Partisipasi dan Peran serta Ulama di Kerajaan Aceh

Ulama di masa kerajaan Aceh mempunyai posisi yang sangat terhormat. Hal ini dapat diterima karena kerajaan yang berpusat di Banda Aceh itu memakai Islam sebagai landasan Negara dan geraknya, disamping itu adanya perhatian yang serius dari para raja yang berkuasa di Aceh dalam memandang betapa pentingnya ulama dan ilmu yang dimilikinya, ulama dinilai mampu menjadi tokoh untuk mengendalikan atau sebagai media kontrol jalannya pemerintahan yang Baidatun thayyibatim wa Rabbun Ghaifir serta mendapat ridla-Nya. Pengangkatan ulama menjadi kontrol masyarakat ini merujuk dari hadits Nabi yang menyatakan bahwa “ Terdapat dua golongan yang apabila keduanya baik maka menjadi baik pula manusia, akan tetapi apabila keduanya rusak maka rusaklah manusia, mereka itulah ulama dan umara’ (pemerintah) ”

Suatu bukti lain yang menunjukkan bahwa kerajaan memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan para ulama adalah dengan ditempatkannya ulama pada teras kerajaan; baik menjabat sebagai Mangkubumi atau pejabat lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sederetan nama pahlawan-pahlawan Nasional yang berasal dari Propinsi Aceh, seperti Habib Abdurrahman, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Panglima Polim, Cik Di Tiro, mereka secara keseluruhan adalah pejabat-pejabat teras kerajaan, ada yang sebagai Mangkubumi seperti Habib Abdurrahman, sebagai Kepala sagi Hulubalang Besar seperti Teuku Umar dan sebagainya.

Bahkan terdapat asumsi bahwa hingga masih ada suatu daerah pada Aceh yang secara khusus diserahkan pengelolaan & penguasaannya kepada ulama, yaitu Masjid Raya dan sekitarnya. Di daerah tadi Sultan tidak memerintah langsung tetapi kekuasaan dilimpahkan pada Hakim tertinggi kerajaan Teuku Kadli Malikul Adil dan Panglima Masjid Raja. Ini menampakan betapa besar perhatian kerajaan terhadap eksistensi ulama dalam pemerintahan. Indikasi lain yang sanggup kita jadikan titik pandang buat melihat betapa krusial peran ulama di Aceh Darussalam. ?Alah adanya forum-lembaga yg sengaja diberi restu oleh sultan buat menghimpun para ulama pada mendiskusikan berbagai masalah keagamaan, hal ini ditandai menggunakan didirikannya Balai Jama?Ah Himpunan Ulama & Balai Setia Hukama?.

Dari uaraian di atas, maka jelaslah bahwa peranan & partisipasi ulama sangat akbar dalam sistem pemerintahan kerajaan Aceh sebagai akibatnya lumrah jika pada Aceh mendapatkan julukkan sebagai kota Serambi Mekkah, & melahirkan ulamaulama akbar dengan aneka macam karya ilmiahnya yang berbobot, seperti: Hamzah Fansuri, Nurrddin ar-Raniri, Syamsuddin asSumantrani & Abdur Rauf as-Singkili.

Bourbon

Read More

Mutual Security Act Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman

Politik luar negeri adalah perpanjangan tangan berdasarkan politik dalam negeri. Kebijakan politik luar negeri dicetuskan menurut kepentingan politik dalam negeri. Tetapi, kebijakan tadi tentunya menerima pengaruh berdasarkan konstelasi perpolitikan internasional. Setiap negara wajib Independen dalam menjaga keamanan & kedaulatan negaranya berdasarkan ancaman negara luar. Pada dasarnya, sama misalnya halnya individu, negara-negara hidup pada global yg dilanda ketakutan, ketidak percayaan, kewaspadaan, dan kecurigaan satu menggunakan yang lainnya.

Terlebih waktu Masa perang dingin, yang dimulai pada Tahun 1950-an. Dua negara pemenang perang Dunia II yang bersinggungan ideologi ingin menyebarkan hegemoninya di Dunia. Lantas dunia terbagi antara blok barat (Amerika Serikat) yang berideologi Liberal-Kapitalis & blok timur (Uni Soviet) yang berideologi komunis. Mereka menyebarkan Ideologi masing-masing diseluruh dunia, negara-negara baru merdeka atau negara global ketiga pun jadi sasarannya, termasuk negara-negara pada Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Selain membuatkan Ideologi tentunya ada hal lain yang mereka ingin kuasai, yaitu asal ekonomi. Kekayaan alam Indonesia menciptakan mereka berlomba-lomba buat mendapatkan bahan mentah dan juga pasar produksi. Oleh karenanya, RI senantiasa berjaga-jaga atas maksud ke 2 negara tersebut.

