Pembukaan pameran visual Program Keluarga Berencana dihadiri oleh Presiden Soeharto di Bina Graha pada tahun 1973. Foto: Jakarta IPPHOS
Harian Sejarah - Gerakan Keluara Berencana (KB) yang kita kenal sekarang awalnya dipelopori oleh beberapa orang tokoh, baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak saat itulah berdirilah perkumpulan-perkumpulan KB di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mendirikan PKBI (perkumpulan keluarga berencana Indonesia) pada 23 Desember 1957.
Pekembangan awal KB di Indonesia :
- Pada Januari 1967 diadakan simposium Kontrasepsi di Bandung yang diikuti oleh masyarakat luas melalui media massa
- Pada Bulan Februari 1967 diadakan diadakan kongres PKBI pertama yang mengharapkan agar keluarga berencana sebagai program pemerintah segera dilaksanakan
- Pada April 1967, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menganggap bahwa sudah waktunya kegiatan KB dilancarkan secara resmi di Jakarta dengan menyelenggarakan proyek keluarga berencana DKI Jakarta Raya
- Tanggal 16 Agustus 1967 gerakan keluarga berencana di Indonesia memasuki era peralihan pidato pemimpin negara. Selama orde lama organisasi pergerakan dilakukan oleh tenaga sukarela dan beroperasi secara diam-diam karena kepala Negara waktu itu anti terhadap keluarga berencana maka dalam orde baru gerakan keluarga berencana diakui dan dimasukan dalam program pemerintah.
- Pada Oktober 1968 berdiri Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang sifatnya semi pemerintah yang dalam tugasnya diawasi dan dibimbing oleh Mentri Negara Kesejahteraan Rakyat, merupakan kristalisasi dan kesungguhan pemerintah dalam kebijakan keluarga berencana.
Pemerintahan Soeharto dalam tahun 1970 berupaya buat menekan laju angka kelahiran dengan menciptakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna mengajak masyarakat Indonesia buat mengikuti program famili berencana pada mana jumlah anak dibatasi aporisma dua saja. Program Keluarga Berencana (KB) dilakukan secara teknis menggunakan indera kontrasepsi buat mencegah terjadinya pembuahan antara sel sperma dengan sel ovum.
Masa-masa awal program KB masih belum bisa dijalankan dengan baik karena masih ada penolakan berdasarkan sebagian rakyat Indonesia waktu itu. Tetapi setelah disebarkannya jargon-slogan propaganda pada bentuk iklan-iklan pada media massa secara intensif dan masif, pengikut program KB semakin meningkat.
Dalam kurun waktu sekitar 16 tahun (1970-1986) data statistik menyatakan bahwa Jumlah peserta KB dari 0,3 juta orang telah meningkat menjadi 15,3 juta. Implikasi dari banyaknya pengikut program KB itu sendiri adalah menciptakan hubungan positif antara tingkat pengikut program KB dengan peningkatan pembangunan nasional.
Langkah Pemerintah Mengatasi Penolakan Sebagian Masyarakat (1970-1986)
Untuk menangani perseteruan berupa penolakan Program KB menurut sebagian masyarakat indonesia, Pemerintahan Soeharto kala itu paham sahih bahwa nilai daripada Program KB ini harus harus dikenalkan kepada masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yg intensif. Oleh karena itu, aktivitas LKBN lebih berkonsentrasu pada pengadaan obrolan-obrolan menggunakan rakyat luas, para pemuka kepercayaan , juga kaum intelektual.
Pada era 1950-an gagasan mengenai Keluarga Berencana (KB) menghadapi tantangan berat. Sebagian akbar masyarakat & akademisi cenderung melihat keluarga berencana sebagai upaya restriksi kehamilan semata, yang pada masa itu dinilai sebagai suatu hal yang dianggap sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yg baru saja mereka rasakan.
Di sisi lain, dalam periode tersebut pemerintah belum menyadari manfaat keluarga berencana bagi peningkatan kualitas bangsa. Saat itu, hamil dan melahirkan ditanamkan sebagai tugas mulia perempuan buat melahirkan jutaan generasi baru Indonesia yang akan mengelola asal daya alam yg melimpah & mengangkat gambaran Indonesia menjadi bangsa yg besar di mata dunia.
Propaganda Pemerintahan Melalui Media Massa (1970-1986)
Wajib kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru, media massa sendiri sengaja diatur sang Pemerintahan Soeharto buat memiliki fungsi ganda atau berwajah dua. Fungsi yang pertama dari media massa ketika itu merupakan sebagai industri yang sanggup mendongkrak kemajuan iklim investasi ke arah yg lebih baik. Terbukti pada tahun 1970, berdatangan menggunakan cukup masif aneka macam agensi percetakan asing yg tertarik buat berinvestasi di Indonesia.
Dengan istilah lain, Orde Baru & Soeharto ketika itu sudah membentuk media massa sebagai penyokokong perekonomian negara. Wajah yg kedua atau fungsi ke 2 menurut media massa ketika itu adalah menjadi partner pemangunan bagi pemerintah. Dengan demikian media massa baik cetak maupun elektronika wajib senantiasa mencukung acara-acara pemerintahan Orde Baru. Kontrol bertenaga dari pemerintah terhadap media massa saat itu dideklarasikan dengan jargon ?Bebas, Bertanggungjawabmenciptakan semua aspek dari media massa berada pada bawah pegawasan ketat menurut Soeharto .
