Dalam arus sejarah nasional Indonesia, untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia menempu sejumlah cara agar bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Hidup dalam masa pendudukan Jepang bukan berarti Indonesia mendapatkan angin segar buat mencapai kemerdekaan melalui Jepang yang berhasil mengusir kedudukan Belanda di Hindia Belanda.
Indonesia sendiri lalu wajib hidup pada imbas Jepang dan mendukungnya dalam Perang Asia Timur Raya. Kekalahan Jepang dan kekosongan kekuasaan, kemudian menjadi titik terperinci bangsa Indonesia buat memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Proklamasi bukanlah akhir, melainkan pijakan awal bagi bangsa Indonesia memperoleh kedaulatan secara penuh dari ujung barat hingga timur Indonesia. Bangsa Indonesia lalu melakukan segala upaya seperti pertahanan secara militer dan diplomasi internasional buat memperoleh pengakuan dunia Internasional.
Berikut 10 Diplomasi Indonesia untuk meraih kedaulatan penuh:
1. Kapitulasi Jepang, September 1945
Image Source
Tiga hari pasca penghancuran Nagasaki sang bom atom yg dijatuhkan AS. Panglima Militer Jepang, Jenderal Terauchi Hisaichi dalam lepas 12 Agustus 1945 mengundang Soekarno dan Radjiman Wedyodiningrat ke Dalat, Vietnam.
Kehancuran Jepang seperti terlah terlihat oleh Terauchi & kemudian membiarkan Indonesia buat memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian dalam 2 September secara resmi menyatakan kapitulasi pada atas kapal USS Missouri.
Dua. Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945
Image Source
Setibanya di Jakarta, Soekarno diculik sang pemuda PETA ke Rengasdengklok. Di sana dia dipaksa mengumumkan kemerdekaan tanpa Jepang. Golongan Pemuda sudah mengetahui kabar kekalahan Jepang melalui sambungan radio Jepang dan memaksa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945.
Soekarno sendiri lalu menyetujui bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan Jumat, 17 Agustus 1945 selesainya serangkaian perdebatan dengan golongan belia & mendapatkan agunan oleh Ahmad Sobardjo. Pada malam hari sebelum proklamasi, Soekarno menyambangi Mayjen Nishimura Otoshi.
Kendati tidak mendukung, Nishimura memberikan rumahnya buat dipakai merumuskan naskah proklamasi. Keesokan hari Soekarno & Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada Jl. Pegangsaan Timur No. 56.
Tiga. Kabinet Sjahrir I, November 1945
Image Source
Ketika Soekarno dan Hatta kemudian menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Berdasarkan Ketetapan Pemerintah Tanggal 14 Oktober 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel atau Semi-Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer agar dianggap lebih demokratis.
Sutan Sjahrir lalu menjadi Perdana Menteri Indonesia yg pertama dan kemudian menjadi diplomat ulung Indonesia dalam menggalang dukungan kemerdekaan Indonesia. Sjahrir lalu memiliki peran akbar pada Perundingan Linggarjati.
Pidatonya yang legendaris pada sidang umum PBB 1947 hingga kini masih tercatat sebagai momen paling memilih
4. Perundingan Linggarjati, November 1946
Image Source
Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda menggunakan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini membentuk persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah negosiasi pada Linggarjati yg dimulai lepas 11 November 1946.
Dalam negosiasi ini Indonesia diwakili sang Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yg diklaim Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. Van Mook,dan Lord Killearn dari Inggris bertindak menjadi mediator dalam negosiasi ini.
Perjanjian Linggarjati mengakibatkan pro & kontra di kalangan rakyat Indonesia. Diantara mereka yg kontra terhadap perjanjian tersebut menilai Perdana Menteri Sjahrir lemah dalam mempertahankan kedaulatan, karena perjanjian tersebut merugikan Indonesia.
Sjahrir kemudian mundur menjadi perdana menteri, sebulan setelah penadatanganan perjanjian.
Lima. Agresi Militer I, Juli 1947
Image Source
Pada lepas 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. Berdasarkan garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini.
Tujuan utama serangan Belanda adalah merebut daerah-wilayah perkebunan yang kaya & wilayah yang mempunyai sumber daya alam, terutama minyak.
Tetapi sebagai kedok buat dunia internasional, Belanda menamakan serangan militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini menjadi urusan pada negeri.
Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB, lantaran agresi militer tadi dievaluasi telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati.
Belanda ternyata nir memperhitungkan reaksi keras dari global internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India & Australia, dalam 31 Juli 1947 perkara agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam rencana Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 lepas 1 Agustus 1947, yg isinya menyerukan supaya pertarungan bersenjata tidak boleh. Ancaman sanksi PBB menciptakan Den Haag menarik pasukannya berdasarkan Indonesia.