Ketegangan global atas perang dingin, menciptakan Indonesia menganut kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam artian tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur. Aktif pada artian aktif untuk turut dan mendukung perdamaian Dunia, misalnya yg termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah kurang lebihnya makna politik bebas aktif yg ditafsirkan para Nasionalis. Tetapi pada perkembangannya, tafsiran arti politik itu nir demikian.Masalah pembangunan ekonomi dan keamanan dan kelemahan-kelemahan yg dialami Indonesia dalam tahun 1951 menciptakan Kabinet Sukiman dilema. Pemberontakan DI/TII yg membebani pemerintah dan biaya buat penumpasan, serta aneka macam macam kasus ekonomi negara, menciptakan pemerintah terpesona dengan donasi Barat. Akhirnya Soebarjo selaku menteri luar negeri melakukan pertukaran nota diplomatik berisi perjanjian MSA (Mutual Security Act) menggunakan Amerika Serkat.

Mutual Security Act merupakan produk Undang-Undang Amerika yang ditanda tangani oleh Presiden Harry S.Truman pada 10 Oktober 1951. MSA merupakan program gabungan US AID ( Act International Development) dan DSA (Defence Asistance Act). MSA diberikan dalam lima Kawasan: Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Pasifik. Tujuan Amerika Serikat mengeluarkan bantuan ini adalah Untuk mempertahankan keamanan Amerika Serikat dan mengembangkan politik luar negeri Amerika Serikat. Bantuan tersebut berupa bantuan militer, ekonomi, atau teknis kepada negara sahabat. Dimana bantuan itu untuk memperkuat keamanan negara masing-masing, pertahanan kolektif dari dunia luar (terutama negara komunis), untuk mengembangkan sumber daya mereka demi kepentingan nasional Amerika Serikat, dan untuk memfasiltasi partispasi kolektif negara-negara tersebut dalam sistem keamanan kolektif  Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Alasan pemilihan Indonesia merupakan dikarenakan Kekayaan sumber daya alam yg melimpah sangat menggiurkan bagi Amerika Serikat yg dalam ketika itu telah melakukan Industrialisasi. Selain itu, Trauma psikologis para pemimpin Indonesia terhadap kekuatan komunis yang ditandai dengan pembrontakan 1948. Apalagi pemerintah Kabinet Sukiman adalah pemerintahan yang Anti-Komunis, bahkan ketika Ia menjabat menjadi perdana menteri, simpatisan-simpatisan PKI banyak yang ditangkap & dihukum. Oleh karena itu, Amerika Serikat "senang ? Dengan pemerintahan ini.

Proses Pemberian donasi ini terkesan membisu-diam, lantaran Menteri luar negeri Soebardjo nir menyampaikan ini menggunakan parlemen.

Duta Besar AS,  Merle H Cochran Melakukan pendekatan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Achmad Subardjo. Terjadi tukar menukar nota diplomatik yang diawalnya di prakarsai oleh Dubes AS 4 Januari 1952, Dubes menawarkan bantuan ekonomi. Jika hendak terus menerima bantuan ekonomi maka akan mendapatkan perlengkapan senjata AS. Tanggal 8 Januari Achmad Subardjo menyetujui hal itu, Tanpa sepengetahuan Kabinet dan Hanya diketahui oleh PM Soekiman. Tentunya hal ini mendapat reaksi keras dari kalangan politisi dalam negeri baik yang ada dalam pemerintahan, maupun pihak oposisi. Sorotan Kalangan politisi diantaranya adalah Prosedur yang ditempuh Soebardjo. Mereka tidak suka gaya politik luar negeri “rahasia” Soebardjo. Anggota parlemen marah karena Soebardjo mengambil keputusan ini secara sepihak. Mereka juga menilai bahwa jika Indonesia menyetujui  Isi yang dikandung MSA maka Indonesia dinilai melepaskan politik bebas Aktif, dan menjadi pengikut Blok Barat. Kritik-kritik tersebut datang tiada henti. Para oposisi menyuarakan kritik pedasnya di berbagai media massa. Alhasil Kabinet Sukiman pun semakin tidak berdaya, yang kemudian pada tahun 1953, mengembalikan mandatnya ke Presiden.

