Julia Perez Blogs

Thursday, April 1, 2021

Tak banyak yang tahu, ini 4 manfaat pare untuk kesehatan

By julia April 01, 2021 No comments

Ada banyak manfaat pare yang berguna untuk kesehatan tubuh Anda.

http://kesehatan.kontan.co.id/news/tak-banyak-yang-tahu-ini-4-manfaat-pare-untuk-kesehatan

Jangan lewatkan, ini 7 manfaat tak terduga dari daun kelor

By julia April 01, 2021 No comments

Daun kelor memang terasa sedikit pahit. Namun, tanaman ini ternyata memiliki banyak manfaat kesehatan.

http://kesehatan.kontan.co.id/news/jangan-lewatkan-ini-7-manfaat-tak-terduga-dari-daun-kelor

Peristiwa Tanjung Morawa, Batu Terjal Kabinet Wilopo

By julia April 01, 2021 Sejarah Indonesia No comments

Kalau kita melihat masalah konkurensi pertanahan dipelbagai wilayah pada Indonesia, tampaknya nir terdapat ujung-ujungnya dan terus terjadi disetiap era pemerintahan presiden manapun. Permasalahan sengketa tanah memang sesuatu hal yang kompleks, disisi lain masalah tanah merupakan konflik mengenai ruang hidup masyarakat yang menjadi tiang kehidupan. Masalah pertanahan bukan hanya masalah agraria, melainkan konflik politik penguasaan suatu huma.

Dalam konflik yang terjadi disetiap daerah mengenai sengketa tanah. Terkadang berujung pada bentrokan antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum, dalam peristiwa sejarah nasional Indonesia, mungkin Peristiwa Tanjung Morawa dapat kita jadikan refleksi mengenai bentrokan sengketa tanah yang berujung pada konflik berdarah yang mengganggu stabilitas nasional pada saat itu. Saat itu pada 16 Maret 1953 di Tanjung Morawa, Sumatera Timur (sekarang Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara). Peristiwa ini turut menyeret jatuhya Kabinet Perdana Menteri (PM) Wilopo di Era Demokrasi Liberal (1950-1959).

Permasalahan yang terjadi pada Peristiwa Tanjung Morawa adalah perebutan lahan seluas 225.000 Hektar yang merupakan lahan perkebunan kelapa sawit, teh, dan tambakau yang merupakan kepemilikan perusahaan Belanda, yaitu Deli Palnters Vereniging (DPV) yang sebelumnya sempat digarap oleh masyarakat Pribumi dan keturunan Tionghoa saat Jepang berkuasa di Indonesia.

Pokok konflik ada ketika tanah yg telah digarap sang masyarakat tersebut harus dikembalikan kepada DPV menjadi impak menurut kesepakatan Konferensi Meja Bunda (KMB). Kesepakatan itu membuat Indonesia menerima pengakuan kemerdekaan, akan tetapi galat satu syaratnya mengembalikan lahan itu kepada para investor asing.

Luas tanah DPV yang dimiliki sebelum perang global II yakni seluas 255.000 ha. Dari tanah seluas itu pihak DPV meminta 125.000 ha tanah, sedangkan 130.000 ha dikembalikan pada pemerintah.

Atas konvensi tersebut, Pemerintahan Kabinet Wilopo pada waktu itu melalui Menteri Dalam Negeri, Mohamad Roem memerintahkan Pengosongan huma tersebut. Perintah tersebut ditujukan pada Gubernur Sumatera Timur, A. Hakim sebagai realisasi menjalankan kesepakatan KMP antara Indonesia menggunakan Kerajaan Belanda.

Perintah tadi semulanya akan dituruti oleh rakyat petani dan keturunan Tionghoa yg akan direlokasi & meningglakan huma DPV tersebut, namun terjadi aksi provokasi yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia (BTI?Organisasi Massa Tani menurut PKI) sehingga terjadi penolakan yang dilakukan para petani yan semula akan menuruti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

Buntut dari penolakannya ini adalah eksekusi paksa yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 1953 dengan mengerahkan beberapa unit traktor dan mendapatkan perlindungan dari aparat Brigade Mobil (Brimob).Para buruh tani melakukan aksi demonstrasi untuk menggagalkan pentraktoran serta

perlawanan hingga terjadi bentrok. Dalam insiden itulah timbul tragedi penembakan yang menimbulkan 21 korban, di mana enam di antaranya tewas.

Insiden ini kemudian sebagai perbincangan dan perdebatan di Parlemen Indonesia. Dapat dibilang peristiwa ini dijadikan topik yg memanaskan kondisi politik di parlemen dan dimanfaatkan oleh opisisi kabinet. Lantaran peristiwa itulah golongan yang anti kabinet, termasuk tokoh-tokoh promotor persatuan menurut PNI, mencela tindakan pemerintah. Sidik Kertapati yang merupakan tokoh Sarekat Tani Indonesia (SAKTI), melayangkan mosi nir percaya pada Kabinet Wilopo di parlemen.

Sebelum mosi nir percaya tersebut ditindak lanjuti dan diputuskan. PM Wilopo menentukan mengembalikan mandat kabinetnya kepada Presiden Soekarno, pada 2 Juni 1953.