Sejarah NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Pada tahun 1949, kemungkinan keberlanjutan ekspansi Ideologi Komunis mendorong Amerika Serikat dan 11 negara Barat lainnya untuk membentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Uni Soviet dan negara-negara komunisnya yang berafiliasi di Eropa Timur mendirikan aliansi saingan, Pakta Warsawa, pada tahun 1955. Hampir semua negara Eropa beraliansi dengan blok barat (Amerika) ataupun blok timur (Uni Soviet). Kedua kubu yang berlawanan, secara formal membagi dua kubu politik di benua Eropa yang sebelumnya telah terjadi sejak Perang Dunia II (1939-45). Hal itu kemudian terus berlanjut sepanjang masa Perang Dingin (1945-1991)

sumber: thefrontierpost.com

PEMBAGIAN BENUA EROPA

Konflik antara negara-negara Barat (termasuk Amerika Serikat, Inggris Raya, Perancis, dan negara-negara lain) dan blok Timur Komunis (yang dipimpin oleh Uni Soviet Sosialis Republik atau Uni Soviet) dimulai setelah berakhirnya pertarungan senjata pada perang dunia II (1939-45). USSR menempatkan Instalasi dibeberapa wilayah yang Pro terhadap pemerintahan Soviet. Wilayah-wilayah tersebut diambilnya dari Nazi selama perang dunia II.  Sebagai tanggapan, AS dan sekutu Baratnya mencari cara untuk mencegah perluasan pengaruh Komunis lebih lanjut di benua Eropa. Pada tahun 1947, para pemimpin AS memperkenalkanMarshall Plan , sebuah inisiatif diplomatik yang memberikan bantuan kepada negara-negara sahabat untuk membantu mereka membangun kembali infrastruktur dan ekonomi yang rusak akibat perang.

Peristiwa tahun berikutnya mendorong para pemimpin Amerika untuk melakukan sikap yang lebih militeristik terhadap Soviet. Pada bulan Februari 1948, sebuah kudeta yang disponsori olehUni Soviet menggulingkan pemerintahan demokratis Cekoslovakia dan membawa bangsa itu ke dalam kubu Komunis. Dalam beberapa hari, para pemimpin AS setuju untuk bergabung dalam perundingan yang bertujuan membentuk perjanjian keamanan bersama dengan sekutu mereka di Eropa.

sumber: sites.google.com

NATO: KEKUATAN BANGSA-BANGSA BARAT YANG BERSATU

Perundingan antara negara-negara Barat berakhir pada 4 April 1949, ketika menteri luar negeri dari 12 negara di Amerika Utara dan Eropa Barat berkumpul di Washington DC, untuk menandatangani Perjanjian Atlantik Utara. Isi utama dari perjanjian tersebut adalah perjanjian keamanan, dengan Pasal 5 yang menyatakan bahwa serangan militer terhadap salah satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Ketika Menteri Luar Negeri AS Dean Acheson (1893-1971) menandatangani dokumen tersebut, hal itu mencerminkan perubahan penting dalam kebijakan luar negeri Amerika. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1700-an, AS secara resmi telah mengikat keamanannya dengan negara-negara di Eropa.

Anggota dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terdiri dari Belgia, Inggris, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal dan Amerika Serikat. NATO membentuk “tulang punggung” militer Barat untuk melawan Uni Soviet dan sekutu-sekutunya selama 40 tahun ke depan, keanggotaannya tumbuh lebih besar selama era Perang Dingin. Yunani dan Turki diterima pada tahun 1952, Republik Federal Jerman (Jerman Barat) pada tahun 1955 dan Spanyol pada tahun 1982.  Tidak senang dengan perannya dalam organisasi, Prancis memilih untuk menarik diri dari partisipasi militer di NATO pada tahun 1966 dan tidak kembali sampai tahun 1995.

PAKTA WARSAWA: ALIANSI KOMUNIS

Pembentukan Pakta Warsawa merupakan tanggapan terhadap pembentukan NATO, meskipun itu tidak terjadi sampai enam tahun setelah aliansi Barat muncul. Hal itu merupakan respon langsung blok timur atas kebijakan blok barat yang mempersenjatai kembali Jerman Barat dan pengakuannya ke NATO pada tahun 1955. SetelahPerang Dunia I dan Perang Dunia II, para pemimpin Soviet merasa sangat khawatir akan bangkitnya kembali kekuatan militer. Hal itu juga dikhawatirkan oleh banyak negara Eropa, baik yang tergabung dalam aliansi blok timur maupun blok barat.

