Dinasti Thuluniyah

Pada masa pemerintahan Al-Watsiq, Mesir termasuk bagian daerah bangsa Turki yg melebarkan sayap dan memegang jabatan tertinggi. Mereka pun membagi-bagikan jabatan pada antara mereka sendiri. Mereka menentukan Ahmad bin Tulun, seseorang pemuda yang berpendidikan, sopan, berwibawa, cakap menjadi pemimpin, pintar membaca Al-Quran, serta bersuara latif. Ayahnya adalah budak berkebangsaan Turki yg dikirimkan Gubernur Seberang Sungai Amudaria pada AlMakmun/

Pada tahun 254 Hijriah, Ahmad bin Tulun menguasai Mesir dan memecat pejabat yang ditunjuk Khalifah Abbasiyah buat mengurus hasil Bumi. Ahmad mengangkat dirinya menjadi pejabat militer, sipil, dan bendahara sekaligus. Dia memimpin dengan baik, menumpas pemberontak, & membentuk perdamaian di tepi Sungai Nil.

Kesempatan itu beliau gunakan buat menyatakan diri menjadi penguasa tunggal di Mesir pada masa Khalifah Al-Mu?Tamid waktu beliau mengirimkan bantuan pada khalifah tersebut buat menumpas pemberontakan bangsa negro. Tetapi, Thalhah, saudara Al Mu?Tamid, curiga Ibnu Tulun melakukan korupsi, menakut-nakutinya, & mengancamnya. Ibnu Tulun pun membantah menggunakan keras dan kasar. Bahkan, beliau mengumumkan diri menjadi penguasa tunggal pada Mesir.

Ibnu Tulun kemudian berencana membuat sebuah ibu kota yang mirip dan akan menandingi Fustat. Dia lalu menamai sebuah tempat antara Sayidah Zainad dan Benteng dengan nama Qathai’. Di tempat itu dibangun sebuah masjid raya yang masih ada sampai sekarang. Selain sebagai tempat salat, masjid itu juga berfungsi sebagai pesantren ilmu-ilmu agama. Ibnu Tulun merupakan seorang lelaki yang saleh, berbakti, dan gemar bersedekah.

Melihat kekuatan besar yang dimilikinya, Khalifah Abbasiyah mendekati Ibnu Tulun agar mau membantunya dalam menghadapi bangsa Romawi yang masih menyerang wilayah Utara Suriah, yang disebut sebagai negeri perbatasan. Karena itu, Khalifah Abbasiyah mengangkat Ibnu Tulun sebagai penguasa wilayah perbatasan Suriah. Ibnu Tulun menerima tugas itu dan mampu ditunaikannya. Dia mengirimkan sebagian pasukan dan kapal perangnya untuk berjaga-jaga di sana dan mengamankan wilayah tersebut.

Melihat kekuatan Ibnu Tulun & usahanya buat menyatukan Mesir dan Suriah pada bawah kekuasaannya, para pejabat Romawi ketakutan. Mereka segera mengirimkan utusan untuk mengajak Ibnu Tulun melakukan gencatan senjata. Selain itu, sesuatu yang lebih hebat daripada hal itu terjadi. Khalifah Al-Mu?Tamid berencana meninggalkan Baghdad secara sembunyi-sembunyi karena takut menggunakan kekuatan saudaranya, al-Muwafaq Thalhah. Al Mu?Tamid lalu meminta perlindungan Ibnu Tulun, pemilik kekuatan baru di Mesir dan Suriah. Tetapi, Thalhah berhasil mengembalikan Al Mu?Tamid ke Baghdad.

Ibnu Tulun kemudian digantikan anaknya, Khumarawih. Thalhah, saudara Al Mu’tamid, berusaha mengembalikan Mesir dan Suriah ke dalam wilayah Abbasiyah. Khumarawaih pun segera menyiapkan pasukan perang yang dipimpinnya sendiri dan berhasil mengalahkan pasukan Thalhah di dekat Damaskus pada tahun 273 Hijriah/887 Masehi. Thalhah kemudian terpaksa mengadakan perjanjian damai. Abbasiyah setuju mengakui Khumarawaih dan anak-cucunya sebagai penguasa Mesir dan Suriah untuk tenggang waktu tiga puluh tahun.

Khumarawaih semakin dekat dengan Abbasiyah saat Al Mu?Tamid menikah dengan putri Khumarawaih yang bernama Abasah atau terkenal menggunakan nama ?Qathrun Nada?. Pesta pernikahan Sang Putri sahih-benar tidak terdapat duanya.

Khumarawaih sangat memerhatikan kepentingan generik, khususnya kasus inansial buat membantu orang-orang miskin & yg membutuhkan, di samping menciptakan gedunggedung tinggi pada ibu kota mendiang ayahnya, Qathai?.

