Revolusi Hijau Pada Masa Orde Baru

Revolusi Hijau adalah suatu perubahan pola bercocok tanam dari yang bersifat tradisional menuju mekanis yg memakai mesin. Pada intinya penggunaan peralatan terkini berupa mesin buat meningkatkan jumlah output panen produksi pertanian secara masif.

Cara-cara yg dilakukan buat mencapai output panen surpulus berupa penggunaan benih unggul menurut varietas terigu yang ada, penggunaan zat kimiawi buat proses rekayasa pertanian supaya petani nir terlalu tergantung lagi menggunakan cuaca dan iklim, serta mentransformasikan para petani agar berorientasi pada industri pertanian.

Revolusi Hijau ini sendiri sejalan menggunakan Industrialisasi Nasional. Revolusi Hijau sebenarnya lahir karena latar belakang karena perang global I dan II, dimana dalam waktu itu perang tadi menghancurkan huma-huma pertanian yang ada. Belum lagi pasca Perang Dunia II terjadi lonjakan penduduk yg relatif signifikan, dimana lonjakan penduduk tadi mau nir mau menambah kebutuhan akan pangan.

Program Revolusi Hijau ini sebenarnya nir hanya diterapkan di Indonesia saja, tetapi diterapkan di negara belahan global lainnya. Revolusi Hijau ini sendiri juga lahir atas kemajuan pada bidang pangan & rekayasa tumbuh-tanaman . Revolusi Hijau ini sendiri membawa misi buat mengentaskan kelaparan yg terjadi, terutama di negara-negara berkembang.

Pada tahun 1968 Indonesia yang dibawah rezim pemerintahan baru yang dianggap Orde Baru membawa misi untuk melakukan modernisasi pertanian yg adalah gerakan Revolusi Hijau itu sendiri. Hal ini tertuang jelas pada rencana pembangunan lima tahun atau dianggap Repelita I yang memprioritaskan dan memperkuat sektor pertanian.

Hal ini bertujuan buat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dalam ketika itu dan berdikari pada kebutuhan pangan. Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai macam cara buat menyukseskan acara tersebut. Pemerintah Orde Baru yang berorientasi pembangunanisme, nir lupa juga buat menciptakan prasarana pertanian berupa irigasi dan bendungan untuk menyukseskan program Revolusi Hijau itu sendiri.

Penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk kimia, dan pestisida untuk membrantas hama ternyata bisa dikatakan efektif untuk memacu hasil panen yang dihasilkan para petani. Puncaknya Indonesia berhasil melakukan swasembada beras pada tahun 1984. Padahal sebelumnya Indonesia adalah negara pengimpor beras. Namun ternyata keberhasilan tersebut hanya berdampak sebentar saja.

Penggunaan pupuk anorganik serta pestisida dalam Revolusi Hijau berdampak buruk bagi lingkungan pertanian. Pupuk anorganik membuat kesuburan tanah menurun secara berkala dan terancam tidak bisa ditanami. Sedangkan pengunaan pestisida ternyata tidak begitu berhasil lagi karena hama juga terus berovolusi jadi kuat dan tahan pestisida.

Hasil pertanian yg menggunakan pestisida sendiri ternyata berbahaya bagi manusia yang mengonsumsinya. Revolusi Hijau yang digadang-gadang sang Orde Baru jua mempunyai impak sosial terhadap warga Indonesia yg ada pada pedesaan. Revolusi Hijau itu sendiri ternyata tidak dinikmati secara keseluruhan sang para petani mini yang ada pada desa.

Petani akbar begitu diuntungkan dengan adanya Revolusi Hijau ini. Ini yg nanti akan berdampak dalam kesenjangan sosial yang terjadi pada warga pedesaan. Walaupun begitu Revolusi Hijau sendiri mau tidak mau sanggup dikatakan sukses juga. Selama beberapa Indonesia menikmati swasembada pangan, dan sektor pertanian sebagai sektor penggerak ekonomi warga Indonesia hal ini bisa dicermati sumbangan sektor pertanian atas GDP Indonesia.

Selain itu petani pula tumbuh kesadarannya bahwasannya pertanian wajib dikelola secara terkini buat menaikkan output panen yang terdapat. Revolusi Hijau pun sebenarnya tidak hanya berhenti pada masa pemerintahan Orde Baru saja. Ada upaya yg berkesinambungan yang dilakukan oleh setiap rezim untuk terus mempertinggi hasil pertanian, memakai cara-cara terkini yang terus berkembang yang meminimalisir kerusakan pada lingkungan. Bahkan pemerintahan sekarang pun mempunyai visi misi yang ambisius yaitu Indonesia berdikari akan kebutuhan pangan & tidak ingin mengimpor pangan lagi.