Pada pertengahan 1950-an, AS dan sejumlah anggota NATO lainnya mulai mengadvokasi menjadikan Jerman Barat bagian dari aliansi dan memungkinkannya membentuk pasukan di bawah pembatasan ketat. Soviet memperingatkan bahwa tindakan provokatif semacam itu akan memaksa mereka untuk membuat peraturan keamanan baru dalam lingkup pengaruh mereka sendiri, dan mereka setia pada kata-kata mereka. Jerman Barat secara resmi bergabung dengan NATO pada 5 Mei 1955, dan Pakta Warsawa ditandatangani kurang dari dua minggu kemudian, pada 14 Mei.

Aliansi Pakta Warsawa terdiri dari Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur), Hongaria , Polandia dan Rumania. Formasi ini tetap konstan sampai Perang Dingin berakhir dengan pembubaran semua pemerintahan Komunis di Eropa Timur pada tahun 1989 dan 1990. Seperti NATO, Pakta Warsawa berfokus pada tujuan menciptakan pertahanan yang terkoordinasi antara negara-negara anggotanya untuk mencegah serangan musuh. Terdapat juga bagian perjanjian  terkait keamanan internal yang terbukti bermanfaat bagi Uni Soviet. Aliansi ini juga menjadi sarana Soviet untuk melakukan kontrol yang lebih ketat atas negara-negara Komunis lainnya di Eropa Timur dan menghalangi para anggota untuk mencari otonomi yang lebih besar. Ketika para pemimpin Soviet merasa perlu menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan pemberontakan di Hongaria pada tahun 1956 dan di Cekoslowakia pada tahun 1968, misalnya, Mereka merepresentasikan tindakan tersebut atas kepentingan Pakta Warsawa bukan hanya Uni Soviet.

Sumber: History.com

Read More

Perang Opium, Awal Mula Konflik Cina-Inggris

Selama ratusan tahun Cina sudah sebagai destinasi dagang para pedagang Eropa. Cina sebagai sumber berdasarkan beberapa komoditas yg diminati warga Eropa misalnya porselin, sutra, & teh. Namun pada menjalin hubungan dagang menggunakan Cina para pedagang Eropa justru lebih tak jarang melakukan impor ketimbang ekspor lantaran permintaan komoditas Cina pada Eropa yang tinggi ad interim komoditas Eropa nir begitu diminati oleh rakyat Cina.

Kondisi tadi diperparah menggunakan baku dagang Cina yang hanya mendapat perak sebagai indera tukar tidak sinkron dengan negara lain yang menggunakan emas. Keadaan ini membuat negara Eropa wajib membeli perak buat mampu berdagang dengan Cina. Hal tersebut dirasakan juga oleh pedagang Inggris.

Beberapa faktor tersebut menciptakan simpanan uang Inggris mengalami defisit. Memasuki abad 19 Inggris menjual komoditas yg sangat diminati di Cina & mampu menambah pemasukan Inggris yaitu opium atau candu. Opium tadi berasal dari India dan poly digemari oleh rakyat Cina menjadi penghilang stres & pemberi kenikmatan. Dinasti Qing yang waktu itu berkuasa di Cina melarang masuknya opium ke Cina sebagai akibatnya Inggris mengecoh hal tadi menggunakan memakai cara ilegal supaya mampu menyelundupkan opium ke wilayah Cina.

Karena masih banyaknya opium yang masuk ke wilayah Cina maka pada tahun 1839 pemerintah Qing melakukan tindakan tegas menggunakan menghancurkan gudang penyimpanan opium milik Inggris pada Pelabuhan Canton, pelabuhan di Cina yang sebagai tempat perdagangan menggunakan bangsa asing, dan membuang opiumnya ke bahari. Hubungan antara Qing dan Inggris makin memanas saat terjadi peristiwa pembunuhan beberapa rakyat Cina dan pengrusakan sebuah kuil Buddha pada desa Chien-tsa-tsui oleh sekelompok awak kapal dagang Inggris.

Pemerintah Qing semakin geram & menetapkan bahwa Qing melarang pedagang asing masuk ke Cina kecuali mereka mau buat menaati aturan yg sudah ditentukan. Pihak Inggris merespon hal tadi dengan menghentikan aktifitas dagang pada Cina dan melarang pedagang Inggris buat berdagang pada Canton. Inggris juga mengirim kapal perang untuk memblokade Canton buat mencegah kapal dagang Inggris masuk. Pada 1 November 1839 sebuah kapal dagang Inggris yang bernama Royal Saxon berlayar menuju Canton dan kapal tersebut enggan mematuhi peraturan Inggris. Akhirnya Royal Saxon mendapat tembakan berdasarkan kapal perang Inggris.