Hampir sepuluh tahun Khumarawaih menjadi khalifah. Setelah itu, beliau terbunuh dalam tahun 282 Hijriah/895 Masehi.

Sepeninggal Khumarawaih, Mesir dipimpin anak-cucu Tulun yang nir mengikuti jejak pendahulunya. Mereka malah karam pada kenikmatan dan kesenangan. Rakyat pun membenci mereka sehingga terjadilah perpecahan.

Pada tahun 292 Hijriah/905 Masehi, pasukan Abbasiyah memasuki Qathai? Di bawah pimpinan Muhammad bin Sulaiman yg menangkap seluruh keluarga Tulun & memenjarakan mereka. Muhammad merampas harta benda mereka & mengirimkannya pada khalifah serta menyirnakan residu-sisa Dinasti Tuluniyah yang pernah berkuasa di Mesir & Suriah selama tiga puluh delapan tahun.

Read More

Nasionalisasi De Javasche Bank dan Dampaknya

Kantor De Javasche Bank di Batavia, kini menjadi Museum BI, Jakarta.Foto: Ahllo.com

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-undang tentang nasionalisasi De Javasche Bank N.V, yang menyatakan bahwa keperluan umum menghendaki supaya De Javasche Bank NV dinasionalisasi.33 Undang-undang tentang De Javasche Bank mewujudkan hak pemindahan milik atas saham-saham bank tersebut dari tangan milik swasta ke tangan Pemerintah, hingga dengan demikian De Javasche Bank dari sebuah badan swasta menjadi suatu lambaga yang dimiliki negara. Akan tetapi, meskipun seluruh saham-sahamnya sudah jatuh di tangan pemerintah, De Javasche Bank sesungguhnya masih tunduk kepada “oktrooi” yang lama. Oleh karena itu, nasionalisasi De Javasche Bank hanya merupakan suatu langkah pertama untuk melaksanakan cita-cita agar De Javasche Bank dahulu dapat dirombak menjadi sebuah Bank Sentral yang dimiliki negara serta kedudukan dan pengurusnya sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Demi tercapainya impian tersebut, maka rencana Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (UUPBI) yang adalah Undang-Undang baru bagi suatu Bank Sentral pada Indonesia oleh Pemerintah disampaikan pada Parlemen pada bulan September 1952. Pada tanggal 10 April 1953 Parlemen telah terselesaikan menyampaikan dan memberi keputusannya atas rencana undang-undang tadi. Pada tanggal 2 Juni 1953 undang-undang tadi diumumkan dalam Lembaga Negara No. 40 dan dengan demikian maka Undang-Undang Pokok Bank Indonesia telah mulai berlaku pada lepas 1 Juli 1953, yg menyatakan pada pasal 1: dengan nama Bank Indonesia didirikan dengan satu bank yang bermasud menggantikan De Javasche Bank N.V. & bertindak menjadi Bank Sentral Indonesia.

Dengan demikian lahirlah Bank Indonesia yg merupakan penegasan bahwa kedaulatan yang telah diperoleh menjangkau seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Pelaksanaan kebijakan moneter yg pada zaman kolonial dalam hakekatnya dilaksanakan sang Pemerintah Belanda yakni Bank Sentral Balanda, telah beralih ke tangan Indonesia, yaitu Bank Indonesia menjadi penguasa moneter Indonesia.

Lahirnya Bank Indonesia merupakan badan hukum kepunyaan negara dan disambut secara antusias oleh masyarakat dan surat kabar Indonesia yang melihatnya sebagai pembukaan zaman baru di bidang keuangan. Perumusan tugas dan pekerjan Bank Indonesia seperti termaktub dalam pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

a. Bank bertugas mengatur nilai satuan uang Indonesia dari cara yang sebaikbaiknya bagi kemakmuran nusa dan bangsa dan dalam hal itu menjaga sebanyak mungkin supaya nilai itu seimbang.

B. Bank menyelenggarkan aliran uang di Indonesia, mempermudah jalannya uang giral pada Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri.

C. Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit & urusan bank pada Republik Indonesia pada biasanya dan menurut urusan kredit nasional & urusan bank nasional dalam khususnya.

D. Bank melakukan urusan supervisi terhadap urusan kredit.

E. Menunggu terlaksananya suatu peraturan Undang-undang mengenai pengawasan terhadap urusan kredit, maka dengan Peraturan Pemerintah bisa diadakan peraturan-peraturan lebih lanjut bagi Bank buat menjalankan supervisi termaksud guna kepentingan kemampuan membayar (solvabiliteid) dan kelanjutan keuangan (inquiditeit) badan-badan kredit, begitu juga untuk anugerah kredit secara sehat & berdasarkan asas-asas kebijaksanaan Bank yg tepat.

