De Legibus Romanōrum: Corpus Juris Civilis 1/N

Corpus Juris Civilis adalah sekumpulan kitab hukum yang diterbitkan oleh Kaisar Iustinianus I dari tahun 529-534. Proyek ini dilancarkan untuk menafsirkan hukum-hukum Roma dan menghilangkan berbagai kecacatan di dalamnya sehingga proses hukum dapat berjalan lebih baik.

Proyek ini dijalankan oleh Kaisar Iustinianus I dengan majelis yang terdiri atas sepuluh ahli hukum dan tiga puluh Sembilan juru tulis untuk menyatukan hukum-hukum Roma yang ada menjadi sebuah kodeks hukum yang baru. Proyek ini sangatlah besar, karena majelis ini harus memeriksa, mengumpulkan dan merevisi seluruh hukum Roma dari zaman Republik hingga zaman Kekaisaran. Majelis ini dipimpin oleh Tribonianus, seorang ahli hukum Roma dan mantan quaestor.

2000 kitab-kitab hukum Roma dikumpulkan, disunting menjadi subyek dan tema yang lebih terorganisir serta diperkecil, menghilangkan berbagai kontradiksi dan pengulangan yang ada di dalamnya. Pada tahun 529 Codex Iustiniani diresmikan di Konstantinopel. Kodeks ini berisi dua belas buku yang terdiri dari 4562 titah kekaisaran dari zaman Kaisar Hadrianus hingga Iustinianus I sendiri, disusun berdasarkan tema. Kodeks ini mengandung juga hukum-hukum dari kitab-kitab lama seperti Codex Theodosianus, Codex Gregorianus dan Codex Hermogenianus.

Pada tahun 533, Digesta seu Pandectae dan Institutiones diresmikan. Digesta berisi karya tulis ahli-ahli hukum Roma yang berkekuatan hukum, sehingga hakim-hakim Roma dapat menggunakannya dalam sidang. Digesta berasal dari 1500 buku dan tafsiran hukum oleh berbagai ahli hukum Roma, yang kemudian diubah menjadi sekumpulan lima puluh buku yang menjadi bagian Digesta.

Sebagai tambahan maka diterbitkan pula Institutiones yang berfungsi sebagai semacam buku panduan untuk mendalami kedua buku sebelumnya. Institutiones ditulis oleh Tribonianus dan dua orang profesor lainnya, Theophilus dan Dorotheus. Buku ini menjadi buku wajib yang dipelajari bagi murid sekolah hukum di Roma.

Novellae Constitutiones adalah kitab hukum terakhir yang menjadi bagian dari Corpus Juris Civilis, diterbitkan pada 534. Kitab ini adalah hukum-hukum baru dari Kaisar Iustinianus I yang  tidak pernah dikumpulkan dan disusun ke kitab-kitab lainnya secara resmi.

Selanjutnya, admin akan membahas bagian pertama dari Codex Iustinianus, yaitu hukum-hukum yang membahas gereja dan agama-agama dalam Kekaisaran Roma.

Gambar: Kaisar Iustinianus I

Sumber:

https://www.ancient.eu/Corpus_Juris_Civilis/

https://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_Juris_Civilis

https://en.wikipedia.org/wiki/Digest_(Roman_law)

https://en.wikipedia.org/wiki/Institutes_of_Justinian

https://en.wikipedia.org/wiki/Novellae_Constitutiones

-Koreš

OA Historypedia Line

Bourbon

Read More

Kutukan Ksatria Templar Terhadap Raja Prancis

"Aku tewas dalam keadaan tidak bersalah atas kejahatan yg dituduhkan padaku. Aku memaafkan mereka yang telah mengakibatkan kematianku; dan berdoa dalam Tuhan semoga darah yang akan kalian tumpahkan tak akan menodai Prancis," demikian seruan Louis XVI, dari kesaksian rohaniwan Henry Essex Edgeworth yg mendampinginya sebelum hukuman.

Source: britannica.Com

Louis XVI kembali membuka mulutnya, namun kata-kata yang terlontar kemudian diredam gemuruh suara drum. Ia lalu diantar ke  guillotine yang berada di dekatnya.

Dan dalam pukul 10.22 lepas 21 Januari 1793, dengan satu hentakan pisau akbar, kepalanya terpisah dari raga.