Armada Qing datang buat melindungi Royal Saxon yg mau bersikap kooperatif dengan Qing. Akhirnya pecah pertempuran pertama antara Qing & Inggris. Armada Inggris yg kapalnya lebih terbaru bisa menggunakan mudah mengalahkan armada Qing yang masih memakai kapal tradisional Jung. Pada bulan Juni 1840 armada Inggris yg jua dilengkapi sang kapal perang kuat uap membombardir Canton dan memasuki tahun 1841 pasukan darat Inggris berhasil merebut benteng Bogue yang berada pada Sungai Pearl pada Muara Canton. Setelah menaklukan Canton & Bogue dalam pertengahan tahun 1842 armada Inggris berlayar ke Sungai Yangtze dan berhasil menguasai Muara Sungai Yangtze. Pasukan darat Inggris juga meraih kesuksesan pada merebut kota Shanghai dan Chinkiang.

Armada dan prajurit Inggris bisa mengungguli tentara Qing karena peralatan perang milik Inggris yang lebih terbaru dan canggih ketimbang alat-alat perang Qing yang antik. Lantaran tak sanggup menghadapi superioritas pasukan Inggris maka pemerintah Qing menyerah & merampungkan perseteruan dengan Inggris pada meja perundingan .

Pada tanggal 29 Agustus 1842 pihak Qing dan Inggris menandatangani konvensi hening pada Nanking. Perundingan tadi membuat Traktat Nanking yg berisi Qing membuka lima pelabuhannya buat pedagang asing, membayar ganti rugi menggunakan membayar perak senilai 21 juta dollar, mempermudah aktifitas dagang Inggris, melepaskan tahanan perang Inggris, dan menyerahkan Hong Kong kepada Inggris. Perjanjian ini dikenal pula sebagai "unequal treatydanquot; atau traktat yang tidak adil karena isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak Inggris.

Kekalahan Qing pada Perang Opium Pertama menampakan lemahnya Dinasti Qing maka hal tersebut dimanfaatkan sang negara-negara lain seperti Amerika Serikat & Prancis buat mengadakan perjanjian dengan Dinasti Qing dan tentu isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak asing.

Sumber: OA Historypedia Line

Penulis: Wellington

Read More

PRRI/PERMESTA

Suasana demokrasi liberal di tahun 1950-an telah menimbulkan kekacauan dan pergolakan-pergolakan dengan kekerasan. Pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1955 tidak berhasil menghilangkan ketidakadilan di bidang  politik, ekonomi dan sosial. Daerah-daerah di luar Jawa merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga di beberapa daerah muncul gerakan-gerakan menuntut otonomi luas. Di bidang ekonomi dan perdagangan hasil ekspor yang sebagian berasal dari daerah-daerah luar Jawa, pembagian penggunaan di Pulau Jawa dianggap tidak adil. Di samping kekecewaan-kekecewaan tersebut, ada suatu masalah yang cukup serius yang mendorong Letnan Kolonel Ahmad Husein di Sumatera Barat bertekad menentang pemerintah Pusat, yaitu adanya penilaian bahwa Bung Karno dianggap mulai dipengaruhi Partai Komunis Indonesia.

Source: tirto.Id

Pada akhir bulan Desember 1956 dan permulaan tahun 1957 terjadi pergolakan menentang pemerintah Pusat, di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi. Pergolakan ini dimulai dengan pembentukan “Dewan Banteng” di Sumatera Barat tanggal 20 Desember 1956 dipimpin Letnan Kolonel Achmad Hussein. Tindakan pertama dilakukan dengan mengambil alih pimpinan pemerintah Sumatera Barat dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dua hari kemudian, tanggal 22 Desember 1956 di Medan (Sumatera Utara) terbentuk “Dewan Gajah”, dipimpin Kolonel Maludin Simbolon, yang menyatakan bahwa Sumatera Utara melepaskan diri untuk sementara dari hubungan dengan pemerintah Pusat. Bulan Januari 1957 “Dewan Garuda” mengambil alih pemerintahan dari Gubernur Winarno. Pada tanggal 2 Maret 1957 di Manado diumumkan “Piagam Perjoangan Semester  (PERMESTA)” oleh Letnan Kolonel Sumual, menentang pemerintah Pusat.