Bourbon

Read More

Takluknya Kesultanan Barjarmasin pada Kompeni Belanda

Awal Mula Hubungan Kesultanan Banjarmasin menggunakan Belanda

Kesultanan Banjarmasin yang kaya akan hasil alam menarik pihak asing seperti: VOC, Inggris, dan Portugis. Salah satu komoditas yang saat itu populer dan dicari oleh bangsa Eropa adalah lada. Banjarmasin memiliki barang yang dicari oleh bangsa Eropa tersebut. Alhasil pada akhir abad ke 16, Portugis datang berdagang ke Banjarmasin,  kemudian VOC, selanjutnya disusul oleh Inggris. VOC adalah pihak yang paling tertarik dengan lada. Perusahaan dagang Belanda itu kemudian menjajaki Kesultanan Banjarmasin untuk memonopoli komoditas itu.

Kontak pertama terjadi pada 1635, yg kemudian dilakukan sebuah perjanjian diantara keduanya pada 4 September 1635 di Batavia. Perjanjian ini dilakukan karena ketakutan kesultanan Banjarmasin atas perluasan yg dilakukan sang Mataram yang dipimpin sang Sultan Agung. Lewat perjanjian itulah VOC bisa mengatur seluruh aktivitas pada perdagangan. Tidak hanya itu, VOC juga dapat ikut campur mengenai urusan pada negeri kesultanan Banjarmasin.

Pihak kesultanan mengizinkan Belanda  memonopoli lada, emas, intan serta mendirikan rumah dan perkantoran. Sebagai imbalannya, VOC memberikan dukungan kepada sultan dalam mengahadapi serangan musuh. Dengan adanya privilege itu, VOC  perlahan-lahan memperluas perkantorannya bahkan pada tahun 1756 VOC dapat mendirikan sebuah benteng Tatas di Banjarmasin. Hak monopoli serta hubungan antar keduanya terus berlanjut hingga VOC runtuh pada tahun 1779.

Pemerintah Hindia Belanda,  Penerus VOC yang Semakin Mengikis Kuasa Sultan

Setelah VOC runtuh, orang Belanda tidak serta merta hilang berdasarkan bumi Nusantara. Kekuasaan VOC diteruskan sang pemerintah Belanda yg kemudian membentuk pemerintahan Hindia-Belanda.

Hubungan antara Belanda dan Kesultanan Banjarmasin juga berlanjut, namun kali ini Belanda bukan lagi berbentuk kongsi dagang melainkan pemerintahan. Pemerintah Hindia-Belanda datang kembali ke Banjarmasin pada tahun 1826 dan telah membuat suatu perubahan yang besar di kesultanan Kesultanan Banjarmasin. Saat itu, kesultanan  sedang dipimpin oleh Sultan Adam Alwasih Billah yang memerintah dari tahun 1825-1857.

Pemerintahan dibawah sultan Adam ini dianggap lemah lantaran sosoknya dikenal gampang terpengaruh oleh permaisurinya. Belanda memanfaatkan momentum itu buat mengikat sultan pada suatu perjanjian. Sultan Adam yang dinilai lemah menciptakan Belanda semakin gampang pada menguasai Banjarmasin. Hingga dalam akhirnya pemerintah Hindia-Belanda berhasil menyusun suatu perjanjian yg nantinya akan mengikat kesultanan Banjarmasin dibawah pemerintahan Belanda.

Di tanggal 4 mei 1826, terjadilah perjanjian itu. Pemerintah Hindia-Belanda berhasil membuat sultan Adam menandatangai perjanjian, sedangkan perwakilan Belanda yang menandatangainya adalah pejabat senior pemerintah Hindia-Belanda untuk karesidenan Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo yang berkedudukan di Banjarmasin yakni Martinus Henricus Halewijn. Alasan pemerintah pemerintah Hindia mengikat kesultanan Banjarmasin pada perjanjian tahun 1826 ini karena pemerintah Hindia-Belanda berupaya untuk mempertegas dan memperkuat lagi hubungan-hubungan Belanda dengan kesultanan Banjarmasin.  Hal itu bukan berarti Belanda memperlakukan Kesultanan Banjarmasin sebagai kawan, justru Belanda berupaya memperluas daerah jajahannya di Nusantara termasuk pada daerah Kalimantan.

Dalam pasal-pasal perjanjian tersebut, Belanda berupaya buat mengeksploitasi daerah-daerah jajahannya agar mendapatkan keuntungan ekonomi yang akbar bagi pemerintah Hindia-Belanda. Apalagi saat perjanjian tersebut pada buat ekonomi pemerintah Hindia-Belanda tidak pada kondisi yang stabil. Perjanjian ditahun 1826 ini mengakibatkan awal pemerintah Hindia-Belanda buat bisa menguasai wialayah-daerah kalimantan lainnya. Perjanjian itu adalah gerbang utama pemerintah Hindia- Belanda buat memasuki wilayah lain di Kalimantan, yaitu kesultanan Kutai di Kalimantan timur.

Isi berdasarkan perjanjian 1826 ini sebagian besar sangat menguntungkan bagi pemerintah Hindia-Belanda mulai berdasarkan segi politik, ekonomi, maupun Budaya. Tetapi sangat berbanding terbalik bagi kesultanan Banjarmasin, sebab isi berdasarkan perjanjian tadi sangatlah merugikan, terlebih kekuasaan sultan semakin sempit lantaran pemerintah Hindia-Belanda yg memegang kekuasaan terbesar di Banjarmasin.

