Ekonomi Kekaisaran Inka : Anomali Ekonomi Tanpa Sistem Pasar

Untuk memulai, kita semua mengerti bila kekaisaran-kekaisaran pra-Kolumbia di benua Amerika itu unik, karena mereka nir memiliki fauna yg kuat misalnya kuda atau unta menjadi indera penghubung pada dalam wilayah mereka, atau sistem perang mereka yg tidak sinkron dengan aneksasi ala kekaisaran pada global lama . Namun tentunya apabila berbicara ekonomi, mereka seharusnya sama. Adanya pasar, adanya feodalisme walau sedikit tidak selaras, dan sebagainya. Namun, kekaisaran Inka adalah anomali

Walaupun tercatat cuma berdiri selama 95 tahun ( 1438 - 1533 ), Inka merupakan kekaisaran yang paling damai dan paling besar pada Mesoamerika. Kekaisaran Inka atau yg dikenal sebagai Tawantintsuyu ini adalah kekaisaran yg wilayahnya relatif besar . Ia terlintang secara vertikal, beda menggunakan kekaisaran pada umumnya, menurut selatan Kolombia sampai daerah yang kini merupakan Santiago pada Chile

Dengan daerah yg memanjang ini, tentu relatif susah untuk mengatur hajat hayati masyarakat.

Kekaisaran Inka didominasi sang pegunungan Andes, didindingi oleh hutan Amazon, dan dibawahnya merupakan gurun Atakama. Kondisi geografi ini menciptakan pertanian di daerah Inka sulit lantaran kurangnya debit air hujan, hawa yg dingin, dan tanah yang tipis. Selain itu, roda, kuda, dan uang juga nir terdapat dalam rakyat Inka. Pemerintah pusat wajib cerdik dalam mengatasi konflik tersebut.

Maka muncullah sistem ekonomi tanpa pasar ini. Rakyat di masing-masing daerah bercocok tanam tumbuhan seperti kentang, jagung, hingga labu. & membuat barang-barang keperluan sehari-hari misalnya perkakas pertanian, kain berdasarkan bulu llama, atau perkakas lainnya. Mereka kemudian memberikan output-output tadi di sebuah gudang umum yang dianggap "Quallqua". Gudang umum ini diatur sepenuhnya oleh pemerintah sentra, sebagai akibatnya pengeluarannya teratur, walaupun barter mini -kecilan sang masyarakat diperbolehkan.

Gudang-gudang ini terletak pada sepanjang kekaisaran Inka. Ia terkoneksi sang suatu jalan raksasa yang menulangpunggungi negara ini. Jalan ini sanggup dikatakan memiliki panjang 40.000 km. Selain itu, karena ketiadaan metode transportasi (Alpaka & Llama hanya bisa dipakai untuk membawa barang ), orang hanya mampu berjalan buat mencapai gudang-gudang yg terdapat. Untuk memudahkan distribusi, gudang-gudang tadi mempunyai letak berdekatan, sebagai akibatnya rakyat tidak lelah.

Mungkin anda bertanya, kemudian bagaimana kaisar bisa merogoh pajak menurut rakyatnya. Bukannya pajak perlu buat perang dan sebagainya? Di sini ada dua jawaban. Pertama, buat perang raja nir perlu merogoh pajak dalam bentuk uang, lantaran perkakas perang ( senjata, tameng, & baju ) sudah tersedia di gudang umum yg ada. Jika mau berperang, warga menggunakan mudah mengambil indera-alat tersebut & berperang.

Kedua, sebenarnya terdapat pajak, namun bentuknya beda. Bentuk pajak dalam kekaisaran Inka adalah pada bentuk tenaga kerja. Rakyat Inka dikirimkan ke wilayah-daerah sekitar kekaisaran buat bekerja pada bidang tertentu, misalnya konstruksi dan pertambangan. Sebagai honor , mereka akan diberi kebutuhan hayati dari gudang umum yg telah terdapat. Sistem pajak ini dianggap "Mit'a". Macchu Pichu sendiri merupakan contoh menurut kesuksesan sistem "Mit'adanquot;

Apakah berarti kekaisaran Inka nir berdagang? Tidak, mereka berdagang. Tetapi hanya pada negara lain saat mereka membutuhkan barang atau pangan yg nir sanggup mereka produksi sendiri. Namun mampu dibilang bila kekaisaran Inka sanggup berdiri secara autarkis, karena inovasinya pada agrikultur yang sangat besar . Mereka sanggup menemukan cara buat memperluas huma dan memudahkan irigasi yang membantu mengamankan pasokan pangan mereka.