Tahun 1958 didirikan organisasi yg bernama Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang diketuai oleh Letnan kol Achamad Husein. Gerakan Husein ini akhirnya mendirikan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yg berkedudukan pada Bukittinggi dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai pejabat presiden. Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) dalam hari berikutnya mendukung & bergabung menggunakan PRRI sebagai akibatnya gerakan beserta itu disebut PRRI/Permesta. Permesta yang berpusat pada Manado tokohnya merupakan Letnan Kolonel Vantje Sumual, Mayor Gerungan, Mayor Runturambi, Letnan kol D.J. Samba, & Letnan kol Saleh Lahade.

Lima puluh tahun yang lalu, tepatnya 20 Desember 1957, di sebuah kota kecil di pesisir barat pantai Sumatera yang bernama Salido, berlangsung suatu sidang reuni para militer pejuang yang tergabung dalam Resimen IV Divisi Banteng Sumatera Tengah. Reuni  tersebut menghasilkan dan membentuk suatu badan organisasi yang dinamai "Dewan Banteng" dengan tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel M. Simbolon dan lain-lain sebagai para atasan dan penggeraknya. Namun, pada 15 Februari 1958, atas prakarsa "Dewan Banteng", organisasi yang dilahirkan dari hasil reuni militer yang dikepalai oleh Letkol Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek dan Kolonel Maludin Simbolon, "diproklamirkan" sebuah pemerintahan baru yang bernama "Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia" yang disingkat dengan sebutan PRRI, dengan kota Padang sebagai "ibukota negara" dan Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai "Presiden PRRI".

Proklamasi PRRI ini, menjadi titik awal perlawanan secara terbuka terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno & keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ranah Minang dikuasai sang oknum-oknum, baik militer maupun sipil, yg tidak merasa puas dengan kepemimpinan Bung Karno, & membawa rakyat Minangkabau buat memberontak melepaskan diri dari ikatan persatuan NKRI. Sementara itu, pada waktu yang sama, di bagian Timur tanah air, pula timbul satu pemberontakan yg senada, perlawanan terhadap NKRI pada bawah pimpinan Letnan Kolonel Ventje Sumual, menggunakan membentuk pemerintah tandingan yang bernama PERMESTA (Pemerintah Rakyat Semesta).

Alasan-alasan yang dikemukakan sang pemimpin-pemimpin gerakan-gerakan tadi sama, nir lain adalah pemerintah Pusat dipercaya kurang memperhatikan keadaan wilayah disertai tuntutan menambah anggota kabinet menggunakan Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Menghadapi tantangan dari daerah-wilayah, pemerintah Pusat memprakarsai Musyawarah Nasional di Jakarta yg berlangsung lepas 9 sampai 11 Desember 1957. Sebagai lanjutan musyawarah tadi, bulan Desember 1957 di Jakarta diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan. Musyawarah-musyawarah ini tidak berhasil menerima cara penyelesaian masalah wilayah-daerah yg membangkang terhadap pemerintah Pusat. Kegagalan ini diantaranya disebabkan tokoh-tokoh nasional misalnya Mohammad Hatta & Sri Sultan Hamengkubuwono, nir diikutsertakan pada pimpinan pemerintahan. Selain itu wilayah-daerah yang bergolak melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa politik pemerintah Pusat menunjuk kepada komunisme.

Para tokoh & pentolan PRRI maupun PERMESTA menerima donasi dan sokongan kuat dari Imperialis Amerika Serikat yg memang tidak suka atas kepemimpinan Bung Karno. Alaihi Salam memberi support dan donasi apa saja buat PRRI/PERMESTA. Persenjataan-persenjataan terkini berdasarkan Amerika, seperti LMG 12,7 MM, penangkis serangan udara, Bazooka, Granat-semi automatis, persenjataan Infantri, dan lain-lain diturunkan berdasarkan kapal terbang pengangkut AS pada hutan-hutan Sumatra buat melengkapi persenjataan militer PRRI guna melawan Pemerintahan NKRI.

Untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta dilaksanakan operasi adonan yang terdiri atas unsur-unsur darat, bahari, udara, & kepolisian. Serangkaian operasi yang dilakukan merupakan sebagai berikut :

1. Operasi Tegas menggunakan sasaran Riau dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Tujuan mengamankan instansi & berhasil menguasai kota. Pekanbaru dalam tanggal 12 Maret 1958.

2. Operasi 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat dipimpin sang kol Ahmad Yani berhasil menguasai kota Padang pada lepas 17 April 1958 & menguasai Bukittinggi 21 Mei 1958.