Dalam UUPBI penetapan kebijakan moneter ditugaskan kepada Dewan Moneter, suatu badan koordinatif yang di dalamnya duduk, baik wakil Pemerintah maupun wakil Direksi Bank Sentral. Selanjutnya Direksi Bank Sentral sendiri diberi tugas menyelenggarakan kebijakan moneter umum yang ditetapkan oleh Dewan Moneter tersebut. Direksi Bank diberi kesempatan pula untuk memberi suaranya dalam penentuan kebijakan, yaitu dengan duduknya Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota Dewan Moneter. Jika ada konflik antara Dewan Moneter dangan Dereksi Bank Indonesia tentang apapun juga, maka perselisihan tersebut akan merupakan perselisihan dalam tubuh Dewan Moneter. Dalam ha ini, Gubernur Bank Indonesia berhak meminta supaya pokok pertikaain diajukan kepada Dewan Menteri untuk diputuskan.  Keputusan Dewan Moneter erat sangkut pautnya dengan masalah impor dan import-planning yang tepat untuk mengatasi kelangkaan devisa.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan peredaraan uang di Indonesia, atau sistem pembayaran kartal, kepada Bank Indonesia diberi wewenang buat mengeluarkan uang kertas bank, yaitu uang kertas yang nilainya tidak lebih rendah dari Rp lima (lima rupiah) dilakukan oleh Pemerintah, tetapi perederannya sang Bank Indonesia.

Dampak Nasionalisasi De Javasche Bank

Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia mempunyai arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Perubahan nama ini merupakan kemenangan pemerintah Indonesia dalam penegasan kedaulatan ekonomi dan moneter yang sangat berpengaruh bagi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Nasionalisasi ini mendapat sambutan yang antusias sekali, karena masyarakat melihatnya sebagai pembukaan zaman baru dalam bidang keuangan nasional. Pada permulaannya Bank Indonesia juga masih menghadapi problem yang begitu rumit, karena harus tunduk kepada oktrooi yang lama. Oktrooi ini merupakan konsensi yang istimewa atau izin khusus. Permasalahan ini harus diselesaikan secepatnya oleh pemerintah. Oleh karena itu nasionalisasi De Javasche Bank hanya merupakan langkah pertama dalam melaksanakan cita-cita agar supaya De Javasche Bank dapat dirombak menjadi sebuah Bank Sentral yang dimiliki negara serta kedudukan dan pengurusnya sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Setelah dilakukan nasionalisasi De Javasche Bank, panitia nasionalisasi melanjutkan tugas menggunakan merumuskan planning Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yg adalah UU bagi bank sentral Indonesia. Undang-undang ini merupakan cikal bakal awal pemugaran moneter & keuangan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Lahirnya Bank Indonesia disambut secara antusias sang tokoh-tokoh dan masyarakat luas sebagai era baru di bidang keuangan, bahkan dinilai menjadi kadaulatan pada bidang ekonomi & moneter. Di lain pihak, Gubenur Bank Indonesia Sjafruddin Prawiranegara mengomentari adanya disparitas yg mencolok dalam aspek independensi antara UU No.11 tahun 1953 dengan De Javasche Bankwet 1922 menjadi berikut:

a. Pemisahan antara Pemerintah dan Bank Sentral dinilainya tidak jelas, sebagai akibatnya buat penerbitan Laporan Tahunan Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia terlebih dahulu berunding menggunakan Dewan Moneter, sedangkan Presiden De Javasche Bank nir terikat menggunakan keharusan seperti itu.

B. Pimpinan tertinggi Bank Indonesia bukan lagi dianggap Direksi, melainkan di atas Direksi ditempatkan sebuah Dewan Moneter, terdiri atas 3 anggota yg mempunyai hak bunyi, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia.

Laporan Tahunan Gubernur Bank Indonesia pertama, yakni mulai 1 Juli 1953 sampai 31 Maret 1954 masih ada disparitas antara laporan Presiden De Javasche Bank dengan laporan Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Perbedaan itu merupakan bahwa yang tadi terakhir baru bisa dikeluarkan setelah dirundingkan menggunakan Dewan Moneter, sedangkan bagi laporan sebelumnya nir berlaku keharusan demikian. Perbedaan lain ialah bahwa laporan Bank Indonesia dikeluarkan pada bahasa Indonesia & bahasa Inggris tidak lagi pada bahasa Belanda.

Dalam kurun waktu tersebut, perkara dan keadaan yang dibicarakan baik pada Laporan De Javasche Bank juga pada laporan Bank Indonesia pertama merupakan sama saja, oleh lantaran kasus & keadaan tadi permanen belum selesai atau belum bisa tertasi.