Mari berrefleksi. Ekonomi kekaisaran Inka terlihat misalnya utopia komunis, tetapi apakah hal itu benar & bisa diimplementasikan ke seluruh dunia?

Kekaisaran Inka adalah kekaisaran yang tidak seperti negara lainnya, bukan dalam hal ekonomi saja tetapi secara geografis. Keadaannya di pegunungan menciptakan pemerintah wajib berpikir bagaimana dia dapat menjaga kekuasaannya agar tidak diruntuhkan oleh bala kelaparan. Oleh karenanya, inovasi-inovasi kekaisaran Inka tidak tersentral dalam ekonomi, namun dalam agrikultur. Dasar pemikiran seperti ini tidak bisa diimplementasikan pada wilayah lain pada global, karena pemikiran ini berbasis pertahanan, "survivaldanquot;, bukan pengayaan diri.

Sumber: OA Historypedia Line

Read More

Universitas Sankore, pusat pendidikan agama islam di abad pertengahan

Universitas Sankore adalah galat satu pusat pendidikan khususnya pendidikan kepercayaan islam yang terletak pada Timbuktu, Mali sebuah negara yang terletak di Afrika Barat. Universitas Sankore pertama berdiri pada masa pemerintahan raja Mansa Musa berdasarkan Kekaisaran Mali lebih kurang abad 14. Universitas Sankore didirikan pada kompleks mesjid Sankore yang sudah berdiri dari tahun 989. Kepengurusan Universitas Sankore tidak bersifat sentralistik melainkan terdiri menurut beberapa sekolah yg berdiri secara independen yang dipimpin sang guru besar masing-masing. Pelajaran primer yang diajarkan pada universitas ini adalah ilmu kepercayaan islam namun selain ilmu islam anak didik-anak didik pada Universitas Sankore juga belajar aturan, sastra, seni, sejarah, matematika, fisika ,kimia, astronomi, sampai filsafat.

Murid yg belajar di Universitas Sankore tidak hanya berasal berdasarkan daerah Mali, orang-orang berdasarkan wilayah global muslim seperti Timur Tengah & Afrika datang ke Sankore buat belajar ilmu kepercayaan . Pada abad ke-16 sebesar 20.000 murid menurut seluruh dunia belajar pada Universitas Sankore dan disana tersimpan 400-700 ribu manuskrip yg menjadikannya sebagai keliru satu perpustakaan terbesar di global saat itu. Universitas Sankore mencetak beberapa cendikiawan muslim populer salah satunya adalah Ahmad Baba (1564-1627) seseorang cendikiawan muslim dari Sudan yang membuat beberapa kitab tentang filsafat, matematika, astronomi, dll yg terkenal pada kalangan cendekiawan muslim hingga waktu ini.

Pada tahun 1591 pasukan menurut Kesultanan Maroko menyerang Mali dan kemudian memasuki kota Timbuktu. Universitas Sankore tidak luput menurut serangan pasukan Maroko. Murid-anak didik yang belajar disana banyak yang terbunuh & sebagian lagi mengungsi keluar Timbuktu. Meskipun begitu Universitas Sankore masih tetap berdiri & terus menjadi tempat belajar agama islam.

Sumber: OA Historypedia Line

-Wellesley/Wellington

Read More

dr. Moewardi: Dokter Pejuang

Ia memang dokter, akan tetapi jiwa mudanya menggelora ketika Belanda datang lagi ke Indonesia. Ia ikut bertempur melawan penjajah. Ia kerahkan orang-orangnya buat mengamankan lapangan Ikada, ketika akan diadakan proklamasi kemerdekaan, meski batal. Ia juga yg mengerahkan orang-orang barisan pelopor buat menjaga rumah presiden & wakil presiden pada Jakarta. Ia seorang dokter yang punya kiprah penting dalam insiden proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Muwardi yang lahir di Pati ini hijrah ke Batavia untuk studi kedokteran di STOVIA. Ia memperdalam pengetahuan sebagai spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Sewaktu di STOVIA, ia memasuki organisasi Jong Java. Ia pernah pula menjadi anggota.  Indonesia Muda. Organisasi pramuka pun diikuti dan pernah menjadi pimpinan umum Pandu Kebangsaan yang kemudian berganti nama menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia [KBI].

