Raden Ajeng Kartini: Jadi Terang Wahai Perempuan Indonesia

R.A. Kartini, nama ini sudah terlalu terkenal dalam telinga masyarakat Indonesia. Ia kerap dijadikan simbol perjuangan emansipasi wanita. Keinginan dan cita-cita memajukan perempuan pribumi yang tertuang pada deretan suratnya ?Habis Gelap Terbitlah Terang?, mengakibatkan spirit tersendiri bagi perjuangan wanita Indonesia.

Di Jepara tanggal 21 April 1879, Kartini lahir. Sewaktu kecil, beliau hanya sempat mengenyam sekolah dasar pada Europese Lagere School (ELS). Keinginan buat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi nir diizinkan sang orangtuanya. Adat kala itu, hal lumrah bagi seorang gadis buat menjalani pingitan setelah menamatkan sekolah. Dasar, hingga datang saatnya menikah. Berbeda menggunakan kaum pria kebanyakan, kaum wanita nir bebas beranjak.

Kartini getol membaca kitab , terutama kitab -kitab mengenai kemajuan perempuan di luar negeri. Ia jua banyak bergaul menggunakan orang-orang terpelajar terutama perempuan Eropa. Hal tersebut membuka pikirannya, beliau merasa miris melihat keadaan perempuan bangsanya yang jauh tertinggal dibandingkan dengan wanita Eropa. Maka, muncullah harapan Kartini buat berjuang memajukan wanita pribumi. Kemajuan tadi bisa digapai melalui pendidikan.

Ia poly menulis surat pada sahabat-temannya orang Belanda. Melalui surat tersebut, ia membicarakan cita-citanya buat memajukan wanita sebangsanya. Ia juga menginginkan adanya persamaan hak & kewajiban antara kaum perempuan & kaum laki-laki . Kartini jua berjuang buat dirinya menjadi langkah konkret dan bukti bahwa perempuan pun memiliki kemampuan setara menggunakan laki-laki pada bidang pendidikan. Ia berkeinginan memasuki Sekolah Guru pada negeri Belanda, agar kelak dapat sebagai seorang pendidik. Tatkala usahanya buat memperoleh beasiswa direstui Pemerintah Belanda berhasil, sayangnya waktu itu pula orangtuanya memilih bahwa ia harus menikah menggunakan Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang.

Untungnya sebelum menikah, Kartini sudah berhasil mendirikan semacam sekolah buat anak gadis di Jepara. Di loka tadi para anak wanita diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan lain-lain tanpa dipungut bayaran. Setelah menikah, contoh sekolah yang sama jua didirikan pada Rembang. Apa yg dilakukan Kartini dengan sekolah tadi, lalu ditiru oleh perempuan -wanita di loka-loka lain. Di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, & kota lain, lalu bermunculan ?Sekolah Kartini?.

Kartini mangkat pada usia muda dalam lepas 17 September 1904, sewaktu melahirkan putra pertama. Surat-suratnya kemudian dikumpulkan & diterbitkan menjadi sebuah kitab yang berjudul Door Duisternis tot Licht -Habis Gelap Terbitlah Terang. Buah pikiran Kartini yg masih ada pada kitab tersebut mempunyai pengaruh besar pada mendorong kemajuan wanita Indonesia. Betapa keras usaha Kartini, hari lahirnya yakni 21 April, diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini. Ia jua pun dikukuhkan menjadi Pahlawan Nasional dengan dalam tanggal dua Mei 1964.

Read More

Du Contrat Social: Keabsahan dan Legitimasi Kekuasaan Politik

Perkara utama dan paling mendesak bagi pemerintahan dan legislator pada merumuskan peraturan & undang-undang serta memerintah masyarakat yang memberikan mandat pada mereka buat mengatur urusan publik menggunakan cara yg sudah diatur pada legislasi yang telah dirumuskan menggunakan segala batasan & wewenangnya merupakan legitimasi. Begitulah yang bisa disimpulkan sehabis membaca karangan Jean-Jacques Rousseau yg berjudul "The Social Contract".

Legitimasi yang dimaksud dalam konteks ini sendiri adalah sebuah keabsahan & persetujuan yang didapatkan berdasarkan warga terhadap berlakunya sebuah perundang-undangan dan penegakan aturan. Hal ini adalah hal yang sangat krusial bagi Rousseau pada mendirikan sebuah warga yg beradab. Tidak hanya legitimasi menaruh kepastian pada para legislator dan anggota pemerintah bahwa undang-undang & peraturan yg mereka rumuskan dapat bertahan mengikuti tuntutan masyarakat pada masa yg akan datang, namun legitimasi ini sendiri dalam konteks yang lebih luas menaruh sebuah landasan konstitusional bagi pemerintahan tersebut buat menjalankan tugasnya. Tanpa restu dari masyarakat, pemerintahan yg sedang menjalankan akan kehilangan keabsahan & alasan buat memerintah masyarakat pada bawah mereka.