Salah satu petugas merogoh ketua Louis XVI, menunjukkannya ke kerumunan orang. Suara pekikan ribuan orang menyusul gaduh. "Vive la Nation! Vive la Republique!," begitu teriak mereka.

Di tengah hiruk pikuk itu, syahdan, seorang pria tak dikenal mencelupkan tangannya ke genangan darah Louis XVI pada bawah pisau guillotine, mengibaskannya ke arah kerumunan orang, & berteriak, "Jacques de Molay, tu es veng?!" -- Jacques de Molay, dendammu telah terbalaskan.

Jacques de Molay adalah Grand Master Ksatria Templar yang mengutuk nenek moyang Louis XVI,  Philip IV, yang memerintahkan eksekusi mati kelompoknya dengan dengan cara dibakar pada Jumat 13 Oktober 1307. Atas dasar fitnah.

Sumber: eyewitnesstohistory.Com

http://m.Liputan6.Com/dunia/read/2163900/21-1-1793-kutukan-dan-eksekusi-penggal-raja-prancis-louis-xvi

Tertanda,

Adm. Niccolo.

OA Historypedia Line

Bourbon

Read More

Made in Djogjakarta: Pistol Orisinal Produksi Pabrik "Senjata" Demakijo

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945 dengan segera terancam sang kembalinya Belanda ke wilayah jajahannya di Nusantara, menggunakan pasukan Imperium Britania menjadi perpanjangan tangan Amsterdam?Setidaknya hingga Belanda sendiri dapat mengumpulkan asal daya yang cukup buat menekan Republik Indonesia. Balatentara Jepang di Indonesia?Yang telah kalah perang, meski tentunya belum dikalahkan di medan pertempuran di Kepulauan Nusantara?Sekarang jua adalah perpanjangan tangan, perpanjangan tangan Inggris tentunya, buat menjaga ketertiban di daerah Nusantara. Seperti yg diketahui, tak usang setelahnya, pertempuran dalam skala besar maupun mini mulai berkobar; para pejuang Indonesia melawan pasukan-pasukan Inggris, Jepang, dan Belanda.

Pastinya segala usaha dan permasalahan bersenjata membutuhkan senjata, dan Indonesia tak memiliki banyak. Persenjataan yang dipakai para pejuang diperoleh berdasarkan banyak sekali sumber, baik senjata-senjata Jepang, Belanda, Inggris, & lainnya. Walaupun begitu, terdapat juga senjata-senjata yang dibuat secara swayasa. Pabrik-pabrik senjata 'makeshift' ini mulai memproduksi persenjataan sejak sekitar 1946 demi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, seperti pabrik senjata Demakijo, yg adalah bekas pabrik gula, dan pabrik senjata Watson, keduanya berada pada Yogyakarta. Pabrik Demakijo sendiri beroperasi pada 1946?1948, menggunakan kurang menurut seribu orang pekerja, & memproduksi granat, bom, dan lainnya, ad interim itu, pabrik Watson hingga nyaris selesai menciptakan kapal selam mini .

Persenjataan yang dibuat secara swausaha ini bervariasi. Ada beberapa kendaraan yang adalah output modifikasi, terdapat yg merupakan produksi senjata-senjata tiruan?Seperti imitasi dari "Sten Gun" Inggris?Dan ada juga yg memang didesain dan dibentuk secara swakarya. Senjata yg dirancang sendiri ini jua bervariasi, mulai berdasarkan granat yg cenderung primitif, alias granat "gombyokdanquot;, tetapi terdapat jua pistol-pistol yg memang dibuat sendiri?Tak menurut pistol dan/atau revolver pada masa ini protesis Belanda, Inggris, Jepang, atau negara lain.

Dalam kitab 'Koleksi Senjata di Museum Pusat ABRI Satriamandala', dan pada museumnya sendiri, dipamerkan dua pistol output rancangan & produksi Indonesia tadi, yg memang tak mirip dengan pistol-pistol Nambu Jepang, pistol-pistol milik KNIL, atau pistol lainnya berdasarkan masa Perang Dunia II & sebelumnya, sebagaimana yang mampu diamati pada potret-potret pada atas. Kedua pistol ini disebutkan mempunyai kaliber 9 mm, meski diameter aktual menurut pelurunya merupakan 0,38 inci. Dapat terlihat bahwa pembuatannya tentunya tidak profesional; berdasarkan Moehkardi dalam 'Akademi Militer Yogya pada Perjuangan Fisik 1945 sampai menggunakan 1949', bahan buat membuat persenjataan memang seadanya, misalnya besi baja rel kereta api dan dawai ban kendaraan beroda empat truk. Akan tetapi, walau hanya menggunakan bahan yg kurang memadai, senjata-senjata tersebut tetap dibentuk, dan senjata-senjata tadi tetap digunakan dalam perjuangan mempertahankan Republik.