Pada masa pendudukan Jepang, Muwardi sebagai pemimpin Barisan Pelopor daerah Jakarta. Beberapa hari sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, beliau diangkat menjadi pemimpin Barisan Pelopor seluruh Jawa. Pada 16 Agustus 1945, anggota Barisan Pelopor dikerahkannya mengawal Lapangan Ikada, karena berdasarkan rencana di loka itulah Proklamasi Kemerdekaan akan diucapkan. Sesudah proklamasi diumumkan, Muwardi membentuk Barisan Pelopor spesial sebagai pengawal pribadi Presiden Sukarno. Saat Kabinet Presidensiil terbentuk, beliau diminta buat menjadi menteri pertahanan, tetapi ditolaknya sebab ingin terus praktik sebagai dokter.

Permulaan tahun 1946, pusat aktivitas Barisan Pelopor dipindahkan ke Solo. Namanya berganti menjadi Barisan Banteng. Cabang-cabang Barisan Banteng dibuat pada daerah-wilayah lain. Khusus untuk daerah Solo didirikan Divisi Laskar Banteng. Bersama anak buahnya, Muwardi turut bertempur melawan musuh. Ketika masih berada di Jakarta, beliau ikut dalam pertempuran melawan Inggris di Klender. Di samping itu, tugas menjadi dokter permanen dijalankannya. Bersama dokter-dokter lain, ia mendirikan Sekolah Kedokteran pada Jebres, Solo dan lalu pindah ke Klaten.

Selepas Perjanjian Renville, situasi politik di tanah air menjadi panas. Gesekan antar golongan terjadi. Orang-orang kiri yang merasa tidak puas berusaha membuat sabotase. Kota Solo yang dekat  dengan ibu kota, dijadikan daerah percobaan. Laskar-laskar kiri dan orang-orang yang pro pemerintah saling serang, saling culik dan membunuh. Dalam situasi gawat seperti itu, dr. Muwardi mendirikan Gerakan Rakyat Revolusioner. Sementara itu, praktik sebagai dokter tetap ia jalankan. Peristiwa yang berujung pada “Madiun affair” itu membahayakan nyawa Muwardi dan itu benar-benar terjadi.

Pada 13 September 1948, anggota staf Barisan Banteng melarangnya pulang ke rumah sakit, namun dia nir mengindahkan. Ia tiba tempat tinggal sakit Jebres buat melakukan operasi terhadap seseorang pasien. Sewaktu menjalankan tugas sebagai dokter itulah, beliau diculik sang sekelompok orang menurut golongan kiri dan kemudian dibunuh. Atas jasa-jasanya dalam mendukung kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah menetapkannya sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional dalam tahun 1964.

Read More

Raden Ajeng Kartini: Jadi Terang Wahai Perempuan Indonesia

R.A. Kartini, nama ini sudah terlalu terkenal dalam telinga masyarakat Indonesia. Ia kerap dijadikan simbol perjuangan emansipasi wanita. Keinginan dan cita-cita memajukan perempuan pribumi yang tertuang pada deretan suratnya ?Habis Gelap Terbitlah Terang?, mengakibatkan spirit tersendiri bagi perjuangan wanita Indonesia.

Di Jepara tanggal 21 April 1879, Kartini lahir. Sewaktu kecil, beliau hanya sempat mengenyam sekolah dasar pada Europese Lagere School (ELS). Keinginan buat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi nir diizinkan sang orangtuanya. Adat kala itu, hal lumrah bagi seorang gadis buat menjalani pingitan setelah menamatkan sekolah. Dasar, hingga datang saatnya menikah. Berbeda menggunakan kaum pria kebanyakan, kaum wanita nir bebas beranjak.

