Hati-Hati! Ini Ciri-Ciri Toxic Leader yang Nyebelin di Kantor

1

Read More

Sejarah Pemilu 1971

Presiden Soeharto dan Ibu Tien menuju tempat pemungutan suara pada Pemilu 1971, tanggal 5 Juli 1971. HENDRANTO/Arsip Kompas

Harian Sejarah - Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan Pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Sebagai pejabat presiden, Soeharto permanen menggunakan MPRS & DPR-GR bentukan Soekarno, hanya saja dia melakukan pembersihan forum tertinggi & tinggi negara tersebut menurut sejumlah anggota yg dianggap berbau Orde Lama.

Pada prakteknya, Pemilu ke 2 baru mampu diselenggarakan lepas lima Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun Soeharto berada pada kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan mengenai kepartaian (tanpa UU) sekitar sama dengan yg diterapkan Presiden Soekarno.

UU yg diadakan adalah UU tentang Pemilu & susunan dan kedudukan MPR, DPR, & DPRD. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah beserta DPR GR merampungkan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu & UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan saat hampir tiga tahun.

Hal yang sangat signifikan yg tidak sama menggunakan Pemilu 1955 merupakan bahwa para pejebat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yg dari berdasarkan partai sanggup ikut menjadi calon partai secara formal. Namun dalam prakteknya dalam Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada galat satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar misalnya memutuskan seluruh pegawai negeri sipil wajib menyalurkan aspirasinya kepada keliru satu peserta Pemilu itu.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan pada Pemilu 1971 tidak selaras dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yg menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 menjadi dasar, seluruh kursi terbagi habis pada setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata bisa sebagai mekanisme tidak langsung buat mengurangi jumlah partai yg meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Namun, kelemahannya sistem demiki-an lebih poly mengakibatkan suara partai terbuang percuma.

Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan stembus accoord. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan stembus acccord, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.

"Stembus Accord: konvensi kotak suara. Sebuah kerjasama atau kesepakatan antara 2 atau lebih partai politik peserta pemilu untuk saling membantu menggunakan cara pemanfaatan residu suara yg tidak habis dibagi pada sapta pembagi pemilihan (BPP), pada mana kemungkinan jumlah bunyi yang diperoleh partai tersebut dapat membuat kursi tambahan. Pada pemilu 1998 beberapa partai Islam menyepakati adanya stembus accord sehingga sisa bunyi dapat dimanfaatkan dan nir hilang secara sia-sia."

Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemi-lihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan stembus accoord, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan kiesquotient.

Sumber: KPU.Go.Id

Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan stembus accoord dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accoord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Tetapi demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan nir selarasnya hasil perolehan bunyi secara nasional menggunakan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang merupakan bias perolehan kursi antara PNI & Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar berdasarkan Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Untuk detail lihat tabel di bawah ini.

Rujukan: KPU.Go.Id. 21 Februari 2008. "Pemilu 1971danquot;

Read More

Tes PCR tunjukkan masih positif Covid-19, begini penjelasan medisnya

Setelah beberapa pekan terinfeksi virus corona, sejumlah pasien yang telah sembuh kembali menunjukkan hasil tes PCR positif . 

http://kesehatan.kontan.co.id/news/tes-pcr-tunjukkan-masih-positif-covid-19-begini-penjelasan-medisnya

Read More

Masuknya Islam ke Maluku dan Moluku Kie Raha

Masjid Masohi, Maluku Timur. Foto: flickr.com

Harian Sejarah - Maluku merupakan kepulauan di Nusantara yang berabad-abad lampau menjadi tujuan dari orang-orang di seluruh dunia. Maluku kini memang tak bergitu terkenal seperti Bali atau Jakarta masa kini. Maluku terkenal dengan kopi, garam, dan udang. Di Maluku ketika Islam menjalar ke Nusantara sejak abad ke-13, tidak banyak sumber yang saya temukan mengenai tokoh atau catatan kaki perjalanan awal mulai Islam di Maluku.

Jafar Sadek merupakan seorang yang berasal menurut Arab. Ia membentuk tempat tinggal di bukit bernama Jore-jore, disana terdapat danau kecil bernama Ake Santosa. Suatu petang Jafar sadek melihat 7 bidadari sedang mandi dan dia lalu menyembunyikan selendang dari keliru satu bidadari tersebut, maka keliru satu berdasarkan bidadari tersebut nir mampu pulang, Ia bernama Nur Sifa.