Bentuk pengawasan dan kontrol terhadap segala aktivitas surat liputan juga penyiaran dalam media elektornik baik radio maupun televisi, semuanya dilakukan di bawah kendali Departemen Penerangangan. Oleh karenanya, pemerintah melalui Departemen Penerangan tak akan segan mencabut Surat Izin Terbit (SIT) juga Surat Izin Usah Penerbitan Pers (SIUPP) bagi surat keterangan yang dinilai ?Bandel? Dan nir taat menggunakan anggaran yang sudah dibuat sang Orde Baru . Pada Era 1970 an sendiri, siaran radio komersil juga televisi nasional (TVRI) sudah berhasil mengudara pada aneka macam kota besar pada Indonesia.
Radio-Radio dan TVRI saat itu sangat loyal terhadap Departemen Penerangan sebagai wakil pemerintah dalam bidang pengawasan. Oleh karena itu pada periode 1966-1980 bertebaran slogan yang sarat akan propaganda Orde Baru. Slogan-slogan dapat terdapat di media massa saat itu dengan alasan pemerintah yaitu untuk menjaga stabilitas nasional demi lancarnya pembangunan nasional. Dan secara teknis, slogan-slogan propaganda pada masa Orde Baru digunakan untuk menyebarkan, menginformasikan, mengintensifkan dan sebagai perpanjangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah . Sudah barang tentu target utama dari slogan-slogan propaganda tersebut adalah masyarakat luas.
Slogan-jargon propaganda tersebut pada dasarnya dikeluarkan pemerintah tersebut adala slogan yg mampu mendukung kebijakan atau program yg sedang dijalankan oleh pemerintah. Maka jargon-slogan propaganda tersebut diklarifikasikan sebagai beberapa gerombolan .
Salahsatunya merupakan jargon propaganda pemerintah Orde Baru menggunakan konteks ?Kesejahteraan Sosial? Di mana KB adalah salah satu anak programnya. ?Dua Anak Cukup? Merupakan jargon pemerintah Orde Baru dalam rangka acara Keluarga Berencana Nasional . Slogan tersebut senantiasa didengungkan sang BKKBN melalui aneka macam cara agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi pada acara KB guna mengurangi angka kelahiran tadi.
Juga masih buat mengatasi pertarungan yang telah saya singgung dalam pendahuluan pada atas tentang adanya penolakan sebagian rakyat Indonesia buat menjalankan Program KB ini pemerintahan Soekarno mengeluarkan lagi satu slogan yang menghiasi media massa dengan begitu intensifnya: KB, Listrik dan Koran?.
Slogan tersebut dikenal juga sebagai Trio Pembaharuan masyarakat desa. Kembali penulis pertegas bahwa slogan-slogan tentang KB yang disebarkan secara intensif dan masif melalui berbagai macam media massa tersebut adalah sebagai upaya pemerintahan Soeharto agar masyarakat dapat ikut seta menjalankan program KB seebagai solusi untuk menurunkan angka kelahiran guna tercapainya pembangunan nasional yang lebih baik.
Media Massa dan Suksesnya Program KB (1970-1986)
Logo Keluarga Berencana (KB) tahun 1970an. Foto: Pinterest
Dengan penyebaran slogan-slogan propaganda yang persuasif di media massa dengan masif dan intensif, pemerintahan Soeharto memetik hasil yang baik dalam hal keikutsertaan KB masyarakat pada saat itu. Dengan berjalannya waktu, makin banyak wanita dengan paritas rendah yang memakai alat kontrasepsi. Di samping gejala “alamiah” tersebut program KB sendiri juga makin berkembang dan makin banyak penduduk yang mngenal dan mengetahui baik masalah kependudukan sedara umum maupun kegunaan keluarga berencana.
Hal ini membawa hasl makin banyak penduduk yg secara sukarela ingin menggunakan indera komtrasepsi termasuk mereka yg mempunyai paritas rendah. Semenjak mulai dilaksanakan, berkat jargon-jargon propaganda berupa iklan di berbagai media massa yang begitu intensif & masif, acara keluarga berencana telah menampakan keberhasilan yang mengesanan. Jumlah peserta KB yg dalam tahun 1972 hanya 0,3 juta orang sudah meningkat menjadi 15,3 juta dalam 1986 . Pengetahuan tentang KB jua sudah beredar pada seluruh daerah Indonesia.
Program KB & Pembangunan Nasional
Terdapat interaksi yang positif antara pemakaian alat kontrasepsi dan proporsi sawah dengan irigasi. Artinya ini merupakan tanda yang menerangkan bahwa program KB yg berjalan menggunakan baik telah mendorong pembangunan nasional .
Dan secara psikologis, penduduk yang memakai alat kontrasepsi jua akan merasakan adanya peningkatan kesejahteraan mereka sebagai akibatnya tujuan kualitatif acara KB buat meningkatkan kesejahteraan Penduduk secara nir langsung pula akan tercapai.
Rujukan Pustaka
Soeradji, Budi., dkk. 1987. Analisis Determinan Pemakaian Kontrasepsi dan Efisiensi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Jakarta: Kerjasama Akademi Ilmu Statistik, Biro Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
BKKBN. 1996. Informasi Dasar Gerakan KB Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta: BKKBN.
Suparlan, B., 1990. Kamus Istikah KKB: Kependudukan dan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Kanisius.
Gazali, Effendi. 2004. Communication of Politics and Politics of Communication in Indonesia: A study on Media Performance, Responbility and Accountability. Nijmegen: Doctoral Thesis Radboud University.
Alkatiri, Zeffry., dkk. 2010. National Integrations Slogans in Printed Mass Media in the Era of New Order Regime in Idonesia 1968-1998. Jakarta: International Journal for History Studies.
Mice, Lucy.,dkk. 2006. 35 years Commitment to Family Planning in Indonesia: BBKBN and USAID’s Historic Patnership. Bloomberg: Johns hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication.
Tulisan Kiriman Yahya Ali Rabbani. Mahasiswa Sejarah UI.
0 comments:
Post a Comment