Kartini getol membaca kitab , terutama kitab -kitab mengenai kemajuan perempuan di luar negeri. Ia jua banyak bergaul menggunakan orang-orang terpelajar terutama perempuan Eropa. Hal tersebut membuka pikirannya, beliau merasa miris melihat keadaan perempuan bangsanya yang jauh tertinggal dibandingkan dengan wanita Eropa. Maka, muncullah harapan Kartini buat berjuang memajukan wanita pribumi. Kemajuan tadi bisa digapai melalui pendidikan.

Ia poly menulis surat pada sahabat-temannya orang Belanda. Melalui surat tersebut, ia membicarakan cita-citanya buat memajukan wanita sebangsanya. Ia juga menginginkan adanya persamaan hak & kewajiban antara kaum perempuan & kaum laki-laki . Kartini jua berjuang buat dirinya menjadi langkah konkret dan bukti bahwa perempuan pun memiliki kemampuan setara menggunakan laki-laki pada bidang pendidikan. Ia berkeinginan memasuki Sekolah Guru pada negeri Belanda, agar kelak dapat sebagai seorang pendidik. Tatkala usahanya buat memperoleh beasiswa direstui Pemerintah Belanda berhasil, sayangnya waktu itu pula orangtuanya memilih bahwa ia harus menikah menggunakan Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang.

Untungnya sebelum menikah, Kartini sudah berhasil mendirikan semacam sekolah buat anak gadis di Jepara. Di loka tadi para anak wanita diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan lain-lain tanpa dipungut bayaran. Setelah menikah, contoh sekolah yang sama jua didirikan pada Rembang. Apa yg dilakukan Kartini dengan sekolah tadi, lalu ditiru oleh perempuan -wanita di loka-loka lain. Di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, & kota lain, lalu bermunculan ?Sekolah Kartini?.

Kartini mangkat pada usia muda dalam lepas 17 September 1904, sewaktu melahirkan putra pertama. Surat-suratnya kemudian dikumpulkan & diterbitkan menjadi sebuah kitab yang berjudul Door Duisternis tot Licht -Habis Gelap Terbitlah Terang. Buah pikiran Kartini yg masih ada pada kitab tersebut mempunyai pengaruh besar pada mendorong kemajuan wanita Indonesia. Betapa keras usaha Kartini, hari lahirnya yakni 21 April, diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini. Ia jua pun dikukuhkan menjadi Pahlawan Nasional dengan dalam tanggal dua Mei 1964.

Read More

Du Contrat Social: Keabsahan dan Legitimasi Kekuasaan Politik

Perkara utama dan paling mendesak bagi pemerintahan dan legislator pada merumuskan peraturan & undang-undang serta memerintah masyarakat yang memberikan mandat pada mereka buat mengatur urusan publik menggunakan cara yg sudah diatur pada legislasi yang telah dirumuskan menggunakan segala batasan & wewenangnya merupakan legitimasi. Begitulah yang bisa disimpulkan sehabis membaca karangan Jean-Jacques Rousseau yg berjudul "The Social Contract".

Legitimasi yang dimaksud dalam konteks ini sendiri adalah sebuah keabsahan & persetujuan yang didapatkan berdasarkan warga terhadap berlakunya sebuah perundang-undangan dan penegakan aturan. Hal ini adalah hal yang sangat krusial bagi Rousseau pada mendirikan sebuah warga yg beradab. Tidak hanya legitimasi menaruh kepastian pada para legislator dan anggota pemerintah bahwa undang-undang & peraturan yg mereka rumuskan dapat bertahan mengikuti tuntutan masyarakat pada masa yg akan datang, namun legitimasi ini sendiri dalam konteks yang lebih luas menaruh sebuah landasan konstitusional bagi pemerintahan tersebut buat menjalankan tugasnya. Tanpa restu dari masyarakat, pemerintahan yg sedang menjalankan akan kehilangan keabsahan & alasan buat memerintah masyarakat pada bawah mereka.

Rousseau berpendapat bahwa dalam "the state of naturedanquot; atau keadaan alamiah (tanpa korupsi kerumitan hubungan sosial dan bermasyarakat yang dipengaruhi oleh kepemilikan materi pada global yg modern) insan adalah mahkluk yg baik, namun korupsi yg disebabkan sang hubungan antara individu menggunakan kepemilikan materi mengakibatkan gesekan-gesekan sosial yang tidak terhindarkan & akhirnya secara perlahan tereskalasi menjadi konflik antar-individu yang kemudian dalam strata yg lebih lanjut sebagai konflik antar-gerombolan rakyat misalnya suku dan tumbuh seiring menggunakan berkembangnya intensitas interaksi sosial antar insan menjadi permasalahan antar-kontrak politik berbentuk negara.

