Revolusi Sosial di Inggris dan Pengaruhnya terhadap Indonesia

Revolusi sosial pada Inggris pada tahun 1815-1846 merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Inggris pada menanggulangi akibat dari Industrialisasi pasca Revolusi Industri dipelbagai wilayah pada Inggris seperti Liverpool, Machester, dan Birmingham serta kota-kota lain di Inggris.

Revolusi Industri membawa efek yg relatif akbar terhadap kehidupan sosial di Inggris. Industrialisasi menciptakan seluruh elemen rakyat harus bekerja di pabrik-pabrik buat membentuk barang produksi. Wanita dan anak-anak dipaksa buat bekerja 12-18 jam per hari dengan waktu istirahat yang nir relatif. Mereka bekerja pada paksaan & tekanan, bahkan menerima intimidasi & tindakan refresif berdasarkan pengawas pabrik.

Selama proses dari Revolusi Sosial, kaum buruh semakin menyadari akan nasibnya sendiri & harus berjuang buat itu. Sebagai wadah usaha para buruh kemudian mendirikan serika pekerja buat menyuarakan suara mereka, serta mendirikan partai-partai buat memasukan suara mereka di parlemen.

Pada tahun 1851, muncul serikat pekerja yang sudah tersusun baik, yaitu The Amalgamated Society of Engineers (Persatuan Insinyur). Kelompok ini meninggalkan cara agitasi dan menggunakan cara collective bargaining, yaitu membuat perjanjian kerja yang berlaku untuk semua buruh melalui jalan perundingan dengan majikan. Sejak berdirinya serikat pekerja, kondisi kehidupan buruh mulai dapat terjamin.

Selain pertarungan ekonomi, pertarungan diskirminasi dan perampasan hak terjadi dimana-mana. Mereka orang protestan mengalami intimidasi pada memperoleh pekerjaan dan tidak diperkenankan menyuarakan hak pilih memilih anggota parlemen. Eksploitasi akbar-besaran di pabrik-pabrik menjurus pada praktik perbudakan yg mempekerjakan buruh-buruh dengan jam kerja yg panjang, menggunakan istirahat yang sedikit & upah yang nir sepadan.

Revolusi Sosial sejatinya adalah usaha yang dilakukan pemerintah Inggris buat membarui kehidupan rakyat dari tidak layak menjadi layak. Kerajaan berusaha memberikan agunan kehidupan para buruh menggunakan upah yang layak dan memperbaiki kehidupan mereka.

Pemerintah dan Parlemen Kerajaan Inggris lalu mengeluarkan serangkaian kebijakan yg berpengaruh terhadap kehidupan sosial-budaya-politik menjadi berikut :

1. Catholic Emancipation Bill (1829), berisi ketentuan bahwa kaum Protestan dan Katolik mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota parlemen dan pegawai negeri.
2. Reform Bill (1832), berisi ketentuan bahwa perwakilan di parlemen sesuai dengan jumlah penduduk, hak pilih ditentukan berdasar atas pembayaran pajak, serta daerah kosong harus dihapuskan perwakilannya.
3. Abolition Bill (1833), berisi ketentuan penghapusan perbudakan di Inggris dan koloninya.
4. Factory Act (1833), berisi ketentuan bahwa anak-anak yang berumur di bawah sembilan tahun tidak boleh bekerja sebagai buruh perusahaan, mereka hanya boleh bekerja selama sembilan jam dan mendapat pendidikan selama dua jam dari majikan.
5. Poor Law (1834), berisi ketentuan tentang pendirian rumah kerja bagi pengemis dan penganggur, rumah perawatan bagi orang cacat, dan pemberian bantuan bagi mereka yang tidak bekerja karena lanjut usia.
6. Corn Law (1815 – 1846), berisi ketentuan tentang larangan impor gandum dari luar negeri.
7. berlaku untuk semua buruh melalui jalan perundingan dengan majikan. Sejak berdirinya serikat pekerja, kondisi kehidupan buruh mulai dapat terjamin.

Pengaruh Revolusi Sosial di Inggris terhadap Indonesia

Telah disebutkan sebelumnya bahwa mengakibatkan adanya imperialisme terkini yang bertujuan mencari bahan mentah, energi kerja murah, dan pasar bagi output-output produksi. Perdagangan bebas melahirkan konsep liberalisme. Hal ini mengimbas pada negara-negara koloni, misalnya juga daerah-daerah pada Asia yg menjadi jajahan bangsa Eropa.

Termasuk Ketika Thomas Stamford Raffles, gubernur jenderal dari Inggris, berkuasa pada Indonesia (1811 ? 1816), beliau berupaya memperkenalkan prinsip-prinsip liberalisme pada Indonesia. Kebijakan yang diberlakukannya, antara lain, memperkenalkan sistem ekonomi uang, memberlakukan pajak sewa tanah untuk memberi kepastian siapa pemilik tanah, menghapus penyerahan wajib , menghapus kerja rodi, dan menghapus perbudakan.

(Baca juga: Masa Kolonialisme Inggris)

Ketika Inggris menyerahkan Indonesia ke tangan Belanda, dibuat perjanjian bahwa Belanda akan tetap memberlakukan perdagangan bebas. Oleh karena itu, banyak perusahaan Inggris yang berdiri di Indonesia.

Pengaruh Revolusi Industri pula hingga ke negeri Belanda dan memengaruhi sikap terhadap tanah jajahan. Politik imperialisme Belanda yg awalnya menggunakan cara-cara antik, yaitu pemerasan, kekerasan, dan pendayagunaan kekayaan Indonesia di kemudian hari menerima protes dari kaum humanis Belanda yg berpaham liberal. Muncullah politik Etis pada Indonesia. Keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia menurut perubahan perilaku Belanda tersebut merupakan menjadi berikut.

• Politik Etis memberi kesempatan pada bangsa Indonesia untuk memperoleh edukasi atau pendidikan sehingga dapat membawa pemikiran yang lebih maju.
• Politik Kolonial Liberal memberi angin kebebasan bagi bangsa Indonesia untuk berhubungan langsung dengan bangsa-bangsa asing lainnya.

(Baca pula: Apa Itu Politik Etis)