tahun 1970-an, maka semakin bulat takad pemerintah buat membuat homogen politik Indonesia. Kemudian, disahkanlah UU No. Tiga dan No. 8 tahun 1985 tentang organisasi politik & organisasi masyarakat. Undang-undang yg dikenal dnegan UU asas tunggal ini pada intinya melarang partai politik maupun organisasi kemasyarakatan buat memakai ideologi apapun kecuali pancasila. Hal ini tertentunya akan berimplikasi dalam kehidupan bernegara pada Indonesia.

Pemilu 1982 adalah sebuah titik awal penguasa pada memperhatikan masalah-perkara ideologi dalam tubuh kepartaian. Pengkaitan antara ideologi menggunakan acara-program kerja pembangunan Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam pemilu ini. Hal itu tercermin dari kampanye pemilu 1982 yang identik menggunakan simbol-simbol dan kemudian berkembang pada permasalahan program-program kandidat. Rencana pemberlakuan penetapan Pancasila sebagai asas tunggal dimulai waktu pidato Presiden dalam tahun 1980 dalam program penutupan kedap pimpinan ABRI. Dalam pidato tadi secara implisit Presiden beranggapan bahwa masih terdapat kesalahan para pelaku politik atas pemahaman pancasila. Pemahaman dan penafsiran pancasila dievaluasi sudah berada diluar pengertian pemerintah.

Pidato presiden menimbulkan reaksi dari berbagai pihak.  partai yang berideologi islam yakni PPP berdiam diri atas pidato preseiden tersebut. Reaksi juga muncul dari kelompok Nahdatul Ulama yang mengecam beberapa poin mengenai pidato tersebut . Dalam hal ini PPP dan PDI mengalami kecemasan, sedangkan Golkar menyambut penuh gairah gagasan tersebut karena semua hal yang berkaitan dengan Pancasila UUD 1945 pada saat itu didominasi sebagai identitas Golkar. Reaksi paling keras muncul dari kelompok yang dinamakan petisi 50 kelompok ini berpendapat bahwa akan ada polarisasi menyusul konflik sosial baru. Hal ini dihubungkan dengan pancasila tidak boleh dianggap sebagai suatu asas tunggal apalagi menajadi pembenaran atas setiap tindakan. Mereka juga berpendapat bahwa Soeharto bukanlah penafsir tunggal pancasila apalagi interpretasi bahwa jika terdapat perbedaan berarti melawan pemerintah dan pancasila.

Read More

Revolusi Hijau Pada Masa Orde Baru

Revolusi Hijau adalah suatu perubahan pola bercocok tanam dari yang bersifat tradisional menuju mekanis yg memakai mesin. Pada intinya penggunaan peralatan terkini berupa mesin buat meningkatkan jumlah output panen produksi pertanian secara masif.

Cara-cara yg dilakukan buat mencapai output panen surpulus berupa penggunaan benih unggul menurut varietas terigu yang ada, penggunaan zat kimiawi buat proses rekayasa pertanian supaya petani nir terlalu tergantung lagi menggunakan cuaca dan iklim, serta mentransformasikan para petani agar berorientasi pada industri pertanian.

Revolusi Hijau ini sendiri sejalan menggunakan Industrialisasi Nasional. Revolusi Hijau sebenarnya lahir karena latar belakang karena perang global I dan II, dimana dalam waktu itu perang tadi menghancurkan huma-huma pertanian yang ada. Belum lagi pasca Perang Dunia II terjadi lonjakan penduduk yg relatif signifikan, dimana lonjakan penduduk tadi mau nir mau menambah kebutuhan akan pangan.

Program Revolusi Hijau ini sebenarnya nir hanya diterapkan di Indonesia saja, tetapi diterapkan di negara belahan global lainnya. Revolusi Hijau ini sendiri juga lahir atas kemajuan pada bidang pangan & rekayasa tumbuh-tanaman . Revolusi Hijau ini sendiri membawa misi buat mengentaskan kelaparan yg terjadi, terutama di negara-negara berkembang.