Rousseau berpendapat bahwa dalam "the state of naturedanquot; atau keadaan alamiah (tanpa korupsi kerumitan hubungan sosial dan bermasyarakat yang dipengaruhi oleh kepemilikan materi pada global yg modern) insan adalah mahkluk yg baik, namun korupsi yg disebabkan sang hubungan antara individu menggunakan kepemilikan materi mengakibatkan gesekan-gesekan sosial yang tidak terhindarkan & akhirnya secara perlahan tereskalasi menjadi konflik antar-individu yang kemudian dalam strata yg lebih lanjut sebagai konflik antar-gerombolan rakyat misalnya suku dan tumbuh seiring menggunakan berkembangnya intensitas interaksi sosial antar insan menjadi permasalahan antar-kontrak politik berbentuk negara.

Rousseau tidak melihat konflik yg terjadi sebagai suatu hal yang wajib dihilangkan; beliau melihatnya sebagai suatu kesadaran yang beranjak dari sifat primitif yg masih ada dalam diri manusia dalam keadaan alamiah atau "state of nature" yang memperbolehkan insan buat melakukan apapun yg beliau kehendaki sebagai akibatnya wajib diregulasi dengan menciptakan sebuah kontrak sosial pada bentuk legislasi dan aturan yang diterima & dipatuhi secara universal oleh sebuah rakyat buat membangun sebuah masyarakat yang mudun.

Untuk menghimpun sebuah legislasi pada membentuk sebuah struktur kemasyarakatan yg mudun berarti jua dalam prosesnya setiap individu yang menjadi anggota pada rakyat yang dimaksud tanpa kecuali harus menyerahkan kebebasan primitif mereka buat diberikan kebebasan sipil oleh masyarakat sebagai imbalan.

Jika seluruh individu telah menyetujui buat berkompromi & menyerahkan kebebasan primitif mereka supaya mampu hidup berdampingan beserta dengan individu-individu lain pada masyarakat tadi menggunakan segala kebebasan dalam bentuk hak & batasan pada bentuk aturan, maka akan tercipta sebuah kontrak sosial.

Kembali lagi pada legitimasi, bagaimana cara legislator memperoleh legitimasi menurut masyarakat buat legislasi & hukum yg dirumuskan?

Legitimasi pada pembagian terstruktur mengenai Rousseau didapatkan dengan menyelaraskan perencanaan dan penerapan undang-undang yang disinggung dengan kontrak sosial yang dibentuk oleh sebuah rakyat yang menciptakan perjanjian politik pada waktu pertama mereka membentuk sebuah entitas politik, yang dalam kasus ini merupakan sebuah negara.

Kontrak sosial yang dibuat sang individu-individu pada warga yang disinggung akan sebagai sebuah konsensus yang melandasi bagaimana pemerintahan mereka bekerja dan menjalani urusan-urusan keseharian publik, & lantaran pemerintahan & instansi negara sendiri merupakan badan yang dibuat dari persetujuan para pendiri entitas politik yang merepresentasikan kepentingan, pemikiran, dan pertimbangan banyak individu dan poly gerombolan di saat pendiriannya maka agenda dan bentuk pemerintahan yang bertentangan dengan kontrak sosial pada mana pemerintahan itu berdiri di atasnya membuatnya bertentangan juga menggunakan kehendak generik.

Rousseau memandang bahwa legislasi yang bagus tidak hanya dilihat berdasarkan isi & esensi legislasi itu sendiri; legislasi dapat dinilai menjadi rupawan jika isi berdasarkan legislasi tersebut relevan dengan kebutuhan warga di mana legislasi itu diperuntukan & berkorespondensi menggunakan konsensus beserta yg masih ada pada kontrak sosial yang dibuat sang rakyat tersebut.

Setelah menyelaraskan legislasi kepada kebutuhan rakyat secara relevan & berkorespondensi menggunakan mufakat masyarakat tadi, sang legislator pada pemerintahan kemudian harus mencari cara agar rakyat menerima dan mengakui legislasi yg sudah dibuat secara universal, sebagai akibatnya bisa diberlakukan secara menyeluruh & sebisa mungkin tanpa dispensasi. Oleh karenanya, samg legislator wajib menyandangkan & mengatasnamakan legislasi yg beliau buat pada bingkai sebuah konstitusi pada suatu elemen yang keabsahannya diterima oleh sebagian besar dari masyarakat & mempunyai kekuatan buat menyatukan individu-individu yang berbeda pada menerima berlakunya suatu undang-undang dan aturan.