Setiap kebijakan yang sultan Banjarmasin kerjakan wajib menerima biar dari pemerintah Hindia-Belanda. Belum lagi anggaran bahwa sultan dan keluarganya dihentikan buat mengirim & mendapat surat-surat maupun utusan-utusan dari orang-orang asing atau kerajaan lain tanpa persetujuan residen Belanda yg terdapat pada Banjarmasin.

Dalam perjanjian tahun 1826 ini terdapat 28 pasal yang mengatur kekuasaan Belanda atas kesultanan Banjarmasin. Pada pasal 1 berisi, “kontrak-kontrak lama yang telah di tandatangai oleh sultan terdahulu maupun pemerintah belanda terdahulu sudah tidak boleh dipakai lagi maka dipakilah perjanjian baru ini dan harus ditaati serta diikuti secara sungguh-sungguh tanpa adanya perubahan lagi didalamnya.”  Berdasarkan pada pasal 1 tersirat bahwa pemerintah Hindia-Belanda ingin lebih mempertegas kedudukannya atas kesultanan Banjarmasin daripada perjanjian sebelumnya,  serta membuat peraturan baru yang harus ditaati oleh kesultanan Banjarmasin.

Pada perjanjian ini pun Belanda mengatur tentang harga tanah-tanah di Banjarmasin yang telah dimiliki Belanda. Pada pasal 23 berbunyi,  “semua uang yang ditentukan gubenemen Belanda harus diterima di tanah Banjarmasin dan orang-orang kerajaan dari kesultanan Banjarmasin, serta tanah-tanah milik sultan harganya turut ditentukan oleh gubernemen Belanda”.  Hal ini berarti tanah-tanah milik sultan harus dijual kepada Belanda dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Akibatnya tanah-tanah di Banjarmasin dapat dengan mudah menjadi milik pemerintah Hindia-Belanda. Bukan hanya tanah,  Belanda juga menginginkan monopoli dagang di Pelabuhan Banjarmasin.

Hal krusial lainnya yg terdapat dalam isi perjanjian tahun 1826 ini merupakan pemerintah Hindia-Belanda berhak mengangkat anggota famili kesultanan yang disukai sang pemerintah mereka menjadi putra mahkota & mengangkat orang yg disenangi buat sebagai mangkubumi. Sebagai imbalan, pemerintah Hindia-Belanda akan melindungi sultan dari musuh-musuh di pada maupun diluar nusantara.

Dengan terikatnya kesultanan Banjarmasin pada perjanjaian tersebut membuat kesultanan Banjarmasin resmi dibawah kekuasaan dari pemerintah Hindia-Belanda. Dimana kedudukannya berada di bawah pemerintahan Zuid-en Ooster-kust van Borneo yg berada di Banjarmasin menggunakan MH Halenwijn menjadi penguasanya. Dengan istilah lain Kesultanan Banjarmasin telah tunduk sepenuhnya dalam pemerintah kolonial.

Sumber:

Ahyat, Ita Syamtasiyah, Kesultanan Banjarmasin Pada Abad ke-19 : Ekspansi Pemerintah Hindia-Belanda di Kalimantan, (Tangerang selatan, Serat Alam Media, 2012).

Arsip Nasional RI, Surat-surat perjanjian antara kesultanan Banjarmain dengan pemerintah-pemerintah VOC, Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia-Belanda 1635-1860, (Jakarta, PN Eka Grafika, 1965).

Read More

Kebijakan Banjir Jakarta oleh Pemerintah Kolonial Belanda

Pembangunan Drainase pada Jembatan Lima tahun 1910

Pengendalian banjir oleh Pemerintah Hindia Belanda dimulai dengan pembentukan Waterstaat van Batavia tahun 1854 kemudian berubah menjadi Burgelijke Openbare Werken (BOW). BOW bertugas melakukan pemeliharaan sungai situ, dan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan. Masalah banjir yang ada di Batavia sebenarnya telah ditanggulangi sebelum dibangunnya kanal banjir barat.

Daerah Jembatan Lima, Blandongan dan Klenteng yang langganan banjir merupakan wilayah aliran Sungai Krukut buat menanggulangi banjir pada daerah ini kotapraja Batavia menganggarkan f 25.000 buat mengalirkan air menurut limbah tempat tinggal tangga & aliran kotoran ke saluran sebagai akibatnya tidak terjadi penimbunan, kedua memperdalam dan normalisasi saluran dengan melapisi semen, ketiga menimbun saluran-saluran yg sudah nir terpakai yang menjadi sarang penyakit, keempat meninggikan huma & rawa-rawa dengan tanah yg berasal dari saluran-saluran yang diperdalam. Kali Krukut sebelah timur menjadi wilayah prioritas normalisasi

Tabel Rekapituasi Proyek & Pembiayaan Proyek di Jembatan Lima, Blandengan, Klenteng

Pembangunan Kanal Banjir Kali Malang & Pintu Air Matraman (Kanal Banjir Barat)

Sebelum kanal banjir Kali Malang dibangun, Muhammad Husni Thamrin dan D. Van der Zee mengadakan diskusi dan Thamrin mengemukakan gagasannya tentang pembangunan sebuah kanal besar untuk mengatasi banjir. Kanal yang dimaksud adalah menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Sungai krukut untuk mengatasi banjir, dari pertemuan ini akhirnya Mr. Herman Van Breen diberi tugas untuk membangun fasilitas pengontrol banjir.