Penulisa: Nana

www.Kitatulis.Com

Read More

Dr. Kusumah Atmadja S.H: Hakim Agung Pertama RI

Saat itu usia Republik Indonesia belum genap setahun. Di Yogyakarta, ibu kota negara, suasana genting melanda. Sekelompok orang dari Persatuan Perjuangan menculik perdana menteri pada Jakarta & beberapa menteri kabinet. Keadaan darurat diberlakukan. Pada 3 Juli 1946, pelaku utama datang ke Istana negara membawa tuntutan pembubaran kabinet, tetapi presiden menolak dan segera menangkap orang-orang Persatuan Perjuangan, termasuk tokohtokoh intelektualnya. Inilah kudeta pertama di Indonesia yg gagal & tokoh-tokohnya segera diadili. Tugas berat mengadili ini jatuh pada Kusumah Atmaja. Ia harus mengadili teman-temannya sendiri yang terlibat kudeta. Satu ungkapan populer darinya, ?Meskipun bumi runtuh dan langit pun jatuh, keadilan wajib ditegakkan!?. Ia seseorang hakim yg tegas demi aturan tanpa pandang bulu.

Sang pengadil ini bernama lengkap Raden Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja. Ia Ketua Mahkamah Agung RI pertama. Anak priyayi ini mengenyam pendidikan sekolah dasarnya pada kota kelahirannya. Selepas menamatkan ELS, beliau pergi ke Batavia buat studi hukum pada Rechtschool dalam 1919. Kemudian dia meneruskan pendidikan di Universitas Leiden dan menyandang gelar doctor in de Rechtsgeleerdheid [doktor Ilmu Hukum] pada 1922.

Pulang ke Hindia Belanda, Kusumah Atmadja menjadi hakim di Raad Van Justitie [setingkat Pengadilan Tinggi] Batavia. Setahun lalu, dia diangkat sebagai Voor Zitter Landraad [Ketua Pengadilan Negeri] Indramayu. Setelahnya, ia pernah jua sebagai hakim pengadilan tinggi Padang, kepala pengadilan negeri Semarang, dan hakim pengadilan tinggi Semarang.

Pada masa pendudukan Jepang, Kusumah Atmaja permanen bekerja di bidang pengadilan, dan berusaha sebisa-bisanya untuk membela kepentingan masyarakat kecil. Pada 1942, ia menjabat menjadi kepala Tihoo Hooin [Pengadilan Negeri] di Semarang. Selain itu, ia jua diangkat sebagai Pemimpin Kehakiman Jawa Tengah pada 1944. Ia jua menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] dalam 1945.

Sesudah Indonesia merdeka, dia ditugasi menciptakan Mahkamah Agung & diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia bertugas pula sebagai guru akbar Sekolah Tinggi Kepolisian dan Universitas Gajah Mada. Dua kali dia diangkat sebagai penasihat delegasi Indonesia pada Perundingan Linggajati dan Konferensi Meja Bundar [KMB]. Saat kekacauan melanda, Belanda pernah membujuknya agar mau bekerjasama. Pada 1947, dia ditawari sebagai wali Negara Pasundan dan sebagai Ketua Mahkamah Agung bentukan Belanda. Kedudukan itu jelas tinggi & uang yang diterima juga pasti tinggi. Akan namun, ke 2 tawaran itu ditolaknya menggunakan tegas. Ia lebih memilih mendukung Republik Indonesia.

Saat terbentuk RIS [Republik Indonesia Serikat] pada 1949, Kusumah Atmaja tetap memegang jabatan Ketua Mahkamah Agung. Setelah terbentuk kembali Negara Kesatuan RI, ia juga masih memegang jabatan yang sama. Jabatan krusial ini terus dijalankan sampai beliau tewas dalam usia 53 tahun di Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasa-jasanya dalam membangun tatanan hukum dan pengadilan Indonesia, pemerintah memberi hadiah gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional dalam 1965.