Read More

Nyai Ahmad Dahlan: Pejuang Aisyiyah

Wahai Warga Aisyiyah Sejati. Sadarlah Akan Kewajiban Suci. Membina Harkat Kaum Wanita. Menjadi Tiang Utama Negara. Ditelapak Kakimu Terbentang Surga. Ditanganmu-Lah Nasib Bangsa. Mari Beramal Dan Berderma Bakti. Membangun Negara. Mencipta Masyarakat Islam Sejati. Penuh Karunia. Berkibarlah panji matari. Menghias langit bunda pertiwi. Itu lambang perjuangan kita. Dalam menyebarluaskan kepercayaan . Islam pedoman hayati wahyu illahi. Dasar kebahagiaan sejati. ?Mars Aisyiyahdanquot;

Jika Ahmad Dahlan berhasil mendirikan Muhammadiyah, istrinya bernama Siti Walidah merintis organisasi wanita berbasis Islam modern, Aisyiyah. Meskipun tidak tanggal menurut induknya, yakni Muhammadiyah, tetapi Aisyiyah mampu berkembang akbar menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar se-Indonesia.

Pendiri Aisyiyah bernama mini Siti Walidah. Ia lahir & besar di kampung Kauman Yogyakarta. Lingkungan Siti Walidah merupakan lingkungan Islami, ayahnya adalah pemuka Agama Islam dan Penghulu resmi Keraton, Kyai Haji Fadhil. Sejak mini Siti Walidah sudah menerima pendidikan kepercayaan . Lantaran alasan adat yg ketat, setiap anak perempuan pada lingkungan Keraton Yogyakarta harus kena pingit, tinggal di tempat tinggal sampai tiba saatnya buat menikah. Siti Walidah tidak pernah mengenyam pendidikan generik kecuali pendidikan agama yg didapat dari ayahnya.

Meskipun tidak pernah merasakan sekolah generik, Nyai Ahmad Dahlan mempunyai pandangan luas. Hal itu disebabkan lantaran kedekatannya menggunakan tokoh-tokoh Muhammadiyah, jua tokoh bangsa yg pula merupakan teman seperjuangan suaminya. Sebagai istri dari seseorang pemuka kepercayaan berpikiran revolusioner, kerap kecaman dan tentangan, Siti Walidah belajar mengerti maksud tujuan sang suami, beliau tetap mendukung gagasan dan pandangan baru suaminya pada menyebarluaskan pemikiran-pemikirannya.

Mulanya, Siti Walidah hanya berperan menjadi istri yang menyokong secara moral Ahmad Dahlan. Tetapi, sejak tahun 1914, beliau mulai terlibat langsung pada kegiatan Muhammadiyah menggunakan ikut merintis kelompok pengajian perempuan Sopo Tresna.

Pengajian tersebut menelaah tentang ilmu kepercayaan , Siti Walidah pula menjadi keliru satu pembicaranya. Lama-kelamaan pengajian tadi menunai sukses dan anggota semakin banyak. Nyai Ahmad Dahlan lantas berpikiran buat membuatkan Sopo Tresno sebagai sebuah organisasi kewanitaan berbasis Agama Islam. Tepat di malam peringatan Isra? Mi?Raj, dalam tanggal 22 April 1917, berdirilah sebuah organisasi Islam bagi kaum wanita bernama Aisyiyah, dan dipilih menjadi ketua merupakan Siti Bariyah. Lima tahun setelah didirikan, dalam tahun 1923 Aisyiyah resmi menjadi bagian menurut Muhammadiyah. Tahun 1927 Aisyiyah berubah sebagai Majelis Aisyiyah. Tahun 2005 dalam Muktamar Muhammadiyah ke-45 pada Malang organisasi Aisyiyah ditingkatkan statusnya sebagai organisasi berotonomi spesifik. Selain Aisiyiah, Siti Walida juga mendirikan Siswa Praja Wanita pada tahun 1919, organisasi tersebut kemudian berkembang dan berganti nama menjadi Nasyiatul Aisyiyah.

Siti Walidah mati global usia 74 tahun pada tanggal 31 Mei 1946. Pada 22 September 1971, menjadi penghormatan karena usahanya pada menyebarluaskan Agama Islam dan mendidik wanita, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya.

Sumber: Ensiklopedi Pahlawan Nasional

Read More

Menghadapi Agresi Militer Belanda I

Agresi terbuka Belanda pada lepas 21 Juli 1947 mengakibatkan reaksi yg hebat dari dunia. Pada lepas 30 Juli pemerintah India & Australia mengajukan permintaan resmi supaya kasus Indonesia segera dimasukkan dalam daftar program Dewan Keamanan. Permintaan itu diterima baik & pada lepas 31 Juli dimasukkan dalam acara pembicaraan Dewan Keamanan. Tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak yang dimulai dalam lepas 4 Agustus 1947.

