Sejarah Berdirinya Kerajaan Banten

Banten secara geograis terletak di bagian paling barat dari pulau Jawa, Banten memiliki luas sekitar 114 mil persegi. Kerajaan Banten menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Sunda. Dengan posisi yang strategis ini Kerajaan Banten berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa dan bahkan menjadi saingan berat bagi VOC di Batavia pada masanya. Dalam catatan sejarah Kesultanan banten didirikan pada tahun 1520 oleh pendatang-pendatang dari kerajaan Demak di Jawa tengah, Kerajaan Banten daerah kekuasaanya meliputi wilayahwilayah dari daerah pegunungan Banten, bagian barat Bogor dan Jakarta hingga Lampung di sumatera bagian Selatan. Daerah yang oleh pelawat-pelawat Portugis dinamakan Sunda Bantam sejak zaman dulu merupakan sebuah pusat perdagangan lada, Sunda Bantam mulai mengalami kemajuan pesat setalah Malaka direbut oleh orang-orang Portugis. Perpindahan bandar utama menjadi lebih menjorok kedalam menjadi berada di Banten karena Banten berada di pinggir laut dan dalam jalur perdangan, belum lagi bahwa Banten juga daerah yang juga menghasilkan rempah-rempah.

Dalam sebuah tulisan Sunda kuno, cerita Parahiyangan, disebut-sebut nama Wahanten Girang. Nama ini kemudian dihubungkan dengan Banten, sebuah kota pelabuhan di ujung barat pantai utara Jawa. Tetapi dalam sebuah catatan lain yaitu Tambo Tulangbawang, Primbon Bayah, dan berita Cina,dulu daerah Banten orang menyebutnya dengan nama Medanggili. Sebutan ini setidaknya berlaku hingga abad ke-13. Sementara itu, sumber yang berasal dari Cina yang berjudul Shung Peng Hsiang Sung, yang diperkirakan ditulis tahun 1430, memberitakan bahwa Banten merupakan suatu tempat yang berada dalam beberapa rute pelayaran Mao’Kun sekitar tahun 1421. Rute pelayaran yang dilakukan oleh Mao’Kun adalah Tanjung Sekong-Gresik-Jaratan; Banten-Timor; Banten Demak; Banten-Banjarmasing; Kreug (Aceh)-Barus-Pariaman-Banten. Sementara dalam buku Ying-Yai-She-Lan (1433) Banten disebut Shut’a yang sangat dekat pelafalannya dengan Sunda. Buku ini merupakan laporan ekspedisi dari Laksamana Cheng Ho dan Ma Huan ke beberapa tempat di Pulau Jawa.

Didukung tambahan adanya sumber menurut orang Eropa yang diambil dari catatan laporan bepergian Tome Pires (1513), Banten digambarkannya sebagai sebuah kota pelabuhan yg ramai & berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Catatan itu menjelaskan juga bahwa Banten terletak pada sebuah teluk & muara sungai sehingga sebagai sebuah kota niaga yg baik.Kota ini dikepalai sang seorang syahbandar & wilayah niaganya nir hanya menjangkau Sumatera melainkan juga hingga pada Kepulauan Maldwipa. Barang dagangan primer yg diekspor berdasarkan pelabuhan ini ialah lada, beras, & banyak sekali jenis kuliner lainnya.

Selain dari sumber asing, ada juga sumber lokal yang menyebut-nyebut Banten. Carita Parahiyangan yang ditulis pada tahun 1518 menyebutkan adanya sebuah tempat yang bernama Wahanten Girang yang terletak agak ke pedalaman. Wahanten Girang dapat dihubungkan dengan nama Banten, bahkan oleh sebagian orang nama kota ini dipandang sebagai kata asal bagi nama Banten. Dalam Purwaka Caruban Nagari, dijelaskan bahwa Syarif Hidayatullah beserta 98 orang muridnya dari Cirebon, berusaha mengislamkan penduduk di Banten. Dengan kesabaran danketekunan, banyaklah yang mengikuti jejak Syarif Hidayatullah. Bahkan akhirnya Bupati Banten dan sebagian besar rakyatnya memeluk agama Islam.

Pada pertengahan abad ke-16, Banten bukan hanya menjadi pelabuhan dagang saja, melainkan juga telah tumbuh sebagai pusat kekuasaan (kerajaan). Kesultanan Banten yang sempat mengalami masa keemasan selama kurang lebih tiga abad. Menurut Babad Pajajaran, proses awal masuknya Islam di Banten mulai ketika Prabu Siliwangi, salah seorang raja Pajajaran, sering melihat cahaya yang menyala-nyala di langit. Untuk mencari keterangan tentang arti cahaya itu, ia mengutus Prabu Kian Santang, penasihat kerajaan Pajajaran, untuk mencari berita mengenai hal ini. Akhirnya Prabu Kian Santang sampai ke Mekah. Di sana ia memperoleh berita bahwa cahaya yang dimaksud adalah nur Islam dan cahaya kenabian. Ia kemudian memeluk agama Islam dan kembali ke Pajajaran untuk menyebarkan luaskan agama Islam ke masyarakat. Upaya yang dilakukan Kian Santang hanya berhasil mengislamkan sebagian masyarakat, sedangkan yang lainnya menyingkirkan diri. Akibatnya, Pajajaran menjadi berantakan. Legenda yang dituturkan dalam Babad Pajajaran ini merupakan sebuah releksi akan adanya pergeseran kekuasaan dari raja pra-Islam kepada penguasa baru Islam.

Sumber lain menyebutkan bahwa saat Raden Trenggono dinobatkan menjadi sultan Demak yang ketiga (1524) menggunakan gelar Sultan Trenggono, ia semakin gigih berupaya menghancurkan Portugis di Nusantara. Di lain pihak, Pajajaran justru menjalin perjanjian persahabatan menggunakan Portugis sebagai akibatnya mendorong cita-cita Sultan Trenggono buat segera menghancurkan Pajajaran. Untuk itu, ia menugaskan Fatahillah, panglima perang Demak, menyerbu Banten (bagian berdasarkan wilayah Pajajaran) bersama dua ribu pasukannya.