Tiga. Operasi Saptamarga menggunakan sasaran Sumatera Utara dipimpin sang Brigjen Jatikusumo.

4. Operasi Sadar dengan target Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu Sutowo.

Sedangkan untuk menumpas pemberontakan Permesta dilancarkan operasi adonan dengan nama Merdeka pada bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat, yang terdiri berdasarkan :

-Operasi Saptamarga I menggunakan sasaran Sulawesi Utara bagian Tengah, dipimpin sang Letnan Kolonel Sumarsono.

-Operasi Saptamarga II dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan, dipimpin sang Letkol Agus Prasmono.

-Operasi Saptamarga III menggunakan target Kepulauan Sebelah Utara Manado, dipimpin sang Letkol Magenda.

-Operasi Saptamarga IV menggunakan target Sulawesi Utara, dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat

Pemberontakan Dewan Banteng yg dipimpin oleh Ahmad Husein akhirnya dapat dipatahkan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia yg melakukan ?Operasi 17 Agustus? Di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani pada ketika yg tidak terlalu usang, yaitu sekitar satu minggu. Pemberontakan PRRI pada Sumatera Barat itu, menggunakan sendirinya mengakibatkan kekacauan, baik terhadap pemerintah daerah, juga terhadap kehidupan dalam warga , sesudah Ahmad Husein merogoh alih fungsi Gubernur Roeslan Muljodihardjo, yg diangkat oleh pemerintah Pusat pada Jakarta. Kabinet Karya yg dipimpin Ir. Djuanda tetapkan pengiriman misi yang dinamakan ?Misi Pemerintah buat Normalisasi Pemerintah dan Masyarakat Sumatera Barat?. Misi Pemerintah yg dipimpin Wakil Perdana Menteri I Hardi, SH yg anggota-anggotanya terdiri dari beberapa menteri, pejabat-pejabat tinggi menurut departemen-departemen & beberapa perwira TNI-Angkatan Darat, tiba pada Padang, satu hari setelh operasi militer dianggap berhasil.

Berkat operasi militer yang cepat, niat luar negeri, khususnya Amerika Serikat untuk campur tangan dalam masalah dalam negeri Indonesia secara terbuka, dapat dihindari. Dalam iklim Perang Dingin yang sedang melanda dunia masa itu, Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan negara Blok Komunis lainnya akan beraksi, jika Amerika Serikat bertindak terlalu jauh, dan Indonesia dapat menjadi kancah pertarungan politik dunia interansional dengan segala akibatnya bagi persatuan Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit “Kembali ke Undang Undang Dasar 1945” dan tanggal 10 Juli 1959 dibentuk Kabinet Karya I dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Perdana Menteri dengan  Ir. H. Djuanda sebagai Menteri pertama. Setelah diadakan reshuffle dibentuk Kabinet Karya II, tanggal 18 Februari 1960. Dr. Leimena, dan Dr. Subandrio menjadi Wakil Perdana Menteri. Pada tanggal 17 Agustus 1961, untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, dan dengan pertimbangan prikemanusiaan pemerintah menempuh kebijaksanaan member pengampunan berupa amnesti dan abolisi kepada para pemberontah yang menyerah di daerah-daerah dalam abtas waktu yang ditentukan. Pemberontakan-pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi dianggap berakhir.

Read More

Partisipasi dan Peran serta Ulama di Kerajaan Aceh

Ulama di masa kerajaan Aceh mempunyai posisi yang sangat terhormat. Hal ini dapat diterima karena kerajaan yang berpusat di Banda Aceh itu memakai Islam sebagai landasan Negara dan geraknya, disamping itu adanya perhatian yang serius dari para raja yang berkuasa di Aceh dalam memandang betapa pentingnya ulama dan ilmu yang dimilikinya, ulama dinilai mampu menjadi tokoh untuk mengendalikan atau sebagai media kontrol jalannya pemerintahan yang Baidatun thayyibatim wa Rabbun Ghaifir serta mendapat ridla-Nya. Pengangkatan ulama menjadi kontrol masyarakat ini merujuk dari hadits Nabi yang menyatakan bahwa “ Terdapat dua golongan yang apabila keduanya baik maka menjadi baik pula manusia, akan tetapi apabila keduanya rusak maka rusaklah manusia, mereka itulah ulama dan umara’ (pemerintah) ”

Suatu bukti lain yang menunjukkan bahwa kerajaan memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan para ulama adalah dengan ditempatkannya ulama pada teras kerajaan; baik menjabat sebagai Mangkubumi atau pejabat lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sederetan nama pahlawan-pahlawan Nasional yang berasal dari Propinsi Aceh, seperti Habib Abdurrahman, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Panglima Polim, Cik Di Tiro, mereka secara keseluruhan adalah pejabat-pejabat teras kerajaan, ada yang sebagai Mangkubumi seperti Habib Abdurrahman, sebagai Kepala sagi Hulubalang Besar seperti Teuku Umar dan sebagainya.