Pada tahun 1968 Indonesia yang dibawah rezim pemerintahan baru yang dianggap Orde Baru membawa misi untuk melakukan modernisasi pertanian yg adalah gerakan Revolusi Hijau itu sendiri. Hal ini tertuang jelas pada rencana pembangunan lima tahun atau dianggap Repelita I yang memprioritaskan dan memperkuat sektor pertanian.

Hal ini bertujuan buat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dalam ketika itu dan berdikari pada kebutuhan pangan. Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai macam cara buat menyukseskan acara tersebut. Pemerintah Orde Baru yang berorientasi pembangunanisme, nir lupa juga buat menciptakan prasarana pertanian berupa irigasi dan bendungan untuk menyukseskan program Revolusi Hijau itu sendiri.

Penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk kimia, dan pestisida untuk membrantas hama ternyata bisa dikatakan efektif untuk memacu hasil panen yang dihasilkan para petani. Puncaknya Indonesia berhasil melakukan swasembada beras pada tahun 1984. Padahal sebelumnya Indonesia adalah negara pengimpor beras. Namun ternyata keberhasilan tersebut hanya berdampak sebentar saja.

Penggunaan pupuk anorganik serta pestisida dalam Revolusi Hijau berdampak buruk bagi lingkungan pertanian. Pupuk anorganik membuat kesuburan tanah menurun secara berkala dan terancam tidak bisa ditanami. Sedangkan pengunaan pestisida ternyata tidak begitu berhasil lagi karena hama juga terus berovolusi jadi kuat dan tahan pestisida.

Hasil pertanian yg menggunakan pestisida sendiri ternyata berbahaya bagi manusia yang mengonsumsinya. Revolusi Hijau yang digadang-gadang sang Orde Baru jua mempunyai impak sosial terhadap warga Indonesia yg ada pada pedesaan. Revolusi Hijau itu sendiri ternyata tidak dinikmati secara keseluruhan sang para petani mini yang ada pada desa.

Petani akbar begitu diuntungkan dengan adanya Revolusi Hijau ini. Ini yg nanti akan berdampak dalam kesenjangan sosial yang terjadi pada warga pedesaan. Walaupun begitu Revolusi Hijau sendiri mau tidak mau sanggup dikatakan sukses juga. Selama beberapa Indonesia menikmati swasembada pangan, dan sektor pertanian sebagai sektor penggerak ekonomi warga Indonesia hal ini bisa dicermati sumbangan sektor pertanian atas GDP Indonesia.

Selain itu petani pula tumbuh kesadarannya bahwasannya pertanian wajib dikelola secara terkini buat menaikkan output panen yang terdapat. Revolusi Hijau pun sebenarnya tidak hanya berhenti pada masa pemerintahan Orde Baru saja. Ada upaya yg berkesinambungan yang dilakukan oleh setiap rezim untuk terus mempertinggi hasil pertanian, memakai cara-cara terkini yang terus berkembang yang meminimalisir kerusakan pada lingkungan. Bahkan pemerintahan sekarang pun mempunyai visi misi yang ambisius yaitu Indonesia berdikari akan kebutuhan pangan & tidak ingin mengimpor pangan lagi.

Bourbon

Read More

Takluknya Kesultanan Barjarmasin pada Kompeni Belanda

Awal Mula Hubungan Kesultanan Banjarmasin menggunakan Belanda

Kesultanan Banjarmasin yang kaya akan hasil alam menarik pihak asing seperti: VOC, Inggris, dan Portugis. Salah satu komoditas yang saat itu populer dan dicari oleh bangsa Eropa adalah lada. Banjarmasin memiliki barang yang dicari oleh bangsa Eropa tersebut. Alhasil pada akhir abad ke 16, Portugis datang berdagang ke Banjarmasin,  kemudian VOC, selanjutnya disusul oleh Inggris. VOC adalah pihak yang paling tertarik dengan lada. Perusahaan dagang Belanda itu kemudian menjajaki Kesultanan Banjarmasin untuk memonopoli komoditas itu.