Read More

Prof. Dr. Soepomo: Ahli hukum asal Sukoharjo

Soepomo mini memasuki Europeesche Lagere School (ELS), ia melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Ia juga lulus berdasarkan sekolah aturan dalam 1923, lalu bekerja di Pengadilan Negeri Surakarta. Musabab ingin memperdalam ilmu hukumnya, Supomo berangkat ke Belanda dan masuk Universitas Leiden. Ia berhasil memperoleh gelar doktor, kemudian kembali ke Hindia Belanda & bekerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Supomo sudah tertarik bidang aturan semenjak belia. Pada tahun 1928, selaku anggota Jong Java, beliau menulis artikel berjudul ?Perempuan Indonesia pada Hukum menjadi sumbangan pikiran terhadap diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia?. Kemudian di tahun 1933, beliau menyelidiki masalah hukum istiadat di Jawa Barat, hasilnya terbit monografi mengenai hukum norma privat Jawa Barat. Ia pun sebagai kontributor tulisan tentang aturan dalam majalah Indisch Tijdschrift van het Recht. Jabatan penting yang disandangnya pada periode ini antara lain Ketua Balai Pengetahuan Masyarakat Indonesia, Ketua Landraad Purworejo, pegawai tinggi dalam Departemen van Justitie, & Guru Besar pada Sekolah Hakim Tinggi.

Dalam kapasitasnya menjadi ahli aturan & rapikan negara, dalam masa pendudukan Jepang, Supomo duduk menjadi anggota Panitia Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI). Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, beliau diangkat menjadi Menteri Kehakiman pada Kabinet Presidensiil. Supomo adalah salah satu Guru Besar pada Universitas Gajah Mada (UGM). Karier berikutnya antara lain; menjadi Menteri Kehakiman dan sebagai Rektor Universitas Indonesia dalam 1951. Supomo Meninggal dunia di Jakarta pada 12 September 1958, kemudian dimakamkan pada Solo.

Read More

Letnan Jenderal Urip Sumoharjo: Bapak Tentara Indonesia

Ia memang seseorang tentara professional. Seorang anggota KNIL dari suku Jawa. Seorang yg disegani pada tubuh tentara Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dalam hiruk-pikuk menjelang proklamasi, dia memang absen menurut dunia militer dan memilih menepi di lereng Merapi. Akan namun, sejak Indonesia merdeka dan pemerintah terbentuk, namanya diingat dan segera dicari. Pengalamannya diharapkan buat menciptakan tentara Indonesia. Bagaimanapun negara yang baru berdiri butuh tentara, seperti pungkasnya sendiri ?Aneh, suatu negara zonder [tanpa] tentara?.

Awalnya lelaki asli Purworejo ini tidak ingin menjadi tentara. Sejak remaja ia mungkin hanya ingin jadi pegawai pemerintah. Selepas sekolah dasar di daerah kelahirannya, ia pergi ke Magelang dan sekolah di OSVIA, sekolah pamong pemerintah Hindia. Akan tetapi, di Magelang, yang juga terkenal dengan kota militer, ia justru berubah pikiran, ingin jadi tentara. Maka Selepas menyelesaikan sekolahnya, ia berangkat ke Batavia dan masuk pendidikan Islandsche  Officier di Jatinegara selama tiga tahun [1911-1914]. Selepas lulus ia berpangkat letnan dua, mulai menjalani dinas pertamanya sebagai anggota KNIL [tentara Hindia Belanda]. Perhatiannya terhadap kaum pribumi begitu besar. Sering kali ia mengeluarkan protes mengenai perlakuan yang tidak adil terhadap orang-orang Indonesia. Ia bertugas di beberapa tempat di Kalimantan dan di Padangpanjang,

Pada 1938, ia sudah berpangkat mayor KNIL dan bertugas pada Purworejo, dia bersikap tegas, mengundurkan diri dari dinas militer sebagai protes terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya waktu dipindahkan ke Gombong. Setelah PD II meletus, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan mobilisasi. Ia mendaftarkan balik & diserahi tugas memimpin depo Cimahi. Tahun 1942 semua tentara Belanda ditawan Jepang, termasuk dirinya. Setelah Oerip dibebaskan, Jepang menunjukkan jabatan menjadi komandan polisi tetapi dia menolaknya. Ia lebih menentukan menyepi di desa Gentan di lereng gunung Merapi, di utara Yogyakarta. Sumatra Barat selama beberapa tahun lamanya.