Rousseau tidak melihat konflik yg terjadi sebagai suatu hal yang wajib dihilangkan; beliau melihatnya sebagai suatu kesadaran yang beranjak dari sifat primitif yg masih ada dalam diri manusia dalam keadaan alamiah atau "state of nature" yang memperbolehkan insan buat melakukan apapun yg beliau kehendaki sebagai akibatnya wajib diregulasi dengan menciptakan sebuah kontrak sosial pada bentuk legislasi dan aturan yang diterima & dipatuhi secara universal oleh sebuah rakyat buat membangun sebuah masyarakat yang mudun.

Untuk menghimpun sebuah legislasi pada membentuk sebuah struktur kemasyarakatan yg mudun berarti jua dalam prosesnya setiap individu yang menjadi anggota pada rakyat yang dimaksud tanpa kecuali harus menyerahkan kebebasan primitif mereka buat diberikan kebebasan sipil oleh masyarakat sebagai imbalan.

Jika seluruh individu telah menyetujui buat berkompromi & menyerahkan kebebasan primitif mereka supaya mampu hidup berdampingan beserta dengan individu-individu lain pada masyarakat tadi menggunakan segala kebebasan dalam bentuk hak & batasan pada bentuk aturan, maka akan tercipta sebuah kontrak sosial.

Kembali lagi pada legitimasi, bagaimana cara legislator memperoleh legitimasi menurut masyarakat buat legislasi & hukum yg dirumuskan?

Legitimasi pada pembagian terstruktur mengenai Rousseau didapatkan dengan menyelaraskan perencanaan dan penerapan undang-undang yang disinggung dengan kontrak sosial yang dibentuk oleh sebuah rakyat yang menciptakan perjanjian politik pada waktu pertama mereka membentuk sebuah entitas politik, yang dalam kasus ini merupakan sebuah negara.

Kontrak sosial yang dibuat sang individu-individu pada warga yang disinggung akan sebagai sebuah konsensus yang melandasi bagaimana pemerintahan mereka bekerja dan menjalani urusan-urusan keseharian publik, & lantaran pemerintahan & instansi negara sendiri merupakan badan yang dibuat dari persetujuan para pendiri entitas politik yang merepresentasikan kepentingan, pemikiran, dan pertimbangan banyak individu dan poly gerombolan di saat pendiriannya maka agenda dan bentuk pemerintahan yang bertentangan dengan kontrak sosial pada mana pemerintahan itu berdiri di atasnya membuatnya bertentangan juga menggunakan kehendak generik.

Rousseau memandang bahwa legislasi yang bagus tidak hanya dilihat berdasarkan isi & esensi legislasi itu sendiri; legislasi dapat dinilai menjadi rupawan jika isi berdasarkan legislasi tersebut relevan dengan kebutuhan warga di mana legislasi itu diperuntukan & berkorespondensi menggunakan konsensus beserta yg masih ada pada kontrak sosial yang dibuat sang rakyat tersebut.

Setelah menyelaraskan legislasi kepada kebutuhan rakyat secara relevan & berkorespondensi menggunakan mufakat masyarakat tadi, sang legislator pada pemerintahan kemudian harus mencari cara agar rakyat menerima dan mengakui legislasi yg sudah dibuat secara universal, sebagai akibatnya bisa diberlakukan secara menyeluruh & sebisa mungkin tanpa dispensasi. Oleh karenanya, samg legislator wajib menyandangkan & mengatasnamakan legislasi yg beliau buat pada bingkai sebuah konstitusi pada suatu elemen yang keabsahannya diterima oleh sebagian besar dari masyarakat & mempunyai kekuatan buat menyatukan individu-individu yang berbeda pada menerima berlakunya suatu undang-undang dan aturan.

Elemen ini dapat berupa kepercayaan , istiadat istiadat, & unsur non-material & berada di alam bawah sadar insan yg dipercayai oleh sebagian besar warga . Dalam goresan pena Rousseau secara eksplisit kepercayaan pada unsur non-material ini disematkan pada agama terhadap Tuhan, bahwa konstitusi yg melandaskan keabsahan berjalannya suatu pemerintah berdasarkan kepada kehendak Tuhan.