Dalam perjalanan menuju Banten, mereka singgah untuk menemui mertuanya, Syarif Hidayatullah, di Cirebon. Pasukan Demak dan pasukan Cirebon bergabung menuju Banten di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah, Fatahillah, Dipati Keling, dan Dipati Cangkuang. Sementara itu, di Banten sendiri terjadi pemberontakan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin melawan penguasa Pajajaran. Gabungan pasukan Demak dengan Cirebon bersama lascar marinir Maulana Hasanuddin tidak banyak mengalami kesulitan dalam menguasai Banten. Dengan demikian, pada tahun 1526 Maulana Hasanuddin dan Syarif Hidayatullah berhasil merebut Banten dari Pajajaran.

Pusat pemerintahan yang semula berkedudukan pada Banten Girang dipindahkan ke Surosowan, dekat pantai. Dilihat dari sudut ekonomi dan politik, pemindahan sentra pemerintahan ini dimaksudkan buat memudahkan hubungan antara pesisir Sumatra sebelah barat melalui Selat Sunda dan Selat Malaka.

Situasi ini berkaitan juga dengan situasi & syarat politik di Asia Tenggara. Pada masa itu, Malaka sudah jatuh pada bawah kekuasaan Portugis, sehingga pedagang-pedagang yang enggan herbi Portugis mengalihkan jalur perdagangannya ke Selat Sunda. Sejak saat itulah semakin ramai kapal-kapal dagang mengunjungi Banten. Kota Surosowan (Banten Lor) didirikan sebagai bunda kota Kesultanan Banten atas petunjuk Syarif Hidayatullah kepada putranya, Maulana Hasanuddin, yang kelak sebagai sultan Banten yang pertama. Atas petunjuk Sultan Demak, pada tahun 1526 Maulana Hasanuddin diangkat sebagai bupati Kadipaten Banten. Pada tahun 1552 Kadipaten Banten diubah sebagai negara bagian Demak menggunakan tetap mempertahankan Maulana Hasanuddin menjadi sultannya.

Ketika Kesultanan Demak runtuh dan diganti Pajang (1568), Maulana Hasanuddin memproklamasikan Banten menjadi negara merdeka, lepas dari pengaruh Demak. Sultan Maulana Hasanuddin memerintah Banten selama 18 tahun (1552-1570). Ia telah memberikan andil terbesarnya dalam meletakkan fondasi Islam di Nusantara sebagai salah seorang pendiri Kesultanan Banten. Hal ini telah dibuktikan dengan kehadiran bangunan berupa masjid dan sarana pendidikan islam seperti pesantren. Di samping itu, ia juga mengirim mubaligh ke berbagai daerah yang telah dikuasainya. Usaha yang telah dirintis oleh Sultan Maulana Hasanuddin dalam menyebarluaskan Islam dan membangun Kesultanan Banten kemudian dilanjutkan oleh sultan-sultan berikutnya.

Kesultanan Banten berdiri menggunakan ditopang oleh dua unsur utama, yaitu kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Kekuatan politik yg menjadi tonggak berdirnya Kesultanan Banten jua masih terbagi atas tiga kekuatan utama yaitu adanya kerajaan Demak, Cirebon, & Banten itu sendiri menggunakan Sunan Gunung Jati, Fatahillah, & Maulana Hasanuddin menjadi pelopornya.

Perintisan kerajaan Banten diawali dengan kegiatan dakwah/ penyebaran agama Islam, lalu berkembang dengan pembentukkan kelompok-kelompok masyarakat muslim, dominasi daerah secara militer (1526), dan akhirnya berlanjut kearah dominasi daerah secara politik sampai berdirinya suatu pemerintahan yg berdiri sendiri yg diberi nama Kerajaan Banten.

Kekuatan ke 2 yg menjadi pondasi kelahiran Kerajaan Banten yaitu para pedagang muslim, baik para pedagang setempat maupun para pedagang yg dari menurut wilayah lainnya. Kenyataan ini didukung sang suatu fenomena bahwa semenjak awal abad ke-15 Masehi di pesisir utara teluk Banten telah tumbuh kantong-kantong permukiman orang muslim yg sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang.

Kesultanan Banten pada masa kejayanya menguasai daerah yg mencakup Serang, Pandeglang, Lebak, & Tangerang. Banten mempunyai arti & peranan yg penting dalam penyebaran dan pengembangan Islam pada Nusantara sejak abad ke-16 hingga abad ke-19, khususnya di daerah Jawa Barat, Jakarta, Lampung, & Sumatra Selatan. Posisi kota Banten yg terletak pada pesisir Selat Sunda & merupakan pintu gerbang kemudian lintas menuju pulau Sumatra ataupun pulau Jawa dinilai sangat strategis untuk menarik perhatian penguasa pada Demak buat menguasainya. Pada tahun 1525-1526 Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten. Penguasaan menurut Demak yang adalah kerajaan Islam inilah yang mengakibatkan Banten tumbuh sebagai kerajaan Islam jua di tanah Jawa.

Sebelum Banten berwujud menjadi suatu kesultanan Islam, daerah ini termasuk bagian dari kerajaan Sunda (Pajajaran) menggunakan Agama resmi kerajaan saat itu adalah agama Hindu. Pada awal abad ke-16, yg berkuasa pada Banten merupakan Prabu Pucuk Umum menggunakan pusat pemerintahan Kadipaten pada Banten Girang (Banten Hulu). Surosowan (Banten Lor) hanya berfungsi sebagai pelabuhan. Menurut berita Joade Barros (1516), salah seseorang pelaut Portugis, pada antara pelabuhan-pelabuhan yang beredar di daerah Pajajaran, pelabuhan Sunda Kelapa dan Banten merupakan pelabuhan yang besar & ramai dikunjungi pedagang-pedagang dalam dan luar negeri. Dari sanalah sebagian lada dan output negeri lainnya di ekspor.

Oleh karena itu, Banten dalam masa lalu adalah potret sebuah kota metropolitan dan menjadi sentra perkembangan pemerintahan pada Abad 16. Disamping itu eksistensi kesultanan Banten pada masa lalu bisa dilihat dari peninggalan sejarah misalnya Masjid Agung Banten yg didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Seperti masjidmasjid lainnya, bangunan masjid ini pun berdenah segi empat, namun kelihatan antik dan unik. Bila diamati secara kentara, arsitekturnya merupakan kumpulan antara arsitektur asing dan Jawa.

Hal ini dapat dipandang dari tiang penyangga bangunan yang jumlahnya empat butir pada bagian tengah, mimbar kuno yg berukir latif, atap masjid yg terbuat menurut genteng tanah liat, melingkar berbetuk bujur sangkar yg diklaim kubah berupa atap tumpang bertingkat 5. Di pada serambi kiri yg terletak pada sebelah utara masjid masih ada makam beberapa sultan Banten bersama keluarga & kerabatnya.