Referensi:

Itaratnasari. (2017, 13 Desember). Diorama Kegiatan Pabrik Senjata Demakijo Yogyakarta-Diorama II Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Https://kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/Vredeburg/diorama-kegiatan-pabrik-senjata-demakijo-yogyakarta-diorama-ii-museum-benteng-vredeburg-yogyakarta/. Diakses 7 November 2019.

Siong, H.B. (2001). 'The Indonesian Need of Arms after the Proclamation of Independence'. Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde, 157(4), 799-830. Diakses menurut http://www.Jstor.Org/stable/27865779.

Moehkardi. (2019). Akademi Militer Yogya pada Perjuangan Fisik 1945 hingga menggunakan 1949. Yogyakarta: UGM Press.

Pusat Sejarah ABRI. (1977). Koleksi Senjata di Museum Pusat ABRI Satriamandala. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.

Remmelink, W.G.J. (1978). 'The Emergence of the New Situation; The Japanese Army on Java after the Surrender'. De Militaire Spectator, 147-dua:49-66.

#TheBattener

Sumber: OA Histoypedia Line

Bourbon

Read More

Tradisi Masyarakat Masa Praaksara

Tradisi di masa praaksara diwariskan ke generasi berikutnya secara lisan (mnemonik) dalam bentuk kisah, dongeng, petuah atau cerita kepahlawanan sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut dapat menjadi pegangan dalam kehidupan selanjutnya. Tradisi di masa praaksara dapat mengalami perubahan secara alami dan akibat tingkah manusia. Dalam kehidupan masyarakat praaksara, kekuatan bertumpu pada alam dan kekuatan magis. Masyarakat di masa praaksara juga melahirkan tokohtokoh yang memiliki kesaktian tertentu sehingga ditunjuk sebagai pemimpin. Tradisi masyarakat praaksara dapat diketahui melalui upacara, mitologi, folklore, legenda dan lagu.

A. Upacara

Grebek Maulud: cnnindonesia

Upacara merupakan bentuk penghormatan masyarakat yang menunjukan kesadaran akan tradisi di masa lalu. Seperti upacara syukuran panen padi terhadap Dewi Sri, upacara labuhan, upacara grebeg mulud, upacara perkawinan, upacara kasada di Tengger dan Ngaben di Bali.

b. Mitologi

source: facebook

Mitologi merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap suci dan benarbenar terjadi. Mitologi umumnya menceritakan kehidupan dewa-dewi dan peristiwa alam semesta. Seperti mitologi Dewi Sri dan Nyai Loro Kidul.

c. Folklore

Folklore merupakan tradisi (budaya) yang telah menyatu pada kehidupan masyarakat. Folklore dapat diwariskan dalam bentuk bahasa wilayah, puisi, cerita prosa, tarian, agama rakyat, istiadat norma, upacara atau seni kerajinan. Folklore bersifat anonim atau tidak diketahui penciptanya.

D. Legenda

source: wikimedia

Legenda merupakan cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dikenal secara luas. Seperti legenda tentang wali songo, legenda ratu laut pantai selatan, legenda gunung tangkuban perahu, legenda rara jonggrang dan legenda rawa pening.

e. Lagu

Lagu merupakan nyanyian yg pula bisa dipakai buat membicarakan tradisi masyarakat praaksara. Seperti lagu lir ilir, gambang suling, pocung, mas kumambang, dandang gula, soleram & lagu o ina nikeke.

Bourbon

Read More

Cirebon di Bawah Pemerintah Pendudukan Jepang

Menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda kepada Balatentara Jepang dalam lepas 8 Maret 1942 pada Kalijati Subang berarti berakhirlah pemerintahan Kolonial Belanda. Untuk menjaga ketertiban dan mengatur pemerintahan, Pendudukan Militer Jepang membagi daerah bekas Hindia Belanda menjadi dua bagian pemerintahan, yaitu:

1. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Madura yg berada di bawah kekuasaan pemerintah militer Angkatan Darat (Rikugun). Di dalamnya dibagi lagi atas dua wilayah pemerintahan, yaitu:

(1) Pulau Sumatera di bawah kekuasaan Tentara ke-23 yg berkedudukan di Bukittinggi,

(dua) Pulau Jawa dan Madura pada bawah kekuasaan Tentara ke-16 yang berkedudukan di Jakarta.