Pada lepas 10 Oktober 1911 diserahkan sebuah laporan tentang sungai-sungai di Batavia pada Dewan Kota Canne. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa endapan pada sungai-sungai terkait dengan semakin luasnya pembangunan perkebunan the pada Bogor sehingga air yang mengalir ke Batavia semakin akbar, penggundulan hutan jua menjadi salah satu penyebab.

Tim peneliti menaruh rekomendasi pemugaran pengairan kota antara lain normalisasi Sungai krukut lantaran adanya pengendapan sebagai akibatnya air nir sanggup mengalir dengan lancar. Pada tahun 1913 pemerintah colonial mengadakan penelitian ulang terhadap sungai-sungai yang ada dan tugas ini diserahkan pada Ir. Herman Van breen yang kemudian mengusulkan pembuatan ekskavasi banjir kanal dari Matraman sampai karet. Pada bulan Agustus 1913 pemerintah tetapkan menciptakan pintu air matraman dengan porto 275.600 gulden.

Tabel Rincian Pembangunan Kanal Banjir Barat

Proyek pada tahun 1913 ditetapkan atas proyek saluran pembuangan dan pengaliran air permukaan yang meliputi kanal banjir di Matraman dimulai dari Ciliwung dan bermuara di Sungai Kali Angke mengalir ke laut, dari Karet diteruskan melalui kanal Krukut yang sudah ada. Banjir dari Ciliwung, Krukut dan Sungai Cideng ditampung kemudian dialirkan ke luar kota.

Saluran banjir kanal dari matraman sampai Karet kemudian dikenal sebagai kanal banjir Kali Malang atau kanal banjir Barat. Tujuan pembuatan kanal ini untuk melindungi daerah Menteng, gambir Senen, Harmoni, Kota, Pasar Ikan dan Priok. Pembangunan kanal banjir tersebut selesai pada tahun 1919 yang ditunjukkan pada plakat yang ditujukan pada Ir. Herman Van Breen yang terletak di pintu air Manggarai.

Dampak Pembangunan Kanal Banjir Barat

Pada 1918 terjadi banjir besar di Batavia namun hal ini karena Kanal Banjir belum selesai dikerjakan. Pada 1919 wilayah Weltervreden terjadi banjir dikarenakan Kanal Banjir Barat belum digunakan pada 1923 ketika Banjir kanal barat sudah berfungsi Banjir tidak terlalu besar karena hanya sebagian kampung yang terkena banjir. Kemungkinan besar manfaat kanal banjir sudah dirasakan oleh sebagian warga elit di kawasan Menteng dan sekitarnya, sementara di kawasan kampong bumiputera namun pada banjir tahun 1932 banjir justru meluas di daerah aliran Sungai Angke ini menunjukkan kanal banjir barat hanya mampu mengatasi banjir selama 10 tahun.

Sumber:

• Gunawan, R. (2008). Kala Air Tidak Lagi Menjadi Sahabat: Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta tahun 1911-1985, Desertasi. Depok: Universitas Indonesia.
• Heering, B. (2003). Mohammad Hoesni Thamrin: Tokoh Betawi, nasionalis Revolusioner Perintis kemerdekaan. Jakarta: Hasta Mitra.

Bourbon

Read More

Krisis Multidimensional Di Penghujung Era Pemerintahan Orde Baru

Sebelum membicarakan krisis multidimensional ada baiknya kita mengetahui kondisi Ekonomi Indonesia sebelum terjadinya krisis tersebut. Sudah tentu kondisi ekonomi suatu bangsa akan begitu mempengaruhi aspek-aspek sosial dalam kehidupan masyarakat kebanyakan. Krisis apapun yang terjadi pada umumnya di berbagai dunia tidak lebih dari efek kondisi ekonomi yang krisis juga. Krisis ekonomi seolah-olah jadi pemicu munculnya krisis turunan yang berupa, krisis sosial, politik, keamanan.

Sebelum rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998 akibat krisis multidimensional. Terjadi krisis ekonomi yang hebat pada tahun 1997 yang menerpa negara asia kebanyakan termasuk dalam hal Indonesia juga terkena krisis ekonomi moneter tersebut. Krisis moneter ini mula-mula melanda Thailand yang bermasalah dengan mata uangnya “Baht” yang nilainya jatuh terhadap dolar US.