Menurut tulisan Abdullah Alawi, Jafar Sadek & Empat Kesultanan Maluku (2016) diketahui bahwa Jafar Sadek adalah tokoh yang sebagai legenda di warga Maluku. Ia merupakan seseorang Arab yang tiba ke Maluku yang lalu menjadi leluhur empat kerajaan Islam, yaitu Jailolo, Tidore, Ternate, dan Bacan. Namun pulang menurutnya Jafar Sadek berdasarkan apa yg dikatakan oleh de Graaf adalah duta akbar yang dikirim Kesultanan Mesir Dinasti Abasyiyah. Sumber lain menyampaikan hal yang tidak sama bahwa Jafar Sadek adalah Ja Tek Su, seseorang muslim Cina yg sebagai mubaligh Islam di Jawa pada abad ke XV.

Dalam Hikayat Bacan, sebagaimana dikutip M.Adnan Amal, Jafar Sadek disebutkan tiba tiba ke Maluku dengan tanpa indera apa pun. Dia tiba dari laut. Kemudian penduduk mendatangi, mencium dan menyalaminya. Mereka gembira menyambut kedatangan Jafar Sadek. Penduduk lalu mengaraknya keliling kampung mereka yang bernama Foramdiahi.

Jafar Sadek lalu memperkenalkan kepercayaan Islam. Kemudian seluruh penduduk memeluk kepercayaan Islam.

Menurut Sejarah Bacan, menurut output perkawinan menggunakan wanita penduduk setempat, Jafar Sadek mendapatkan empat anak laki-laki dan empat anak wanita. Empat anak pria tadi empat kerajaan Islam, yaitu Jailolo, Tidore, Ternate, dan Bacan. Kerajaan yg pada lalu hari sebagai benteng Islam dan tanah air dari penjajahan bangsa-bangsa Barat.

Moluku Kie Raha

Apa itu Moluku Kie RahaI? Itu meruapakan sebutan bagi 4 kesultanan yg terdapat di Maluku yg ialah adalah ?Persekutuan empat Kesultanan,? Yaitu

1. Jailolo
2. Bacan
3. Ternate
4. Tidore

?Luku? Dalam bahasa Galela berarti pada. Jika ditambahkan ?Ma? Maka ialah menjadi dalam sekali. Dalam bahasa ternate ?Loko? Berarti gunung.

Narasi Singkat Empat Kesultanan Maluku

1. Jailolo

Pemandangan Teluk Jailolo pada Halmahera Barat menggunakan landmark "Jailolo City. Foto: tinooo

Kerajaan Jailolo belum niscaya dari muasalnya terjadi, dari sumber sejarah yg terekam Jailolo merupakan sebuah kerajaan di kepulauan Halmahera yang sanggup berekspansi lewat perkawinan politik antara ratu Jailolo dan Raja Loloda. Jailolo terkenal menggunakan pemerintahannya yang kejam sebagai akibatnya memunculkan exodus dari kerajaannya.

Masyarakat yang melakukan migtasi ini lari kepulau-pulau kecil di luar Halmahera. Masyarakat ini lah yg pada akhirnya mendirikan kerajaan-kerajaan sendiri seperti Ternate, Tidore, dan Bacan.

Dua. Ternate

Ternate dalam awalnya merupakan pemukiman-pemukiman yang terdiri dari 3 gerombolan akbar. Banyak berdasarkan mereka yg menetap di pemukiman-pemukiman dari berdasarkan Kerajaan Jailolo yang sebelumnya melakukan migrasi ke barat kepulauan Maluku. Mereka kemudian melakukan musyawarah buat memilih penguasa yang perkembangannya akan sebagai raja dari Kerajaan Terntare.

Sida Arif, adalah raja Ternate yang berhasil membuat Ternate sebagai sentra perdagangan dengan bangsa asing & pedagang lainnya pada Nusantara. Islam sebagai kepercayaan yg menyatu pada kehidupan sosial & negara semenjak Ternate sebagai kesulatanan. Sultan pertama Ternate yang bernama Zainal Abidin meletakan dasar-dasar Islam pada Ternate & Maluku secara umum. Zainal Abidin kemudian mendirikan Jolebe (Departemen Agama) dan Kalem (Qadi) yg terdiri dari empat orang Imam & delapan orang Khatib.