2. Pulau Kalimantan dan wilayah Timur Besar yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan militer Angkatan Laut (Kaigun) & berkedudukan di Makasar. Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya, penguasa militer Jepang berpegang dalam beberapa prinsip utama, yaitu:

1) Mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat (buat memenangi perang) & mempertahankan ketertiban generik;

2) Memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah terdapat;

3) Meletakkan dasar supaya daerah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutahan penduduknya sendiri.

Panglima Tentara ke-16 yg pertama pada Pulau Jawa adalah Letena Jenderal Imamura Hitoshi dengan ketua stafnya Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Mereka ditugasi membentuk pemerintahan militer ad interim pada Jawa. Pemerintahan militer tingkat sentra dinamakan Gunseikanbu; sedangkan pemerintahan militer setempat (wilayah) diklaim Gunseibu,5 yg dibuat pada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menggunakan pusatnya mesing-masing pada Bandung, Semarang, & Surabaya.

Di daerah Jawa Barat masih ada pemerintahan Gunseibu dengan loka kedudukan pemimpinnya di Bandung. Yang diangkat menjadi Kepala Gunseibu (Gubernur) Jawa Barat merupakan kol Matsui. Ia diwakili seseorang wakil berbangsa Indonesia, yaitu R. Pandu Suradiningrat dan Atik Suardi sebagai pembantu wakil gubernur.

Pada tanggal 29 April 1942 diangkat empat orang sebagai residen pada daerah Jawa Barat, yaitu:

(1) R.A.A. Hilman Jayadiningrat menjadi residen Banten berkedudukan pada Serang.

(dua) R.A.A. Suyajayanagara menjadi residen Bogor berkedudukan pada Bogor.

(3) R.A.A. Wiranatakusumahnsebagai residen Priangan berkedudukan pada Bandung.

(4) Pangeran Aria Suriadi sebagai residen Cirebon berkedudukan pada Cirebon.

Pemerintah militer sementara itu berlangsung hingga bulan Agustus 1942. Pada bulan tadi dikeluarkan Undang-Undang No. 27 dan No. 28 yang mengakhiri eksistensi Gunseibu. Berdasarkan Undang-Undang No. 27, struktur pemerintahan militer pada Jawa & Madura terdiri atas Gunsyireikan yg membawahi syucokan (residen) dan dua kotico (kepala daerah istimewa). Di bawah syucokan adalah kenco (bupati) dan syico (walikota). Di bawah kenco adalah gunco (wedana); di bawah gunco merupakan sonco (camat), & pada bawah sonco merupakan kunco (ketua desa).

Di wilayah Jawa Barat terdapat lima syucokan, yaitu Syucokan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Sejak itu jabatan syucokan (residen) dipegang oleh orang Jepang. Beberapa di antarnya adalah Onokuchi, Matsui, Ichibangase, masing-masing sebagai residen untuk Banten, Priangan, dan Cirebon.

Cirebonsyu dikepalai oleh Syucokan Ichibangase; wilayahnya meliputi kabupaten-kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, & Majalengka. Sejak 1 Desember 1944 Ichibangase diganti oleh R.M.A.A. Suriatanubrata. Adapun para bupati yg memerintah Cirebonsyu ketika itu merupakan:

1) Di Kuningan: R. Umar Said (1940 ? 1942) dan Rifai (1942 ? 1945);

dua) Di Majalengka: R.M.A. Suriatanubrata (1922 ? 1944) & R.A. Umar Said (1944 ? 1945);

tiga) Di Indramayu: R.A.A. Moh. Sediono (1933 ? 1944) dan Dr. Mujani (1944 ? 1945).

Sumber: Makalah Cirebon Masa Pendudukan Jepang (1942-1945) sang Mumuh Muhzin Z.