Sementara itu buat mengawasi gencatan senjata dibentuk Komisi Konsuler. Dewan Keamanan yg memperdebatkan perkara Indonesia akhirnya menyetujui usulan Amerika Serikat. Bahwa buat mengawasi penghenetian ini wajib dibentuk suatu komisi jasa-jasa baik. Indonesia & Belanda dipersilahkan buat memilih satu negara yang dipercayai mengawasi penghentian permusuhan Pemerintah Indonesia meminta Australia sebagai angota komisi, dan Belanda memilih Belgia. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili Paul Van Seland, dan Amerika diwakili Dr. Frank Graham. Komite ini di Indonesia dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN).

Dalam masalah militer KTN mengambil inisiatif, tetapi di dalam masalah politik KTN hanya memberikan saran dan usulan, tidak mempunyai hak untuk memasukkan persoalan politik. KTN mulai bekerja di Indonesia pada bulan Oktober 1947. Setelah KTN mengadakan pembicaraan dengan kedua belah pihak akhirnya disepakati untuk kembali ke meja prundingan. Belanda mengajukan Jakarta sebagai tempat perundingan, tetapi ditolak oleh pihak Republik. Republik menganggap di Jakarta tidak ada kebebasan untuk menyatakan pendapat, Republik menginginkan perundingan dilaksanakan di luar daerah yang dikuasai Belanda. KTN mengambil jalan tengah dan mengusulkan kedua belah pihak menerima tempat perundingan di atas sebuah Kapal Amerika Serikat yang disediakan atas permintaan KTN.

Kapal Perang Amerika USS Renville

Sebelum itu sudah dibentuk suatu komisi untuk melaksanakan gencatan senjata, yang disebut Komite Taktis. Di dalam perundingan Komisi Taktis yang telah dilakukan, usulan mengenai daerah batas militer dianggap kurang praktis, dan Belanda tetap mempertahankan garis Van Mook, yakni suatu garis yang menghubungkan pucuk-pucuk pasukan Belanda yang dimajukan sesudah keluar perintah dari Dewan Keamanan untuk menghentikan permusuhan. Kemudian mareka mengeluarkan pernyataan dari tempat perundingan di Kaliurang, yang berisikan dilarang melakukan sabotase, intimidasi, pembalasan dendam, dan tindakan yang semacamnya terhadap orang-orang atau masyarakat.

Setelah jatuhnya Kabinet Sjahrir III, Presiden menunjuk Mr. Amir Sjarifudin untuk menyusun kabinet baru. Perundingan dengan Belanda delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifudin. Perundingan yang diselenggarakan di atas Kapal Renville dibuka pada tanggal 8 Desember 1947 di bawah pimpinan Hermans wakil Belgia dalam KTN. Sementara itu perundingan Komisi Taktis mengalami jalan buntu. Hal ini disebabkan karena Belanda menolak saran dari KTN untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB.

Pihak Belanda tidak mau berunding masalah politik sebelum gencatan senjata beres. Karena macetnya negosiasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan berita mengenai sebab-sebab stagnasi tersebut dinyatakan pihak Belanda hanya menyetujui hal-hal yang menguntungkan dirinya. Kecepatan gerakan pasukan Belanda menunjukkan asa buat menduduki daerah seluas mungkin dengan dalih mengadakan operasi-operasi pencucian menurut mereka yang terdepan. Tetapi situasi pada lepas 4 Agustus 1947 menerangkan bahwa pihak Belanda hanya menduduki kotakota saja, pada luar kota pemerintahan RI dan Tentara Nasional Indonesia permanen aktif.

Untuk mengatasi stagnasi perundingan ini KTN mengajukan usulan baru supaya ke 2 belah pihak berunding dulu menggunakan KTN. Dari output negosiasi itu KTN menyimpulkan bahwa persetujuan Linggarjati bisa dijadikan dasar perundingan namun masih ada kesulitan mengenai gencatan senjata, lantaran Belanda tetap menekankan pada tuntutan pada garis Van Mook, sedangkan pihak Republik menolak wakil Australia mengusulkan daerah demiliterisasi yg diawsai oleh polisi. Pasukan masing-masing diundurkan sejauh 10 km, kemudian KTN menaruh usul politik yang didasari atas persetujuan Linggarjati, yaitu:

1) kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

2) kerjasama Indonesia Belanda.

3) suatu negara yg berdaulat atas dasar federasi.

4) Uni antara Indonesia Serikat & bagian lain kerajaan Nederland.