Elemen ini dapat berupa kepercayaan , istiadat istiadat, & unsur non-material & berada di alam bawah sadar insan yg dipercayai oleh sebagian besar warga . Dalam goresan pena Rousseau secara eksplisit kepercayaan pada unsur non-material ini disematkan pada agama terhadap Tuhan, bahwa konstitusi yg melandaskan keabsahan berjalannya suatu pemerintah berdasarkan kepada kehendak Tuhan.

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa semua konstitusi di global ini menyandang dan mengatasnamakan Tuhan supaya mampu mendapatkan legitimasi dari rakyat pada mana konstitusi itu berlaku. Kembali lagi kepada pendapat Rousseau bahwa sebuah konstitusi dan legislasi dan aturan harus berkorespondensi menggunakan mufakat yg terbentuk dari pencerahan akumulatif menurut individu-individu yang menjadi bagian dari kontrak sosial suatu warga ; jika terdapat masyarakat yang nir menginginkan konstitusinya disematkan pada nama Tuhan, hal itu boleh saja terjadi. Seperti yang terjadi di Perancis pada akhir abad ke-18 pasca revolusi, pada mana kaum revolusioner pada menciptakan sebuah kontrak sosial baru buat menggantikan kontrak sosial lama yg sudah usang nir menyandangkan nama Tuhan buat menjaga netralitas negara dan pemerintah terhadap kepercayaan -agama yang ada.

Oleh karena itu, merupakan hal yg lumrah jika dalam dunia ini masing-masing negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda & unik buat sebagai landasan berjalannya pemerintahan mereka dan terciptanya warga yang mudun & sipil. Hal ini terjadi karena masing-masing rakyat mempunyai agama, bentuk kompromi, dan kontrak sosial yg berbeda. Dan pemerintah dan legislator dalam tugasnya buat mengayomi masyarakat sesuai dengan konsensus yang masih ada dalam kontrak sosial yg sudah ada memiliki metode & cara yg berbeda buat memperoleh legitimasi.

Sumber: OA Historypedia Line

Admin Lee Kuan Yew

Read More

Ir. Raden Juanda Kartawijaya

Sebelumnya, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, Teritoriale Zeeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 [TZMKO 1939]. Pulau-pulau wilayah Nusantara dipisahkan laut sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Lalu pada 13 Desember 1957 dicetuskanlah sebuah deklarasi yang mengubah ordonansi warisan Belanda itu. Sebuah pernyataan pada dunia bahwa laut sekitar, laut di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah RI. Deklarasi itu bernama deklarasi Djuanda.

Pemrakarsa deklarasi itu adalah Djoeanda Kartawidjaja yang saat itu menjabat perdana menteri Indonesia. Djuanda merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang Mantri Guru pada Hollandsch Inlansdsch School [HIS]. Ia menempuh pendidikan mula di HIS dan kemudian pindah ke Europesche Lagere School [ELS] dan tamat pada 1924. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan Hogere Burger School [HBS] Bandung hingga lulus tahun 1929. Selepas itu, ia segera masuk Technische Hoogeschool  [THS] di Dago Bandung mengambil jurusan teknik sipil dan lulus pada 1933.

Tawaran menjadi asisten dosen di THS dengan gaji yang lumayan, ditolaknya. Ia memilih untuk menjadi guru pada Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah di Jakarta walaupun dengan gaji yang kecil. Beberapa waktu kemudian, ia diangkat menjadi direktur sekolah tersebut. Di samping itu, ia giat pula dalam organisasi Paguyuban Pasundan. Setelah empat tahun berkecimpung di bidang pendidikan, pada 1937 Djuanda menjadi tenaga ahli di Jawatan Pengairan Jawa Barat. Selain itu, ia duduk pula sebagai anggota Dewan Daerah Batavia.

Pada 28 September 1945, Djuanda memimpin para pemuda mengambil-alih Jawatan Kereta Api dari Jepang. Disusul pengambilalihan Jawatan Pertambangan, Kotapraja, Keresidenan dan objekobjek militer di Gudang Utara Bandung. Selepas itu, Pemerintah RI segera mengangkatnya menjadi Kepala Jawatan Kereta Api seluruh Jawa dan Madura, kemudian menjadi Menteri Perhubungan.

Saat Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, ia ditangkap, tetapi kemudian dapat bebas dan terlibat dalam perundingan KMB, ia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Selepas itu, saat terbentuk RIS yang menguntungkan Belanda, dia dibujuk agar bersedia ikut dalam pemerintahan Negara Pasundan. Akan tetapi, ia menolak duduk dalam pemerintahan negara boneka ciptaan Belanda itu.

Djuanda merupakan tokoh yang paling sering duduk dalam kabinet, yakni sebanyak 17 kali mulai dari Menteri Muda Perhubungan sampai menjadi perdana Menteri. Ia seorang abdi negara yang bekerja tanpa kenal lelah hingga banyak orang menjulukinya, “menteri marathon”. Sebagai pejabat ia selalu berusaha menyehatkan perekonomian negara, dan memajukan pertanian, peternakan dan perikanan, agar hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat banyak

Pengabdian Djuanda harus berakhir saat usianya menginjak 52 tahun. Ia meninggal karena serangan jantung dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasa-jasanya yang besar bagi negara, pemerintah Indonesia menganugrahkan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1963.