Dimana pemerintah Thailand pada waktu itu juga mengalami krisis devisa juga dan terlilit hutang juga. Akhirnya krisis ini menular hampir ke banyak negara Asia yang menyebabkan mata uang negara asia berguguran jatuh tidak mampu menahan krisis. Indonesia dalam hal ini salah satu negara Asia yang mengalami krisis terparah.

Ini disebabkan oleh jeleknya tata kelola atau manajemen keuangan Indonesia. Krisis ini akhirnya berdampak pada komponen moneter lain. Tingginya inflasi, turunnya nilai mata uang, turunnya pendapat kapita secara drastis, pertumbuhan ekonomi yang minus, serta bertambahnya angka kemiskinan secara drastis.

Adanya krisis ekonomi moneter tersebut melahirkan krisis-krisis baru bagi Indonesia. Secara umum ada tiga krisis yang muncul akibat permasalahan ekonomi. Krisis Politik, Krisis Sosial, dan Krisis Hukum. Kumpulan krisis inilah yang bisa disebut sebagai krisis multidimensional.

Krisis politik ini mencakup lingkungan kekuasaan. Presiden Soeharto dalam hal ini tidak mendapatkan kepercayaan rakyat lagi untuk menyelesaikan krisis-krisis yang terjadi pada waktu itu. Stabilitas yang selama ini menjadi tameng status quo dianggap sebagai biang keladi represi politik dan ideologi.5 Masyarakat pada waktu itu menginginkan kebebasan berpolitik dan dibukanya kran kebebasan berserikat dan berkumpul.

Hukum yang seharus sebagai pengawas kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden dan jajarannya malah berlaku sebagai pelayan kekuasaan eksekutif. Tentunya ini melanggar konstitusi UUD 1945 serta prinsip-prinsip kekuasaan trias politika yang mementingkan pembagian kekuasaan dan saling melakukan koreksi kekuasaan.

Krisis Hukum yang terjadi pada masa Orde Baru bisa dilihat banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi selama masa Pemerintahan Orde Baru. Kasus yang seharusnya diungkapkan dalam ranah pengadilan, hilang begitu saja. Padahal terhitung banyak kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru.

Kasus-kasus tersebut bahkan sampai zaman reformasi kini tidak diusut secara tuntas dan menjadi preseden buruk bagi upaya reformasi hukum. Ini menunjukkan bahwasannya hukum masih berpihak pada pihak yang berkuasa saja. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan prinsip egaliter(semua orang sama dimata hukum)

Krisis sosial bisa dikatakan merupakan krisis yang merusak tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Krisis ini bahkan hampir menggiring Indonesia seperti negara-negara Balkan yang terpecah belah. Kehidupan bernegara terancam menuju disintegrasi pada waktu itu. Ini disebabkan banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat yang membuat tatanan sosial yang dibangun menuju keambrukan. Proses Integrasi yang dipaksakan pada masa Orde Baru, ternyata cenderung rapuh dan tidak kuat pada masa akhir pemerintahan Orde Baru. Pada akhirnya konflik-konflik sosial masyarakat berkaitan SARA memuncak pasca Orde Baru berakhir.

Sumber:

Politik Editorial Media Indonesia Analisis Tajuk Rencana 1998-2001

Bourbon

Read More

Sejarah Orang Madura dan Budayanya

Dalam cerita masyarakat yg berkembang di Madura, disebutkan bahwa suku Madura berasal berdasarkan keturunan Raden Sagara.(Raden Sagoro). Raden Sagoro sendiri adalah anak seorang putri dari kerajaan pulau Jawa. Dari penuturan ini maka berkesimpulan bahwasannya orang-orang Madura adalah orang-orang yg dari berdasarkan pulau Jawa. Tapi penuturan asal usul cerita tersebut adalah cerita masyarakat saja, menurut kisah yang diceritakan turun temurun.

Ada pula yang menduga bahwa asal nama dan suku Madura adalah menurut India. Tepatnya berdasarkan daerah yg sama namanya, Madura atau Madurai di Tamil Nadu, India Selatan. Sekitar 4000 tahun yang kemudian sebelum Masehi, bangsa menurut utara dan berkebudayaan neolithik sudah berdatangan dan mendiami Pulau Madura.

Mereka sudah mampu bercocok tanam & memanfaatkan kekayaan laut. Seiring dengan masuknya para pedagang menurut India dan Tiongkok awal abad Masehi, sedikit-sedikit kebudayaan dan agama Suku Madura berubah. Tetapi pada perdagangan, orang Madura hanya menjadi perantara. Lantaran keterbatasan asal daya alam.

Dalam perjalanannya Madura nir pernah tidak pernah mampu sejajar dengan kerajaan Jawa. Kerajaan-kerajaan Jawa lebih unggul secara sumber daya alam & asal daya insan kala itu, bisa memimpin kepulauan-kepulauan yang berada di Nusantara, termasuk pulau Madura yg adalah wilayah bawah kerajaan Jawa, baik kerajaan Jawa yang bercorak Hindu Buddha seperti Majapahit atau pun kerajaan bercorak Islam misalnya Mataram.