Sebagai balasan usulan KTN pihak Belanda mengajukan 12 prinsip politik buat disampaikan dalam pihak Republik. Prinsip-prinsip Belanda di antaranya merupakan menghidupkan aktivitas ekonomi, tetapi pada usul itu nir ada kasus mengenai penarikan pasukan Belanda, Belanda menyatakan itu adalah bisnis mareka terakhir, jika ditolak Belanda nir bisa melanjutkan negosiasi & RI diberi 48 jam untuk menjawabnya. KTN menyadari sikap Belanda ini situasi berbahaya. Untuk mengatasi hal ini KTN mengajukan 6 prinsip tambahan buat mencapai penyelesaian politik. Karena prinsip-prinsip itu disampaikan kepada 2 belah pihak, pemerintah RI mendapatkan agunan berdasarkan KTN, bahwa kekuasaan Republik nir berkurang selama peralihan hingga diserahkan kedaulatan Belanda pada negara federasi Indonesia.

Pihak Belanda berjanji juga akan menerima usulan KTN. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1947 kedua belah pihak bertemu di atas kapal Renvile untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik yang telah disetujui bersama KTN. Sementara berlangsung perundingan pihak Belanda terus berusaha membentuk negara-negara boneka. Konferensi Jawa Barat II diselengarakan di Bandung pada tanggal 16-19 Desember 1947 untuk menentukan status Jawa Barat. Menyatakan bahwa Jawa Barat adalah bagian dari RI dan status Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari RI. Di samping itu Belanda juga membentuk Komite Indonesia Serikat dan membentuk Negara Indonesia Timur.

Sumber: Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959 sang Yosep Hengki Utama Riawan

Read More

Sultan Hasanuddin: “Ayam Jago” dari Timur

Kerajaan Gowa memiliki pengaruh besar bagi daerah sekitarnya karena menguasai jalur-jalur perdagangan di bagian wilayah timur nusantara. Sultan Hasanuddin merupakan penerus generasi ke-16 kerajaan tersebut. Ia mewarisi tahta ayahnya sejak tahunm 1653. Pada era pemerintahan Sultan Hasanuddin, Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) berupaya menguasai perdagangan rempahrempah di Gowa. Untuk mencapai ambisinya, VOC mengirim pasukan militer di bawah komando pimpinan Laksamana Cornelis Speelman pada 1666. Mendengar gelagat tidak mengenakkan, Sultan Hasanuddin segera membentuk pasukan dan mengumpulkan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia timur untuk bersatu melawan VOC.

Peperangan segera terjadi, mulanya pasukan Hasanuddin berhasil memukul mundur tentara musuh hingga VOC mengirim bala bantuan lebih besar. Kondisi menjadi berbalik, Belanda yang mengerahkan angkatan perang yang besar di bawah pimpinan Cornelis Speelman berhasil merebut beberapa benteng pertahanan Gowa dan memaksa Sultan Hassanudin melakukan perundingan di Bongaya pada 18 November 1667.

Akan tetapi, Perjanjian Bongaya terlalu menguntungkan pihak Belanda, Hasanuddin sebagai penguasa Gowa merasa dirinya terlalu tertekan akibat perjanjian tersebut. Pada bulan April 1668, ia bersama sekutu yang mendukungnya kembali berontak dan menyerang pos-pos Belanda di Gowa. Pertempuran sengit yang terjadi di beberapa tempat memaksa pihak Belanda kembali meminta tambahan pasukan dari Batavia. Meski Hasanuddin bersama rakyat Gowa melakukan perlawanan gigih, akhirnya ia terpaksa mengakui keunggulan Belanda saat benteng Sombaopu jatuh ke tangan musuh pada 24 Juni 1668. pertahanan terkuat dan terakhir kerajaan Gowa, yakni benteng Sombaopu, jatuh ke tangan Belanda. Dengan jatuhnya benteng tersebut kekuatan Hasanuddin semakin lemah, lima hari kemudian ia mengundurkan diri dari takhta kerajaan. Namun, Hasanuddin tetap tidak mau bekerja sama dengan Belanda hingga ia meninggal dunia pada 12 Juni 1670.

Pertempuran di Gowa mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit dari pihak VOC. Perlawanan dan keberanian Sultan Hasanuddin memimpin rakyat memberi point tersendiri bagi Belanda, sampai-sampai orang Belanda menjulukinya “Ayam Jantan dari Timur”. Guna mengenang jasanya, pahlawan Makassar tersebut dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 6 November 1973.

Sumber: Ensiklopedi Pahlawan Nasional

Read More

Sejarah Singkat Babilon Baru

Pada saat Raja Ashurbanipal meninggal tahun 627 SM kekuasaan Mesopotamia sekali lagi diambil oleh Babilon. Berkat suku Khaldea, Babilon kembali mengangkat kekuasaan yang dulu pernah jaya. Raja suku Khaldea yang terkenal adalah Nebukadnezar II (604-562). Dia menaklukkan Yesuda dan Yerusalem dan mengirim orang-orang Yahudi ke pembuangan. Dia dijuluki “Nebukadnezar Agung”. Nebukadnezar II membangun kembali kota Babilon dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota sehingga disebut Babilon Baru. Nebukadnezar II merancang renovasi kota Babilon, renovasi tersebut membutuhkan modal dan tenaga yang luar biasa banyak. Ada dua hal yang menarik di kota Babilon yaitu menara Babel dan Taman Gantung.