6. Perjanjian Renville, Desember 1947
Image Source
Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia menggunakan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat menjadi loka netral USS Renville, yg berlabuh pada pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata, tapi kehilangan sebagian wilayahnya. Belanda cuma mengakui kedaulatan RI di Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, dan meminta Tentara Nasional Indonesia menarik pasukannya berdasarkan daerah pendudukan.
Perundingan dimulai dalam lepas 8 Desember 1947 & ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yg terdiri berdasarkan Amerika Serikat, Australia, & Belgia.
Pemerintah RI & Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata sampai ditandatanganinya Persetujuan Renville, tetapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan aneka macam laskar-laskar yg tidak termasuk Tentara Nasional Indonesia, & sesekali unit pasukan TNI pula terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yg terjadi antara Karawang dan Bekasi.
7. Agresi Militer II, Desember 1948
Image Source
Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melanggar gencatan senjata dan isi Perjanjian Renville. Mengerahkan 80.000 pasukan Belanda kemudian menyerang mak kota Indonesia pada Yogyakarta dan melakukan penangkapan pada Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir & beberapa tokoh lainnya.
Pemerintah RI kemudian menciptakan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada Sumatra yg dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Sembilan hari selesainya dimulainya serangan, PBB menelurkan 2 resolusi yg menentang agresi Belanda.
AS sendiri kemudian berhasil menekan Belanda buat berunding dalam dengan Indonesia dalam KMB menggunakan mengancam mencabut Marshall Plan yang harusnya digunakan buat kepentingan ekonomi, bukan serangan militer.
8. Konferensi Meja Bundar, Agustus 1949
Image Source
Pasca mendapatkan desakan internasinal & menjalin kesepakatan pada perjanjian Roem Roijen , Belanda lalu bersedia menarik mundur pasukannya dan menghentikan serangan serta membebaskan para pemimpin republik.
Belanda kemudian bersedia berunding menggunakan Indonesia pada 23 Agustus 1949. Perundingan ini melibatkan perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili aneka macam negara yang dibuat Belanda di kepulauan Indonesia.
Perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer.Mereka juga menyepakati penarikan mundur tentara Belanda dalam waktu selambatnya 30 Desember 1949. Belanda sendiri mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS.
Mengenai Papua Barat akan dibahas setahun lalu. Indonesia sendiri wajib bersedia membayar sebagian utang pemerintahan kolonial, termasuk yg dipakai buat agresi militer selama perang kemerdekaan.
9. Penyerahan Kedaulatan, Desember 1949
Bung Hatta (kedua berdasarkan kiri) pada Istana Dam, Amsterdam, dan Ratu Juliana (kedua berdasarkan kanan) dalam waktu penyerahan kedaulatan. Image SourceRatu Juliana menandatangani akta penyerahan kedaulatan kepada RI di Amsterdam dalam 27. Dezember 1949. Setelah kemerdekaan, Indonesia karam pada revolusi buat mengamankan kesatuan republik. Sementara Belanda menghadapi tekanan internasional. Sikap Den Haag soal Indonesia & Papua bahkan nyaris membatalkan keanggotaan Belanda pada NATO, yang kala itu mendukung kemerdekaan Indonesia.
10. Perjanjian New York 1962, Penyerahan Papua Barat
Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Den Haag ketika pengakuan kedaulatan Indonesia sang Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Namun sampai tahun 1961, tak terselesaikan.
Dalam perjalanannya pihak Belanda lalu menduga wilayah itu masih menjadi galat satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda lalu memulai persiapan buat berakibat Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an.
Indonesia menentang rencana ini karena mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua sebagai bagian dari wilayahnya. PBB sendiri memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB.
Image Source
Karena tidak mendapatkan dukungan PBB dalam penyelesaian konflik Papua Barat pada awalnya. Presiden Soekarno kemudian mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda.
Presiden Soekarno kemudian menyusun operasi militer untuk merebut secara paksa Papua Barat dari Belanda. Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.
Image Source
Indonesia mencoba meminta donasi dari Amerika Serikat, tetapi gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jenderal A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,lima miliar dollar Amerika
Indonesia mendekati negara-negara misalnya India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, & Perancis supaya mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda bila pecah perang antara Indonesia dan Belanda.
Amerika Serikat sendiri kemudian berbalik mendukung Indonesia selesainya sebelumnya menolak memberikan bantuan militer ke Indonesia. Amerika sendiri takut apabila Indonesia bergantung pada blok komunis Uni Soviet dalam situasi Perang Dingin saat itu.
Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda buat mengadakan negosiasi dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik & Belanda sang Dr. Van Roijen, sedang E. Bunker berdasarkan Amerika Serikat menjadi perantaranya.
Pada 15 Agustus 1961 kemudian dilakukan Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua Barat oleh Belanda diperantarai oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Papua Barat kemudian kembali menjadi wilayah Indonesia pada 1 Mei 1963. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.