Dalam perjalanannya sebagai bawahan kerajaan Jawa Madura sering kali mengadakan pembrontakan terhadap kekuasaan pusat. Dari yang perlawan kecil sampai perlawanan Trunojoyo yang berhasil mengalahkan Amangkurat I dari Mataram.

Secara geografis Pulau Madura dekat menggunakan Pulau Jawa, namun secara bahasa, bahasa orang madura tidak sinkron jauh menggunakan bahasa yg ada di Pulau Jawa. Namun terdapat daerah Tapal Kuda Jawa Timur yang meliputi sebagian Malang, Pasuruan Timur, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Banyuwangi, yang penduduknya banyak dari Madura & bercampur baur menggunakan penduduk Jawa.

Pengaruh Madura amat kental di wilayah Tapal Kuda tersebut, pada hal ini meliputi bahasa jua. Bahasa Madura mempunyai kecenderungan menggunakan bahasa yg terdapat pada Jawa meliputi adanya strata bahasa. Bahasa tertinggi merupakan Bahasa Keraton, ke 2 merupakan Bahasa Tinggi, ketiga merupakan Bahasa halus, keempat Bahasa Menengah, dan terakhir merupakan Bahasa Rendahan atau kasar sama halnya bahasa ngoko pada Jawa.

alam hal pembagian masyarakat, Madura mengenal 4 golongan. Golongan pertama adalah golongan bangsawan atau ningrat, kedua adalah Ponggebe yang merupakan golongan PNS kalau saat ini, ketiga dume yang merupakan orang biasa, yang keempat adalah golongan agamawan yang dibagi lagi kelas-kelasnya. Kelas yang tertinggi adalah kyai, dalam hal ini kyai sering diposisikan tinggi  oleh masyarakat karena dikenal sebagai guru agama dan bapak(sepuh) bagi masyarakat madura.

Sumber: jawatimuran.Wordpress.Com

Yang kedua adalah Bindere orang yang telah mengenyam pendidikan agama juga namun tidak mendalam seperti kyai, kerap kali mereka sering diminta dalam hal nasihat masalah agama. Ketiga adalah kaum Santre, mereka merupakan orang yang sedang menuntut ilmu agama di pondok pesantren yang ada. Keempat adalah Benne Santre, mereka tidak pernah mengenyam pendidikan agama atau tidak pernah mondok sekalipun.

Sebagian orang memandang etnis Madura menggunakan sifat negatif. Penilaian yang demikian ini kemudian tersebar pada khalayak, sebagai akibatnya terbentuklah suatu pandangan umum(stereotip) terhadap etnis Madura Seperti asumsi umum bangsa Eropa pada zaman kolonial, yg menyatakan bahwa orang Madura itu kasar, mudah tersinggung, nir mempunyai sopan santun, dan keras kepala.

Namun semua itu tidak selalu benar,  kita harus melihat bahwasannya orang Eropa dalam masa Kolonialisme dimanapun, selalu menganggap orang-orang jajahannya tidak beradab. Bukan hanya orang Madura namun suku-suku lain juga kerap kali dipandang rendah oleh orang Belanda kala itu.

Pembentukan sifat erat kaitannya dengan syarat-syarat geografis lingkungan wilayah loka tinggalnya. Orang Madura cenderung keras karena wilayah Madura sendiri merupakan daerah yang kurang subur, sehingga membuat orang Madura wajib bersifat keras karena kondisi alamnya.

Hal yang paling menonjol pada orang madura adalah masalah ?Harga Diri?. Orang Madura memiliki filosofi yang selalu dipegang & diturunkan kepada anak-anaknya yaitu ?Ketambheng pote mata, angok pote tolang?, yg bisa diartikan menjadi ?Ketimbang putih mata, lebih baik putih tulang?.

Dalam hal ini orang madura mempunyai prinsip daripada hidup menanggung malu dan aib lebih baik mati saja. Hal ini yang melahirkan tradisi budaya “carok” pada orang-orang madura. Budaya carok sendiri lebih dititik beratkan kepada penebusan harga diri dengan nyawa, bukan sekedar tawuran semata antar kampung.  Bagi orang Madura harga diri adalah segalanya dan harus dibela

Sumber:

• Latief Wijaya. Corak: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura.
• Samsul Ma'arif. The History of Madura: Sejarah Panjang Madura dari Kerajaan, Kolonialisme sampai Kemerdekaan.

Bourbon

Read More

Sejarah Texas Sebelum Aneksasi Amerika

Texas merupakan salah satu negara bagian Amerika Serikat yang terletak di sebelah selatan dan berbatasan langsung dengan Meksiko. Texas sendiri merupakan negara bagian Amerika Serikat terbesar kedua setelah Alaska. Pada awalnya Texas terkenal sebagai negara bagian akan hasil peternakannya, dan kerap kali diidentikan dengan Koboi. Pada zaman modern ini Texas merupakan negara bagian yang tidak hanya terkenal dengan peternakan, namun terkenal juga sebagai negara bagian  yang maju dalam bidang riset dan perindustriannya.

sumber: bmtisd.com

Awalnya tanah Texas tersebut didatangi oleh para Misionaris Spanyol yang datang dari Eropa. Lalu mereka  membuat permukiman San Antonio pada tahun 1718.  Bukan berarti tanah tersebut tidak bertuan, ada penduduk asli juga yang bermukim di sana. Wilayah Texas selama lebih dari satu abad merupakan bagian dari kekaisaran Spanyol. Pada tahun 1821 setelah mengalami pertempuran panjang, akhirnya Meksiko memerdekakan diri dari Spanyol. Salah satu bagian wilayah negara muda tersebut adalah Texas.

