Konferensi Malino 1946

Jenderal H.J. van Mook duduk ditengah saat membuka Konferensi Malino. Foto: KITLV

Harian Sejarah -Dalam situasi politik yang tidak menentu di Indonesia, Belanda melakukan tekan politik dan militer di Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino, yang bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda.

Disamping itu, di Pangkal Pinang, Bangka diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diselenggarakan pada 15-26 juli 1946, sedangkan Konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946.  Diharapkan daerah-daerah ini akan mendukung Belanda dalam pembentukan negara federasi.

Di samping itu, Belanda jua terus mengirim pasukannya memasuki Indonesia. Dengan demikian kadar permusuhan antara ke 2 belah pihak semakin meningkat. Tetapi usaha-usaha diplomasi terus dilakukan. Sebagai contoh tanggal 14 Oktober 1946 tercapai persetujuan gencatan senjata. Usaha-bisnis perundingan pun terus diupayakan.

Setelah perjanjian Linggarjati Van Mook merogoh inisiatif buat mendirikan pemerintahan federal sementara menjadi pengganti Hindia Belanda. Tindakan Van Mook itu menyebabkan kegelisahan pada kalangan negara-negara bagian yang tidak terwakili dalam susunan pemerintahan. Pada kenyataannya pemerintah federal yg didirikan Van Mook itu nir beda pemerintah Hindia Belanda.

Perwakilan menurut Ternate & Halmahera dalam Konferensi Malino. Foto: KITLV

Untuk itulah negara-negara federal mengadakan rapat di Bandung pada Mei ? Juli 1948. Konferensi Bandung itu dihadiri sang empat negara federal yg sudah terbentuk yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan, dan Negara Madura. Juga dihadiri oleh daerah-daerah otonom misalnya, Bangka, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, & Jawa Tengah. Sebagai ketua merupakan Mr. T. Bahriun menurut Negara Sumatera Timur.

Rapat itu diberi nama Bijeenkomst voor federal Overleg (BFO), yaitu suatu pertemuan untuk Musyawarah Federal. Pengambil inisiatif BFO itu adalah Ida Agung Gde Agung, seorang perdana menteri Negara Indonesia Timur. juga R.T. Adil Puradiredja, seorang perdana menteri Negara Pasunan.

BFO itu dimaksudkan buat mencari solusi dari situasi politik yg genting dampak menurut perkembangan politik antara Belanda & RI yang jua berpengaruh pada perkembangan negara-negara bagian. Pertemuan Bandung juga dibuat buat mengakibatkan pemerintahan peralihan yg lebih baik daripada pemerintahan Federal Sementara buatan Van Mook.

Rujukan:

Abdullah, Taufik dkk. 1978.Manusia dalam Kemelut Sejarah. Jakarta: LP3ES

--------, dan A.B. Lapian. 2012. Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 5 (Masa Pergerakan Kebangsaan). Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

--------, dan A.B. Lapian. 2012.Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 (Perang dan Revolusi). Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.