Bahkan terdapat asumsi bahwa hingga masih ada suatu daerah pada Aceh yang secara khusus diserahkan pengelolaan & penguasaannya kepada ulama, yaitu Masjid Raya dan sekitarnya. Di daerah tadi Sultan tidak memerintah langsung tetapi kekuasaan dilimpahkan pada Hakim tertinggi kerajaan Teuku Kadli Malikul Adil dan Panglima Masjid Raja. Ini menampakan betapa besar perhatian kerajaan terhadap eksistensi ulama dalam pemerintahan. Indikasi lain yang sanggup kita jadikan titik pandang buat melihat betapa krusial peran ulama di Aceh Darussalam. ?Alah adanya forum-lembaga yg sengaja diberi restu oleh sultan buat menghimpun para ulama pada mendiskusikan berbagai masalah keagamaan, hal ini ditandai menggunakan didirikannya Balai Jama?Ah Himpunan Ulama & Balai Setia Hukama?.

Dari uaraian di atas, maka jelaslah bahwa peranan & partisipasi ulama sangat akbar dalam sistem pemerintahan kerajaan Aceh sebagai akibatnya lumrah jika pada Aceh mendapatkan julukkan sebagai kota Serambi Mekkah, & melahirkan ulamaulama akbar dengan aneka macam karya ilmiahnya yang berbobot, seperti: Hamzah Fansuri, Nurrddin ar-Raniri, Syamsuddin asSumantrani & Abdur Rauf as-Singkili.

Bourbon

Read More

Mutual Security Act Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman

Politik luar negeri adalah perpanjangan tangan berdasarkan politik dalam negeri. Kebijakan politik luar negeri dicetuskan menurut kepentingan politik dalam negeri. Tetapi, kebijakan tadi tentunya menerima pengaruh berdasarkan konstelasi perpolitikan internasional. Setiap negara wajib Independen dalam menjaga keamanan & kedaulatan negaranya berdasarkan ancaman negara luar. Pada dasarnya, sama misalnya halnya individu, negara-negara hidup pada global yg dilanda ketakutan, ketidak percayaan, kewaspadaan, dan kecurigaan satu menggunakan yang lainnya.

Terlebih waktu Masa perang dingin, yang dimulai pada Tahun 1950-an. Dua negara pemenang perang Dunia II yang bersinggungan ideologi ingin menyebarkan hegemoninya di Dunia. Lantas dunia terbagi antara blok barat (Amerika Serikat) yang berideologi Liberal-Kapitalis & blok timur (Uni Soviet) yang berideologi komunis. Mereka menyebarkan Ideologi masing-masing diseluruh dunia, negara-negara baru merdeka atau negara global ketiga pun jadi sasarannya, termasuk negara-negara pada Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Selain membuatkan Ideologi tentunya ada hal lain yang mereka ingin kuasai, yaitu asal ekonomi. Kekayaan alam Indonesia menciptakan mereka berlomba-lomba buat mendapatkan bahan mentah dan juga pasar produksi. Oleh karenanya, RI senantiasa berjaga-jaga atas maksud ke 2 negara tersebut.

Ketegangan global atas perang dingin, menciptakan Indonesia menganut kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam artian tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur. Aktif pada artian aktif untuk turut dan mendukung perdamaian Dunia, misalnya yg termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah kurang lebihnya makna politik bebas aktif yg ditafsirkan para Nasionalis. Tetapi pada perkembangannya, tafsiran arti politik itu nir demikian.Masalah pembangunan ekonomi dan keamanan dan kelemahan-kelemahan yg dialami Indonesia dalam tahun 1951 menciptakan Kabinet Sukiman dilema. Pemberontakan DI/TII yg membebani pemerintah dan biaya buat penumpasan, serta aneka macam macam kasus ekonomi negara, menciptakan pemerintah terpesona dengan donasi Barat. Akhirnya Soebarjo selaku menteri luar negeri melakukan pertukaran nota diplomatik berisi perjanjian MSA (Mutual Security Act) menggunakan Amerika Serkat.