Ternate mengajak musyawarah kerajaan-kerajaan di Maluku buat memeluk Islam. Musyawarah dilakukan sesuai tuntutan tata cara, bahwa jika satu kerajaan menemukan sesuatu hal yg baik, maka harus memberitahu kepada kerajaan-kerajaan lainnya.

Tiga. Tidore

Tidore dalam awalnya merupakan pemukiman yang terletak di pegunungan Batu Cina, pada sebelah selatan Dodinga. Sama misalnya Ternate, Tidore pula tersohor keberadaannya di Dunia sebagai penghasil rempah-rempah. Ternate merupakan sebuah kerajaan tersohor pada Maluku, sama misalnya 3 kerajaan lainnya yaitu, Kerajaan Tidore, Kerajaan Bacan, Kerajaan Jailolo. Ternate terkenal dengan cengkehnya yang harum. Dalam politik, Ternate & Tidore selalu bersaing ketat pada perebutan Hegemoni di Maluku. Tidore mengarahkan ekspansinya ke arah timur. Sedangkan Ternate mengarahkannya ke arah utara dan barat.

Islam berkembang di Tidore pada abad ke-19. Perdagangan rempah-rempah di Maluku selain diramaikan sang orang Spanyol & Portugis, jua diramaikan sang orang-orang Arab, Persi dan pula orang Melayu yg berdatangan ke Tidore semenjak abadke-5. Pedagang-pedagang Islam ini yang kemudian memperkenalkan Islam waktu berinteraksi dengan rakyat lokal.

Eksistensi Islam pada Tidore lalu berkembang saat penguasa Tidore, Kolano Ciriati memeluk agama Islam bersama putran sulungnya yang lalu berganti nama sebagai Sultan Jamaluddin. Selama masa kolonial VOC, Sultan Tidore, yaitu Sultan Nuku sebagai tokoh pahwalan usaha warga Tidore. Pada tahun 1780, Nuku memproklamasikan dirinya sebagai Sultan Tidore & menyatakan kesultanannya menjadi sebuah negara merdeka yg lepas dari kekuasaan Belanda.

4. Bacan

Bacan diketahui merupakan satu dari empat kerajaan di Maluku. Perkembangan Bacan berawal dari pemukiman yang heterogen, terdiri dari berbagai suku seperti, Makian, Galela, dan Tobelo. Tiap-tiap suku dikepalai oleh kepala suku masing-masing dan menggunakan bahasa suku masing-masing. Bahasa dan suku yang beragama membuat Bacan menjadi wilayah yang majemuk.  Islam berkembang dan menjadi identitas kerajaan sejak abad ke-16. Pada abad ke-16 Raja Bacan memeluk Islam. Sultan pertama Bacan adalah Zainulabidin.

Ketika sebagai kesulatanan, Bacan seperti kesultanan lainnya kemudian mendirikan lembaga keagamaan & mengkonstitusikan Islam dalam kehidupan politik. Bacan menciptakan forum Sekretaris Kesultanan yang mendampingi Sultan pada urusan pemerintahan. Ia menata administrasi kesultanan, terutama surat menurut & buat kesultanan.

Bangsa Eropa pertama kali melalui Portugis menanamkan efek pada Bacan dalam abad ke-16. Portugis kemudian menciptakan benteng Fort yang kemudian kelak akan diambil alih sang Belanda. Benteng Fort masih bisa dipandang sekarang ini. Ketika Belanda masuk ke Bacan, misalnya menggunakan Tidore, Bacan dalam hal interaksi dengan Belanda merasa kurang diuntungkan.

Kesultanan Bacan lalu mengharuskan menyetujui perjanjian monopoli dengan Belanda dalam perdagangan cengkeh. Bacan memiliki imbas akbar dalam perdagangan di Maluku. Bacan sebagai sebagai pusat distribusi pala & cengkeh di Ternate, Tidore, Moti, & Halmahera.

Rujukan:

Harun, Yahya. 1995. Kerajaan Islam di Nusantara Abad XVI dan XII. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera

Nugroho Notosusanto, dkk. 2010. Sejarah Nasional Indonesia jilid III. Jakarta: Balai Pustaka

Hamka. 1981. Sejarah Umat Islam, Bulan Bintang. Jakarta.