Di halaman selatan masjid terdapat bangunan Tiamah, merupakan bangunan tambahan yang didirikan oleh Hendrik Lucasz Cardeel, dia adalah seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang memeluk agama Islam dengan gelar Pangeran Wiraguna. Pada masa pemerintahan kerajaan Banten, gedung Tiamah ini digunakan sebagai majelis taklim serta tempat para ulama dan umara Banten mendiskusikan soal-soal agama. Sekarang gedung tersebut telah beralih fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda purbakala. Selain bangunan Tiamah, peninggalan kerajaan Banten dapat ditemukan di Kasunyatan, peninggalan tersebut adalah Masjid Kasunyatan yang umurnya diperkirakan lebih tua dari Masjid Agung Banten sendiri. Di masjid inilah tinggal dan mengajar Kiai Dukuh yang kemudian bergelar Pangeran Kasunyatan, ulama yang menjadi guru Maulana Yusuf, sultan Banten yang kedua.

Bangunan lain yang menunjukkan kebesaran dari Kesultanan Banten masa lampau adalah bekas Keraton Surosowan atau gedung kedaton Pakuwan. Keraton Surosowan ini letaknya berdekatan dengan Masjid Agung Banten. Sekarang keraton Surosowan hanya tinggal puing-puing bangunan saja dengan dikelilingi oleh tembok- tembok yang tebal, luas Keraton Surosowan itu sendiri kurang lebih mencapai 4 hektar, berbentuk empat persegi panjang. Benteng Keraton Surosowan ersebut sekarang masih tegak berdiri, meskipun beberapa bagian kecil ada yang telah runtuh. Dalam situs (lahan) kepurbakalaan Banten masih banyak bangunan atau situs yang menjadi bukti kekuasaan dari kerajaan Banten, antara lain Menara Banten, Masjid Pacinan, Benteng Speelwijk, Meriam Kiamuk, Watu Gilang dan pelabuhan perahu Karangantu.

Sumber: Ensiklopedia Kerajaan Islam Di Indonesia oleh Binuko Amarseto

Bourbon

Read More

Perkembangan Kehidupan Sosial Kerajaan Banten

Pemerintahan Banten pada Jawa Barat menggunakan aturan & hukum Islam, sehingga kehidupan masyarakatnya hidup secara teratur. Banyak orang India, Arab, Cina, Melayu & Jawa yg menetap di Banten. Mereka berkumpul dan menciptakan perkampungan sinkron dengan nama asalnya, contohnya Pekojan (perkampungan orang Arab), Pecinan (perkampungan orang Cina), Kampung Melayu, Kampung Jawa & sebagainya.

Di Banten masih ada orang keturunan Madura. Mereka merupakan pelarian berdasarkan Madura yg meminta proteksi ke Banten lantaran tidak mau tunduk pada Mataram. Kerajaan Banten adalah keliru satu kerajaan Islam pada Pulau Jawa selain Kerajaan Demak, Kasepuhan Cirebon, Giri Kedaton, & Mataram Islam. Kehidupan sosial warga Banten berlandaskan ajaran-ajaran yg berlaku dalam agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kehidupan sosial warga Banten semakin meningkat menggunakan pesat lantaran sultan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Usaha yang ditempuh sang Sultan Ageng Tirtayasa adalah menerapkan sistem perdagangan bebas dan mengusir VOC dari Batavia.

Menurut catatan sejarah Banten, Sultan Banten termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW sebagai akibatnya kepercayaan Islam benarbenar sebagai panduan hidup masyarakat. Meskipun agama Islam mensugesti sebagian akbar kehidupan Kesultanan Banten, tetapi penduduk Banten telah menjalankan praktek toleransi terhadap keberadaan pemeluk kepercayaan lain. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah klenteng di pelabuhan Banten dalam tahun 1673.

Bourbon

Read More

Peninggalan Sejarah Kerajaan Mataram Islam

Dalam perkembangan kerajaan Mataram islam meninggalkan bekas-bekas peradabannya, baik pada bentuk bangunan maupun kasusastraan. Dalam peninggalan bangunan dapat ditemukan pada Surakarta maupun pada Yogyakarta sendiri, peninggalan bangunan yg bisa ditemui di Surakarta adalah Benteng Vastenburg Pasar Gedhe Hardjonagoro Rumah Sakit Kadipolo Masjid Agung Kraton Surakarta Masjid Laweyan Dalem Poerwadiningratan Taman Sriwedari dan masih poly lagi, buat peninggalan peninggalan sejarah kerajaan Mataram Islam pada Yogyakarta bisa ditemui bangunan misalnya Taman sari, banteng Vredeburg, Kota Gede, Bank Indonesia, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan masih poly lagi. Berikut uraian singkat tentang bangunan peninggalan sejarah menurut kerajaan Mataram Islam baik pada Surakarta maupun pada Yogyakarta.

Benteng Vastenburg

Di kota Surakarta terdapat bekas peninggalan kolonial Belanda yaitu Benteng Vastenburg, letak bangunan ini berada di selatan dari keraton Kasunanan Surakarta, bangunan ini dibangun oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff pada tahun 1745. Bangunan benteng ini dikelilingi oleh tembok batu bata setinggi enam meter dengan konstruksi bearing wall serta parit dengan jembatan angkat sebagai penghubung. Bangunan di dalam benteng dipetak-petak untuk rumah tinggal para prajurit dengan keluarganya. Dulu sebelum bernama benteng Vastenburg bangunan ini bernama “Grootmoedigheid” dengan fungsi untuk pertahanan rumah Gubernur Belanda juga digunakan sebagai pusat pengawasan kolonial Belanda untuk mengawasi gerak-gerik Keraton Kasunanan, Setelah kemerdekaan bangunan ini beralih fungsi sebagai kawasan militer dan asrama bagi Brigade Infanteri 6/ Trisakti Baladaya/ Kostrad

Pasar Gedhe Hardjonagoro

Pasar Gedhe dulunya merupakan sebuah pasar “kecil” yang didirikan di area seluas 10.421 meter persegi, berlokasi di persimpangan jalan dari kantor gubernur yang sekarang digunakan sebagai Balaikota Surakarta. Bangunan Pasar Gedhe terdiri dari dua bangunan yang terpisah, masing masing terdiri dari dua lantai. Pintu gerbang di bangunan utama terlihat seperti atap singgasana yang bertuliskan ‘PASAR GEDHE.