Akan namun, sesudah republik Indonesia berdiri, beberapa tokoh tentara bekas KNIL yang berada dalam pemerintahan Indonesia segera mencarinya. Ia dibutuhkan karena pengalamannya yg matang pada militer. Ia seseorang tentara senior yg saat itu berumur 52 tahun. Ia kemudian diserahi tugas menurut pemerintah buat segera membentuk tentara Indonesia. Lalu lahirlah Tentara Keamanan Rakyat, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Umum menggunakan pangkat Letnan Jenderal. Dua bulan lalu barulah pemerintah mengangkat Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar. Untuk

penyempurnaan lebih lanjut dibentuk Panitia Besar Reorganisasi Tentara. Oerip duduk menjadi anggota. Di sini butir pikirannya poly digunakan. Hasil kerja panitia itu disetujui pemerintah, untuk ke 2 kalinya dalam 20 Mei 1946, Letjen Oerip dikukuhkan menjadi Kepala Staf Umum tentara Indonesia. Dengan segala kesulitan yg dihadapi, Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo bekerja keras menyempurnakan organisasi tentara Indonesia. Untuk melahirkan militer profesional, dia memrakarsai pembentukan Akademi Militer yang lalu disetujui pemerintah.

Saat pemerintah Indonesia menerima Persetujuan Renville pasa Januari 1948, Oerip Soemohardjo mengundurkan diri menurut jabatan Kepala Staf Angkatan Perang, sebab dia nir sepakat menggunakan politik kompromi dengan Belanda. Akan namun, beliau masih diangkat menjadi penasihat militer Presiden Soekarno. Lalu, selepas 2 bulan insiden ?Madiun Affair? Yg menciptakan pemerintah & tentara harus berjuang memadamkan pemberontakan kaum kiri di Madiun, Oerip tiba-tiba terkena agresi jantung. Ia mangkat pada usia 55 tahun & Jenazahnya segera dimakamkan pada Taman Makam

Pahlawan Semaki [Kusumanegara] Yogyakarta. Atas jasa-jasanya pada menciptakan tentara Indonesia yang begitu akbar & pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1964.

Read More

Jatuhnya Kabinet Amir dan Setelahnya

17 Januari 1948, pada atas kapal USS Renville yang berlabuh pada pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Telah ditanda tangan sebuah perjanjian baru antara Belanda dengan Indonesia beserta Komisi Tiga Negara (KTN) yang dikenal sebagai perjanjian Renville.

Hasil perjanjian Renville sendiri dipercaya sangat merugikan Indonesia. Perjanjian ini masih ada garis perbatasan yang di sebut ?Garis van Mook? Yang berakhir kenyataan bahwa wilayah Republik Indonesia hanya bersisa Sumatra, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Persetujuan terhadap perjanjian inilah yg akhirnya menyebabkan jatuhnya pemerintahan Amir Syarifuddin. Anggota-anggota PNI dan Masyumi pada kabinet Amir juga ikut mundur pasca disetujuinya perjanjian Renville.

Banyak yang telah penasaran siapakah yg akan menggantikan Amir Syarifuddin. Bahkan sebenarnya kejatuhan Kabinet Amir juga bukanlah hal yang mengejutkan kala itu. Mengingat syarat sosial, ekonomi, politik, militer, & diplomasi saat itu dianggap sangat lemah. Para pengamat politik jua sudah mencari siapa yang akan sebagai Perdana Menteri selanjutnya, salah satu kandidat yg akan menjadi pengganti Amir merupakan Hatta. Dr. Leimena bersama para tokoh lainnya mendatangi Hatta dan menyatakan bahwa hanya Hatta yang bisa menyelamatkan keadaan, Hatta diminta kesediaannya menjadi calon Perdana Menteri berikutnya. Hatta pun putusan bulat tetapi menggunakan kondisi PNI & Masyumi harus mendukungnya.

Tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan mandatnya, selesainya itu Presiden Soekarno menunjuk Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri. Hatta yang sebelumnya sudah menerima dukungan berdasarkan PNI dan Masyumi jua meminta dukungan berdasarkan Sayap Kiri. Ia ingin kabinet yang dia buat sebagai kabinet yang didukung secara nasional. Namun usaha Hatta tidak berjalan dengan lancar. Mereka meminta pos-pos inti, seperti Kementerian Pertahanan & Kementerian Dalam Negeri. Mereka pula meminta sepuluh kursi dalam kabinet yg sebelumnya Hatta hanya menawarkan empat kursi sama seperti PNI & Masyumi. Akhirnya Hatta permanen tetapkan buat menaruh empat kursi saja pada Sayap Kiri dan memberi saat pada mereka buat menjawab sampai 28 Januari 1948, dan Sayap Kiri pun menolak buat ikut dengan kabinet Hatta.