Bourbon

Read More

Faktor-Faktor Lahirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Adapun faktor-faktor yg melatarbelakangi lahirnya Demokrasi Terpimpin merupakan:

a. Adanya rasa nir puas terhadap hasil-hasil yg dicapai sejak tahun 1945 lantaran belum mendekati cita-cita dan tujuan proklamasi misalnya kasus kemakmuran & pemerataan keadilan yang tidak terbina. Belum utuhnya wilayah RI lantaran masih ada daerah yg masih dijajah Belanda. Instabilitas nasional yang ditandai sang jatuh bangunnya kebinet sampai 17 kali, serta pemberontakan yang terjadi didaerah-wilayah. Kegagalan tadi disebabkan menipisnya rasa nasionalisme, pemilihan Demokrasi Liberal yg tanpa pemimpin dan tanpa disiplin. Suatu demokrasi yang tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Serta sistem multi partai yang berdasarkan dalam Maklumat Pemerintah tiga November 1945 yang ternyata partai-partai itu dipakai menjadi alat kudeta & bukan menjadi indera pengabdi negara.

b. Ketidak mampuan Demokrasi Parlementer mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Karena itu, perlu diadakannya suatu koreksi untuk segera kembali pada cita-cita dan tujuan semula, harus dilakukan dengan cara meninjau kembali sistem politik. Harus diciptakan suatu sistem demokrasi yang menuntun untuk mengabdi kepada negara dan bangsa yang beranggotakan orang-orang jujur. Cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah:

• Mengganti sistem free fight liberalism dengan Demokrasi Terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu Kabinet Gotong Royong  yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
• Dewan Perancang Nasional akan membuat blue print masyarakat yang adil dan makmur.
• Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Tugas utama Dewan Nasional adalah memberi nasehat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta.
• Hendaknya konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang berlarut-larut dan segera menyelesaikan pekerjaannya agar blue print yang dibuat Depernas dapat didasarkan pada konstitusi baru yang dibuat konstituante.Hendaknya konstituante meninjau dan memutuskan masalah Demokrasi Terpimpin dan masalah kepartaian.
• Perlu adanya penyederhanaan sistem kepartaian dengan mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang telah memberi ruang bagi sistem multi partai dan menggantinya dengan Undang-Undang Kepartaian serta Undang-Undang Pemilu.

Sumber: Skripsi Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin) oleh Hamdan Hamid

Bourbon

Read More

Pro-kontra Demokrasi Terpimpin

Pada masa awal diterapkannya Demokrasi Terpimpin, Soekarno poly menuai pro-kontra menurut kalangan aparatur Negara ketika itu. Mereka mengganggap UUD 1945 membuka kesempatan bagi seseorang Presiden buat bertahan sekurang-kurangnya selama lima tahun. Akan namun ketetapan MPRS No. III/1963 yg mengangkat Soekarno menjadi Presiden seumur hidup sudah membatalkan pembatasan 5 tahun tadi (Undang-Undang Dasar memungkin seorang Presiden buat dipilih balik ). Selain itu banyak lagi tindakan yang menyimpang menurut ketetapan UUD. Misalnya dalam tahun 1960 Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil menurut pemilihan generik tahun 1955, padahal pada UUD 1945 secara eksplisit dijelaskan bahwa Presiden nir memiliki wewenang buat berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menjadi pengganti DPR yang kemudian, ditonjolkan peranannya menjadi pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan.

Lagi pula pimpinan DPR dijadikan menteri dan dengan demikian, ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu Presiden disamping fungsi sebagai wakil rakyat. Hal ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin Trias Politica. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada Presiden sebagai badan Eksekutif untuk campur tangan di bidang lain dari pada bidang Eksekutif. Misalnya Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang Yudikatif berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964 dan di bidang Legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat.

Selain itu terjadi penyelewengan pada bidang perundang-undangan dimana aneka macam tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (PenPres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai asal hukum. Lagi pula didirikan badan-badan Ekstra Konstitusional seperti Front Nasional yg ternyata dipakai sang pihak Komunis sebagai arena kegiatan, sinkron menggunakan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya Demokrasi Rakyat. Partai politik dan Pers yang dianggap menyimpang berdasarkan rel revolusi tidak dibenarkan dan dibreidel, sedangkan politik menjadi kacau dibidang interaksi luar negeri & ekonomi dalam negeri sudah menyebabkan keadaan ekonomi dalam negeri menjadi tambah suram.

Sumber: Skripsi Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin) sang Hamdan Hamid

Bourbon

Read More