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa semua konstitusi di global ini menyandang dan mengatasnamakan Tuhan supaya mampu mendapatkan legitimasi dari rakyat pada mana konstitusi itu berlaku. Kembali lagi kepada pendapat Rousseau bahwa sebuah konstitusi dan legislasi dan aturan harus berkorespondensi menggunakan mufakat yg terbentuk dari pencerahan akumulatif menurut individu-individu yang menjadi bagian dari kontrak sosial suatu warga ; jika terdapat masyarakat yang nir menginginkan konstitusinya disematkan pada nama Tuhan, hal itu boleh saja terjadi. Seperti yang terjadi di Perancis pada akhir abad ke-18 pasca revolusi, pada mana kaum revolusioner pada menciptakan sebuah kontrak sosial baru buat menggantikan kontrak sosial lama yg sudah usang nir menyandangkan nama Tuhan buat menjaga netralitas negara dan pemerintah terhadap kepercayaan -agama yang ada.

Oleh karena itu, merupakan hal yg lumrah jika dalam dunia ini masing-masing negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda & unik buat sebagai landasan berjalannya pemerintahan mereka dan terciptanya warga yang mudun & sipil. Hal ini terjadi karena masing-masing rakyat mempunyai agama, bentuk kompromi, dan kontrak sosial yg berbeda. Dan pemerintah dan legislator dalam tugasnya buat mengayomi masyarakat sesuai dengan konsensus yang masih ada dalam kontrak sosial yg sudah ada memiliki metode & cara yg berbeda buat memperoleh legitimasi.

Sumber: OA Historypedia Line

Admin Lee Kuan Yew

Read More

Ir. Raden Juanda Kartawijaya

Sebelumnya, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, Teritoriale Zeeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 [TZMKO 1939]. Pulau-pulau wilayah Nusantara dipisahkan laut sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Lalu pada 13 Desember 1957 dicetuskanlah sebuah deklarasi yang mengubah ordonansi warisan Belanda itu. Sebuah pernyataan pada dunia bahwa laut sekitar, laut di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah RI. Deklarasi itu bernama deklarasi Djuanda.

Pemrakarsa deklarasi itu adalah Djoeanda Kartawidjaja yang saat itu menjabat perdana menteri Indonesia. Djuanda merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang Mantri Guru pada Hollandsch Inlansdsch School [HIS]. Ia menempuh pendidikan mula di HIS dan kemudian pindah ke Europesche Lagere School [ELS] dan tamat pada 1924. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan Hogere Burger School [HBS] Bandung hingga lulus tahun 1929. Selepas itu, ia segera masuk Technische Hoogeschool  [THS] di Dago Bandung mengambil jurusan teknik sipil dan lulus pada 1933.

Tawaran menjadi asisten dosen di THS dengan gaji yang lumayan, ditolaknya. Ia memilih untuk menjadi guru pada Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah di Jakarta walaupun dengan gaji yang kecil. Beberapa waktu kemudian, ia diangkat menjadi direktur sekolah tersebut. Di samping itu, ia giat pula dalam organisasi Paguyuban Pasundan. Setelah empat tahun berkecimpung di bidang pendidikan, pada 1937 Djuanda menjadi tenaga ahli di Jawatan Pengairan Jawa Barat. Selain itu, ia duduk pula sebagai anggota Dewan Daerah Batavia.

Pada 28 September 1945, Djuanda memimpin para pemuda mengambil-alih Jawatan Kereta Api dari Jepang. Disusul pengambilalihan Jawatan Pertambangan, Kotapraja, Keresidenan dan objekobjek militer di Gudang Utara Bandung. Selepas itu, Pemerintah RI segera mengangkatnya menjadi Kepala Jawatan Kereta Api seluruh Jawa dan Madura, kemudian menjadi Menteri Perhubungan.

Saat Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, ia ditangkap, tetapi kemudian dapat bebas dan terlibat dalam perundingan KMB, ia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Selepas itu, saat terbentuk RIS yang menguntungkan Belanda, dia dibujuk agar bersedia ikut dalam pemerintahan Negara Pasundan. Akan tetapi, ia menolak duduk dalam pemerintahan negara boneka ciptaan Belanda itu.