Menara Babel yang tingginya mencapai 90 meter berfungsi sebagai monumen keindahan kota serta sebagai mercusuar bagi para pedagang di sekitarnya yang akan menuju ke kota Babilon. Menara Babel tidak dapat diselesaikan, karena kekacauan komunikasi di kota Babilon yang memiliki puluhan bahasa yang beda. Menara Babel merupakan monumen yang termuat dalam Alkitab.

Hal ke 2 yg menarik adalah pembuatan Taman Gantung. Taman Gantung merupakan sebuah taman yang sangat latif, diper-sembahkan oleh Raja Nebukadnezar II pada istri yang sangat ia cintai.

Suku Babilon Baru tidak lama mengalami kejayaannya lantaran raja Nebukadnezar II tewas. Nasib naas pun terjadi dalam Babilon Baru lebih kurang tahun 539 SM, Babilon Baru bisa ditaklukkan oleh kerajaan Persia (raja Cyrus Agung). Raja Cyrus sesudah itu menguasai wilayah yg sangat luas: berdasarkan Asia Tengah dan bagian barat Sungai Indus hingga Laut Tengah termasuk daerah yg sekarang diklaim Turki. Taman gantung.

Pada tahun 490 SM dan 480 – 479 SM Persia dipimpin oleh Raja Xerxes. Dia dikalahkan oleh Yunani (Athena dan Sparta). Sejak itu bertahap-tahap Persia mundur ke timur. Pada tahun 334 SM – 333 SM Persia dihancurkan secara total oleh Aleksander Agung dari Makedonia, Yunani. Pada tahun 320 SM – 326 SM budaya Yunani Klasik (Helenistik) didirikan di semua wilayah jajahan tetapi beberapa ciri budaya kuno setempat dipertahankan (contoh: huruf paku) proses ini disebut Hellenisasi. Setelah Aleksander Agung meninggal wilayah Persia dibagi oleh beberapa jenderal Yunani. Seribu tahun kemudian, ketika Eropa terpuruk ke dalam abad kegelapan, budaya Helenistik (filsafat, matematika, sastra, astrologi) dikembangkan dan disebarkan kembali oleh orang Islam dari Timur Tengah.

Sejarah seksama mengenai pendirian kerajaan Persia belum diketahui. Faktanya pada tahun 171 SM kerajaan in sudah terbentuk dengan wilayah yang sangat luas dari perbatasan Sungai Indus hingga ke wilayah Mesopotamia.

Sumber: Sekilas Sejarah Dunia Oleh Tim Program BSB

Read More

Sejarah Republik Indonesia Serikat

Dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949 diselenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Hag. Hatta mendominasi pihak Indonesia selama berlangsung perundingan dan semua peserta mengaguminya, suatu Uni yang longgar disepakati antara Belanda dengan RIS disepakati dan Ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis. Sukarno akan menjadi Presiden dan Hatta akan menjadi Perdana Menteri dan merangkap sebagai Wakil Presiden.

Lambang RIS. Foto: dictio.Com

Beberapa jaminan investasi-investasi Belanda di Indonesia dan disepakati bahwa akan diadakan konsultasi-konsultasi mengenai beberapa perkara keuangan, poly orang Indonesia menduga planning-rencana menjadi restriksi-pembatasan yang tidak adil terhadap kedaulatan mereka. Pihak Indonesia wajib menaruh konsensi-konsensi dalam dua perkara yang paling sulit. Belanda tetap mempertahankan kedaulatan atas Irian Barat sampai ada negosiasi-perundingan lebih lnjut tentang daerah Irian Barat. Dan RIS memikul tanggung jawab atas hutang Hindia Belanda, setelah tawar menawar ditetapkan sebesar 4,3 miliyar golden sebagian akbar berdasarkan jumlah ini sebenarnya adalah porto yang dipakai sang pihak Belanda untuk menumpas revolusi.

Pada tanggal 27 Desember Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia, tidak termasuk daerah Irian Barat. Kepada RIS sebuah negara federal yang hanya bertahan beberapa minggu saja. Ada poly sentimen pro RI di negara federal yg didirikan sang Belanda itu, sentimen semakin bertenaga menggunakan dibebaskanya sekitar 12.000 orang tawanan RI berdasarkan penjara Belanda antara bulanAgustus sampai bulan Desember 1949. Pada lepas 23 Januari 1949 Westerling dan sekitar 800 orang serdadunya merebut tempat-tempat krusial di Bandung, namun Komisaris Belanda mendesaknya untuk mundur pada hari itu jua. Pada hari itu pula Westerling merencanakan buat menyerang kabinet RIS dan membunuh beberapa Mentri.