Read More

dr. Saharjo S.H.: Perubah Wajah Peradilan Indonesia

Ia seorang sarjana produk pendidikan kolonial, tapi dia tidak begitu saja menerima seluruh contoh barat, terutama soal peradilan. Ia membongkar undang-undang warisan kolonial yang dianggapnya telah usang dan nir sinkron lagi menggunakan negara Indonesia. Ia membuat undang-undang baru. Mengganti simbol-simbol peradilan kolonial menggunakan simbol yang lebih bernuansa asli Indonesia.

Saharjo lahir di Surakarta dan menamatkan SD di kota kelahirannya. Ia kemudian pindah ke Batavia untuk meneruskan pendidikan hingga AMS. Selepas itu, dia masuk STOVIA [Sekolah Dokter], tetapi nir menyelesaikannya hingga lulus. Ia menentukan bekerja sebagai pengajar pada Perguruan Rakyat, sebuah perguruan partikelir nasional di Batavia. Dalam kedudukan sebagai pengajar, ia turut berjuang menghadapi tekanan-tekanan yg dilakukan sang Pemerintah Belanda terhadap pendidikan nasional.

Di masa pergerakan, PNI sudah pecah menjadi PNI baru dan Partindo. Saharjo terjun ke global politik dengan masuk sebagai anggota Partai Indonesia [Partindo]. Ia lalu diangkat sebagai anggota pengurus akbar Partindo. Ia kemudian tertarik menggunakan bidang hukum & masuk sekolah aturan, Rechtshogeschool di Batavia. Gelar sarjana hukum diperolehnya dalam 1941. Sejak itu mulailah kegiatannya pada bidang aturan. Sesudah Indonesia merdeka, berkalikali beliau diserahi jabatan penting antara lain Menteri Muda Kehakiman dalam Kabinet Kerja I & Menteri Kehakiman pada Kabinet Kerja II. Jabatan terakhirnya merupakan Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri.

Sebagai seorang sarjana hukum, Saharjo banyak mengeluarkan butir pikiran yang bermanfaat. Hasil-output pemikiran itu antara lain, Undang-undang Warga Negara Indonesia Tahun 1947 dan tahun 1948 dan Undang-undang Pemilihan Umum tahun 1953. Ia berusaha jua menyesuaikan aturan dengan kepribadian Indonesia & menolak aturan kolonial yang tidak sinkron lagi menggunakan kehidupan bangsa yang sudah merdeka pada tahun 1962

Tindakan paling penting dilakukan saat ia mengusulkan lambang keadilan yg berbentuk Dewi Justita, satu lambang peradilan dunia barat, diganti menggunakan lambang pohon beringin. Lambang ini lebih sinkron menggunakan kepribadian bangsa lantaran pohon beringin menyimbolkan perlindungan & kesejukan bagi yang memerlukan. Usulannya diterima sang Seminar Hukum Nasional pada 1963 dan sejak itu belum pernah diganti lagi.

Masih dalam dunia peradilan, Saharjo juga mengganti istilah penjara menjadi lembaga kemasyarakatan khusus dan mengganti istilah orang hukuman dengan narapidana. Ia berpendapat, penjara bukanlah tempat memberikan  penderitaan pada si terhukum, tetapi untuk membimbing dan mendidik mereka agar menjadi orang yang berguna dalam masyarakat.

Saharjo tewas dunia di Jakarta dalam usia 54 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan peradilan Indonesia, pemerintah memberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada Saharjo pada tahun 1963.

Read More

British Invasion: Dominasi Inggris di Dunia Musik dan Pengaruhnya Terhadap Pop Culture Tahun 1960-an

?In [1776] England lost her American colonies. Last week The Beatles took them back.?

Kutipan menurut majalah Life yg terbit athun baru 1964 tadi menggambarkan Inggris balik menguasai Amerika Serikat. Bukan lewat penaklukan namun lewat musik. Pada awal dekade 1960-an dunia permusikan global khususnya di wilayah Amerika Serikat dikuasai sang lagu-lagu rock n roll dari musisi dan band dari Inggris & kenyataan tersebut dikenal menjadi British Invasion. The Beatles menjadi pelopor menurut dimulainya 'pencaplokan' Inggris terhadap Amerika Serikat. Pada tahun 1963 album berdasarkan band berasal Liverpool tadi yg berjudul Please-Please Me rilis pada Amerika Serikat. Tahun 1964 sebagai awal menurut kesuksesan The Beatles di negeri Paman Sam waktu dalam lepas 25 Januari 1964 lagu "I Want To Hold Your Hand" timbul pada tangga lagu Billboard's Top Forty.