Djuanda merupakan tokoh yang paling sering duduk dalam kabinet, yakni sebanyak 17 kali mulai dari Menteri Muda Perhubungan sampai menjadi perdana Menteri. Ia seorang abdi negara yang bekerja tanpa kenal lelah hingga banyak orang menjulukinya, “menteri marathon”. Sebagai pejabat ia selalu berusaha menyehatkan perekonomian negara, dan memajukan pertanian, peternakan dan perikanan, agar hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat banyak

Pengabdian Djuanda harus berakhir saat usianya menginjak 52 tahun. Ia meninggal karena serangan jantung dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasa-jasanya yang besar bagi negara, pemerintah Indonesia menganugrahkan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1963.

Read More

dr. Saharjo S.H.: Perubah Wajah Peradilan Indonesia

Ia seorang sarjana produk pendidikan kolonial, tapi dia tidak begitu saja menerima seluruh contoh barat, terutama soal peradilan. Ia membongkar undang-undang warisan kolonial yang dianggapnya telah usang dan nir sinkron lagi menggunakan negara Indonesia. Ia membuat undang-undang baru. Mengganti simbol-simbol peradilan kolonial menggunakan simbol yang lebih bernuansa asli Indonesia.

Saharjo lahir di Surakarta dan menamatkan SD di kota kelahirannya. Ia kemudian pindah ke Batavia untuk meneruskan pendidikan hingga AMS. Selepas itu, dia masuk STOVIA [Sekolah Dokter], tetapi nir menyelesaikannya hingga lulus. Ia menentukan bekerja sebagai pengajar pada Perguruan Rakyat, sebuah perguruan partikelir nasional di Batavia. Dalam kedudukan sebagai pengajar, ia turut berjuang menghadapi tekanan-tekanan yg dilakukan sang Pemerintah Belanda terhadap pendidikan nasional.

Di masa pergerakan, PNI sudah pecah menjadi PNI baru dan Partindo. Saharjo terjun ke global politik dengan masuk sebagai anggota Partai Indonesia [Partindo]. Ia lalu diangkat sebagai anggota pengurus akbar Partindo. Ia kemudian tertarik menggunakan bidang hukum & masuk sekolah aturan, Rechtshogeschool di Batavia. Gelar sarjana hukum diperolehnya dalam 1941. Sejak itu mulailah kegiatannya pada bidang aturan. Sesudah Indonesia merdeka, berkalikali beliau diserahi jabatan penting antara lain Menteri Muda Kehakiman dalam Kabinet Kerja I & Menteri Kehakiman pada Kabinet Kerja II. Jabatan terakhirnya merupakan Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri.

Sebagai seorang sarjana hukum, Saharjo banyak mengeluarkan butir pikiran yang bermanfaat. Hasil-output pemikiran itu antara lain, Undang-undang Warga Negara Indonesia Tahun 1947 dan tahun 1948 dan Undang-undang Pemilihan Umum tahun 1953. Ia berusaha jua menyesuaikan aturan dengan kepribadian Indonesia & menolak aturan kolonial yang tidak sinkron lagi menggunakan kehidupan bangsa yang sudah merdeka pada tahun 1962

Tindakan paling penting dilakukan saat ia mengusulkan lambang keadilan yg berbentuk Dewi Justita, satu lambang peradilan dunia barat, diganti menggunakan lambang pohon beringin. Lambang ini lebih sinkron menggunakan kepribadian bangsa lantaran pohon beringin menyimbolkan perlindungan & kesejukan bagi yang memerlukan. Usulannya diterima sang Seminar Hukum Nasional pada 1963 dan sejak itu belum pernah diganti lagi.

Masih dalam dunia peradilan, Saharjo juga mengganti istilah penjara menjadi lembaga kemasyarakatan khusus dan mengganti istilah orang hukuman dengan narapidana. Ia berpendapat, penjara bukanlah tempat memberikan  penderitaan pada si terhukum, tetapi untuk membimbing dan mendidik mereka agar menjadi orang yang berguna dalam masyarakat.

Saharjo tewas dunia di Jakarta dalam usia 54 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan peradilan Indonesia, pemerintah memberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada Saharjo pada tahun 1963.

Read More