Serdadu Westerling sudah menyusup ke Jakarta selesainya meninggalkan Bandung, namun mereka dapat dipukul mundur. Pada bulan Februari Westerling meninggalkan Indonesia menggunakan jalan menyamar. Ditangkap beberapa pimpinan Pasundan karena terlibat menggunakan persekutuan Westerling mendorong parlemen negara bagian itu pada tanggal 27 Februari agar Pasundan dibubarkan.

Kembali ke NKRI

Setelah RIS menerima kedaulatan ternyata hanya enam minggu nasibnya nir diganggu gugat, sebab sesudah itu ada gerakan buat pulang ke NKRI . RiS menggunakan 16 negara bagian kreasi Belanda dipercaya berbau kolonial atau tidak merdeka 100 persen. Ada kesan umum bahwa perubahan NKRI sebagai suatu hal yang tidak tergesa-gesa, namun menurut Prof. Kahim menurut Amerika Serikat kembalinya RIS ke NKRI menjadi suatu yang masuk akal dan sehat. Jika RIS dibiarkan hayati secara politik dan sosial bisa mengakibatkan keadaan yg tidak sehat. Bangsa Indonesia sebagai bentuk federasi warisan penjajah yang dimaksutkan buat mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Bahkan federasi ditempuh Belanda untuk merintangi perjuangan kemerdekaan.

Disamping mempertahankan RIS berarti mempertahankan poly orang yg pro Belanda yg hanya mementingkan kepentingannya sendiri & tidak menerima dukungan berdasarkan rakyat. Dalam RIS negara bagian RI adalah otonom, bukan hanya menikmati otonomi secara penuh menurut jakartta namun poly pejabat negara-negara bagian berkibalat ke Yogyakarta dari dalam ke Jakarta. Ini mangakibatkan dualisme pemerintah sentra.

Sebagian rakyat dengan bentuk federal output KMB. Ketidakpuasan itu dalam tuntutan agar negara bagian beserta pada RI. Pemimpin RI & orang-orang yang duduk dipusat menanggapi bergabung dengan RI atau meleburkan RIS ke NKRI semakin keras, terlebih sehabis tentara Belanda ditarik dari negara-negara bagian & politisi yang pro RI dibebaskan.

Politisi pro RIS menjadi lebih jelek lantaran diantara yang bersekongkol dengan Westerling pembantai sekitar 40.000 orang di Sulawesi Selatan, yang menggunakan APRA nya berkekuatan kurang lebih delapan ratus tentara menolong Sultan Hamid II buat membunuh Menteri Pertahanan ( Sultan HB IX ), Sekjen Kementerian Pertahanan ( Ali Budihardjo ), dan Kastaf Angkatan Perang ( kol Simatupang ). Rencana penghilangan nyawa ini dapat digagalkan. Proses perubahan berdasarkan RIS ke NKRI dimulai dari Negara Pasundan, lalu Sumatra Selatan, Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan lain-lain sebagai akibatnya pada akhir Maret 1950 tinggal Kalimantan Barat, Sumatra Timur, & Negara Indonesia Timur. Ketiga Negara tadi setuju bersama RI putusan bulat kembali Ke NKRI dan bukan melebur dalam RI .Buat merealisasikan tujuan tadi, Undang-Undang Dasar RIS diganti menggunakan UUDS 1950.

UUDS ini disahkan oleh Presiden RIS pada tanggal 15 Agustus 1950 daan mulai berlaku 17 Agustus 1950 berbentuk NKRI dan RIS bubar dalam waktu delapan bulan. Berbeda dengan UUD 1945, UUDS mengamanatkan negara NKRI menganut sitem demokrasi liberal. NKRI secara kongkrit menganut sistem demokrasi Parlementer. Dalam sistem ini Presiden hanya berfungsi sebagai kepala Negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Para Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara segi liberalnya berlaku sitem multi partai, artinya rakyat diberi kebebasan berpolitik untuk membentuk partai politik.

Masing-masing partai diberi kebebasan yg sama untuk berpolitik , berasal nir bertentangan dengn UUDS. Dengan terbentuknya NKRI maka selesailah taraf revolusi nasional lantaran dengan terbentuknya NKRI terwujutlah proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mendirikan negara kesatuan, hanya Irian Barat yang harus diperjuangkan. 18UUDS menetapakan memutuskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah akbar & kecil ditetapkan menggunakan undang-undang, dengan memandang & mengingat dasar permusyawaratan & dasar perwakilan dalam sistem pemerintah negara, bahwa daerah-daerah diberi hak otonom. Wilayah Indonesia dibagi sebagai 10 Propinsi.

Read More