Warga Alaihi Salam pertama kali menyaksikan penampilan The Beatles ketika band tersebut tampil pada acara Ed Sullivan Show pada 9 Februari 1964. Sebelum penampilan The Beatles di Ed Sullivan Show hanya terdapat dua lagu dari musisi Inggris yg menempati tangga lagu Billboard's Top 100 yaitu lagu instrumental berjudul "Stranger on the Shoredanquot; yang dibawakan sang Acker Bilk dan "Telstardanquot; yg dibawakan sang gerombolan Tornadoes. Namun 2 bulan selesainya penampilan The Beatles pada Ed Sullivan Show, 5 peringkat teratas Billboard's Top 100 diduduki oleh lagu-lagu berdasarkan The Beatles. Sebuah prestasi yg sangat menakjubkan karena belum terdapat musisi yg menempati 5 teratas tangga lagu Billboard (musisi yg mendekati prestasi The Beatles adalah Ariana Grande yg lagu-lagunya menempati 3 peringkat teratas Billboard's Top 100).

Musik rock n roll yg dibawakan The Beatles poly disukai dan membawa pengaruh terhadap gaya hidup anak muda di Alaihi Salam. Para pemuda pada AS tertarik dengan musik rock n roll, gitar listrik, bahkan poly dari mereka yang meniru gaya rambut bob ala personel The Beatles. Kesuksesan The Beatles pada Alaihi Salam diikuti oleh band dan musisi rock n roll lainnya seperti The Rolling Stones, The Who, Peter and Gordon, The Animals, The Searchers, The Kinks, Small Faces. Meskipun orang AS menyukai musik rock n roll menurut Inggris, faktanya musik rock n roll yg dibawakan oleh The Beatles, The Rolling Stones, dan musisi Inggris lainnya terinspirasi oleh musisi rock dan blues asal Alaihi Salam. Sebut saja raja rock n roll Elvis Presley yg menjadi ide The Beatles dalam membawakan musik rock n roll.

British Invasion lalu menyebabkan keluarnya kenyataan baru dikalangan anak muda di semua global khususnya pada Inggris yaitu Swinging Sixties. Swinging Sixties merupakan kata terkenal yang dipakai buat mendeskripsikan tren musik, budaya, mode yang berkembang pada Inggris pada dasa warsa 1960-an. Fenomena Swinging Sixties ditandai menggunakan gaya hidup remaja yang menginginkan hal-hal yg bersifat baru, modern, dan hedonis. Swinging Sixties jua menandai perkembangan tren fashion menurut Britania dimana beberapa model sandang seperti rok kecil menjadi populer dan digemari anak muda. Ikon mode dunia juga didominasi oleh Inggris. Supermodel asal Inggris bernama Jean Shrimpton dipercaya sebagai simbol dari Swinging Sixties & sebagai simbol dari tren mode dunia saat itu.

Musik rock n roll yang mempunyai sifat semi-bengal membawa impak terhadap perilaku remaja tahun 60an yang ingin hayati bebas dan bersifat rebel. Pada era 1960-an banyaknya protes dan tuntutan buat mengekspresikan diri berdasarkan kalangan remaja. Mereka menanggapi gosip politik & sosial dengan cara yang berbeda dengan para orang tua. Para remaja ketika itu merasa mereka nir lagi membutuhkan nilai moral dan ingin hayati dengan bebas tanpa anggaran-aturan yang mengekang kebebasan mereka. Situasi politik dunia saat itu terlebih ketika Perang Vietnam sedang berlangsung & maraknya gerakan yg memperjuangkan hak-hak sipil membuat poly menurut pemuda di Inggris dan Alaihi Salam mengadakan gerakan protes terhadap pemerintah yang menuntut dipenuhinya hak sipil mereka & mengakhiri kekejaman tentara AS di Vietnam. Salah satu bentuk menurut kebebasan berekspresi dan protes anak muda terhadap pemerintah adalah keluarnya gerakan hippies di Amerika Serikat pada pertengahan 1960-an.

Sumber: OA Historypedia Line

Penulis: Wellesley/Wellington

Read More

Sejarah Kerajaan Banjar

Banjar merupakan kerajaan yg berdiri pada tahun 1520, dengan mak kota terakhir di Kayu Tangi yg dikenal waktu ini menjadi Martapura, Kalimantan Selatan. Banjar dapat dikatakan sebagai penerus dari kerajaan bercorak Hindu pada pulau Kalimantan, yaitu Negara Daha, Kuripan atau Amuntai, Gagelang, Pudak Sategal, dan Pandan Arum.