Kontak pertama terjadi pada 1635, yg kemudian dilakukan sebuah perjanjian diantara keduanya pada 4 September 1635 di Batavia. Perjanjian ini dilakukan karena ketakutan kesultanan Banjarmasin atas perluasan yg dilakukan sang Mataram yang dipimpin sang Sultan Agung. Lewat perjanjian itulah VOC bisa mengatur seluruh aktivitas pada perdagangan. Tidak hanya itu, VOC juga dapat ikut campur mengenai urusan pada negeri kesultanan Banjarmasin.

Pihak kesultanan mengizinkan Belanda  memonopoli lada, emas, intan serta mendirikan rumah dan perkantoran. Sebagai imbalannya, VOC memberikan dukungan kepada sultan dalam mengahadapi serangan musuh. Dengan adanya privilege itu, VOC  perlahan-lahan memperluas perkantorannya bahkan pada tahun 1756 VOC dapat mendirikan sebuah benteng Tatas di Banjarmasin. Hak monopoli serta hubungan antar keduanya terus berlanjut hingga VOC runtuh pada tahun 1779.

Pemerintah Hindia Belanda,  Penerus VOC yang Semakin Mengikis Kuasa Sultan

Setelah VOC runtuh, orang Belanda tidak serta merta hilang berdasarkan bumi Nusantara. Kekuasaan VOC diteruskan sang pemerintah Belanda yg kemudian membentuk pemerintahan Hindia-Belanda.

Hubungan antara Belanda dan Kesultanan Banjarmasin juga berlanjut, namun kali ini Belanda bukan lagi berbentuk kongsi dagang melainkan pemerintahan. Pemerintah Hindia-Belanda datang kembali ke Banjarmasin pada tahun 1826 dan telah membuat suatu perubahan yang besar di kesultanan Kesultanan Banjarmasin. Saat itu, kesultanan  sedang dipimpin oleh Sultan Adam Alwasih Billah yang memerintah dari tahun 1825-1857.

Pemerintahan dibawah sultan Adam ini dianggap lemah lantaran sosoknya dikenal gampang terpengaruh oleh permaisurinya. Belanda memanfaatkan momentum itu buat mengikat sultan pada suatu perjanjian. Sultan Adam yang dinilai lemah menciptakan Belanda semakin gampang pada menguasai Banjarmasin. Hingga dalam akhirnya pemerintah Hindia-Belanda berhasil menyusun suatu perjanjian yg nantinya akan mengikat kesultanan Banjarmasin dibawah pemerintahan Belanda.

Di tanggal 4 mei 1826, terjadilah perjanjian itu. Pemerintah Hindia-Belanda berhasil membuat sultan Adam menandatangai perjanjian, sedangkan perwakilan Belanda yang menandatangainya adalah pejabat senior pemerintah Hindia-Belanda untuk karesidenan Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo yang berkedudukan di Banjarmasin yakni Martinus Henricus Halewijn. Alasan pemerintah pemerintah Hindia mengikat kesultanan Banjarmasin pada perjanjian tahun 1826 ini karena pemerintah Hindia-Belanda berupaya untuk mempertegas dan memperkuat lagi hubungan-hubungan Belanda dengan kesultanan Banjarmasin.  Hal itu bukan berarti Belanda memperlakukan Kesultanan Banjarmasin sebagai kawan, justru Belanda berupaya memperluas daerah jajahannya di Nusantara termasuk pada daerah Kalimantan.

Dalam pasal-pasal perjanjian tersebut, Belanda berupaya buat mengeksploitasi daerah-daerah jajahannya agar mendapatkan keuntungan ekonomi yang akbar bagi pemerintah Hindia-Belanda. Apalagi saat perjanjian tersebut pada buat ekonomi pemerintah Hindia-Belanda tidak pada kondisi yang stabil. Perjanjian ditahun 1826 ini mengakibatkan awal pemerintah Hindia-Belanda buat bisa menguasai wialayah-daerah kalimantan lainnya. Perjanjian itu adalah gerbang utama pemerintah Hindia- Belanda buat memasuki wilayah lain di Kalimantan, yaitu kesultanan Kutai di Kalimantan timur.