Ir. Thomas Karsten adalah Arsitek Belanda yang mendesain Pasar Gede Hardjanagara dan diperkirakan pasar gede tersebut selesai pembangunannya pada tahun 1930. Arsitektur Pasar Gedhe kemudian dilakukan perpaduan antara gaya Belanda dan gaya tradisional pada tahun 1947. Sedangkan pemberian nama Pasar gede dikarenakan terdiri dari atap yang besar (Gedhe artinya besar dalam bahasa Jawa). Seiring perkembangan waktu dank arena letaknya yang berdekatan dengan Balai kota dan Keraton Kasunanan Surakarta pasar ini menjadi pasar terbesar dan termegah di Surakarta.

Abdi dalem Kraton Surakarta mula-mula adalah personil yang ditugaskan buat memungut pajak (retribusi) di Pasar Gede yang lalu pungutan pajak akan diberikan ke Keraton Kasunanan.Pemunggutan retribusi dilakukan menggunakan mengenakan pakaian tradisional Jawa berupa jubah dari kain (lebar dan panjang berdasarkan bahan batik dipakai dari pinggang ke bawah), beskap (semacam kemeja), dan blangkon (topi tradisional)

Pasar Gedhe pernah mengalami kerusakan karena agresi Belanda. Dan direnovasi kembali pada tahun 1949 sang Pemerintah Indonesia. Perbaikan atap terselesaikan dalam tahun 1981. Pemerintah Indonesia mengubah atap yg lama menggunakan atap berdasarkan kayu. Bangunan kedua dari pasar gedhe, dipakai buat kantor DPU yang sekarang digunakan menjadi pasar butir.

Rumah Sakit Kadipolo

Pada masa pemerintahan Sunan Paku Buwono X didirikanlah sebuah tempat tinggal sakit. Yang kemudian dikenal menggunakan Rumah Sakit Kadipolo, bangunan rumah sakit tersebut mempunyai luas huma kurang lebih 2,5 Ha & terletak di jalan Dr. Radjiman.

Pada mulanya bangunan ini dibangun khusus untuk poliklinik para abdi dalem kraton. Kemudian pada tahun 1948 pengolahannya diserahkan kepada Pemda Surakarta disatukan dengan pengolahan Rumah Sakit Mangkubumen dan Rumah Sakit Jebres. Perpindahan pengelolaan ini disebabkan oleh karena masalah biaya, perpindahan tersebut memiliki sarat bahwa keluarga kraton dan pegawai kraton yang dirawat di rumah sakit tersebut mendapat keringanan pembiayaan. Dan baru pada tahun 1960 pihak keraton menyerahkan Rumah Sakit Kadipolo sepenuhnya termasuk investasi bangunan berikut seluruh pegawai dan perawatnya kepada Pemda Surakarta.

Tanggal 1 Juli 1960 mulai dirintis penggabungan Rumah Sakit Kadipolo menggunakan Rumah Sakit Jebres dan Rumah Sakit Mangkubumen di bawah satu direktur yaitu dr. Sutedjo. Kemudian masing-masing rumah sakit mengadakan spesialisasi, RS. Jebres untuk anak-anak, RS. Kadipolo buat penyakit dalam dan kandungan dan RS. Mangkubumen buat korban kecelakaan. Seiring berjalannya saat bangunan tempat tinggal sakit tersebut mengalami kerugian & akhirnya pada tahun 1985 bangunan tadi menjadi milik klub sepak bola Arseto sebagi loka tingal & mess bagi para pemain Arseto Solo. Tetapi sekarang sebagian besar bangunan dibiarkan kosong tak terawat.

Masjid Agung Keraton Surakarta

Masjid Ageng Karaton Surakarta Hadiningrat adalah nama resmi dari Masjid Agung Kraton Surakarta, Masjid Agung dibangun oleh Sunan Pakubuwono III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Menempati lahan seluas 19.180 meter persegi, kawasan masjid dipisahkan dari lingkungan sekitar dengan tembok pagar keliling setinggi 3,25 meter. Di masjid inilah kegiatan festival tahunan Sekaten dipusatkan.

Pada masa prakemerdekaan adalah Masjid Agung Kerajaan (Surakarta Hadiningrat). Semua pegawai mesjid tadi merupakan abdi dalem keraton, dengan gelar seperti Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsiranom (penghulu) dan Lurah Muadzin.

Taman sari

source: wisatapedi.Com

Taman Sari Yogyakarta atau Taman Sari Keraton Yogyakarta adalah situs bekas taman atau kebun istana milik Keraton Yogyakarta, Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengku Buwono I (HB I) pada tahun 1758-1765/9. Taman Sari dibangun di bekas keraton lama, Pesanggrahan Garjitawati. Sebagai pimpinan proyek pembangunan Taman Sari ditunjuk lah Tumenggung Mangundipuro. Seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh Bupati Madiun, Tumenggung Prawirosentiko, besrta seluruh rakyatnya. Oleh karena itu daerah Madiun dibebaskan dari pungutan pajak. Di tengah pembangunan pimpinan proyek diambil alih oleh Pangeran Notokusumo, setelah Mangundipuro mengundurkan diri. Walaupun secara resmi sebagai kebun kerajaan, namun bebrapa bangunan yang ada mengindikasikan Taman Sari berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir jika istana diserang oleh musuh.

Taman yang mendapat sebutan “The Fragrant Garden” ini memiliki luas lebih dari 10 hektare dengan sekitar 57 bangunan antara lain berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Kebun dalam Taman Sari yang membentang dari barat daya kompleks Kedhaton sampai tenggara kompleks Magangan digunakan secara efektif hanya antara 1765-1812. Namun saat ini, sisa-sisa bagian Taman Sari yang dapat dilihat hanyalah yang berada di barat daya kompleks Kedhaton saja. Dulunya kebun tersebut memiliki keindahan dan dapat dibandingkan dengan Kebun Raya Bogor sebagai kebun Istana Bogor.

Benteng Vredeburg

Museum Benteng Vredeburg adalah sebuah benteng yang terletak di depan Gedung Agung dan istana Kesultanan Yogyakarta. Sejarah berdiri Benteng Vredeburg Yogyakarta terkait erat dengan lahirnya Kasultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Susuhunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi yang menjadi Sultan Hamengku Buwono I kelak adalah merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri raja-raja Jawa waktu itu.