Terbentuknya kerajaan Banjar nir terlepas menurut Negara Daha menjadi kerajaan yang pernah berkuasa waktu itu. Raja Negara Daha, Raden Sukarama, mewasiatkan tahta kerajaan kepada cucunya yaitu Raden Samudera. Akan tetapi, anak Raden Sukarama, Pangeran Tumenggung, merebut tahta tersebut sehingga Raden Samudera melarikan diri dan bersembunyi pada wilayah hilir sungai Barito. Dalam pelariannya tersebut, Raden Samudera dilindungi oleh komunitas orang Melayu, yg selanjutnya mengangkat Raden Samudera menjadi raja. Bagi Raden Samudera, hal ini merupakan upaya merebut kembali takhtanya di Negara Daha. Bagi komunitas Melayu, hal ini dilakukan agar mereka tidak perlu membayar upeti pada Negara Daha.

Untuk melakukan penyerangan terhadap Negara Daha, Patih Masih menganjurkan Raden Samudera meminta bantuan Kerajaan Demak. Sultan Demak menyanggupi permintaan tersebut dengan syarat bahwa Raden Samudera bersama pengikutnya wajib memeluk agama Islam. Penyerangan pun dilakukan, diakhiri menggunakan kemenangan Raden Samudera. Pada tahun 1526, Raden Samudera memindahkan warga Negara Daha ke Kuin, Banjarmasin, sebagai pusat pemerintahan & mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suriansyah.

Sultan Suriansyah wafat pada tahun 1545. Kesultanan Banjar diteruskan sampai tahta ke-19. Penerus tahta Kesultanan Banjar secara berturut-turut merupakan Sultan Rahmatullah (1545- 1570), Sultan Hidayatullah (1570-1595), Sultan Mustakinbillah (1595-1620), Sultan Inayatullah (1620-1637), Sultan Saidullah (1637-1642), Adipati Halid (1642-1660), Amirullah Bagus Kesuma (1660-1663), Sultan Agung (1663-1679), Sultan Tahlilullah (1679-1700), Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning (1700-1734), Sultan Tamjidullah (1734-1759), Sultan Aliuddin Aminullah (1759-1761), Pangeran Nata Dilaga atau Sultan Tahmidullah (1761-1801), Sultan Suleman Al Mutamidullah (1801-1825), Sultan Adam Al Wasyibillah (1825-1857), Sultan Tamjidillah (1857-1859), Pangeran Antasari atau Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukmina (1859-1862), dan Sultan Seman (1862-1905).

Kesultanan Banjar memiliki pola lapisan masyarakat berdasarkan status sosial menurut keturunan. Tutus adalah sebutan bagi golongan keturunan raja, dan berhak untuk memegang jabatan penting dalam kerajaan serta memiliki wilayah kekuasaan. Gelar kebangsawanan bagi keturunan raja yang berkuasa secara berturut-turut adalah Pangeran/Ratu, Gusti, Antung/Raden, Nanang/Anang. Gelar kebangsawanan bagi keturunan raja yang tidak berkuasa secara berturut-turut adalah Pangeran/Ratu, Andin, Rama. Sedangkan jaba adalah golongan rakyat biasa. Jaba memiliki kesempatan mendapatkan jabatan atau gelar dari sultan apabila dianggap berjasa atau memiliki pengabdian terhadap kerajaan. Gelar tersebut dapat disandang seumur hidup, tetapi tidak dapat diwariskan. Apabila seorang lelaki jaba ingin menikahi wanita tutus, maka diadakan suatu ritual penebusan yang disebut dengan manabus purih, dengan konsekuensi bahwa wanita tutus ini kehilangan hak waris gelar untuk anak-anaknya kelak.

Sistem pemerintahan Kesultanan Banjar masih mengikuti sistem pemerintahan pendahulunya, Negara Daha. Jabatan raja diturunkan kepada golongan tutus sebagai keturunan atau pewaris yang sah, sedangkan jabatan tertinggi setelah raja, yaitu perdana menteri yang disebut dengan gelar mangkubumi, ditempati oleh golongan jaba yang memiliki jasa besar terhadap kerajaan. Dalam menjalankan tugasnya, mangkubumi dibantu oleh bawahannya yaitu penganan, pengiwa, gumpiran, dan panumping yang memiliki wewenang setara hakim dan jaksa. Di bawahnya ada jabatan mantri bumi , 40 mantri sikap, dan beberapa jabatan lain yang memiliki kewenangan dalam lingkup yang lebih sempit seperti perdagangan, seni, keagamaan, dan logistik. Saudara raja diperbolehkan menjadi penguasa di daerah taklukkan dengan gelar adipati. Akan tetapi, kekuasaannya berada di bawah mangkubumi. Kesultanan Banjar tetap menggunakan pedoman hukum Kutara yang disusun oleh Aria Taranggana, mangkubumi Negara Daha.