Meksiko sendiri sebagai negara muda bisa dibilang tidak mempunyai cukup dana untuk membangun sebuah negara yang kuat, apalagi mereka telah mengerahkan segala sumber daya untuk memerdekakan diri Spanyol. Untuk memulihkan dan membangun negara, maka Meksiko membuat arus migrasi ke wilayahnya. Salah satu wilayah yang dipilih pada waktu itu adalah Texas. Kebetulan pada waktu itu Texas masih jarang penduduk.

Pemerintah Meksiko pada waktu itu merayu penduduk Amerika Serikat untuk bermigrasi menuju Texas. Rayuan tersebut pada akhirnya berhasil, penduduk Amerika Serikat akhirnya berduyun-duyun pindah ke Texas. Dalam waktu yang singkat, populasi penduduk Texas naik secara signifikan. Pada waktu itu Pemerintahan Meksiko memberikan penawaran untuk membeli tanah di wilayah tersebut dengan uang muka  $30, tanpa persyaratan untuk membayar pajak selama sepuluh tahun setelah itu.

Meningkatnya jumlah penduduk Texas secara signifikan akibat kedatangan para pendatang berakibatkan pada tabrakan kultur. Secara umum penduduk yang datang ke wilayah Texas merupakan para pemeluk Kristen Protestan, sedangkan penduduk asli Meksiko sendiri merupakan pemeluk Kristen Katolik. Para imigran baru ini juga tidak siap untuk memeluk identitas baru mereka sebagai warga baru Mexico. Mereka menganggap diri mereka sebagai ‘Orang Texas’.

Selain itu banyak pemukim dari selatan juga membawa budak kepunyaan mereka, meskipun ada undang-undang yang berlaku di Meksiko yang melarang perbudakan. Pejabat di kalangan Pemerintah Meksiko khawatir jika mereka akan kehilangan kendali atas wilayah tersebut. Mereka mendorong banyak warga Meksiko untuk bermigrasi ke wilayah Texas dan melarang migrasi dari wilayah Amerika Serikat.  Akhirnya  pemerintah Meksiko sendiri mengirim bala tentaranya di wilayah Texas. Dimana hal tersebut sebenarnya memunculkan perasaan untuk memerdekakan diri dari orang-orang Texas.

Terjadi sebuah Konvensi pada tahun 1833, 56 delegasi Texas merancang sebuah resolusi yang meminta agar Pemerintah Meksiko mencabut produk hukumnya, terutama berkaitan dengan pelarangan migrasi orang Amerika Serikat dan pelarangan memiliki budak. Stepen F. Austin, Bersama Dr. James B.Miller, mengajukan proposal tersebut ke Santa Anna. Austin dipenjara di Mexico City karena dicurigai menghasut pemberontakan. Akhirnya pemerintah Meksiko mencabut Undang-Undang yang berkaitan dengan imigrasi orang Amerika Serikat ke Meksiko, namun tidak akan memberikan kewarganegaraan.

Hubungan antara Texas dan Meksiko semakin  tegang setelah pada tahun 1835, pemerintah Meksiko mengadopsi sistem pemerintahan sentralistik sekaligus mencabut hak mandiri pemerintah Texas. Orang-orang Texas pun melawan kebijakan tersebut, namun respon Pemerintah Meksiko pada waktu itu adalh mengirim tentara yang lebih banyak ke wilayah tersebut.

Pertarungan penting pertama  Revolusi Texas terjadi ketika pasukan Texas di Gonzalez menolak mengembalikan sebuah Meriam kecil yang dipinjamkan kepada mereka oleh pihak berwenang Meksiko. Pada tanggal 2 Oktober 1835, Kolonel John H. Moore dan perusahaanya yang terkenal meluncurkan Meriam di bawah bendera yang bertuliskan “Come and Take it.” Pertarungan singkat yang dihasilkan memicu peristiwa revolusi selanjutnya.

Pada tanggal 1 Maret  1836, 59 delegasi mengadakan Konvensi di Washington-on-the-Brazos. Disana mereka merancang Deklarasi kemerdekaan Texas dan menyelesaikan kesemua rangkaiannya pada 2 Maret. Selama Konvensi, delegasi juga merancang Konstitusi Texas, yang menguraikan rencana mereka untuk Republik yang baru. Ini terjadi hanya sebulan setelah Santa Anna memasuki Texas dengan pasukannya yang terdiri 6.000 orang.