Melihat kemajuan yang sangat pesat akan keraton yang didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I, rasa kekhawatiran dari pihak Belanda mulai muncul. Pihak Belanda mulai mendekati sultan dan mengusulkan kepada sultan agar diijinkan membangun sebuah benteng di dekat kraton. dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan kraton dan sekitarnya. Akan tetapi dibalik dalih tersebut maksud Belanda sebenarnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam kraton. Besarnya kekuatan yang tersembunyi dibalik kontrak politik yang dilahirkan dalam setiap perjanjian dengan pihak Belanda seakan-akan menjadi kekuatan yang sulit dilawan oleh setiap pemimpin pribumi pada masa kolonial Belanda. Dalam hal ini termasuk pula Sri Sultan Hamengku Buwono I. Oleh karena itu permohonan izin Belanda untuk membangun benteng dikabulkan.

Letak benteng yang hanya satu jeda tembak meriam dari kraton & lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju kraton sebagai indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan menjadi benteng taktik, intimidasi, penyerangan dan blokade. Dapat dikatakan bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan buat berjaga-jaga mengantisipasi bila sewaktu-ketika Sultan memalingkan muka memusuhi Belanda.

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

source: kratonjogja.Id

Beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 Sultan Hamengku Buwono I membangun Keraton Yogyakarta. Sebelum membangun dan pada akhirnya menempati Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono I berdiam di Pesanggrahan Ambar Ketawang yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Lokasi tempat keraton ini didirikan konon adalah bekas sebuah pesanggarahan yang bernama Garjitawati. Pesanggrahan ini dulunya digunakan untuk istirahat iringiringan jenazah raja-raja Mataram yang akan dimakamkan di Imogiri, waktu itu Mataram masih di Kartasura dan Surakarta saja. Sedangkan dari versi lain menyebutkan lokasi keraton Yogyakarta merupakan sebuah mata air, Umbul Pacethokan, yang ada di tengah hutan Beringan.

Secara fisik istana para Sultan Yogyakarta memiliki tujuh kompleks inti yaitu Siti Hinggil Ler (Balairung Utara), Kamandhungan Ler (Kamandhungan Utara), Sri Manganti, Kedhaton, Kamagangan, Kamandhungan Kidul (Kamandhungan Selatan), dan Siti Hinggil Kidul (Balairung Selatan). pada tahun 1995 Komplek Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dicalonkan untuk menjadi salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO karena selain memiliki berbagai warisan budaya baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah Keraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Dengan nilai-nilai ilosoi yang masih dipangku dengan sungguh-sungguh oleh penghuni dalam keraton, belum lagi dengan mitologi-mitologi yang menyelubungi dalam Keraton Yogyakarta yang membuat masyarakat tetap mengenal tentang kearifan lokal mereka.

Kasusastraan

Pada masa Paku Buwono II, di istana Surakarta terdapat seorang pujangga bernama Yasadipura I (1729-1803). Yasadipura I dipandang sebagai sastrawan besar Jawa. Ia menulis empat buku klasik yang disadur dari bahasa Jawa Kuno (Kawi), yakni Serat Rama, Serat Bharatyudha, Serat Mintaraga, serta Arjuna Sastrabahu. Selain menyadur sastra-sastra Hindu-Jawa, Yasadipura I juga menyadur sastra Melayu, yakni Hikayat Amir Hamzah yang digubah menjadi Serat Menak. Ia pun menerjemahkan Dewa Ruci dan Serat Nitisastra Kakawin. Untuk kepentingan Kasultanan Surakarta, ia menerjemahkan Taj al-Salatin ke dalam bahasa Jawa menjadi Serat Tajusalatin serta Anbiya. Selain buku keagamaan dan sastra, ia pun menulis naskah bersifat kesejarahan secara cermat, yaitu Serat Cabolek dan Babad Giyanti.

Bourbon

Read More

Isaac Newton: Ilmuwan Paling Berpangaruh di Dunia

Isaac Newton, ilmuwan paling besar dan paling berpengaruh di dunia, lahir di Woolsthrope, Inggris pada 25 Desember 1642. Ia lahir yatim karena ayahnya meninggal sebelum ia lahir, semenjak kecil sudah tampak keginiusan Isaac Newton.  Pada usia 18 tahun ia masuk Universitas Cambridge, dan mulai saat itu ia mulai amat cemerlang melalap ilmu pengetahuan dan matematika. Pada usia 21 tahun sudah mulai melakukan penyelidikan sendiri, hingga usia 29 tahun sudah merumuskan dalil, Dari hasil penelitian dan percobaanya di bidang astronomi dan di bidang mekanika menghasilkan apa yang sekarang dikenal dengan istilah "Hukum Gerak Newton".

Jasa Newton antara lain kemampuannya dalam menyusun dan menyuguhkan berbagai teori yang terangkum rapi dan meletakan fondasi ilmu pengetahuan modern yang kini arusnya menjadi panutan umat manusia. Newton sering malas mempublikasi hasil temuannya, sehingga orang lain justru telah tahu teori-teorinya sebelum dipublikasikan. Publikasi teori temuan pertamanya yang sebenarnya teori yang sudah dikuasai sebelumnya tahun 1669, memorak-porandakan anggapan ilmiah pada waktu itu, yakni mengenai cahaya berwarna "putih" sebenarnya tak lain dari campuran warna dari warna pelangi. Dan dia pun dengan cara hati-hati melakukan penelitian dan analisis tentang akibathukum pemantulandanpembiasaan cahaya.Bertolak dari rumus ini, Newton berhasil membuatteropong refleksiyang pertama.

Disamping penemuannya di bidang optik yang sebenarnya telah memberikan predikat Newton sebagai ilmuwan dunia papan atas, Newton juga berprestasi di bidang matematika murni, dengan penemuan "Kalkulus Integral". Penemuan lain yang paling menonjol adalah di bidang mekanika, berupa hukum gerak pertama sebagaimana hasil penemuan Galileo, yakni gerak sesuatu objek jika tidak dipengaruhi oleh kekuatan luar. Pengembangan penemuan Newton kemudian menjadi hukum gerak yang kedua dengan rumusF = m . a,menetapkan bahwa akselarasi objek adalah sama dengan kekuatan netto dibagi kuantitas benda. Kemudian muncul hukum gerak ketiga, yakni bahwa setiap ada aksi akan ada reaksi yang sama besarnya dan bertentangan. Kemudian dalil mekanika yang keempat adalahKaidah Ilmiah Hukum Gaya Berat Universal.