Pengaruh agama Islam dalam Kesultanan Banjar sangat dominan dan tidak terlepas dari pengaruh Khatib Dayan dari Kesultanan Demak. Hal ini terbukti dari peninggalan Kesultanan Banjar berupa masjid yang memiliki ragam arsitektur menyerupai masjid agung Demak dengan atap meru dan tiang guru. Ketiga masjid ini adalah masjid Kuin, masjid Jami, dan masjid Basirih. Selain itu, terdapat Undang-Undang Sultan Adam yang semuanya didasarkan pada hukum Islam.

Masa kejayaan Kesultanan Banjar berada dalam dasa warsa pertama abad ke-17. Adanya perang Makassar mengakibatkan para pedagang dari Somba Opu, Kesultanan Gowa, pindah ke Banjarmasin sebagai akibatnya sebagai bandar perdagangan akbar. Komoditas perdagangan utamanya merupakan lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan kulit binatang. Pada masa ini pula, Kesultanan Banjar nir lagi membayar upeti pada Kesultanan Demak semenjak diteruskan menjadi Kesultanan Pajang. Kesultanan Banjar pula sudah berhasil memperluas wilayah dengan mengklaim Sambas, Lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam-Asam, Kintap, dan Swarangan. Setelahnya, terjadi migrasi besar -besaran dari pulau Jawa yang disebabkan sang agresi politik yang dilakukan oleh Sultan Agung. Hal ini menyebabkan pelabuhan-pelabuhan di pulau Kalimantan sebagai pusat difusi kebudayaan Jawa.

Pada abad ke-18 terjadi perpindahan kekuasaan kepada dinasti Sultan Tamjidullah dengan mengangkat Pangeran Nata Dilaga sebagai sultan. Hal ini menyebabkan perpecahan di dalam kerajaan. Pangeran Amir, putera Sultan Aliuddin Aminullah, meminta bantuan pamannya, Arung Tarawe, untuk menyerang Kesultanan Banjar dengan pasukan orang Bugis. Untuk mempertahankan takhtanya, Pangeran Nata Dilaga meminta bantuan pada VOC. Pasukan orang Bugis ini berhasil ditumpas oleh VOC yang dipimpin oleh Kapten Hofman. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, dibuatlah suatu perjanjian antara Kesultanan Banjar dengan VOC dimana tanah yang dikuasai Kesultanan Banjar menjadi milik VOC meskipun raja tetap memegang tahta. Pada tahun 1826, perjanjian tersebut diperbarui berdasarkan perjanjian terdahulu. Perjanjian ini terdiri atas 28 pasal, antara lain adalah bahwa Kesultanan Banjar hanya boleh mengadakan hubungan dengan Belanda, wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar menjadi lebih sempit, serta pengangkatan sultan dan mangkubumi harus mendapat persetujuan Belanda.

Pada tahun 1857, Belanda secara sepihak mengangkat Sultan Tamjidillah sebagai raja Kesultanan Banjar. Kerabat Kesultanan Banjar keberatan dengan hal tersebut karena Sultan Tamjidillah merupakan anak dari selir raja terdahulu sehingga dianggap tidak layak mewarisi tahta sementara Pangeran Hidayatullah sebagai pewaris tahta yang sah masih hidup. Akibat kudeta ini, Sultan Tamjidillah melarikan diri sehingga kekosongan tahta diisi oleh residen Belanda, von Bertheim. Gesekan ini menimbulkan gerakan Muning, yang menjadi pemicu perang Banjar pada tahun 1859.

Pangeran Antasari diberi kepercayaan oleh Pangeran Hidayatullah untuk menghimpun kekuatan mengusir Belanda dari Kesultanan Banjar, serta sebagai penghubung antara kerajaan, pemimpin perlawanan, dan rakyat. Perlawanan demi perlawanan terjadi hingga akhirnya Pangeran Hidayatullah menyerah, kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Dengan demikian secara otomatis, Pangeran Antasari diangkat sebagai pimpinan tertinggi perlawanan sekaligus sultan bagi Kesultanan Banjar. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari dikabarkan meninggal dunia karena penyakit cacar dan dimakamkan di desa Bayan Bengkok, daerah hulu sungai Teweh. Penerus tahta adalah Sultan Seman yang melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Akan tetapi pada tahun 1905, Sultan Seman meninggal dunia dalam suatu pertempuran sehingga berakhirlah riwayat Kesultanan Banjar selama 379 tahun. Belanda memutuskan untuk memasukkan Kesultanan Banjar beserta seluruh daerah kekuasaannya ke dalam Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo.

Sumber: Ensiklopedia Kerajaan Islam Di Indonesia

Penulis: Binuko Amarseto

Read More

Mgr. Albertus Sugiyapranata S.J.: Pendiri Gereja Katolik Indonesia

Meski mendapat pendidikan Barat & beberapa kali menimba ilmu pada Eropa, bukan berarti harus menerapkannya secara zakelijk. Malah sebaliknya, Mgr. Albertus Sugiyapranata adalah imam Katolik pertama yang berani menghilangkan sifat kebarat-baratan dalam upacara gereja pada Indonesia. Ia pemula perubahan menggunakan maksud menyerasikan tradisi Barat & tradisi Timur. Untuk gereja-gereja di Jawa, intrumen barat digantinya dengan gamelan.