Departemen Pariwisata RI. 2012. Sejarah Masuknya Islam di Maluku. Ambon: BPSNT Ambon

Read More

7 Manfaat pegagan untuk kesehatan yang jarang diketahui

Ini 7 manfaat pegagan untuk kesehatan yang jarang diketahui. 

http://kesehatan.kontan.co.id/news/7-manfaat-pegagan-untuk-kesehatan-yang-jarang-diketahui

Read More

Program Keluarga Berencana (KB) pada Masa Orde Baru

Pembukaan pameran visual Program Keluarga Berencana dihadiri oleh Presiden Soeharto di Bina Graha pada tahun 1973. Foto: Jakarta IPPHOS

Harian Sejarah - Gerakan Keluara Berencana (KB) yang kita kenal sekarang awalnya dipelopori oleh beberapa orang tokoh, baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak saat itulah berdirilah perkumpulan-perkumpulan KB di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mendirikan PKBI (perkumpulan keluarga berencana Indonesia) pada 23 Desember 1957.

Pekembangan awal KB di Indonesia :

• Pada Januari 1967 diadakan simposium Kontrasepsi di Bandung yang diikuti oleh masyarakat luas melalui media massa
• Pada Bulan Februari 1967 diadakan diadakan kongres PKBI pertama yang mengharapkan agar keluarga berencana sebagai program pemerintah segera dilaksanakan
• Pada April 1967, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menganggap bahwa sudah waktunya kegiatan KB dilancarkan secara resmi di Jakarta dengan menyelenggarakan proyek keluarga berencana DKI Jakarta Raya
• Tanggal 16 Agustus 1967 gerakan keluarga berencana di Indonesia memasuki era peralihan pidato pemimpin negara. Selama orde lama organisasi pergerakan dilakukan oleh tenaga sukarela dan beroperasi secara diam-diam karena kepala Negara waktu itu anti terhadap keluarga berencana maka dalam orde baru gerakan keluarga berencana diakui dan dimasukan dalam program pemerintah.
• Pada Oktober 1968 berdiri Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang sifatnya semi pemerintah yang dalam tugasnya diawasi dan dibimbing oleh Mentri Negara Kesejahteraan Rakyat, merupakan kristalisasi dan kesungguhan pemerintah dalam kebijakan keluarga berencana.

Pemerintahan Soeharto dalam tahun 1970 berupaya buat menekan laju angka kelahiran dengan menciptakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna mengajak masyarakat Indonesia buat mengikuti program famili berencana pada mana jumlah anak dibatasi aporisma dua saja. Program Keluarga Berencana (KB) dilakukan secara teknis menggunakan indera kontrasepsi buat mencegah terjadinya pembuahan antara sel sperma dengan sel ovum.

Masa-masa awal program KB masih belum bisa dijalankan dengan baik karena masih ada penolakan berdasarkan sebagian rakyat Indonesia waktu itu. Tetapi setelah disebarkannya jargon-slogan propaganda pada bentuk iklan-iklan pada media massa secara intensif dan masif, pengikut program KB semakin meningkat.

Dalam kurun waktu sekitar 16 tahun (1970-1986) data statistik menyatakan bahwa Jumlah peserta KB  dari 0,3 juta orang telah meningkat menjadi 15,3 juta. Implikasi dari banyaknya pengikut program KB itu sendiri adalah menciptakan hubungan positif antara tingkat pengikut program KB dengan peningkatan pembangunan nasional.

Langkah Pemerintah Mengatasi Penolakan Sebagian Masyarakat (1970-1986)

Untuk menangani perseteruan berupa penolakan Program KB menurut sebagian masyarakat indonesia, Pemerintahan Soeharto kala itu paham sahih bahwa nilai daripada Program KB ini harus harus dikenalkan kepada masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yg intensif. Oleh karena itu, aktivitas LKBN lebih berkonsentrasu pada pengadaan obrolan-obrolan menggunakan rakyat luas, para pemuka kepercayaan , juga kaum intelektual.