Mutual Security Act merupakan produk Undang-Undang Amerika yang ditanda tangani oleh Presiden Harry S.Truman pada 10 Oktober 1951. MSA merupakan program gabungan US AID ( Act International Development) dan DSA (Defence Asistance Act). MSA diberikan dalam lima Kawasan: Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Pasifik. Tujuan Amerika Serikat mengeluarkan bantuan ini adalah Untuk mempertahankan keamanan Amerika Serikat dan mengembangkan politik luar negeri Amerika Serikat. Bantuan tersebut berupa bantuan militer, ekonomi, atau teknis kepada negara sahabat. Dimana bantuan itu untuk memperkuat keamanan negara masing-masing, pertahanan kolektif dari dunia luar (terutama negara komunis), untuk mengembangkan sumber daya mereka demi kepentingan nasional Amerika Serikat, dan untuk memfasiltasi partispasi kolektif negara-negara tersebut dalam sistem keamanan kolektif  Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Alasan pemilihan Indonesia merupakan dikarenakan Kekayaan sumber daya alam yg melimpah sangat menggiurkan bagi Amerika Serikat yg dalam ketika itu telah melakukan Industrialisasi. Selain itu, Trauma psikologis para pemimpin Indonesia terhadap kekuatan komunis yang ditandai dengan pembrontakan 1948. Apalagi pemerintah Kabinet Sukiman adalah pemerintahan yang Anti-Komunis, bahkan ketika Ia menjabat menjadi perdana menteri, simpatisan-simpatisan PKI banyak yang ditangkap & dihukum. Oleh karena itu, Amerika Serikat "senang ? Dengan pemerintahan ini.

Proses Pemberian donasi ini terkesan membisu-diam, lantaran Menteri luar negeri Soebardjo nir menyampaikan ini menggunakan parlemen.

Duta Besar AS,  Merle H Cochran Melakukan pendekatan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Achmad Subardjo. Terjadi tukar menukar nota diplomatik yang diawalnya di prakarsai oleh Dubes AS 4 Januari 1952, Dubes menawarkan bantuan ekonomi. Jika hendak terus menerima bantuan ekonomi maka akan mendapatkan perlengkapan senjata AS. Tanggal 8 Januari Achmad Subardjo menyetujui hal itu, Tanpa sepengetahuan Kabinet dan Hanya diketahui oleh PM Soekiman. Tentunya hal ini mendapat reaksi keras dari kalangan politisi dalam negeri baik yang ada dalam pemerintahan, maupun pihak oposisi. Sorotan Kalangan politisi diantaranya adalah Prosedur yang ditempuh Soebardjo. Mereka tidak suka gaya politik luar negeri “rahasia” Soebardjo. Anggota parlemen marah karena Soebardjo mengambil keputusan ini secara sepihak. Mereka juga menilai bahwa jika Indonesia menyetujui  Isi yang dikandung MSA maka Indonesia dinilai melepaskan politik bebas Aktif, dan menjadi pengikut Blok Barat. Kritik-kritik tersebut datang tiada henti. Para oposisi menyuarakan kritik pedasnya di berbagai media massa. Alhasil Kabinet Sukiman pun semakin tidak berdaya, yang kemudian pada tahun 1953, mengembalikan mandatnya ke Presiden.

Penulisa: Nana

www.Kitatulis.Com

Read More

Dr. Kusumah Atmadja S.H: Hakim Agung Pertama RI

Saat itu usia Republik Indonesia belum genap setahun. Di Yogyakarta, ibu kota negara, suasana genting melanda. Sekelompok orang dari Persatuan Perjuangan menculik perdana menteri pada Jakarta & beberapa menteri kabinet. Keadaan darurat diberlakukan. Pada 3 Juli 1946, pelaku utama datang ke Istana negara membawa tuntutan pembubaran kabinet, tetapi presiden menolak dan segera menangkap orang-orang Persatuan Perjuangan, termasuk tokohtokoh intelektualnya. Inilah kudeta pertama di Indonesia yg gagal & tokoh-tokohnya segera diadili. Tugas berat mengadili ini jatuh pada Kusumah Atmaja. Ia harus mengadili teman-temannya sendiri yang terlibat kudeta. Satu ungkapan populer darinya, ?Meskipun bumi runtuh dan langit pun jatuh, keadilan wajib ditegakkan!?. Ia seseorang hakim yg tegas demi aturan tanpa pandang bulu.