Lahir di Solo dalam 25 November 1896, Sugiyapranata menempuh pendidikan pada Sekolah Dasar Katolik Solo, kemudian di Muntilan. Sesudah itu, di tahun 1915, beliau melanjutkan ke Sekolah Guru. Sempat menjadi pengajar selama satu tahun, dia balik memperdalam ilmu teologinya dengan mengikuti pendidikan imamat, menurut sinilah kegiatan pada bidang keagamaan dimulai. Tiga tahun kemudian dia dikirim ke negeri Belanda buat memperdalam pengetahuan di bidang kepercayaan Kristen, bahasa latin, bahasa Yunani & fi lsafat & pergi dengan nama baru: Frater Soegijapranata.

Sekembalinya ke tanah air, Soegijapranata , bekerja menjadi pengajar Ilmu Pasti, bahasa Jawa dan agama di bagian Sekolah Pengajar dalam kolese pada Muntilan. Di samping mengajar, kesehariannya diisi jua menggunakan mengampu media cetak berbahasa Jawa, Swara Tama. Melalui surat kabar mingguan tadi, beliau banyak menulis tentang tari Jawa, sandang norma Jawa, hubungan budaya Barat dan Timur, dan lain lain.

Di tahun 1928 Soegijapranata memperoleh kesempatan sekali lagi buat mengikuti pelajaran teologi pada negeri Belanda. Ia juga mewakili frater-frater Indonesia menghadiri perayaan kepausan pada Roma, Italia dan ditasbihkan sebagai imam pada tahun 1931. Dua tahun di negeri orang, beliau kembali ke Hindia Belanda & diangkat menjadi Pastor Pembantu di Bintaran, lalu sebagai Pastor Paroki. Pada 1938 ia diangkat sebagai penasihat Misi Jesus di pulau Jawa, lalu 1940 naik jabatan sebagai Vikaris Apostolik buat memangku jabatan keuskupan.

Pada masa pendudukan Jepang, ia menghadapi masa sulit. Berkuasanya orang-orang Nippon ini membarui kebijakan baru pada tanah air, keliru satunya mengubah cara pengadaan misa. Penggunaan bahasa Belanda dihentikan, baik yg dilafalkan maupun yg ditulis, & sejumlah bangunan milik Gereja disita. Ia menjadi pembela orang-orang Kristen menggunakan cara diplomasi. Kedudukannya menjadi uskup agung membuat pemerintah Jepang masih menghargainya,

meskipun begitu usaha pun nir selalu berhasil.

Soegijapranata kerap mengadakan pertemuan buat membahas perlunya hierarki Katolik Roma pada Indonesia hingga dalam tahun 1959 Kardinal Gr?Goire-Pierre Agagianian mengunjungi Indonesia buat menilik persiapan Gereja. Pada bulan Mei 1960, Konferensi Wakil Gereja Indonesia (KWI) secara resmi mengajukan surat permohonan buat dibentuknya Gereja Katolik Indonesia. Di daerah nusantara, lalu dibentuk enam provinsi gerejawi, yaitu dua pada pulau Jawa, satu di Sumatra, satu di Flores, satu pada Sulawesi & Maluku, dan satu di Kalimantan. Soegijapranata sendiri menjadi uskup agung pada daerah Semarang, beliau diangkat dalam lepas tiga Januari 1961.

Setelah itu Soegijapranata seringkali bolak-pulang Indonesia Eropa pada urusan kegerejaan. Dalam Konsili Vatikan II, beliau termasuk pada keliru satu berdasarkan enam uskup & uskup agung menurut Asia. Sepulangnya ke tanah air syarat kesehatannya mulai menurun & sempat dirawat pada Rumah Sakit Elisabeth Candi. Pada lepas 30 Mei 1963, beliau memutuskan berangkat ke Eropa buat menghadiri pemilihan Paus Paulus VI. Di sana, syarat kesehatannya balik menurun sehingga mengharuskannya menginap di Canisius Hospital Belanda lebih kurang sebulan. Tetapi, perawatan ini tidak berhasil, Soegijapranata meninggal dalam lepas 22 Juli 1963 di sebuah susteran di Steyl Belanda lantaran serangan jantung. Jenazah Soegijapranata diterbangkan ke Indonesia dan dikebumikan di Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Dalam upacara pemakamannya beliau dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada lepas 26 Juli 1963. Di tahun 2012, kisah bepergian uskup ini lalu diabadikan dalam film berjudul ?Soegija? Produksi

Studio Audio-Visual Puskat Yogyakarta.

Read More