Pada era 1950-an gagasan mengenai Keluarga Berencana (KB) menghadapi tantangan berat. Sebagian akbar masyarakat & akademisi cenderung melihat keluarga berencana sebagai upaya restriksi kehamilan semata, yang pada masa itu dinilai sebagai suatu hal yang dianggap sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yg baru saja mereka rasakan.

Di sisi lain, dalam periode tersebut pemerintah belum menyadari manfaat keluarga berencana bagi peningkatan kualitas bangsa. Saat itu, hamil dan melahirkan ditanamkan sebagai tugas mulia perempuan buat melahirkan jutaan generasi baru Indonesia yang akan mengelola asal daya alam yg melimpah & mengangkat gambaran Indonesia menjadi bangsa yg besar di mata dunia.

Propaganda Pemerintahan Melalui Media Massa (1970-1986)

Poster iklan bulat biru Keluarga Berencana (KB) di Jakarta, 1985. Foto: TEMPO/ Didik Budiarta

Wajib kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru, media massa sendiri sengaja diatur sang Pemerintahan Soeharto buat memiliki fungsi ganda atau berwajah dua. Fungsi yang pertama dari media massa ketika itu merupakan sebagai industri yang sanggup mendongkrak kemajuan iklim investasi ke arah yg lebih baik. Terbukti pada tahun 1970, berdatangan menggunakan cukup masif aneka macam agensi percetakan asing yg tertarik buat berinvestasi di Indonesia.

Dengan istilah lain, Orde Baru & Soeharto ketika itu sudah membentuk media massa sebagai penyokokong perekonomian negara. Wajah yg kedua atau fungsi ke 2 menurut media massa ketika itu adalah menjadi partner pemangunan bagi pemerintah. Dengan demikian media massa baik cetak maupun elektronika wajib senantiasa mencukung acara-acara pemerintahan Orde Baru. Kontrol bertenaga dari pemerintah terhadap media massa saat itu dideklarasikan dengan jargon ?Bebas, Bertanggungjawabmenciptakan semua aspek dari media massa berada pada bawah pegawasan ketat menurut Soeharto .

Bentuk pengawasan dan kontrol terhadap segala aktivitas surat liputan juga penyiaran dalam media elektornik baik radio maupun televisi, semuanya dilakukan di bawah kendali Departemen Penerangangan. Oleh karenanya, pemerintah melalui Departemen Penerangan tak akan segan mencabut Surat Izin Terbit (SIT) juga Surat Izin Usah Penerbitan Pers (SIUPP) bagi surat keterangan yang dinilai ?Bandel? Dan nir taat menggunakan anggaran yang sudah dibuat sang Orde Baru . Pada Era 1970 an sendiri, siaran radio komersil juga televisi nasional (TVRI) sudah berhasil mengudara pada aneka macam kota besar pada Indonesia.

Radio-Radio dan TVRI saat itu sangat loyal terhadap Departemen Penerangan sebagai wakil pemerintah dalam bidang pengawasan. Oleh karena itu pada periode 1966-1980 bertebaran slogan yang sarat akan propaganda Orde Baru. Slogan-slogan dapat terdapat di media massa saat itu dengan alasan  pemerintah yaitu untuk menjaga stabilitas nasional demi lancarnya pembangunan nasional. Dan secara teknis, slogan-slogan propaganda pada masa Orde Baru digunakan untuk menyebarkan, menginformasikan, mengintensifkan dan sebagai perpanjangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah . Sudah barang tentu target utama dari slogan-slogan propaganda tersebut adalah masyarakat luas.

Slogan-jargon propaganda tersebut pada dasarnya dikeluarkan pemerintah tersebut adala slogan yg mampu mendukung kebijakan atau program yg sedang dijalankan oleh pemerintah. Maka jargon-slogan propaganda tersebut diklarifikasikan sebagai beberapa gerombolan .

Salahsatunya merupakan jargon propaganda pemerintah Orde Baru menggunakan konteks ?Kesejahteraan Sosial? Di mana KB adalah salah satu anak programnya. ?Dua Anak Cukup? Merupakan jargon pemerintah Orde Baru dalam rangka acara Keluarga Berencana Nasional . Slogan tersebut senantiasa didengungkan sang BKKBN melalui aneka macam cara agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi pada acara KB guna mengurangi angka kelahiran tadi.