Keempat aturan itu apabila digabungkan akan menciptakan satu kesatuan sistem yang berlaku bagi semua makro sistem mekanika, mulai berdasarkan pergoyangan pendulum/bandul lonceng, hingga konvoi planet pada rapikan mentari . Newton tidak hanya tetapkan dalil-dalil mekanika, tetapi dia sendiri memakai alat kalkulus matematika, menunjukan rumus-rumus mendasar ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Tahun 1678 Newton menerbitkan kitab "Prinsip-Prinsip Matematika Mengenai Filsafat Alamiahdanquot; umumnya disingkat "Principadanquot;. Newton besar sumbangannya pada perkembangan ilmu termodinamika (penyelidikan mengenai panas) kemudian mengenai akustika (ilmu mengenai suara), serta prinsip-prinsip ekamatra tentang "pengawetan". Newton juga orang yang menemukan dalil binominal pada matematika yg amat logis & dapat dipertanggung jawabkan. Bahkan Newton merupakan orang pertama yg mampu menguraikan menggunakan jelas hal perihal asal usul bintang-bintang.

Jadi Isaac Newton, bukan hanya teratas di barisan para genius, berotak encer, tetapi dia adalah tokoh ilmuwan yang paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan, serta sejarah peradaban manusia.

Read More

Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid yg lebih dikenal menggunakan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat dalam lepas 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur menjadi presiden tidak terlepas berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yg menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat dukungan partai-partai Islam yg tergabung pada Poros Tengah, Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain yakni Megawati Soekarno Putri pada pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan bunyi pada rapat sempurna ke-13 MPR.

Megawati Soekarno Putri sendiri terpilih menjadi wakil presiden sehabis mengungguli Hamzah Haz dalam pemilihan wakil presiden melalui pemungutan suara jua. Ia dilantik sebagai wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999.

Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan keinginan reformasi diawali dengan menciptakan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi menurut partai-partai politik yg sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yakni PKB, Golkar, PPP, PAN, PK & PDI-P. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Selain itu, pemerintah berpandangan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ke 2 departemen tadi bisa ditangani oleh warga sendiri.

Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan adalah galat satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial & politik mengingat departemen ini adalah keliru satu alat pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan media massa terutama media massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

Pembubaran Departemen Penerangan & Sosial diiringi menggunakan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui Keputusan Presiden No. 355/M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Sedangkan penerangan mengenai tugas dan fungsi termasuk susunan organisasi & rapikan kerja departemen ini tertuang pada Keputusan Presiden No. 136 tahun 1999 tanggal 10 November 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berdasarkan Keputusan Presiden No. 165 tahun 2000 lepas 23 November 2000.

Pembentukan departemen ini mempunyai nilai strategis mengingat sampai masa pemerintahan Presiden Habibie, sektor kelautan Indonesia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam besar justru belum menerima perhatian berfokus berdasarkan pemerintah sebelumnya. Selain explorasi & eksploitasi asal daya kelautan, banyak sekali kegiatan ekonomi yg terkait pribadi dengan laut meliputi pariwisata, pengangkutan laut, pabrik dan perawatan kapal dan pengembangan budi daya laut melalui pemanfaatan bioteknologi.

A. Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakilwakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. Selain amandemen tersebut, upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan juga menyentuh institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas unsur TNI dan Polri.

Institusi ini kerap dimanfaatkan oleh Pemerintah Orde Baru buat melanggengkan kekuasaan terutama dalam melakukan tindakan represif terhadap gerakan demokrasi. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia juga merupakan upaya buat mengembalikan fungsi masing-masing unsur tadi. TNI bisa memfokuskan diri pada menjaga kedaulatan daerah Republik Indonesia berdasarkan ancaman kekuatan asing, ad interim Polri dapat lebih berkonsentrasi pada menjaga keamanan & ketertiban.

Masalah lain yg menjadi pekerjaan tempat tinggal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid merupakan upaya untuk merampungkan banyak sekali kasus KKN yang dilakukan dalam masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai masalah KKN tersebut kembali dibuka dalam tanggal 6 Desember 1999 & terfokus pada apa yg sudah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Tetapi dengan alasan kesehatan, proses hukum terhadap Soeharto belum dapat dilanjutkan. Kendati proses aturan belum bisa dilanjutkan, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Presiden Soeharto menjadi tahanan kota dan tidak boleh perjalanan ke luar negeri. Pada lepas tiga Agustus 2000 Soeharto ditetapkan menjadi terdakwa terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya.

Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid merupakan pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa buat menjalankan keyakinan mereka yg beragama Konghucu melalui Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 tentang pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid berupaya mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama tetapi di sisi lain ia justru mengambil sikap yg berseberangan dengan perilaku partai politik pendukungnya terutama dalam masalah komunisme dan perkara Israel.

Sikap Presiden Abdurrahman Wahid yg cenderung mendukung pluralisme pada masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak gerombolan minoritas merupakan keliru satu titik awal munculnya banyak sekali aksi penolakan terhadap kebijakan dan gagasan-gagasannya. Dalam perkara komunisme, Presiden Abdurrahman Wahid melontarkan gagasan kontroversial yaitu gagasan buat mencabut Tap.MPRS No.XXV tahun 1966 tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia & penyebaran Marxisme & Leninisme. Gagasan tersebut menerima tantangan dari kalangan Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh organisasi massa dan partai politik Islam. Berbagai reaksi tadi membuat Presiden Abdurrahman Wahid mengurungkan niatnya untuk membawa planning dan gagasannya ke Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000.

Selain masalah komunisme, benturan Presiden Abdurrahman Wahid menggunakan organisasi massa dan partai politik Islam yg notabene justru menjadi pendukungnya waktu beliau terpilih sebagai presiden adalah gagasannya buat membuka interaksi dagang menggunakan Israel.

Gagasannya tersebut menerima tantangan keras mengingat Israel adalah negara yang menjajah & sudah banyak melakukan tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap warga Palestina yang secara umum dikuasai beragama Islam. Membuka hubungan dagang menggunakan Israel sama saja menggunakan melanggar apa yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yg menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yg menyerukan agar penjajahan pada atas dunia dihapuskan.

Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas berdasarkan akumulasi banyak sekali gagasan & keputusannya yang kontroversial & menerima tantangan keras dari banyak sekali organisasi massa dan partai politik Islam yg semula mendukungnya kecuali NU & PKB. Keduanya adalah pendukung setia Presiden Abdurrahman Wahid hingga akhir masa pemerintahannya. Selain gagasannya yg kontroversial tentang pencabutan Tap.MPRS mengenai pelarangan komunisme & gagasan pembukaan interaksi dagang dengan Israel, interaksi Presiden Abdurrahman Wahid menggunakan DPR & bahkan dengan beberapa menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang nir harmonis.

Penyebab ketidakharmonisan tersebut berawal menurut seringnya presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa menaruh keterangan yg bisa diterima sang DPR. Pemberhentian Laksamana Sukardi menjadi Menteri Negara Penanaman Modal dan Jusuf Kalla menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan bahkan menyebabkan DPR mengajukan hak interpelasinya.

Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis seiring dengan adanya dugaan bahwa presiden terlibat pada pencairan & penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebanyak 35 miliar rupiah dan dana donasi Sultan Brunei Darussalam sebanyak 2 juta dollar Alaihi Salam. DPR akhirnya membangun Panitia Khusus (Pansus) buat melakukan penyelidikan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid pada kasus tersebut. (Gonggong, Asy?Arie ed, 2005: 220)

Pada 1 Februari 2001 DPR menyetujui dan menerima hasil kerja Pansus. Keputusan tersebut diikuti dengan dengan memorandum yang dikeluarkan DPR berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7 untuk mengingatkan bahwa presiden telah melanggar haluan negara yaitu melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan melanggar Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN. (Gonggong &Asy’asri ed 2005:221) Presiden Abdurrahman Wahid tidak menerima isi memorandum tersebut karena dianggap tidak memenuhi landasan konstitusional.

DPR sendiri kembali mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2000. Rapat tersebut memberikan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan presiden terhadap memorandum pertama.

Hubungan antara presiden dan DPR semakin memanas seiring dengan ancaman presiden terhadap DPR. Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar Sidang Istimewa MPR, maka presiden akan mengumumkan keadaan darurat, mempercepat penyelenggaraan pemilu yang bermakna pula akan terjadi pergantian anggota DPR, dan memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah orang tertentu yang dianggap menjadi tokoh yang aktif menyudutkan pemerintah.

Situasi ini juga meningkatkan ketegangan para pendukung presiden dan pendukung sikap DPR di tingkat akar rumput. Ribuan pendukung presiden terutama yang tinggal di kota-kota di Jawa Timur melakukan aksi menentang diadakannya Sidang Istimewa MPR yang dapat menjatuhkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Aksi ini berujung pada pengrusakan dan pembakaran berbagai fasilitas umum dan gedung termasuk kantor cabang milik sejumlah partai politik dan organisasi massa yang dianggap mendukung DPR untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Dua hari menjelang pelaksanaan Sidang Paipurna DPR, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunai yang diduga melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Hasil akhir pemeriksaan ini disampaikan Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pimpinan DPR tanggal 28 Mei 2001.

Ketegangan antara pendukung presiden dan pendukung diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR tidak menyurutkan niat DPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Presiden sendiri menganggap bahwa landasan hukum memorandum kedua belum jelas. DPR akhirnya menyelenggarakan rapat paripurna untuk meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais. Di sisi lain Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatan presiden dan sebaliknya menganggap bahwa sidang istimewa tersebut melanggar tata tertib MPR sehingga tidak sah dan illegal..

Menyadari posisinya yang terancam, presiden selanjutnya mengeluarkan Maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001. Maklumat tersebut selanjutnya disebut Dekrit Presiden. Secara umum dekrit tersebut berisi tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun dan menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru sekaligus membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Namun isi dekrit tersebut tidak dapat dijalankan terutama karena TNI dan Polri yang diperintahkan untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan tidak melaksanakan tugasnya. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI Widodo AS, sejak Januari 2001, baik TNI maupun Polri konsisten untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis.

Sikap TNI dan Polri tersebut turut memuluskan jalan bagi MPR untuk kembali menggelar Sidang Istimewa dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk menerima atau menolak Rancangan Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan Rancangan Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia.

Seluruh anggota MPR yang hadir menerima dua ketetapan tersebut. Presiden dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI. Dengan demikian MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001.

Bourbon

Read More

Hak Memberontak dan Kewajiban Revolusi

"Kerusuhan merupakan bahasa berdasarkan mereka yg terbungkam." - Martin Luther King Jr.

.

Pada abad ke-11 SM, Dinasti Zhou merebut kekuasaan menurut Dinasti Shang, sebagai upaya justifikasi terhadap pemberontakan mereka, diciptakanlah konsep yang dikenal sebagai Mandate of Heaven atau Mandat Surgawi yg tetapkan bahwa Surga mendukung penguasa yang bertanggung jawab pada rakyat dan membenci penguasa yg lalim (demagog).

Dalam konsep ini, dicetuskan bahwa ketika dinasti baru lahir, mereka berkuasa dengan bijak, menciptakan jalan, membagikan tanah, dan melindungi warga . Namun seiring ketika dinasti penguasa ini menjadi dekaden & mulai menindas masyarakat, memunggut pajak tinggi, dan membiarkan korupsi merajalela. Menurut tradisi Cina, kekuatan alam akan menolak penguasa dekaden, dan akan timbul aneka macam bencana misalnya gempa bumi, banjir, dan kekeringan, jika penguasa mengabaikan bencana ini, maka benar bahwa mereka sudah kehilangan mandat surgawi, & pemberontakan menjadi kebenaran.

Dari Cina, penekanan berganti ke Eropa, selama sejarahnya, kaum Republikan dan Pro-Demokrasi Eropa begitu mengidolakan Republik Roma & Athena menjadi model demokrasi yg paripurna, namun selama abad pertengahan, gereja memusuhi Yunani & Romawi klasik lantaran dipercaya pagan, sebagai akibatnya pengetahuan tentang dua peradaban tua ini baru ada pulang di ingatan publik sehabis reformasi Gereja dan masa Reinaisans, dimana tokoh humanis mencetuskan banyak sekali konsep mengenai hak asasi manusia, termasuk hak buat melawan tirani. Mari kita lihat perkembangannya pada abad pertengahan.