Isi berdasarkan perjanjian 1826 ini sebagian besar sangat menguntungkan bagi pemerintah Hindia-Belanda mulai berdasarkan segi politik, ekonomi, maupun Budaya. Tetapi sangat berbanding terbalik bagi kesultanan Banjarmasin, sebab isi berdasarkan perjanjian tadi sangatlah merugikan, terlebih kekuasaan sultan semakin sempit lantaran pemerintah Hindia-Belanda yg memegang kekuasaan terbesar di Banjarmasin.

Setiap kebijakan yang sultan Banjarmasin kerjakan wajib menerima biar dari pemerintah Hindia-Belanda. Belum lagi anggaran bahwa sultan dan keluarganya dihentikan buat mengirim & mendapat surat-surat maupun utusan-utusan dari orang-orang asing atau kerajaan lain tanpa persetujuan residen Belanda yg terdapat pada Banjarmasin.

Dalam perjanjian tahun 1826 ini terdapat 28 pasal yang mengatur kekuasaan Belanda atas kesultanan Banjarmasin. Pada pasal 1 berisi, “kontrak-kontrak lama yang telah di tandatangai oleh sultan terdahulu maupun pemerintah belanda terdahulu sudah tidak boleh dipakai lagi maka dipakilah perjanjian baru ini dan harus ditaati serta diikuti secara sungguh-sungguh tanpa adanya perubahan lagi didalamnya.”  Berdasarkan pada pasal 1 tersirat bahwa pemerintah Hindia-Belanda ingin lebih mempertegas kedudukannya atas kesultanan Banjarmasin daripada perjanjian sebelumnya,  serta membuat peraturan baru yang harus ditaati oleh kesultanan Banjarmasin.

Pada perjanjian ini pun Belanda mengatur tentang harga tanah-tanah di Banjarmasin yang telah dimiliki Belanda. Pada pasal 23 berbunyi,  “semua uang yang ditentukan gubenemen Belanda harus diterima di tanah Banjarmasin dan orang-orang kerajaan dari kesultanan Banjarmasin, serta tanah-tanah milik sultan harganya turut ditentukan oleh gubernemen Belanda”.  Hal ini berarti tanah-tanah milik sultan harus dijual kepada Belanda dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Akibatnya tanah-tanah di Banjarmasin dapat dengan mudah menjadi milik pemerintah Hindia-Belanda. Bukan hanya tanah,  Belanda juga menginginkan monopoli dagang di Pelabuhan Banjarmasin.

Hal krusial lainnya yg terdapat dalam isi perjanjian tahun 1826 ini merupakan pemerintah Hindia-Belanda berhak mengangkat anggota famili kesultanan yang disukai sang pemerintah mereka menjadi putra mahkota & mengangkat orang yg disenangi buat sebagai mangkubumi. Sebagai imbalan, pemerintah Hindia-Belanda akan melindungi sultan dari musuh-musuh di pada maupun diluar nusantara.

Dengan terikatnya kesultanan Banjarmasin pada perjanjaian tersebut membuat kesultanan Banjarmasin resmi dibawah kekuasaan dari pemerintah Hindia-Belanda. Dimana kedudukannya berada di bawah pemerintahan Zuid-en Ooster-kust van Borneo yg berada di Banjarmasin menggunakan MH Halenwijn menjadi penguasanya. Dengan istilah lain Kesultanan Banjarmasin telah tunduk sepenuhnya dalam pemerintah kolonial.

Sumber:

Ahyat, Ita Syamtasiyah, Kesultanan Banjarmasin Pada Abad ke-19 : Ekspansi Pemerintah Hindia-Belanda di Kalimantan, (Tangerang selatan, Serat Alam Media, 2012).

Arsip Nasional RI, Surat-surat perjanjian antara kesultanan Banjarmain dengan pemerintah-pemerintah VOC, Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia-Belanda 1635-1860, (Jakarta, PN Eka Grafika, 1965).

Read More