Tentara Meksiko pada waktu itu kalah jumlah dengan pemberontak Texas. Kemerdekaan Texas sebenarnya belum aman dikarenakan belum memenangi pertempuran secara total dengan Pemerintah Meksiko. Akhirnya Santa Anna kepala pemerintahan Meksiko memimpin serangan ke Alamo, disinilah terjadi pertempuran besar dimana banyak korban dari pihak orang-orang Texas dan mereka dapat dikalahkan.

Bulan April 1836, melalui serangan sporadic, pasukan Texas berhasil menggulung pasukan Meksiko yang sedang berkemah di San Jacinto dan menangkap langsung Santa Anna  selaku pemimpin pasukan Meksiko pada waktu itu. Dibawah tekanan para pejuang Texas, Santa Anna menandatangani dokumen perjanjian damai dan pengakuan kemerdekaan Republik Texas. Texas pun menjadi negara baru yang lahir di tanah Amerika pada waktu itu. Walaupun sebenarnya ada ketidakrelaan pemerintah Meksiko untuk mengakui negara baru tersebut, karena pengakuannya juga dibawah tekanan.

Pada bulan September 1836 warga Republik Texas yang baru memilih Sam Houston sebagai presiden pertama mereka, dan Mirabeau B. Melamar sebagai wakil presiden. Houston menunjuk Stephen F. Austin untuk menjadi Sekretaris Negara. Di bawah presiden kedua Texas, Mirabeau B. Lamar, ibu kota dipindah ke Austin. Austin sendiri tadinya merupakan desa yang bernama Waterloo dan diganti Namanya menjadi Austin untuk menghormati Stepen F. Austin yang telah meninggal sebelum nya.

Sumber:

• https://www.thestoryoftexas.com/discover/texas-history-timeline
• http://www.history.com/this-day-in-history/texas-declares-independence
• http://www.history.com/topics/alamo
• https://www.britannica.com/place/Texas-state

Bourbon

Read More

Peristiwa Banjir di Batavia

Seperti yg diutarakan dalam bagian pendahuluan, Batavia semenjak awal merupakan kota langganan banjir. Setidaknya catatan tentang banjir di Batavia terjadi pada akhir abad 19 dalam tahun 1892 hujan turun di Batavia mencapai 286 milimeter akibat hujan yg tinggi beberapa daerah di Weltevreden mengalami banjir. Setahun kemudian dalam 1893 banjir yg terjadi Mengganggu jalan-jalan & mengganggu perekonomian kawasan seperti Kampung Kepu, Bendungan, Nyonya Wetan dan Kemayoran mengalami kebanjiran.

Banjir yang terjadi mengakibatkan kapal nelayan di Marunda terbalik di muara Peca sehingga hasil tangkapannya lenyap dan banjir yang terjadi juga mengakibatkan wabah kolera. Setelah itu Batavia terus dilanda banjir, pada 1909 hujan deras yang mengguyur Batavia kembali menyebabkan banjir hingga surat kabar De Locomotief menulis berita ‘Batavia Onder Water’ yang bila disingkat menjadi BOW (Burgerlijke den Openbare Werken) yang merupakan kantor yang menangani sarana dan prasarana pengairan. Banjir 1909 bahkan membuat trem tidak dapat beroperasi.

Bencana banjir juga menaruh dampak pada rakyat Batavia yakni keluarnya perilaku kedermawanan (filantropis) hal ini terjadi ketika Batavia dilanda banjir pada 1918, dalam tahun tersebut penduduk Batavia disibukkan menggunakan naiknya harga kebutuhan utama dan pada keadaan ini penderitaan warga Batavia ditimpa bencana banjir.

Peta Banjir 1918.

Penyebab banjir ketika itu merupakan tidak mampunya selokan menampung debit air sebagai akibatnya air tidak bisa lewat dan meluap. Banjir menyebabkan jalanan pada perkampungan Tionghoa rusak parah. Pembangunan Jembatan Harmoni pula turut sebagai penyebab banjir yakni belum selesainya jembatan tadi menyebabkan tertutupnya jalan air.

Sikap senang memberi yang timbul saat banjir terlihat saat Khouw Kim An memborong nasi dari warung nasi dan membagikannya dalam para penduduk yg mengungsi selain itu polisi berdasarkan pos Penjaringan jua membuka pos untuk menolong dan membagikan nasi & ikan asin. Perkumpulan Eng ho Hwa di pasar Senen menjalankan kotak amal sumbangan yang uangnya buat memberi bantuan penduduk Tionghoa yg kebanjiran sementara Tuan Tio Tek kang menyediakan rumahnya buat loka pengungsian rakyat kampung Mangga Besar.

Sumber:

• Yusuf, Y. (2005). Anatomi Banjir Kota Pantai: Perspektif Geografi. Surakarta: Pustaka Cakra.
• Gunawan, R. (2008). Kala Air Tidak Lagi Menjadi Sahabat: Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta tahun 1911-1985, Desertasi. Depok: Universitas Indonesia.

Bourbon

Read More