Juga masih buat mengatasi pertarungan yang telah saya singgung dalam pendahuluan pada atas tentang adanya penolakan sebagian rakyat Indonesia buat menjalankan Program KB ini pemerintahan Soekarno mengeluarkan lagi satu slogan yang menghiasi media massa dengan begitu intensifnya: KB, Listrik dan Koran?.

Slogan tersebut dikenal juga sebagai Trio Pembaharuan masyarakat desa. Kembali penulis pertegas bahwa slogan-slogan tentang KB yang disebarkan secara intensif dan masif melalui berbagai macam media massa tersebut adalah sebagai upaya pemerintahan Soeharto agar  masyarakat dapat ikut seta menjalankan program KB seebagai solusi untuk menurunkan angka kelahiran guna tercapainya pembangunan nasional yang lebih baik.

Media Massa dan Suksesnya Program KB (1970-1986)

Logo Keluarga Berencana (KB) tahun 1970an. Foto: Pinterest

Dengan penyebaran slogan-slogan propaganda yang persuasif di media massa dengan masif dan intensif, pemerintahan Soeharto memetik hasil yang baik dalam hal keikutsertaan KB masyarakat pada saat itu. Dengan berjalannya waktu, makin banyak wanita dengan paritas  rendah yang memakai alat kontrasepsi. Di samping gejala “alamiah” tersebut program KB sendiri juga makin berkembang dan makin banyak penduduk yang mngenal dan mengetahui baik masalah kependudukan sedara umum maupun kegunaan keluarga berencana.

Hal ini membawa hasl makin banyak penduduk yg secara sukarela ingin menggunakan indera komtrasepsi termasuk mereka yg mempunyai paritas rendah. Semenjak mulai dilaksanakan, berkat jargon-jargon propaganda berupa iklan di berbagai media massa yang begitu intensif & masif, acara keluarga berencana telah menampakan keberhasilan yang mengesanan. Jumlah peserta KB yg dalam tahun 1972 hanya 0,3 juta orang sudah meningkat menjadi 15,3 juta dalam 1986 . Pengetahuan tentang KB jua sudah beredar pada seluruh daerah Indonesia.

Program KB & Pembangunan Nasional

Bersama Ibu Tien menyaksikan peserta KB pada Posyandu di Kalimantan Timur tahun 1986. Foto: Jakarta IPPHOS

Terdapat interaksi yang positif antara pemakaian alat kontrasepsi dan proporsi sawah dengan irigasi. Artinya ini merupakan tanda yang menerangkan bahwa program KB yg berjalan menggunakan baik telah mendorong pembangunan nasional .

Dan secara psikologis, penduduk yang memakai alat kontrasepsi jua akan merasakan adanya peningkatan kesejahteraan mereka sebagai akibatnya tujuan kualitatif acara KB buat meningkatkan kesejahteraan Penduduk secara nir langsung pula akan tercapai.

Rujukan Pustaka

Soeradji, Budi., dkk. 1987. Analisis Determinan Pemakaian Kontrasepsi dan Efisiensi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Jakarta: Kerjasama Akademi Ilmu Statistik, Biro Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

BKKBN. 1996. Informasi Dasar Gerakan KB Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta: BKKBN.

Suparlan, B., 1990. Kamus Istikah KKB: Kependudukan dan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Kanisius.

Gazali, Effendi. 2004. Communication of Politics and Politics of Communication in Indonesia: A study on Media Performance, Responbility and Accountability. Nijmegen: Doctoral Thesis Radboud University.

Alkatiri, Zeffry., dkk. 2010. National Integrations Slogans in Printed Mass Media in the Era of New Order Regime in Idonesia 1968-1998. Jakarta: International Journal for History Studies.

Mice, Lucy.,dkk. 2006. 35 years Commitment to Family Planning in Indonesia: BBKBN and USAID’s Historic Patnership. Bloomberg: Johns hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication.

Tulisan Kiriman Yahya Ali Rabbani. Mahasiswa Sejarah UI.

Read More

Pengembang targetkan vaksin Covid untuk anak-remaja tersedia di pertengahan tahun

Vaksinasi di Indonesia masuk ke tahap II.

http://kesehatan.kontan.co.id/news/pengembang-targetkan-vaksin-covid-untuk-anak-remaja-tersedia-di-pertengahan-tahun

Read More