Sang pengadil ini bernama lengkap Raden Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja. Ia Ketua Mahkamah Agung RI pertama. Anak priyayi ini mengenyam pendidikan sekolah dasarnya pada kota kelahirannya. Selepas menamatkan ELS, beliau pergi ke Batavia buat studi hukum pada Rechtschool dalam 1919. Kemudian dia meneruskan pendidikan di Universitas Leiden dan menyandang gelar doctor in de Rechtsgeleerdheid [doktor Ilmu Hukum] pada 1922.

Pulang ke Hindia Belanda, Kusumah Atmadja menjadi hakim di Raad Van Justitie [setingkat Pengadilan Tinggi] Batavia. Setahun lalu, dia diangkat sebagai Voor Zitter Landraad [Ketua Pengadilan Negeri] Indramayu. Setelahnya, ia pernah jua sebagai hakim pengadilan tinggi Padang, kepala pengadilan negeri Semarang, dan hakim pengadilan tinggi Semarang.

Pada masa pendudukan Jepang, Kusumah Atmaja permanen bekerja di bidang pengadilan, dan berusaha sebisa-bisanya untuk membela kepentingan masyarakat kecil. Pada 1942, ia menjabat menjadi kepala Tihoo Hooin [Pengadilan Negeri] di Semarang. Selain itu, ia jua diangkat sebagai Pemimpin Kehakiman Jawa Tengah pada 1944. Ia jua menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] dalam 1945.

Sesudah Indonesia merdeka, dia ditugasi menciptakan Mahkamah Agung & diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia bertugas pula sebagai guru akbar Sekolah Tinggi Kepolisian dan Universitas Gajah Mada. Dua kali dia diangkat sebagai penasihat delegasi Indonesia pada Perundingan Linggajati dan Konferensi Meja Bundar [KMB]. Saat kekacauan melanda, Belanda pernah membujuknya agar mau bekerjasama. Pada 1947, dia ditawari sebagai wali Negara Pasundan dan sebagai Ketua Mahkamah Agung bentukan Belanda. Kedudukan itu jelas tinggi & uang yang diterima juga pasti tinggi. Akan namun, ke 2 tawaran itu ditolaknya menggunakan tegas. Ia lebih memilih mendukung Republik Indonesia.

Saat terbentuk RIS [Republik Indonesia Serikat] pada 1949, Kusumah Atmaja tetap memegang jabatan Ketua Mahkamah Agung. Setelah terbentuk kembali Negara Kesatuan RI, ia juga masih memegang jabatan yang sama. Jabatan krusial ini terus dijalankan sampai beliau tewas dalam usia 53 tahun di Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasa-jasanya dalam membangun tatanan hukum dan pengadilan Indonesia, pemerintah memberi hadiah gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional dalam 1965.

Read More

Prof. Dr. Soepomo: Ahli hukum asal Sukoharjo

Soepomo mini memasuki Europeesche Lagere School (ELS), ia melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Ia juga lulus berdasarkan sekolah aturan dalam 1923, lalu bekerja di Pengadilan Negeri Surakarta. Musabab ingin memperdalam ilmu hukumnya, Supomo berangkat ke Belanda dan masuk Universitas Leiden. Ia berhasil memperoleh gelar doktor, kemudian kembali ke Hindia Belanda & bekerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Supomo sudah tertarik bidang aturan semenjak belia. Pada tahun 1928, selaku anggota Jong Java, beliau menulis artikel berjudul ?Perempuan Indonesia pada Hukum menjadi sumbangan pikiran terhadap diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia?. Kemudian di tahun 1933, beliau menyelidiki masalah hukum istiadat di Jawa Barat, hasilnya terbit monografi mengenai hukum norma privat Jawa Barat. Ia pun sebagai kontributor tulisan tentang aturan dalam majalah Indisch Tijdschrift van het Recht. Jabatan penting yang disandangnya pada periode ini antara lain Ketua Balai Pengetahuan Masyarakat Indonesia, Ketua Landraad Purworejo, pegawai tinggi dalam Departemen van Justitie, & Guru Besar pada Sekolah Hakim Tinggi.

Dalam kapasitasnya menjadi ahli aturan & rapikan negara, dalam masa pendudukan Jepang, Supomo duduk menjadi anggota Panitia Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI). Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, beliau diangkat menjadi Menteri Kehakiman pada Kabinet Presidensiil. Supomo adalah salah satu Guru Besar pada Universitas Gajah Mada (UGM). Karier berikutnya antara lain; menjadi Menteri Kehakiman dan sebagai Rektor Universitas Indonesia dalam 1951. Supomo Meninggal dunia di Jakarta pada 12 September 1958, kemudian dimakamkan pada Solo.

Read More