Di Swedia tahun 1018, ?Orgn?R the Lawspeaker mengecam raja Swedia dengan menyatakan bahwa raja bertanggung jawab dalam warga , sebagai akibatnya masyarakat Swedia berhak menggulingkan sang raja jika ia tetap melanjutkan perang melawan Norwegia. Kemudian tahun 1215 di Inggris lahir Magna Carta dimana secara tertulis disebutkan bahwa raja bertanggung jawab pada kaum bangsawan dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang, bila raja tetap berbuat sesukanya, maka bangsawan dibolehkan memberontak. Disusul oleh Hongaria pada tahun 1222 dalam "Golden Bull" sang Raja Andrew II dimana bangsawan berhak melawan raja apabila sang raja berbuat melanggar hukum.

Dapat disimpulkan bahwa konsep pemberontakan pada Cina merupakan kebangkitan massal sang rakyat buat menentang penguasa, dengan dipimpin oleh tokoh yg karismatik, umumnya tokoh agama, yang kelak akan menjadi kaisar baru menggantikan kaisar lama . Sedangkan hak pemberontakan pada Eropa abad pertengahan cenderung berpusat pada kaum bangsawan, dikarenakan oleh sistem Feodalisme yang tertanam usang.

Ratusan tahun berlalu pada Eropa sampai datang masa Pencerahan, dimana John Locke dalam Teori Kontrak Sosial menyatakan bahwa revolusi adalah kewajiban setiap warga buat mencegah munculnya Tirani. Thomas Paine dalam Common Sense pula membawa narasi tadi menjadi dasar para kolonis Amerika memberontak melawan Tirani raja Inggris yang membuat warga sengsara. Revolusi Perancis turut membawa hak pemberontakan sebagai justifikasi buat melawan Raja Louis Capet.

Setelah munculnya Sosialisme yang melahirkan konsep perang kelas, perlawanan terhadap tirani bergeser dari pemberontakan terbuka sebagai mogok kerja, demonstrasi dan aksi massa. Metode ini pula sebagai hak esensial pada negara demokrasi menjadi bentuk mengeskpresikan pendapat. Hingga sekarang, perlawanan dalam aksi massa dapat dibilang menjadi bentuk yg paling lazim dijumpai di Era Modern.

Dalam rezim demokratis, hak memberontak secara inheren telah tertanam pada sistem pemakzulan & mosi nir percaya, sebagai akibatnya pemberontakan militer dianggap sudah tidak relevan lagi. Meskipun demikian, gelombang pemberontakan di Timur Tengah setelah pergantian milenium atau dikenal sebagai Arab Spring menunjukkan bahwa semangat perlawanan menggunakan pemberontakan pada era modern masih belum padam.

~Lorraine/Lloegyr

Sumber: OA Historypedia

Bourbon

Read More

Batavia: 'Supermarket' budak

Pasar budak merupakan bisnis yang sukses pada awal abad 17.  Berawal dari bangsa Belanda yang datang ke Jayakarta ( nantinya menjadi Batavia ) untuk pembangunan setelah berhasil ditaklukan oleh Jan Pieterzoon Coen. Kala itu kondisi kependudukan Jayakarta sangatlah kosong karena penduduk aslinya, orang Jawa dan Sunda, pergi ke pelosok Selatan untuk menghindari penjajah. Hal ini tentunya berdampak kepada kurangnya tenaga kerja yang diperlukan pihak Belanda.

Akhirnya, mereka pun mendatangkan para tawanan perang berdasarkan aneka macam wilayah, misalnya Manggarai, Bima, Makassar, Bali, dan lainnya. Mereka dijadikan tenaga kerja untuk melakukan proyek-proyek pembangunan. Hal ini sebagai cikal bakal tumbuhnya usaha pasar budak di Batavia.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal van der Parra (1761-1775), setiap tahun terdapat sekitar 4000 budak yg didatangkan ke Batavia buat dijual. Lokasi penjualan budak berpusat dalam daerah yang kini dikenal dengan nama Manggarai, di Jakarta Selatan. Nama Manggarai sendiri didapat karena mayoritas budak yg dibawa buat dijual pada Batavia berasal berdasarkan Manggarai, NTT.

Perlahan-huma, bisnis penjualan budak pun melebar tidak hanya di bidang energi kerja saja. Budak wanita yang dijual untuk keperluan pemuasan nafsu pun mulai didatangkan, mayoritas dibawa menurut Bali karena baik dari pembeli bangsa Belanda, Tionghoa, Melayu, & Arab mempunyai minat yang tinggi terhadap paras elok wanita Bali.

Penjualan budak wanita buat di"kawini" terjadi karena hampir nir ada wanita orisinil Belanda, Tionghoa, Melayu, & Arab yg sanggup dikawinkan di Hindia Belanda, sebagai akibatnya mereka pun berujung membutuhkan wanita pribumi.

Penjualan budak wanita dianggap menguntungkan, lantaran dalam abad ke-18 harga budak wanita menjadi tiga kali lipat lebih mahal dibanding budak pria.

Akhirnya, jumlah budak yg dimiliki pun dijadikan ajang gengsi bagi kaum priyai. Semakin banyak budak yg beliau punya, maka tingkatan sosialnya makin tinggi. Ketika sang priyai pulang jalan-jalan, dia akan membawa 3 - 5 budak untuk mendampinginya dengan masing-masing tugas tertentu: Memayungi, membawa barang, menggendong anak, dan sebagainya. Sayangnya, budak yang mereka beli tidak pernah menerima perlakuan yg baik.

Hukuman tidak manusiawi yg diberikan lantaran kesalahan yg dilakukan budak mereka tidak sporadis melibatkan kekerasan fisik yang berujung pembunuhan. Seorang pendeta bernama Luteran Jan Brandes mencatat bahwa terdapat 12 orang Eropa dibunuh budak mereka sendiri pada akhir tahun 1782.

Ketika oleh majikan pergi ke negri asalnya, budak-budaknya akan dijual kembali ke pasar budak atau dibebaskan. Budak perempuan yang dikawininya akan ditinggal begitu saja, tidak peduli dia sedang mengandung atau bahkan telah mempunyai anak output perkawinannya. Namun, tidak sporadis pula oleh majikan membawa budak perempuannya buat ikut pulang.

Pada tahun 1681, berdasarkan 30.740 penduduk Batavia yg tercatat sensus, 15.785 orang merupakan budak. Pada tahun 1814, tercatat terdapat 14.239 manusia yang menjadi budak. Sebelum akhirnya penjualan budak secara resmi dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda, sayangnya hal tadi permanen tidak menghentikan penculikan & arus penjualan budak secara illegal.

- Admin Masamune (yg ngilang usang)

source: OA Historypedia

Read More