29 Januari 1948, Kabinet Presidensiil Hatta diumumkan. Kabinet ini diisi menggunakan 27 Menteri. Akhirnya kabinet ini nir menerima dukungan menurut Sayap Kiri meski masih ada Soepono & Kusnan yang dari dari SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang menjabat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda dan Menteri Perburuhan dan Sosial.

Sumber: OA Historypedia Line

Penulis: Daendels

Read More

Raden Mas Tumenggung Ario Suryo: Sang Gubernur Sejati

Raden Mas Tumenggung Ario Suryo, lahir di Magetan pada 9 Juli 1898. Setelah menyelesaikan studi dari Hollandsch-Inlandsche School atau HIS (setingkat Sekolah Dasar), ia melanjutkan sekolah ke Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Magelang, yang tak lain adalah sekolah pendidikan bagi calon pegawai-pegawai bumiputra. Setelah tamat pada 1918, ia bekerja sebagai pamong praja di Ngawi. Dua tahun kemudian dipindahkan ke Madiun sebagai Mantri Veldpolitie. Pada tahun 1922 Ario Suryo mendapat kesempatan menempuh pendidikan polisi di Sukabumi. Setelah  menjalani masa kerja sebagai asisten wedana di beberapa tempat, ia kembali mendapat kesempatan belajar, kali ini di Bestuurs School di Batavia.

Pengalaman pendidikan Aryo Suryo menunjang karier dalam pemerintahan selama tiga periode. Ia diangkat sebagai wedana dan berpindah-pindah berdasarkan satu loka ke loka lain. Kemudian menjadi Bupati Magetan pada tahun 1938 sampai berakhirnya masa pemerintahan Belanda. Di era pendudukan Jepang, ia dipercaya memegang jabatan Syucokan (Residen) Bojonegoro. Paska Kemerdekaan Republik Indonesia, Aryo Suryo didapuk menjadi Gubernur Jawa Timur berkedudukan di Surabaya.

Sebagai Gubernur Jawa Timur, Aryo Suryo menghadapi situasi kritis paska pendaratan pasukan Inggris pada Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1945. Kedatangan pasukan Inggris buat melucuti tentara Jepang. Akan namun, bersamaan pasukan Inggris masih ada Netherland Indies Civil Administration (NICA) bentukan Belanda yang berupaya menguasai balik daerah Indonesia. Hal tersebut menyebabkan friksi hebat pada tanggal 28-30 Oktober 1945 dan Brigadir Jenderal Mallaby terbunuh. Inggris sangat murka . Tanggal 9 Nopember 1945 mereka mengeluarkan ultimatum agar seluruh orang Indonesia bersenjata barah harus menyerahkannya pada Inggris selambat-lambatnya pukul 18.00 lepas 9 Nopember 1945. Jika ultimatum itu tidak dipenuhi, Surabaya akan digempur menurut darat, laut, & udara.

Aryo Suryo sebagai perwakilan pemerintah RI di Jawa timur diberi kebebasan untuk melakukan kebijakan apa pun oleh pemerintah sentra pada Jakarta. Setelah berunding dengan pimpinan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pukul 23.00 malam lepas 9 Nopember 1945, ia berpidato pada depan corong radio menolak ultimatum Inggris. Keesokan harinya, meletus pertempuran dahsyat antara arek-arek Suroboyo melawan tentara Inggris. Peristiwa tadi dikenal dengan Pertempuran Surabaya, & lepas terjadinya bentrok diabadikan sebagai Hari Pahlawan.

Selepas Pertempuran Surabaya, tahun 1947, Aryo Suryo diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Takdir merenggut nyawanya tatkala mengadakan perjalanan dinas di desa Bago, Kedunggalar (Ngawi) pada 10 September 1948. Ia dicegat & dibunuh sang grup Partai Komunis Indonesia (PKI). Di tahun tadi kondisi pada negeri sedang terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dengan PKI berbasis pada Madiun yang dikomando Muso dan Amir Syarifuddin. Jenazahn Aryo Suryo ditemukan empat hari lalu, dan dimakamkan di Magetan.

Read More